PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Nomor 181/PUU-XXIII/2025 menjadi salah satu penegasan penting dalam perkembangan hukum kepailitan di Indonesia. Melalui putusan tersebut, Mahkamah menegaskan bahwa keadaan insolvensi tidak otomatis lahir bersamaan dengan putusan pailit, melainkan harus terlebih dahulu dinyatakan demi hukum oleh hakim pengawas dalam rapat kreditor dan dituangkan dalam berita acara resmi. Penegasan ini sekaligus memperjelas hubungan antara Penjelasan Pasal 292 dengan Pasal 178 ayat (1) serta Pasal 291 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU).
Dalam rezim kepailitan Indonesia, kepailitan pada dasarnya dapat dinyatakan apabila debitor memiliki sedikitnya dua kreditor dan tidak membayar minimal satu utang yang telah jatuh tempo serta dapat ditagih sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan (Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004). Setelah putusan pailit dijatuhkan, hukum kemudian memasuki fase yang lebih kompleks, yakni menentukan kapan sebenarnya status insolvensi dimulai dan kapan proses pemberesan harta pailit dapat dijalankan secara efektif.
Persoalan tersebut menjadi penting karena insolvensi bukan sekadar istilah ekonomi, melainkan status hukum yang memiliki konsekuensi besar terhadap hak-hak para pihak. Dalam Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan, kreditor separatis diberikan hak untuk mengeksekusi jaminannya seolah-olah tidak terjadi kepailitan (Pasal 55 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004). Namun hak tersebut dibatasi oleh Pasal 59 ayat (1) UU Kepailitan yang mengatur tenggang waktu pelaksanaan eksekusi setelah dimulainya keadaan insolvensi (Pasal 59 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004). Karena itu, kepastian mengenai kapan insolvensi dimulai menjadi sangat menentukan bagi kreditor, kurator, maupun debitor pailit.
Sebelum adanya putusan MK, Penjelasan Pasal 292 UU Kepailitan menyebut bahwa putusan pernyataan pailit mengakibatkan harta debitor “langsung” berada dalam keadaan insolvensi. Dalam praktik, frasa tersebut sering ditafsirkan bahwa insolvensi otomatis terjadi sejak putusan pailit dibacakan. Padahal di sisi lain, Pasal 178 ayat (1) jo. Pasal 291 UU Kepailitan justru menghendaki adanya forum rapat kreditor dan tindakan hukum hakim pengawas sebagai dasar penegasan keadaan insolvensi (Pasal 178 ayat (1) jo. Pasal 291 UU No. 37 Tahun 2004). Ketidaksinkronan inilah yang kemudian diuji di Mahkamah Konstitusi.
Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh menegaskan bahwa status insolvensi tidak dapat dipandang lahir otomatis semata-mata karena adanya putusan pailit. Menurut Mahkamah, masih diperlukan tindakan hukum lanjutan berupa pernyataan hakim pengawas dalam rapat kreditor yang dituangkan dalam berita acara resmi sebagai bentuk kepastian hukum sekaligus fungsi publisitas bagi seluruh pihak yang berkepentingan (Putusan MK Nomor 181/PUU-XXIII/2025).
Pandangan MK tersebut sejalan dengan doktrin hukum kepailitan modern yang menempatkan kepastian prosedur sebagai unsur fundamental dalam proses pemberesan harta pailit. Guru Besar hukum bisnis Indonesia, Sutan Remy Sjahdeini, dalam kajiannya menjelaskan bahwa kepailitan bukan instrumen penghukuman terhadap debitor, melainkan mekanisme kolektif untuk melakukan distribusi aset debitor secara tertib dan proporsional demi melindungi kepentingan seluruh kreditor (Sutan Remy Sjahdeini).
Doktrin serupa juga berkembang dalam praktik hukum insolvensi internasional. Ahli hukum kepailitan Belanda, Sijmen de Ranitz dan Lucas Kortmann dalam buku The Law of International Insolvencies and Debt Restructurings menekankan bahwa penentuan commencement of insolvency merupakan aspek fundamental karena menentukan legal standing para kreditor, validitas tindakan kurator, serta kepastian mengenai hak eksekusi terhadap aset jaminan (Sijmen de Ranitz & Lucas Kortmann, 2006).
Dalam praktik Indonesia, kebutuhan akan kepastian tersebut sebenarnya juga telah tercermin melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU yang menegaskan pentingnya berita acara penegasan insolvensi dalam administrasi perkara kepailitan (SK KMA Nomor 109/KMA/SK/IV/2020).
Pendapat serupa juga disampaikan Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Hendri Jayadi, yang menilai insolvensi merupakan kondisi objektif berupa ketidakmampuan finansial debitor dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang. Karena itu, menurutnya, status insolvensi harus dipastikan melalui mekanisme hukum yang jelas agar tidak menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian dalam praktik (Keterangan Ahli Hendri Jayadi dalam perkara MK Nomor 181/PUU-XXIII/2025).
Persoalan ini bukan sekadar teoritis. Dalam praktik kepailitan pernah muncul situasi ketika kreditor separatis melakukan lelang jaminan segera setelah putusan pailit dibacakan, sementara rapat kreditor yang menetapkan keadaan insolvensi baru dilaksanakan beberapa hari kemudian. Kondisi demikian menimbulkan perdebatan mengenai kapan sebenarnya tenggang waktu eksekusi mulai dihitung dan apakah tindakan kreditor tersebut telah memenuhi ketentuan hukum kepailitan.
Karena itu, Putusan MK Nomor 181/PUU-XXIII/2025 menjadi penting bukan hanya sebagai tafsir konstitusional terhadap Penjelasan Pasal 292 UU Kepailitan, tetapi juga sebagai upaya memperkuat kepastian hukum dalam praktik bisnis dan penyelesaian utang piutang di Indonesia. Putusan tersebut menegaskan bahwa status insolvensi baru efektif setelah dinyatakan demi hukum oleh hakim pengawas dalam rapat kreditor dan dituangkan dalam berita acara resmi.
Menurut penulis, putusan ini seharusnya menjadi momentum pembenahan menyeluruh terhadap praktik kepailitan nasional. Pemerintah bersama Mahkamah Agung perlu segera melakukan harmonisasi regulasi dan pedoman teknis agar tidak lagi terjadi perbedaan tafsir antara norma undang-undang, praktik kurator, dan pelaksanaan di pengadilan niaga. Selain itu, perlu dibuat standar administrasi yang lebih rigid mengenai tata cara penetapan insolvensi, batas waktu penerbitan berita acara, serta mekanisme pemberitahuan kepada para kreditor.
Penulis juga merekomendasikan agar ke depan revisi UU Kepailitan tidak hanya berfokus pada aspek pemberesan aset, tetapi mulai mengarah pada konsep business rescue sebagaimana berkembang dalam praktik internasional. Dengan demikian, kepailitan tidak semata menjadi instrumen likuidasi, melainkan juga sarana penyelamatan usaha yang masih memiliki prospek ekonomi dan mampu melindungi tenaga kerja, investor, maupun stabilitas sistem keuangan nasional.
Dalam konteks hukum bisnis modern, kepastian mengenai dimulainya insolvensi memiliki arti strategis. Tidak hanya bagi kurator dan kreditor, tetapi juga bagi stabilitas transaksi bisnis, perlindungan investor, serta kepercayaan dunia usaha terhadap sistem hukum kepailitan nasional. Oleh sebab itu, harmonisasi antara norma undang-undang, praktik peradilan, dan pedoman teknis kepailitan menjadi langkah penting agar tidak lagi terjadi perbedaan tafsir dalam menentukan kapan suatu debitor secara hukum benar-benar berada dalam keadaan insolvensi.[T]
