Land and investment. Nowadays, it not only has a social function, but has become an economic and political commodity.
Mendengar kata mafia saja sudah menakutkan bagi masyarakat kecil, apalagi menyangkut tanah, masyarakat lebih takut lagi.. Begitu banyak berita dan begitu terasa dekat hal itu terjadi sangat mengkhawatirkan masyarakat dan menjadi fenomena sosial yang perlu menjadi perhatian semua pihak termasuk pemerintah. Karena hal ini sangat merugikan banyak pihak dan sangat merugikan pemerintah mengingat banyak penanaman modal yang menahan diri untuk melakukan penanaman modal dengan pembebasan tanah dikawasan tertentu untuk mendirikan usahanya atau yang sudah membebaskan tanah kemudian digugat ke pengadilan karena diklaim milik pihak lain.. Prihal ini ditengarai dilakukan oleh sindikat atau yang dikenal sebagai mafia tanah.
Setiap masa akan terlihat ada kecenderungan munculnya tindak kejahatan—baik dengan kekerasan, secara halus yang tak tampak, maupun dengan tipu muslihat yang terencana. Dalam konteks sekarang, tanah tidak lagi hanya menjadi tempat hidup dan kehidupan, dimana tanah yang terbatas dengan bertambahnya jumlah penduduk, menyebabkan kebutuhan akan tanah bagi kepentingan rumah tempat tinggal, penanman modal semakin meningkat. oleh karena itu tanah melainkan telah berubah menjadi komoditas ekonomi yang bernilai tinggi. Karena nilai jualnya yang meningkat, tanah menjadi salah satu objek tindak kejahatan yang dilakukan oleh kelompok terorganisir yang dikenal sebagai mafia tanah. Mafia tanah ini tidak pernah bekerja sendiri, melainkan melibatkan banyak pihak—mulai dari oknum masyarakat, pejabat, hingga profesi hukum seperti oknum Notaris atau PPAT yang menyalahgunakan kewenangnanya.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, masyarakat perlu memahami mekanisme peralihan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang kemudian telah diperbarui melalui PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Dalam setiap peralihan hak, prinsip dasar yang wajib dipenuhi tetap mengacu pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) tentang syarat sah perjanjian: (1) kesepakatan para pihak, (2) kecakapan untuk membuat perjanjian, (3) adanya suatu hal tertentu (objek tanah), dan (4) sebab yang halal. Keempat unsur tersebut tidak cukup dipenuhi secara formal saja, melainkan juga material. Artinya apa, pengecekan terhadap sertifikat asli, identitas para pihak, mekanisme pembayaran (tunai atau bertahap), serta pajak dan kewajiban administratif harus dilakukan dengan benar dan cermat.
Sedangkan sertifikat hak atas tanah yang sah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan wajib didaftarkan setiap kali terjadi peralihan. Pendaftaran ini berfungsi memenuhi asas kepastian hukum dan asas publisitas sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960. Prosesnya pun harus dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang. PPAT memiliki tanggung jawab besar berdasarkan PP Nomor 37 Tahun 1998 (sekarang diubah dengan PP Nomor 24 Tahun 2016) untuk memastikan setiap akta yang dibuat mencerminkan kehendak para pihak dan keabsahan objek hukum.
Namun, kenyataan di lapangan tidak sesederhana teori hukum. Kasus peralihan hak oleh pihak yang bukan pemilik sah sering terjadi. Misalnya, seseorang menggunakan identitas palsu atau bahkan sertifikat palsu/pengganti untuk mengelabui pembeli maupun pejabat yang berwenang. Kejahatan semacam ini bisa terjadi karena dokumen seperti sertifikat tanah belum memuat foto pemilik, sehingga perpaduan antara nama dan nomor identitas sudah cukup untuk meyakinkan pihak lain bahwa ia pemilik sah. Celah inilah yang kerap dimanfaatkan oleh mafia tanah.
Sebagai contoh, kasus mafia tanah yang menimpa keluarga almarhum Akidi Tio di Palembang pada tahun 2023 menunjukkan bagaimana sertifikat asli dapat digandakan oleh oknum di internal kantor pertanahan yang bekerja sama dengan pihak swasta. Dalam kasus ini, sertifikat ganda diterbitkan tanpa sepengetahuan ahli waris, dan tanah senilai miliaran rupiah berpindah nama secara ilegal (Kompas.com, “Sertifikat Tanah Akidi Tio Digandakan Oknum BPN”, 2023). Contoh lain adalah kasus Mbah Sri (85 tahun) di Jakarta Timur pada tahun 2021, yang kehilangan tanah warisan karena sertifikatnya digunakan oleh pihak lain untuk dijaminkan ke bank. Setelah ditelusuri, ternyata sertifikat pengganti diterbitkan dengan surat keterangan hilang palsu (DetikNews, “Nenek 85 Tahun Kehilangan Tanah karena Sertifikat Ganda”, 2021).
Dalam banyak kasus seperti ini, PPAT dan Notaris kadang kala ikut terseret karena lalai atau sebab lain. Oleh sebab itu, masyarakat tidak boleh sembarangan menyerahkan sertifikat asli, KTP, atau KK kepada pihak yang tidak jelas statusnya. Pastikan hanya berurusan dengan PPAT – Notaris secara procedural dan lakukan pengecekan langsung ke organisasi profesinya seperti Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) atau Ikatan Notaris Indonesia (INI) agar tidak tertipu oleh oknum Notaris – PPAT palsu. Kewaspadaan juga penting ketika transaksi dilakukan dengan sertifikat pengganti.
Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 1997 jo. Permen ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021, sertifikat pengganti diterbitkan setelah ada laporan kehilangan, sumpah, dan pengumuman di media massa selama 30 hari. Namun, mafia tanah sering memanfaatkan mekanisme ini dengan memasukkan keterangan palsu dalam permohonan, sehingga sertifikat pengganti diterbitkan secara “legal” tetapi berbasis data palsu. ada juga mafia tanah yang menggunakan keputusan pengadilan untuk menguasai tanah. seperti apa yang ditengri juga oleh Komosi Yudisial (KY). di bebearpa perkara pertanahan, ahli waris dari pemilik tanah dengan sertipikat pengganti yang didasarkan keterangan hilang “palsu” yang di jual kepada pembeli baru di menangkan oleh pengadilan, mengalahkan pembeli yang memegang sertipikat asli yang sudah diperoleh dari pengikatan jual beli lunas dari orang tua ahli waris.. hanya saja belum dilakukan proses pendaftaran jual beli dengan akta jual beli PPAT ke kantor pertahan.
Untuk menghindari hal ini, PPAT harus lebih berhati-hati. Meski secara hukum PPAT tidak wajib memeriksa kebenaran material identitas pihak, secara etika profesi dan kehati-hatian, verifikasi tambahan terhadap keaslian identitas dan status sertifikat sangat disarankan. Jika tidak, PPAT bisa dianggap turut serta, baik karena kelalaian maupun kesengajaan, dalam tindak kejahatan pertanahan. Kasus serupa juga pernah terjadi di Depok pada 2022, ketika sekelompok mafia tanah berhasil menjual lahan kosong dengan sertifikat pengganti palsu kepada pengembang perumahan.
Setelah transaksi selesai dan pembangunan dimulai, pemilik asli muncul membawa sertifikat asli yang masih tercatat sah di buku tanah (Tempo.co, “Mafia Tanah Jual Lahan Sah Milik Warga Depok”, 2022). Kasus ini bahkan menyeret dua oknum pejabat BPN dan satu PPAT yang kini diproses hukum. Maka, pencegahan terhadap mafia tanah harus dilakukan secara bersama-sama oleh masyarakat, PPAT/Notaris, dan negara melalui Kementerian ATR/BPN. Pemerintah perlu memperkuat sistem digitalisasi sertifikat tanah agar tidak mudah dipalsukan dan dilengkapi data biometrik pemilik seperti foto dan sidik jari. Dengan demikian, tidak ada lagi celah bagi pelaku untuk menyalahgunakan nama atau identitas orang lain.
Mantan Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto pernah menegaskan bahwa “mafia tanah tidak akan bisa bekerja tanpa adanya orang dalam” (Tempo.co, “Hadi Tjahjanto: Mafia Tanah Tak Bisa Bekerja Tanpa Orang Dalam”, 2022). Karena itu, integritas aparat dan penegakan hukum menjadi kunci utama. Penindakan harus dilakukan tegas tidak hanya kepada pelaku lapangan, tetapi juga terhadap aparat yang menyalahgunakan kewenangan.
Masyarakat pun perlu menyadari bahwa tanah bukan hanya aset ekonomi, tetapi juga simbol keadilan dan hak hidup. Ketika tanah dirampas oleh mafia tanah, yang hilang bukan hanya sertifikat, tetapi juga martabat dan kepercayaan terhadap negara hukum. Oleh karena itu, membangun kesadaran hukum, berhati-hati dalam setiap proses peralihan hak, dan tidak mudah tergiur oleh iming-iming kemudahan transaksi, merupakan langkah penting untuk melindungi diri. Pada akhirnya, negara harus hadir membela dan melindungi kepentingan masyarakat yang kehilangan haknya tanpa daya, karena keadilan agraria adalah dasar dari keadilan sosial itu sendiri. [T]
