SIDANG pembaca yang budiman, pasti memiliki kawan dengan beragam sifat dan perilaku. Ada kawan yang kalau sedang berkumpul lebih suka berbicara. Ada pula yang memilih diam, menyeruput kopinya pelan, sesekali mengangguk, tetapi kita tahu telinganya bekerja. Bukannya tipe orang seperti ini lalu tidak punya pendapat.
Bisa jadi ia lebih suka mengumpulkan informasi daripada bicara. Dalam kehidupan sosial, orang yang paling banyak bicara belum tentu paling paham. Kadang-kadang, justru orang yang paling sedikit bicara itu sedang mengumpulkan bahan untuk memahami permainan.
Urusan dengar-mendengar salah satunya bisa kita kaitkan dengan aktivitas menguping. Perilaku yang sering dianggap kurang sopan ini sebenarnya menyimpan sesuatu yang menarik dalam psikologi manusia. Mengapa orang senang menguping? Karena ada rasa ingin tahu, ada sensasi mengetahui sesuatu yang tidak diketahui orang lain, dan ada sedikit kenikmatan karena merasa berhasil menembus batas privasi. Informasi yang seharusnya tidak ditujukan kepada kita tiba-tiba terasa jauh lebih menarik daripada informasi yang disampaikan secara terbuka.
Manusia sepertinya makhluk yang aneh. Kita ingin mengetahui rahasia orang lain, tetapi berharap rahasia kita sendiri tetap aman tersimpan. Kita senang mengetahui apa yang dibicarakan orang di belakang kita, tetapi belum tentu rela jika orang lain melakukan hal yang sama. Menguping kemudian menjadi lebih dari sekadar urusan telinga. Ia bersinggungan dengan psikologi, relasi sosial, bahkan politik kekuasaan.
Dari Menguping ke Kecerdasan Strategis
Dalam kehidupan sehari-hari, dengan mau mendengarkan orang lain kita bisa mendapat informasi tentang karakter, kepentingan, dan hubungan sosial. Seseorang yang pandai mengamati tidak hanya memperhatikan apa yang dikatakan orang, tetapi juga mencoba memahami konteks di balik perkataannya. Nah, dalam politik, kemampuan seperti ini tentu memiliki nilai strategis.
Sun Tzu, dalam The Art of War, sejak berabad-abad lalu sudah menekankan pentingnya pengetahuan tentang diri sendiri dan lawan. Peperangan tidak hanya dimenangkan dengan modal kekuatan pasukan, tetapi juga oleh kemampuan memperoleh dan memahami informasi. Siapa mengetahui rencana lawan, akan memiliki keunggulan dibandingkan mereka yang bergerak dalam ketidaktahuan. Prinsip ini tidak hanya berlaku di medan perang. Dunia politik, organisasi, bisnis, bahkan kehidupan rumah tangga terdapat dinamika kepentingan suami-isteri yang membutuhkan kemampuan membaca situasi. Paham lah, ya.
Politisi yang baik semestinya bukan hanya pandai pidato, melainkan juga pandai mendengarkan. Ia perlu mengetahui apa yang dipikirkan rakyat, paham keresahan masyarakat, dan membaca berbagai kepentingan yang ada di sekelilingnya. Erving Goffman, melalui The Presentation of Self in Everyday Life (1956), memperkenalkan metafora kehidupan sosial sebagai panggung. Ada wilayah depan atau front stage, tempat manusia menampilkan dirinya sesuai tuntutan sosial, dan ada wilayah belakang atau back stage, tempat berlangsungnya perilaku yang tidak selalu terlihat oleh publik.
Dalam politik, panggung depan bisa berupa pidato, konferensi pers, dan pernyataan resmi. Sementara itu, ruang belakang dapat berupa lobby, negosiasi, percakapan informal, dan perbedaan kepentingan yang tidak selalu layak dimunculkan ke permukaan. Tak heran jika percakapan di belakang panggung kadang rasanya lebih menarik ketimbang pidato di podium.
Pidato biasanya terasa kering dan formal, sementara percakapan informal sering lebih renyah dan spontan. Namun, kemampuan membaca situasi jelas berbeda dengan kesukaan mengintip kehidupan pribadi orang lain tanpa hak. Memiliki kecerdasan strategis tidak otomatis lalu mengantongi izin untuk melanggar batas hukum dan etika.
Ketika Menguping Presiden
Masalahnya, dalam politik, informasi bukan sekadar pengetahuan. Informasi bisa menjadi sumber pengaruh, bahkan kekuasaan. Orang yang tahu lebih banyak tentang kepentingan pihak lain bisa memiliki keunggulan dalam negosiasi. Ia bisa membaca perubahan arah politik, membaca konflik, dan memperkirakan arah keputusan.
Jadilah kita paham pentingnya intelijen, pengawasan, dan pengumpulan informasi dalam pemerintahan. Memang negara membutuhkan informasi untuk menjaga keamanan dan menjalankan kebijakan. Namun, semua itu harus bekerja dalam batas kewenangan dan hukum. Sebab, ada perbedaan mendasar antara mendengarkan aspirasi rakyat, melakukan pengawasan yang sah, dan menyadap komunikasi pribadi tanpa kewenangan.
Pejabat boleh mendengarkan rakyat. Malahan, memang itu kewajibannya. Kritik mahasiswa, keluhan petani, protes buruh, sampai percakapan masyarakat di ruang publik. Tetapi bagaimana jika pejabat mulai menguping komunikasi sesama pejabat. Apalagi jika yang dikuping adalah kepala negara sendiri? Nah, persoalannya menjadi menarik sekaligus ironis.
Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret banyak “bintang” ini memberikan kita ilustrasi yang menarik. Berdasarkan keterangan Bareskrim yang diberitakan media pada awal November 2026, sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS).
Sasaran yang disebut antara lain Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, wartawan, organisasi masyarakat, hingga pengusaha. Penyidik menduga penyadapan tersebut berlangsung pada periode 2025–2026 tanpa mengikuti prosedur yang semestinya. Perkara ini masih harus diuji melalui proses hukum, termasuk apa peran masing-masing pihak dan motif di balik tindakan yang disangkakan.
Sebagai orang awam, di sini kita menemukan ironi politik yang agak menggelitik. Bisa jadi selama ini kita membayangkan penyadapan sebagai bagian dari kegiatan intelijen untuk mengawasi ancaman terhadap negara. Tiba-tiba muncul perkara penyadapan terhadap presiden, yang justru diduga melibatkan orang-orang dari lingkungan institusi yang seharusnya menjaga keamanan negara.
Lah, kalau ini film, penonton sepertinya akan bertanya, sebenarnya siapa ngawasin siapa? Apakah di tengah kesibukan para pejabat mengawasi rakyat, ada pula yang sibuk mengawasi sesama pejabat. Semua seolah menguping, kepo ingin tahu apa yang sedang dipikirkan orang lain atau kepo yang sedang direncanakan pihak lain. Kesannya republik ini memiliki banyak telinga. Menguping iya, mendengarkan tidak.
Satirenya mungkin begini. Kalau rakyat menguping percakapan pejabat, bisa-bisa dianggap kurang sopan. Kalau pejabat menguping rakyat, mungkin disebut pengumpulan informasi. Tetapi kalau sesama pejabat menyadap pejabat, apalagi yang menjadi sasaran adalah presiden, urusannya bisa berubah dari cari informasi menjadi cari perkara. Saran saya sih, jangan lah Saudara.
Menguping atau Mendengarkan?
Mengapa seseorang merasa perlu mengetahui komunikasi orang lain secara diam-diam? Mungkin karena ia tidak cukup percaya pada informasi terbuka yang tersedia. Jadi, ada kebutuhan untuk mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi di balik pernyataan resmi yang ada. Dalam politik, ketidakpercayaan memang menjadi bagian dari dinamika kekuasaan.
Namun, ketika ketidakpercayaan berkembang menjadi praktik pengawasan tanpa batas, hubungan antarlembaga bisa berubah menjadi arena saling mencurigai. Akhirnya, energi yang semestinya digunakan untuk mengurus kepentingan publik justru dihabiskan untuk sibuk membaca gerak-gerik sesama elite. Jangan sampai negara jadi terlalu ssibuk mengumpulkan informasi tentang satu manusia, tetapi lupa memahami banyak manusia lain yang harus dilayaninya.
Pada akhirnya, kita harus bisa membedakan, mana kecerdasan strategis dan mana kelicikan. Orang yang diam mendengarkan belum tentu juga sedang menyusun siasat. Sebaliknya, orang yang banyak bicara belum tentu juga transparan.
Memang dalam demokrasi, kemampuan mendengarkan seharusnya menjadi salah satu kualitas utama seorang pemimpin. Mendengarkan kritik, memahami keresahan, dan bersedia menerima informasi yang tidak menyenangkan sebenarnya jauh lebih berguna, ketimbang sibuk mencari tahu, siapa sedang berbicara apa di belakangnya.
Sepertinya ini kualitas pemimpin yang baik yang dibutuhkan rakyat. Sepertinya inilah pelajaran paling menarik dari perkara penyadapan yang sedang ramai ini. Kekuasaan seharusnya membuat seseorang semakin mampu mendengarkan, bukan semakin terobsesi menguping. Coba kita pikir, kalau semua orang ingin menjadi telinga bagi kekuasaan, siapa yang akan menjadi telinga bagi rakyat?
Di repubik ini banyak kuping untuk mendengar, yang masih kurang adalah kemauan untuk mendengarkan. Sebab, dalam politik, kuping memang bisa menjadi alat strategi. Tetapi, jika kekuasaan lebih sibuk menguping daripada mendengarkan, mungkin kekuasaan sedang mengalami gangguan pendengaran untuk mendengarkan suara rakyat. Tabik. [T]
