MENDAPATKAN rekomendasi Megawati Sukarnoputri jadi harga mati bagi elit PDI-P Bali untuk dapat berlaga di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Bali 2024. Hal tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 42 ayat (4) yang berbunyi, “Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur oleh Partai Politik ditandatangani oleh ketua Partai Politik dan sekretaros Partai Politik tingkat Provinsi disertai Surat Keputusan Pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Provinsi”.
Oleh karena itu, keputusan dari Ketua Umum sebagai pemegang hak prerogatif di internal PDI-P menjadi penting artinya bagi para elit PDI-P Bali yang berkeinginan maju dalam Pilgub mendatang. Lantas siapa saja figur potensial tersebut?
Sejauh ini di internal PDI-P Bali terdapat dua nama kuat yang mengemuka, I Wayan Koster dan I Nyoman Giri Prasta. Bagi sebagian warga Bali, I Wayan Koster masih cukup dijagokan untuk kembali bertarung memperebutkan kursi Bali satu. Mengingat berbagai proyek mercusuar yang dibangun di era kepemimpinannya. Sebagian lagi menjagokan I Nyoman Giri Prasta yang dikenal sebagai bupati bares—kini pun masih sangat aktif berkeliling membagikan bantuan.
Koster Dalam Tekanan
Kekalahan pasangan Ganjar-Mahfud di Bali pada Pilpres 2024 adalah pukulan telak bagi Koster sebagai Ketua Tim Pemenangan Daerah (TPD) Provinsi Bali. Paslon 03 hanya mampu meraup 1.127.134 suara, kalah dari Paslon 02 yang berhasil mengantongi 1.454.640 suara. Kekalahan semakin dalam dirasakan oleh Koster, karena dari 9 kabupaten/kota, dirinya hanya bisa memenangkan paslon 03 di kabupaten Tabanan saja.[1] Fakta ini menjadi sebuah ironi, mengingat Bali dikenal sebagai “kandang banteng”. Kekalahan ini bisa dikatakan kegagalan Koster sebagai “panglima perang” bagi paslon 03 di Bali.
Pada tulisan sebelumnya, saya menyebutkan bahwa Koster akan kesulitan mendapat rekomendasi dari pusat apabila dirinya gagal mempersembahkan kemenangan bagi Ganjar-Mahfud di Bali. Gagalnya Koster memenangkan Ganjar-Mahfud dapat diasumsikan bahwa pengaruhnya sebagai mantan Gubernur tidak kuat lagi. Pada aras selanjutnya, kekalahan ini dapat pula diasumsikan tidak baiknya konsolidasi di internal PDI-P khususnya, dan tim pemenangan pada umumnya. Semakin dipertegas dengan rumor tidak baiknya hubungan Koster dengan beberapa elit partai berlambang banteng moncong putih ini.
Kepemimpinan Bali yang diambil alih oleh Pj. Gubernur—petugas yang ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat, sedikit banyak juga memberi dampak cukup dalam terhadap eksistensi Koster. Penertiban alat peraga kampanye (APK) paslon 03 pada saat kunjungan kerja Presiden RI di Kabupaten Gianyar menjadi salah satu bukti bahwa kekuasaan tidak lagi sepenuhnya ada di tangannya. Lenyapnya kuasa atas anggaran, birokrasi, hingga media yang semula berada di tangan, tampak semakin menyulitkan Koster untuk tetap tampak dan “tebar pesona” di hadapan warga Bali.
Blusukan
Meski saat ini masih berstatus sebagai Ketua DPD PDI-Perjuangan Bali, tidak serta merta memberikan Koster keleluasaan atas anggaran, birokrasi, dan media—selaiknya saat masih menjabat sebagai Gubernur Bali. Fakta tersebut kemudian membawa Koster pada metode-metode lain dalam upaya mempertahankan keberadaan figurnya di kepala warga Bali. Blusukan menjadi metode yang dipilih oleh Koster. Metode ini dipopulerkan oleh Jokowi pada saat menjadi Wali Kota Surakarta, dan semakin populer saat Jokowi maju di Pilkada DKI Jakarta di tahun 2017 dengan baju kotak-kotak merahnya.
Metode ini pun juga beberapa kali dilakukan oleh Prabowo Subianto saat kembali mencalonkan diri sebagai Presiden RI untuk kali ketiga. Misalnya, melalui media sosial pribadinya, Prabowo membagikan momen saat dirinya datang ke rumah-rumah warga sembari menyapa dan berdialog dengan mereka. Hingga saat ini blusukan masih menjadi salah satu metode mutakhir dalam menggaet hati para pemilih.
Blusukan jadi satu metode yang langsung dapat menyentuh nilai humanisme dari seseorang, dan dalam ilmu marketing, menyerang hati dari calon pembeli adalah langkah pertama untuk memastikan produk kita laku terjual. Karena setelah hatinya didapatkan, maka pikiran akan mencari pembenaran atas pilihan hatinya tersebut.
Begitu pula yang dilakukan oleh Koster. Baru-baru ini ia blusukan ke kedai-kedai kopi yang sedang ramai digandrungi anak muda Bali. Selain itu, Koster juga tampak lebih rajin tampil di berbagai podcast—ya meski yang sudah kita ketahui bahwa komunikasi publiknya masih sangat perlu diperbaiki. Tentu dua hal tersebut langka ditemukan saat Koster sedang menjabat sebagai Gubernur Bali.
Giri Prasta Mlenting
Sedikit berbeda dengan Koster, kekalahan Ganjar-Mahfud di kabupaten Badung dapat dikatakan bukan sepenuhnya kegagalan Giri Prasta selaku Ketua DPC PDI-P Badung, sekaligus Bupati Badung—meski secara moril tentu saja kekalahan ini bagian dari tanggung jawab Giri Prasta. Tetapi bisa saja Giri Prasta berdalih bahwa kekalahan jagoan PDI-P di wilayahnya dikarenakan TPD (Tim Pemenangan Daerah) bukan dikomandoi oleh dirinya langsung.
Tetapi alih-alih dalam posisi tertekan, nama Giri Prasta justru semakin dijagokan oleh warga Bali sebagai Gubernur Bali mendatang. Meminjam istilah Bambang “Pacul” Wuryanto, Giri Prasta sedang mlenting. Hampir seluruh kepala daerah di Bali mendatangi Giri Prasta dan meminta bantuan hibah untuk pembangunan di daerahnya. Alhasil, melalui kebijakan Angelus Bhuana, Giri Prastadisambut meriah di setiap kabupaten/kota. Terakhir, Giri Prasta gelontorkan BKK-Hibah ke kabupaten Klungkung sebesar Rp. 69,6 miliar.
Meski kerap kali disangkal, langkah-langkah Giri Prasta “mengguyur” seluruh Bali dengan hibah dapat diduga sebagai upaya untuk menggalang dukungan dalam rangka maju sebagai calon gubernur Bali selanjutnya. Langkah tersebut semakin strategis mengingat hampir seluruh kepala daerah di Bali adalah pimpinan partai politik di wilayahnya. Dan dapat diduga bahwa upaya ini adalah langkah negosiasi untuk mendapatkan selembar surat rekomendasi.
Giri Prasta sebagai penguasa anggaran di Badung hari ini mengambil langkah untuk memfasilitasi berbagai kebutuhan kabupaten/kota se-Bali. Penting dicatat bahwa Giri kali ini berperan sebagai patron—pihak yang memberi fasilitas, perlindungan, dan pengayoman. Sedangkan kelompok-kelompok penerima hibah tersebut dapat disebut sebagai klien—pihak yang menerima fasilitas, perlindungan, dan pengayoman—dalam hal ini adalah hibah.
Klien sebagai kelompok yang tersubordinasi oleh patron tentu akan memberikan apapun demi membalas jasa sang patron. Semakin dalam disparitas yang terjadi, maka semakin loyal pula sang klien terhadap patron. Dan salah satu langkah yang dilakukan klien dalam rangka membalas jasa adalah mengikuti pilihan politik patron. Naa, apabila Giri Prasta selaku patron maju dalam kontestasi pilgub mendatang, maka jelas pula pilihan klien ke arah mana.
Tetapi PDI-P sebagai salah satu partai politik dengan garis komando yang jelas dan tegas, tentu struktural dan pengalaman menjadi salah satu faktor penentu ke mana rekomenasi tersebut akan berlabuh. Melihat situasi tersebut, langkah Giri Prasta sebagai Ketua DPC PDI-P Badung memang lebih berat dibanding Koster yang saat ini menjadi orang nomor satu di PDI-P Bali dan sudah pernah menjadi gubernur sebelumnya.
Salah satu faktor penentu arah rekomendasi DPP PDI-P pada Pilgub Bali mendatang adalah kedekatan dengan elit partai. Seperti yang dikatakan oleh Gede Pasek Suardika di podcast JegBali, Bali adalah “wilayah kekuasaan” Prananda Prabowo. Putra dari Megawati Sukarnoputri saat ini menjabat sebagai Kepala Ruang Pengendali dan Analisis Situasi (Situation Room) DPP PDI-P sekaligus konseptor dari beberapa pidato sang ketua umum.
Dalam kesempatan yang sama, Gede Pasek Suardika juga menyebut kedekatan Prananda Prabowo dengan Koster. Melihat dari situasi tersebut, Koster berada di posisi yang lebih diuntungkan tinimbang Giri Prasta. Eits, tetapi Giri Prasta pun memiliki kedekatan dengan sosok Megawati Sukarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDI-Perjuangan. Kedekatannya pun dapat dilihat dari berbagai acara partai di Bali yang mengundang sang ketua umum. Lantas ke pangkuan siapa surat rekomendasi tersebut akan berlabuh? [T]
[1] Lihat Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Dari Setiap Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2024 (Provinsi Bali)
Baca esai-esai politik TEDDY CHRISPRIMANATA PUTRA lainnya DI SINI
