DI ruang publik, sebuah pernyataan dapat menjadi lebih berbahaya daripada sebuah kebijakan yang keliru. Kebijakan yang keliru masih mungkin diperbaiki melalui evaluasi, revisi, atau pencabutan. Sebaliknya, kata-kata yang telanjur beredar di ruang publik dapat berkembang menjadi persepsi, membentuk opini, memengaruhi emosi, dan pada akhirnya menggerus kepercayaan masyarakat. Satu kalimat yang terlontar dari seorang pejabat dapat menimbulkan kegaduhan, menghapus kesan positif yang telah dibangun berbulan-bulan, bahkan memunculkan ketidakpercayaan terhadap institusi yang diwakilinya. Ironisnya, blunder komunikasi semacam itu tidak selalu lahir dari niat buruk atau ketidakmampuan pejabat memahami persoalan. Tidak jarang, pernyataan tersebut justru disampaikan untuk memberikan penjelasan, meluruskan informasi, atau merespons keresahan masyarakat. Persoalannya muncul ketika penjelasan itu disampaikan tanpa mempertimbangkan konteks, sensitivitas publik, serta pengalaman warga yang sedang berhadapan langsung dengan persoalan tersebut.
Pada titik itulah komunikasi pejabat tidak lagi dapat dipandang sebagai persoalan teknis berbicara. Ia menjadi persoalan politik, sosial, bahkan etis. Yang dipertaruhkan bukan hanya apakah sebuah kalimat benar atau salah secara faktual, melainkan bagaimana kalimat itu akan diterima, dimaknai, dan dipertautkan dengan realitas kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, seorang pejabat publik sesungguhnya tidak pernah benar-benar berbicara sebagai individu biasa. Posisi sosial yang melekat pada dirinya membuat setiap tuturan memiliki konsekuensi yang lebih luas.
Bahasa Pejabat Tidak Pernah Benar-Benar Netral
Masalahnya tampak sederhana, tetapi dampaknya tidak sederhana: pejabat sering lupa bahwa setiap kata yang keluar dari mulutnya memiliki bobot politik. Masyarakat tidak mendengar pernyataan pejabat seperti mendengar percakapan biasa. Ketika seorang warga mengatakan sesuatu, dampaknya mungkin hanya berhenti pada lingkaran pergaulannya. Namun, ketika presiden, menteri, kepala daerah, anggota parlemen, atau pejabat publik berbicara, setiap kata dapat dibaca sebagai representasi sikap pemerintah atau negara.
Kalimat yang bagi pejabat terasa ringan dapat diterima masyarakat sebagai bentuk ketidakpekaan, bahkan penghinaan. Pejabat berbicara dari perspektif kekuasaan, sementara masyarakat mendengarkan dari perspektif pengalaman. Dua perspektif tersebut tidak selalu bertemu.Seorang pejabat mungkin mengatakan bahwa kenaikan harga adalah sesuatu yang “wajar”. Secara ekonomi, pernyataan tersebut mungkin dapat dijelaskan. Harga memang dapat bergerak karena inflasi, gangguan distribusi, perubahan permintaan, kenaikan biaya produksi, atau berbagai faktor lainnya. Namun, bagi keluarga yang pendapatannya tidak naik sementara kebutuhan hidup terus meningkat, kata “wajar” dapat memiliki makna yang sama sekali berbeda. Kata tersebut dapat terdengar seperti pengabaian terhadap kesulitan hidup.
Begitu pula ketika seorang pejabat mengatakan bahwa kritik masyarakat terlalu berlebihan. Bagi pejabat, pernyataan tersebut mungkin dimaksudkan untuk meredam informasi yang dianggap tidak proporsional. Namun, bagi masyarakat yang merasa tidak didengar, kalimat itu justru dapat memperkuat keyakinan bahwa pemerintah semakin jauh dari realitas kehidupan sehari-hari.Inilah persoalan penting dalam komunikasi publik: makna tidak sepenuhnya berada di tangan penutur. Pejabat mungkin memiliki maksud tertentu, tetapi masyarakat memiliki hak untuk menangkap, menafsirkan, dan merespons pesan tersebut berdasarkan pengalaman mereka sendiri. Ketika terjadi kesenjangan antara maksud penutur dan pemaknaan publik, pejabat tidak dapat begitu saja menyalahkan masyarakat karena dianggap “salah memahami”.
Komunikasi publik bukanlah ruang tempat pejabat bebas menentukan makna secara sepihak. Sebaliknya, komunikasi publik merupakan ruang pertemuan berbagai pengalaman, kepentingan, emosi, dan posisi sosial. Semakin tinggi posisi seseorang dalam struktur kekuasaan, semakin besar pula tanggung jawabnya untuk mempertimbangkan kemungkinan makna dari setiap tuturan yang disampaikan.
Persoalan Bukan Hanya Apa yang Dikatakan, tetapi Bagaimana dan Kapan Mengatakannya
Dalam komunikasi publik, konteks adalah segalanya. Satu kalimat yang diujarkan pada waktu dan situasi yang tepat dapat menenangkan keresahan. Sebaliknya, kalimat yang sama, apabila disampaikan dalam momentum yang sensitif, dapat berubah menjadi bumerang bagi pejabat yang mengucapkannya. Persoalan tersebut dapat dilihat dari pernyataan Gubernur Bali Wayan Koster yang kembali menjadi perhatian publik setelah potongan video ketika seorang warga menanyakan persoalan lapangan pekerjaan beredar luas di media sosial. Dalam video tersebut, warga bertanya mengenai tanggapan pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan, tetapi respons yang terdengar dari Koster adalah, “Diam kamu.” Potongan tersebut kemudian memunculkan berbagai reaksi dan kritik karena publik menilainya sebagai respons yang tidak sejalan dengan posisi seorang pejabat publik ketika berhadapan dengan warga.
Namun, kasus tersebut justru menarik apabila dilihat secara lebih kritis dan tidak berhenti pada penilaian bahwa seorang pejabat telah melakukan blunder. Sejumlah laporan kemudian menjelaskan bahwa video tersebut bukan peristiwa baru, melainkan rekaman ketika Koster melakukan penertiban bangunan yang melanggar aturan di kawasan Pantai Bingin pada 21 Juli 2025. Dengan demikian, potongan video yang beredar perlu dibaca bersama konteks peristiwa secara utuh. Di sinilah persoalan komunikasi publik menjadi menarik: sebuah tuturan tidak pernah berdiri sendiri. Maknanya sangat ditentukan oleh siapa yang berbicara, kepada siapa tuturan diarahkan, dalam situasi apa tuturan disampaikan, serta bagaimana tuturan tersebut kemudian dipindahkan ke ruang komunikasi yang berbeda.
Secara pragmatik, ungkapan “diam kamu” merupakan tuturan yang sangat pendek, tetapi memiliki daya pragmatis yang kuat. Secara literal, tuturan tersebut merupakan perintah agar lawan bicara berhenti berbicara. Namun, ketika diucapkan oleh seorang gubernur kepada warga, maknanya tidak lagi berhenti pada struktur kalimat imperatif. Ada relasi kekuasaan yang ikut bekerja di dalamnya. Penutur memiliki otoritas sebagai pejabat publik, sedangkan mitra tutur berada pada posisi sebagai warga yang sedang menyampaikan pertanyaan. Karena itu, tuturan tersebut berpotensi dimaknai bukan sekadar sebagai permintaan untuk berhenti berbicara, tetapi sebagai tindakan membatasi ruang warga untuk menyampaikan suara.
Di sinilah sebuah kata yang sederhana dapat memiliki konsekuensi politik yang besar. Apabila kalimat tersebut diucapkan dalam percakapan pribadi antara dua orang yang memiliki relasi setara, dampaknya mungkin berbeda. Namun, ketika muncul dalam relasi pejabat dan warga, daya tekan tuturan menjadi jauh lebih besar. Kata yang sama dapat memiliki daya sosial yang berbeda karena relasi kekuasaan di antara penutur dan mitra tutur berbeda. Dengan kata lain, persoalannya bukan semata-mata pada kata “diam”, tetapi pada siapa yang mengatakan, kepada siapa kata itu diarahkan, dan dalam situasi sosial seperti apa kata tersebut muncul.
Kasus ini juga memperlihatkan betapa pentingnya membedakan antara maksud penutur dan dampak tuturan. Kita tidak dapat serta-merta mengetahui keseluruhan maksud psikologis seorang pejabat hanya dari potongan video. Bisa saja terdapat situasi tertentu sebelum tuturan tersebut yang tidak terlihat dalam rekaman. Bahkan, laporan mengenai konteks peristiwa menunjukkan bahwa video tersebut berlangsung dalam situasi penertiban yang cukup kompleks. Namun, dari perspektif komunikasi publik, persoalan tidak selesai hanya dengan mengetahui maksud penutur. Publik tetap berhak menilai dampak dari tuturan yang mereka dengar dan lihat.
Inilah tantangan terbesar pejabat pada era media sosial. Dahulu, sebuah pernyataan yang kurang tepat mungkin hanya didengar oleh orang-orang yang berada di lokasi. Sekarang, sebuah kalimat dapat direkam dengan telepon genggam, dipotong menjadi beberapa detik, diberi judul, disebarkan melalui berbagai platform, dan kemudian diproduksi kembali menjadi opini publik. Dalam kasus Koster, rekaman lama tersebut kembali beredar pada September 2026 dan dipahami oleh sebagian publik sebagai peristiwa yang aktual. Artinya, sebuah tuturan dapat mengalami perjalanan makna yang jauh melampaui situasi ketika tuturan tersebut pertama kali diucapkan.
Masyarakat digital tidak hanya mendistribusikan informasi; mereka juga memproduksi makna. Potongan video dapat ditempatkan dalam konteks baru, dihubungkan dengan persoalan lain, dibandingkan dengan kebijakan pemerintah, bahkan dijadikan simbol untuk mewakili kekecewaan yang lebih luas. Akibatnya, pejabat tidak lagi memiliki kendali penuh terhadap perjalanan pesan setelah pesan tersebut keluar. Pernyataan yang semula merupakan respons spontan dalam sebuah situasi tertentu dapat berubah menjadi bahan perdebatan mengenai kepemimpinan, etika kekuasaan, dan hubungan pemerintah dengan masyarakat.
Di sinilah kemampuan pragmatik menjadi penting. Seorang pejabat tidak cukup hanya memperkirakan apa yang ingin dikatakan, tetapi juga harus memperhitungkan apa yang mungkin dipahami, bagaimana tuturan itu akan diterima, dan apa efek sosial yang mungkin ditimbulkannya. Dalam perspektif pragmatik, tuturan selalu berhubungan dengan konteks, penutur, mitra tutur, tujuan komunikasi, situasi, serta pengetahuan yang dimiliki bersama. Oleh karena itu, kemampuan berbicara di depan publik tidak seharusnya berhenti pada kefasihan verbal atau kemampuan menguasai materi.
Seorang pejabat dapat berbicara dengan lancar, memiliki data yang lengkap, dan menguasai substansi kebijakan. Namun, semua itu belum cukup apabila ia tidak mampu membaca situasi sosial ketika berbicara. Pertanyaan warga tentang lapangan pekerjaan, misalnya, pada dasarnya bukan hanya pertanyaan administratif tentang program pemerintah. Di balik pertanyaan tersebut terdapat persoalan ekonomi, masa depan keluarga, harapan anak muda, dan kecemasan mengenai kesempatan hidup yang layak. Karena itu, ketika seorang warga bertanya tentang lapangan pekerjaan, pejabat seharusnya mampu menangkap makna sosial di balik pertanyaan literalnya.
Pertanyaan “apa tanggapan pemerintah untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat?” secara gramatikal memang hanya meminta jawaban. Namun, secara pragmatik pertanyaan tersebut dapat mengandung harapan agar pemerintah hadir, mendengar, dan memberikan solusi. Jika respons yang diterima justru berupa perintah untuk diam, maka terdapat kemungkinan terjadi ketidaksejajaran antara tujuan komunikatif warga dan respons pejabat. Warga datang membawa persoalan; yang dibutuhkan adalah jawaban. Ketika yang diterima justru penghentian komunikasi, persoalan yang semula berupa masalah lapangan pekerjaan dapat bergeser menjadi persoalan tentang bagaimana pemerintah memperlakukan suara masyarakat.
Di sinilah terjadi perbedaan antara bahasa birokrasi dan bahasa pengalaman masyarakat. Bahasa birokrasi cenderung berbicara dalam angka, target, indikator, program, investasi, pertumbuhan ekonomi, dan capaian pembangunan. Sementara masyarakat mengalami kebijakan melalui hal-hal yang jauh lebih konkret: apakah mereka mendapatkan pekerjaan, apakah penghasilan mereka cukup, apakah biaya hidup dapat dijangkau, apakah anak-anak mereka memiliki masa depan, dan apakah suara mereka didengar ketika menyampaikan persoalan.
Pejabat yang gagal menjembatani dua dunia bahasa tersebut berisiko membuat komunikasi publik kehilangan sentuhan kemanusiaan. Bahkan, sebuah kebijakan yang secara administratif dapat dipertanggungjawabkan dapat kehilangan legitimasi sosial apabila cara menjelaskannya membuat masyarakat merasa direndahkan atau tidak dianggap penting.
Karena itu, persoalan komunikasi pejabat sebenarnya bukan hanya persoalan benar atau salah, tetapi juga persoalan tepat atau tidak tepat. Sebuah pernyataan dapat benar secara faktual, tetapi tidak tepat secara pragmatik. Sebuah respons dapat dimaksudkan untuk mengendalikan situasi, tetapi justru memperbesar konflik. Sebuah kalimat dapat dimaksudkan sebagai respons spontan, tetapi ketika direkam dan disebarkan, berubah menjadi simbol yang memiliki makna jauh lebih besar daripada maksud awal penuturnya.
Ujaran “diam kamu” memberikan pelajaran penting bahwa dalam komunikasi publik, pejabat tidak hanya bertanggung jawab atas apa yang dimaksudkannya, tetapi juga harus menyadari kemungkinan dampak dari apa yang dikatakannya. Terlebih ketika kata-kata tersebut keluar dari mulut seorang pejabat yang memiliki kekuasaan dan kemudian masuk ke ruang digital yang tidak mengenal batas waktu dan tempat.
Maka, yang diperlukan bukan pejabat yang takut berbicara, melainkan pejabat yang mampu menimbang kata sebelum berbicara. Kecepatan merespons persoalan publik memang penting, tetapi kecepatan tanpa kepekaan dapat melahirkan persoalan baru. Dalam situasi tertentu, jawaban yang lebih panjang mungkin diperlukan. Dalam situasi lain, penjelasan yang sederhana dan empatik justru lebih efektif. Dan pada keadaan tertentu, menahan diri beberapa detik sebelum menjawab mungkin jauh lebih bijaksana daripada mengeluarkan kalimat spontan yang kemudian harus dijelaskan berhari-hari.
Pada akhirnya, komunikasi publik adalah bagian dari pertanggungjawaban kekuasaan. Pejabat bukan hanya dituntut mampu membuat kebijakan, tetapi juga mampu berkomunikasi dengan masyarakat yang menerima dampak dari kebijakan tersebut. Sebab, bagi masyarakat, pemerintah tidak hanya hadir melalui peraturan, anggaran, dan program. Pemerintah juga hadir melalui kata-kata pejabatnya. Satu kalimat pejabat dapat menjadi jembatan, tetapi dapat pula menjadi tembok. Yang membedakannya bukan hanya pilihan kata, melainkan kemampuan membaca konteks, memahami posisi mitra tutur, mempertimbangkan relasi kekuasaan, dan memperkirakan bagaimana sebuah tuturan akan hidup setelah keluar dari mulut penuturnya.
Di era ketika setiap orang membawa kamera di dalam genggaman tangannya, pejabat tidak lagi memiliki kemewahan untuk menganggap kata-kata sebagai sesuatu yang selesai ketika kalimat berakhir. Kalimat dapat direkam. Rekaman dapat dipotong. Potongan dapat ditafsirkan. Tafsir dapat berkembang menjadi opini. Dan opini dapat berubah menjadi ketidakpercayaan. Sebelum mikrofon dinyalakan dan sebelum respons diberikan, ada satu pertanyaan sederhana yang layak selalu diajukan: bukan hanya “apa yang ingin saya katakan?”, tetapi juga “apa yang mungkin dirasakan dan dimaknai masyarakat setelah saya mengatakannya?”
Klarifikasi Tidak Selalu Menyelesaikan Masalah
Salah satu pola yang sering muncul setelah sebuah pernyataan pejabat menuai kritik adalah klarifikasi. “Maksud saya bukan begitu.” “Pernyataan saya dipotong.” “Media salah mengutip.” “Masyarakat salah memahami.” Klarifikasi tentu penting, terutama apabila sebuah pernyataan memang dipelintir atau dilepaskan dari konteks. Namun, terlalu sering berlindung di balik dalih “salah konteks” justru dapat memperlihatkan persoalan yang lebih mendasar: kegagalan memilih kata sejak awal.
Klarifikasi pada dasarnya bersifat reaktif. Ia muncul setelah persoalan terjadi. Sementara komunikasi publik yang baik seharusnya bersifat preventif: memperhitungkan kemungkinan tafsir sebelum sebuah pernyataan disampaikan.Di sinilah pentingnya membedakan antara maksud komunikatif dan dampak komunikatif. Seorang pejabat mungkin bermaksud menjelaskan, tetapi dampaknya dapat melukai. Ia mungkin bermaksud bercanda, tetapi publik menganggapnya merendahkan. Ia mungkin bermaksud tegas, tetapi publik menangkapnya sebagai arogan.
Apakah berarti pejabat harus selalu berbicara dengan bahasa yang steril dari segala kemungkinan salah tafsir? Tentu tidak. Bahasa pada dasarnya bersifat terbuka terhadap berbagai interpretasi. Tidak ada komunikasi yang sepenuhnya bebas dari risiko kesalahpahaman. Namun, justru karena risiko tersebut ada, pejabat memiliki kewajiban moral untuk memperkecil kemungkinan munculnya tafsir yang merugikan masyarakat.
Menyalahkan masyarakat karena salah memahami ucapan pejabat adalah cara yang terlalu mudah. Pejabat memiliki posisi, akses informasi, penasihat komunikasi, dan otoritas institusional yang jauh lebih besar daripada warga biasa. Ketimpangan tersebut melahirkan tanggung jawab yang juga tidak seimbang.Dengan kata lain, semakin besar kekuasaan yang dimiliki seseorang, semakin besar pula tanggung jawab komunikatifnya.
Ketika Bahasa Menjadi Cermin Jarak Kekuasaan
Blunder komunikasi pejabat sesungguhnya tidak berdiri sendiri. Ia dapat menjadi gejala dari persoalan yang lebih besar, yaitu jarak antara penguasa dan masyarakat.Ketika seorang pejabat menggunakan kata-kata yang dianggap tidak sensitif terhadap penderitaan masyarakat, persoalan yang muncul bukan hanya persoalan pilihan diksi. Publik dapat membaca kata tersebut sebagai representasi cara berpikir kekuasaan. Satu kata dapat dianggap sebagai cermin bagaimana pemerintah memandang rakyatnya.
Karena itu, kegaduhan akibat pernyataan pejabat sering kali jauh lebih besar daripada substansi kalimat itu sendiri. Masyarakat mungkin tidak semata-mata marah terhadap sebuah kata, tetapi terhadap apa yang mereka anggap berada di balik kata tersebut.Jika masyarakat sedang menghadapi kesulitan ekonomi lalu mendengar pejabat berbicara dengan nada meremehkan, yang muncul bukan hanya persoalan linguistik. Yang muncul adalah perasaan tidak dipahami. Jika masyarakat sedang menuntut keadilan lalu kritik mereka dianggap berlebihan, yang muncul adalah perasaan tidak dihargai.
Pada titik tertentu, bahasa menjadi simbol hubungan kekuasaan.
Bahasa pejabat dapat memperpendek jarak antara pemerintah dan rakyat, tetapi dapat pula memperlebar jarak tersebut. Bahasa yang empatik dapat menghadirkan rasa bahwa pemerintah memahami penderitaan masyarakat. Sebaliknya, bahasa yang defensif, meremehkan, atau tidak sensitif dapat menghadirkan kesan bahwa pemerintah hidup dalam realitas yang berbeda.
Dengan demikian, persoalan komunikasi pejabat sebenarnya merupakan bagian dari persoalan demokrasi. Demokrasi bukan hanya mekanisme pemilihan pemimpin. Demokrasi juga berkaitan dengan bagaimana kekuasaan berkomunikasi dengan masyarakat yang memberikan legitimasi kepadanya.
Pejabat Tidak Harus Selalu Benar, tetapi Harus Mau Mendengar
Masyarakat sesungguhnya tidak menuntut pejabat selalu berkata sempurna. Mereka juga tidak mengharapkan setiap pernyataan bebas dari kekeliruan. Yang lebih penting adalah adanya kesediaan untuk mendengar, memahami, dan mengoreksi diri. Naskah awal menegaskan bahwa masyarakat ingin melihat dirinya didengar, dihargai, dan dipahami.
Pernyataan tersebut penting karena komunikasi publik sering kali terlalu berorientasi pada kemampuan pemerintah menyampaikan pesan, tetapi kurang memberi perhatian pada kemampuan pemerintah menerima pesan. Padahal, komunikasi yang sehat selalu membutuhkan dua arah.Pejabat tidak cukup mengatakan, “Kami sudah menjelaskan.” Pertanyaan yang lebih penting adalah: Apakah masyarakat merasa sudah didengar?
Perbedaan antara dua pertanyaan tersebut sangat mendasar. Yang pertama berorientasi pada keberhasilan penutur. Yang kedua berorientasi pada keberhasilan komunikasi.Ketika pejabat mengatakan bahwa pemerintah telah menjelaskan, itu berarti komunikasi dilihat dari perspektif pengirim pesan. Namun, ketika masyarakat mengatakan bahwa mereka belum merasa dipahami, berarti komunikasi dilihat dari perspektif penerima pesan.
Keduanya dapat sama-sama benar. Pemerintah mungkin telah memberikan penjelasan, tetapi masyarakat belum merasa memperoleh jawaban. Di sinilah komunikasi publik membutuhkan empati, bukan sekadar informasi.Empati tidak berarti pejabat harus menyetujui semua tuntutan masyarakat. Empati berarti mampu memahami mengapa masyarakat berpikir, marah, kecewa, atau cemas. Seorang pejabat tetap dapat mempertahankan kebijakan yang diyakininya benar, tetapi menjelaskannya dengan cara yang menghormati pengalaman masyarakat.
Diperlukan “Rem Komunikasi” bagi Pejabat
Barangkali sudah waktunya setiap pejabat memiliki semacam “rem komunikasi” sebelum mikrofon dinyalakan. Bukan untuk membatasi kebebasan berbicara, melainkan untuk memastikan bahwa kebebasan tersebut digunakan secara bertanggung jawab. Ada beberapa pertanyaan sederhana yang seharusnya muncul sebelum sebuah pernyataan disampaikan.
Apakah kalimat ini benar? Kebenaran faktual merupakan syarat pertama. Pejabat tidak boleh membangun komunikasi publik berdasarkan informasi yang belum terverifikasi. Apakah kalimat ini relevan? Tidak semua hal yang benar perlu disampaikan pada setiap kesempatan. Kebenaran yang tidak relevan dengan persoalan yang sedang dihadapi masyarakat dapat terdengar sebagai pengalihan isu. Apakah kalimat ini sensitif terhadap kondisi masyarakat?
Sebuah pernyataan dapat benar secara faktual tetapi tidak tepat secara sosial. Kepekaan terhadap situasi publik merupakan bagian penting dari etika komunikasi.
Dari “Cepat Bicara” Menuju “Tepat Bicara”
Era digital memang menuntut kecepatan. Pejabat sering berada dalam tekanan untuk segera memberikan respons terhadap berbagai isu. Masyarakat ingin jawaban cepat, media membutuhkan pernyataan, dan media sosial terus bergerak. Namun, kecepatan tidak boleh mengalahkan ketepatan.Persoalannya bukan apakah pejabat harus cepat atau lambat berbicara. Persoalannya adalah apakah ia mampu cepat sekaligus tepat.
Kecepatan tanpa pertimbangan dapat menghasilkan blunder. Sebaliknya, kehati-hatian tanpa kemampuan merespons dapat menciptakan kesan pemerintah tidak hadir. Tantangan komunikasi pejabat masa kini bukan memilih antara cepat dan hati-hati, melainkan menemukan keseimbangan antara keduanya. Di sinilah profesionalisme komunikasi pemerintahan menjadi penting. Pernyataan pejabat seharusnya tidak hanya dipersiapkan dari sisi substansi, tetapi juga dari sisi konteks, pilihan kata, kemungkinan tafsir, serta konsekuensi sosialnya.
Namun, tanggung jawab tersebut tidak seharusnya sepenuhnya diserahkan kepada staf komunikasi. Pada akhirnya, pejabat sendiri harus memiliki kecerdasan komunikatif. Ia harus memahami bahwa mikrofon bukan sekadar alat untuk memperbesar suara. Mikrofon adalah alat yang memperbesar konsekuensi dari setiap kata. Satu kalimat dapat membangun kepercayaan. Satu kalimat pula dapat menghancurkannya.
Bahasa sebagai Pertanggungjawaban Kekuasaan
Pada akhirnya, bahasa pejabat tidak dapat dipisahkan dari pertanggungjawaban kekuasaan. Pejabat tidak cukup hanya kompeten membuat kebijakan. Mereka juga harus kompeten menjelaskan kebijakan. Tidak cukup memiliki data; mereka harus mampu menghubungkan data dengan realitas kehidupan warga. Tidak cukup pintar berbicara; mereka harus tahu kapan berbicara, bagaimana berbicara, dan—yang sering kali paling sulit—kapan menahan diri untuk tidak berbicara.Pandangan tersebut seharusnya menjadi prinsip dasar komunikasi pemerintahan.
Kekuasaan memperoleh legitimasi dari masyarakat. Bahasa yang digunakan oleh pemegang kekuasaan harus memperlihatkan penghormatan terhadap masyarakat. Bahasa tidak boleh menjadi alat untuk menutupi kegagalan, menghindari tanggung jawab, atau merendahkan kritik.
Sebaliknya, bahasa harus menjadi jembatan antara kebijakan dan pemahaman publik.Pejabat yang baik bukan hanya pejabat yang mampu mengambil keputusan sulit. Ia juga mampu menjelaskan keputusan tersebut tanpa merendahkan orang yang terdampak. Ia mampu menerima kritik tanpa menganggap kritik sebagai ancaman. Ia mampu mengakui kesalahan tanpa merasa kehilangan wibawa. Sesungguhnya wibawa seorang pejabat tidak runtuh karena ia mengakui kesalahan. Wibawa justru dapat runtuh ketika ia terus-menerus membela ucapan yang jelas-jelas melukai masyarakat.
Sebelum Kata Menjadi Bumerang
Blunder seorang pejabat bukan semata-mata persoalan lidah yang terpeleset. Ia dapat menjadi cermin dari jarak antara kekuasaan dan rakyat. Semakin lebar jarak tersebut, semakin mudah sebuah kalimat kecil berubah menjadi kegaduhan besar. Persoalan sesungguhnya bukan apakah pejabat boleh berbicara. Mereka justru harus berbicara. Masyarakat berhak memperoleh informasi, penjelasan, dan pertanggungjawaban dari para pemegang kekuasaan.Namun, berbicara di ruang publik membutuhkan lebih dari sekadar keberanian. Ia membutuhkan pengetahuan, kepekaan, empati, konteks, dan tanggung jawab.
Pejabat perlu memahami bahwa masyarakat tidak hanya mendengar kata-kata. Masyarakat membaca sikap di balik kata-kata tersebut. Mereka membandingkannya dengan pengalaman hidup, dengan kebijakan yang mereka rasakan, dengan janji yang pernah disampaikan, dan dengan realitas yang mereka hadapi. Sebelum berbicara, seorang pejabat semestinya bertanya kepada dirinya sendiri: Apakah yang akan saya katakan benar? Apakah perlu dikatakan sekarang? Apakah kata-kata ini menghormati mereka yang mendengarnya? Dan apakah setelah saya mengatakannya, masyarakat akan merasa lebih dekat dengan pemerintah atau justru semakin jauh?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut tampak sederhana. Namun, justru kesederhanaan itulah yang sering dilupakan.Dalam demokrasi, masyarakat tidak membutuhkan pejabat yang selalu sempurna dalam berbicara. Masyarakat membutuhkan pejabat yang sadar bahwa setiap kata membawa konsekuensi. Ketika sebuah kebijakan buruk masih dapat diperbaiki, kata-kata yang telanjur melukai membutuhkan waktu jauh lebih panjang untuk dipulihkan. Ukuran kedewasaan seorang pejabat bukan hanya terletak pada seberapa banyak ia mampu berbicara, tetapi pada seberapa bijak ia memilih kata.
Oleh karena itu, dalam ruang publik, tidak semua yang dapat dikatakan harus dikatakan. Dan tidak semua yang benar harus disampaikan dengan cara yang sama. Ada saatnya seorang pejabat perlu berbicara. Ada saatnya ia perlu menjelaskan. Tetapi ada pula saatnya ia harus berhenti sejenak, mendengarkan rakyat, lalu menimbang kata sebelum berbicara. [T]
Penulis: Suar Adnyana
Editor: Adnyana Ole
