PARA ahli sering berdebat mengenai kemajuan dan kesejahteraan negara kita, memakai berbagai indikator yang kadang sulit dipahami. Beberapa indikator yang sering dipakai meliputi ekonomi seperti PDB (produk domestik bruto) per kapita, pertumbuhan ekonomi, produktivitas, tingkat pengangguran, dan inflasi. Untuk kesejahteraan, ada Indeks Pembangunan Manusia (HDI), tingkat kemiskinan, ketimpangan (Gini coefficient), serta ukuran kualitas hidup.
Kesehatan dilihat dari umur harapan hidup, angka kematian bayi, beban penyakit, cakupan asuransi kesehatan, dan belanja kesehatan. Pendidikan bisa dinilai lewat rata-rata lama sekolah, tingkat literasi, dan hasil belajar. Untuk demokrasi, dilihat kebebasan politik, kebebasan sipil, kualitas pemilu, indeks demokrasi, dan penegakan hukum.
Kualitas pemerintahan bisa dilihat dari efektivitas pemerintah, persepsi korupsi, dan kualitas regulasi. Indikator lainnya seperti keamanan (angka pembunuhan atau konflik), lingkungan (emisi CO2, kualitas udara, akses air bersih), kesetaraan (gender gap), infrastruktur, dan kebahagiaan atau kualitas hidup. Sering kali alih-alih dapat menggambarkan kondisi riil dan dijadikan acuan buat membuat rancangan pembangunan, indikator-indikator tersebuat teronggok menjadi usang usai diributkan.
Lihat misalnya soal konsep desil yang diajukan pemerintah sebagai indikator relatif tingkat kesejahteraan rakyat. Kontroversi sistem desil sebagai upaya pengelompokan posisi relatif kesejahteraan keluarga berdasarkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional (DTSEN) disebabkan karena ketidaksesuaian antara data administratif dan kondisi riil. Contohnya, ada kasus warga yang sempat tercatat di desil 9, lalu setelah pemutakhiran bergeser jadi desil 3. Kontroversi muncul saat metode atau kualitas datanya dipertanyakan, bukan karena konsep pemeringkatan relatifnya itu sendiri.
Akibatnya ada pasien dari keluarga miskin yang sudah rutin menjalani perawatan medis cuci darah misalnya, tiba-tiba jaminannya diputus. Pasien pun terhambat perawatan rutin gagal ginjalnya dan penumpukan racun dalam tubuhnya mengancam jiwanya. Bukti klasik, betapa nyaris semua aparatur di negara ini tak pernah serius dan jujur membuat data riil yang sesuai kenyataan. Karena niatnya bukan memperbaiki bangsa secara kolektif namun demi kepentingan diri dan kelompoknya sendiri. Laporan data asal bapak senang (ABS) akan dapat imbalan posisi yang baik dan nyaman.
Saya sendiri misalnya, saat menjabat sebagai direktur sebuah rumah sakit (RS) daerah tipe B, tak pernah bangga atau kagum dengan predikat akreditasi paripurna yang diraih RS. Karena bagi saya, urusan RS bukanlah selembar kertas sertifikat akreditasi yang dinilai sekali dalam tiga tahun.
Urusan RS adalah kepuasan pasien setiap hari, penanganan keluhan yang cepat setiap saat, kebersihan RS setiap waktu dan keramahtamahan pegawai terus-menerus. Apalagi surveyor atau asesor akreditasi tersebut kita jamu, antar jemput plus akomodasi dan tentu saja mendapat honor. Obyektivitasnya saat memberikan penilaian akan menjadi sangat rentan. Namun di lain pihak predikat itu telah menyandera RS untuk dapat meneruskan opersionalnya. Maka lingkaran setan “pengaturan” dalam segala hal, akan terus terjadi. Bagaimana mungkin sebuah RS meraih predikat akreditasi paripurna sementara keluhan pasien setiap hari masih ada, antrian pelayanan masih lama dan sikap petugas masih judes. Memang tak masuk akal.
Mungkin dengan melihat hal-hal sederhana, kita dapat menilai kesehatan bangsa dan negara ini secara lebih riil dan jujur. Berikut, beberapa contoh lain yang dapat merefleksikan kesehatan bangsa yang kurang baik dan ini menjadi PR kita bersama. Para pelajar yang ke sekolah naik sepeda motor. Parkir sekolah hingga ke pinggir jalan dipenuhi sepeda motor para siswa. Kondisi seperti ini takkan pernah kita jumpai di negara-negara yang sudah sehat dan maju. Kalau hal ini masih terjadi, berarti negara memang belum mampu menyiapkan sistem transportasi yang aman dan nyaman buat masyarakat.
Begitupun, mental pelajar sebagai generasi muda lama-lama terpola menjadi egois dalam berlalu lintas karena tidak dikondisikan berbaur secara kolektif dalam sistem transportasi umum atau kebiasaan sehat bersepeda maupun berjalan kaki ke sekolah. Dampaknya dapat kita lihat bersama, angka kecelakaan lalu lintas sangat tinggi di negara kita. Kebiasaan melangggar lampu merah. Ini hal jamak bisa kita lihat di setiap perempatan dengan lampu lalu lintas. Meskipun ini kelihatan sepele, ini justru merupakan prinsip mendasar karakter bangsa. Saat semua berkhayal tentang Indonesia emas, syarat-syarat sederhana seperti taat berlalu lintas belum bisa diikuti. Maka Indonesia emas bakal tetap hanya akan menjadi khayalan belaka.
Coba kita periksa got dan sungai-sungai kita. Betapa kumuh dan joroknya. Bahklan pemerintah pun tak punya skema efektif dan modern dalam pengolahan sampah. Jadi dalam isu ini masyarakat dan pemerintah cukup kompaklah. Jangan salah, bangsa-bangsa yang telah menciptakan berbagai teknologi canggih bahkan eksplorasi hingga ke ruang angkasa itu dimulai dari pengelolaan limbah rumah, kantor, pasar hingga seluruh fasilitas publik yang baik dan canggih pula.
Namun, di lain pihak, masyarakat kita saban hari ribut dan bertengkar soal agama. Seakan paling takwa dan dekat dengan Tuhan. Bahkan sampai harus melarang umat lain beribadah karena cemas imannya sendiri bakal terancam. Coba bandingkan bangsa-bangsa di negara-negara Skandinavia yang tempat ibadahnya semakin sepi namun penjara-penjara di sana juga tak berpenghuni. Di sini berkebalikan, rumah-rumah tahanan pada kelebihan muatan. Jadi, sama sekali tak ada korelasi gaya agamis dengan prilaku umatnya.
Satu lagi, soal kegiatan-kegiatan seremonial, berbagai apel dan pidato-pidato di negeri ini. Coba kita amati secara jujur, semakin banyak dan panjang hal-hal tersebut dilakukan, semakin sulit rasanya negara ini berkembang. Bahkan setiap kali pidato, nilai tukar rupiah kian melorot saja.
Kejadian paling fenomenal yang saya ikuti adalah seremonial peresmian jembatan baru. Begitu banyak pejabat yang diundang, bayangkan hanya untuk sebuah jembatan kayu sederhana. Bahkan belum selesai peresmian itu dilakukan, jembatan itu sudah roboh. Dan hal-hal seekstrim seperti itu pun tak pernah membuat kita merasa malu. Maka mengapa bangsa seperti Jepang begitu cepat melaju? Itu pun karena hal yang sangat sederhana dan manusiawi yaitu masih diberikannya ruang dalam jiwa-jiwa mereka, untuk rasa malu.[T]
