BAGI Mbah Darmi, KTP mungkin hanyalah kartu identitas. Benda kecil yang disimpan di dompet atau tempat aman, diperlukan ketika mengurus sesuatu di kantor desa, menerima bantuan, atau berurusan dengan administrasi. Karena itu, ketika seorang remaja tetangganya meminjam KTP dan menjanjikan uang Rp25 ribu, mungkin tidak ada alasan bagi perempuan 63 tahun itu untuk membayangkan sebuah bencana. Toh cuma KTP.
Beberapa waktu kemudian, yang datang bukan lagi Rp25 ribu. Petugas bank tahu-tahu datang menagih utang sekitar Rp10 juta. Mbah Darmi, lansia buta huruf dari Desa Kayugeritan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, mendadak menjadi orang yang menurut sistem, memiliki utang. Padahal ia merasa tidak pernah mengajukan pinjaman tersebut. Orang tua ditipu remaja.
Lembar Tagihan yang Tak Kelihatan
Di sinilah kisah Mbah Darmi ini, menjadi lebih besar daripada sekadar cerita seorang lansia yang kena tipu. Saya renung-renungkan, jangan-jangan kita semua sesungguhnya Mbah Darmi? Disclaimer, tentu saja bukan dalam arti bahwa seluruh rakyat Indonesia gampang ditipu. Bukan pula bahwa masyarakat kita bodoh.
Bukan itu, justru persoalannya lebih serius. Kita sering kali diminta mengambil keputusan berdasarkan apa yang tampak di depan mata, sementara konsekuensi sebenarnya tersembunyi jauh di belakangnya.
Mbah Darmi melihat Rp25 ribu. Sistem melihat sebuah identitas yang bisa menghasilkan utang Rp10 juta. Ada jarak yang sangat lebar antara apa yang diketahui Mbah Darmi dengan apa yang diketahui pihak yang menggunakan identitasnya. Itulah yang disebut ketimpangan informasi. Dan dalam kehidupan bernegara, ketimpangan seperti itu konsekuensinya jauh lebih besar.
Dalam politik, “Rp25 ribu” tentu tidak selalu berbentuk uang. Ia bisa berupa bantuan sosial. Jalan baru. Jembatan. Kantor desa. Lapangan pekerjaan. Investasi. Proyek pembangunan. Janji kesejahteraan. Semuanya bukan sesuatu yang salah. Negara memang harus membangun. Masyarakat memang membutuhkan infrastruktur. Investasi juga diperlukan.
Persoalannya bukan pada pembangunan itu sendiri, namun pada apakah masyarakat mengetahui seluruh harga yang harus dibayar untuk mendapatkan semua itu. Sebab sesuatu yang terlihat gratis hampir selalu mempunyai biaya. Sebuah jembatan mungkin dibangun dengan anggaran negara. Tetapi dari mana uangnya? Sebuah kawasan hutan dibuka dan menghasilkan aktivitas ekonomi. Tetapi apa yang terjadi pada sumber airnya?
Sebuah perusahaan mungkin membuka lapangan pekerjaan, tanpa terpikirkan bagaimana perubahan ruang hidup masyarakat di sekitarnya. Sebuah proyek mungkin meningkatkan pendapatan daerah, tapi lupa hitung berapa biaya sosial dan ekologis yang harus ditanggung ketika lingkungan mengalami kerusakan. Pertimbangan semacam itu jarang muncul dalam kampanye politik. Sebab kampanye memang cenderung menjual sesuatu yang mudah dilihat.
Jalan lebih mudah difoto daripada kualitas tanah. Jembatan lebih mudah diresmikan daripada kualitas sungai. Gedung lebih mudah diberi prasasti daripada dihitung dampaknya terhadap lingkungan. Bantuan lebih mudah dibagikan ketimbang menjelaskan bagaimana kebijakan ekonomi jangka panjang akan memengaruhi kehidupan masyarakat. Maka jangan heran kalau politik sering nampak dengan logika sederhana, lihat manfaatnya sekarang, urusan tagihan nanti.
Lalu kasus lingkungan menjadi sangat menarik. Hutan Kalimantan, misalnya, bukan sekadar kumpulan pohon yang bisa dihitung dalam meter kubik kayu. Hutan juga merupakan penyimpan air, habitat satwa, pengatur iklim lokal, penjaga tanah, dan bagian dari sistem kehidupan masyarakat. Ketika hutan rusak, kerugiannya tidak selalu langsung terlihat.
Pada hari pertama mungkin yang terlihat justru aktivitas ekonomi. Ada itu alat berat, jalan, proyek, investasi, jelas ada pekerjaan, ada penerimaan masuk. Tetapi beberapa tahun kemudian, tagihannya datang dalam bentuk tak disangka. Lihat saja sungai yang berubah, sumber air yang terganggu, tanah yang kehilangan daya dukung, banjir, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, kabut asap, atau masyarakat yang makin sulit memperoleh manfaat sumber daya alam yang sebelumnya tersedia di sekitar mereka. Itulah utang ekologis.
Utang ini tidak dikirim melalui surat bank atau petugas yang mengetuk pintu sambil membawa lembar tagihan. Tetapi tagihannya tetap ada. Dan yang lebih ironis, orang yang menikmati manfaat pembangunan hari ini belum tentu jadi orang yang membayar kerusakan ekologisnya nanti. Malahan yang membayar anak-anak dan cucu kita.
Bukan Buta Huruf
Maka persoalannya bukan sekadar apakah masyarakat cerdas atau tidak cerdas. Tidak sesederhana itu. Lebih tepat adalah literasi. Mbah Darmi memang buta huruf, tapi bagi kita literasi bukan buta huruf. Banyak kita ini buta literasi finansial untuk memahami utang, buta literasi digital untuk memahami bagaimana identitas digunakan, buta literasi politik untuk memahami konsekuensi sebuah kebijakan, buta literasi hukum untuk memahami hak dan kewajiban, juga buta literasi ekologis untuk memahami hubungan antara hutan, air, tanah, iklim, ekonomi, dan kehidupan manusia.
Orang yang tidak punya literasi tersebut akan lebih mudah membuat keputusan, cuma melihat dari manfaat langsungnya. Sementara orang yang mempunyai pengetahuan lebih lengkap dapat melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain, konsekuensi jangka panjang.
Inilah sebabnya masyarakat yang baik bukan sekadar masyarakat yang banyak orang berpendidikan tinggi. Yang jauh lebih penting adalah masyarakat yang bisa menerka berapa harganya, siapa yang membayar, dan siapa yang untung. Atau memperkirakan apa akibatnya sepuluh tahun lagi, kalau sumber air hilang dan hutan rusak, siapa pula yang bertanggungjawab memulihkannya, dan seterusnya. Pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti itu sebenarnya adalah fondasi demokrasi yang sehat.
Karena itu, pendidikan seharusnya tidak berhenti pada membuat manusia pintar menjawab soal. Pendidikan harus membuat manusia mampu memprediksi kenyataan. John Dewey sejak lama menempatkan pendidikan sebagai bagian penting dari kehidupan demokratis.
Warga negara yang demokratis bukan hanya orang yang mempunyai hak memilih, tetapi orang yang mampu berpartisipasi secara reflektif dalam kehidupan bersama. Kalau dalam konteks lingkungan, gagasan ini menjadi semakin penting. Sebab keputusan mengenai hutan, sungai, tambang, energi, pangan, dan tata ruang bukan hanya persoalan teknis para ahli.
Demokrasi yang Lucu
Karena Itu semua menyangkut persoalan publik, maka masyarakat harus mempunyai kemampuan untuk memahami apa yang sedang diputuskan atas nama mereka. Sebab kalau tidak, demokrasi bisa berubah menjadi sesuatu yang agak lucu. Rakyat diberi hak memilih, tetapi tidak selalu diberi pengetahuan yang cukup untuk memahami seluruh konsekuensi dari pilihannya.
Cek saja, rakyat diberi pembangunan, tetapi tidak selalu diajak menghitung biaya sosial dan ekologisnya. Diberi janji kesejahteraan, tetapi tidak selalu diperlihatkan neraca tagihannya. Maka janganlah kita mengatakan bahwa rakyat mudah dibodohi. Kita harus tanyakan, mengapa rakyat hanya diperlihatkan Rp25 ribunya, tetapi tidak diperlihatkan tagihan Rp10 jutanya?
Itulah pertanyaan yang seharusnya kita ajukan kepada demokrasi. Saya kira Mbah Darmi bisa menjadi cermin. Ia mungkin tidak pernah membayangkan bahwa sebuah kartu identitas yang dipinjamkan demi Rp25 ribu, bisa menyeretnya ke jurang utang jutaan rupiah. Kita pun sering kali tidak membayangkan bahwa sebuah keputusan yang tampak remeh hari ini dapat menghasilkan persoalan besar bagi generasi mendatang.
Kita menikmati jalan, listrik, menerima bantuan, menyambut gembira investasi, tersenyum ketika ada pembangunan. Semua itu sah saja. Cuma, jangan lupa kita perlu tahu nanti tagihannya siapa yang membayar. Seperti kalau hutan habis, lalu sungai mengering, karhutla dan udara penuh asap, siapa yang tanggung. Jawabannya jelas, yaitu mereka yang datang setelah kita. Anak-anak dan cucu-cucu kita, yang hari ini bahkan belum lahir.
Siapa Dia?
Barangkali karena itu, mencerdaskan kehidupan bangsa sebenarnya mempunyai makna yang jauh lebih serius daripada sekadar meningkatkan angka kelulusan atau menambah gelar akademik biar keren. Bangsa yang cerdas adalah bangsa yang mampu melihat hubungan antara hari ini dan hariesok. Bangsa yang melek adalah bangsa yang tidak mudah terpukau oleh kenikmatan sesaat, karena paham ada biaya yang mengintai. Bangsa yang dewasa secara demokratis bukan bangsa yang menolak semua pembangunan. Namun mendukung pembangunan, yang memang membangun, bukan yang pembangunan yang meruntuhkan.
Mungkin itulah pelajaran pahit dari kisah Mbah Darmi ini. Bukan soal Rp25 ribu dan bukan pula semata-mata soal utang Rp10 juta. Tetapi tentang betapa mahalnya harga sebuah keputusan ketika seseorang tidak mengetahui konsekuensinya. Dan mungkin Indonesia sedang berada dalam posisi yang sama dengan mbah Darmi. Kita menerima “Rp25 ribu” dalam bentuk banyak macam, tanpa menyadari tagihan yang kelak tiba-tiba datang. Jadi jangan-jangan… kita semua adalah Mbah Darmi.
Lalu, siapakah sang remaja nakal itu?
Tabik. [T]
Penulis: Petrus Imam Prawoto Jati
Editor: Adnyana Ole
