“Sebuah peradaban tidak runtuh karena kekurangan orang pintar. Peradaban runtuh ketika orang-orang pintarnya memilih diam. Ketika ilmu kehilangan keberanian, kekuasaan kehilangan pengawasan. Dan ketika kaum cendekiawan berhenti menjadi penjaga nurani, pembangunan dapat berubah menjadi perlombaan beton, investasi, dan angka-angka pertumbuhan yang melupakan manusia, alam, serta kebudayaan.”
Ketika Nurani Tak Lagi Bersuara
Hampir satu abad lalu, filsuf Prancis Julien Benda mengguncang dunia intelektual melalui bukunya La Trahison des Clercs (The Treason of the Intellectuals). Buku ini diterbitkan oleh Gramedia pada tahun 1997 dan diberikan judul Pengkhianatan Kaum Cendekiawan. Ia mengingatkan bahwa pengkhianatan terbesar kaum cendekiawan bukanlah karena mereka bodoh, melainkan karena mereka meninggalkan panggilan sucinya sebagai penjaga kebenaran. Ketika ilmu diperalat demi kekuasaan, jabatan, atau kepentingan ekonomi, maka ilmu kehilangan ruhnya.
Peringatan Benda terasa semakin relevan di Indonesia, terutama ketika pembangunan sering dipersepsikan hanya sebagai pertumbuhan ekonomi dan derasnya investasi. Padahal pembangunan sejati tidak hanya membangun gedung, jalan, atau kawasan ekonomi, tetapi juga menjaga keadilan, kelestarian alam, dan martabat manusia.
Di Bali, pertanyaan itu menjadi semakin mendesak. Di manakah suara kaum cendekiawan ketika berbagai persoalan pembangunan terus bermunculan?
Bali di Persimpangan Sejarah
Tidak ada yang menolak kemajuan. Bali membutuhkan infrastruktur yang baik, investasi yang sehat, dan lapangan pekerjaan bagi masyarakatnya. Namun, pembangunan tidak boleh kehilangan arah. Ketika sawah produktif terus beralih fungsi, kawasan pesisir mengalami tekanan, kemacetan semakin parah, krisis sampah belum terselesaikan, dan daya dukung lingkungan semakin menurun, maka pertanyaan tentang arah pembangunan menjadi sesuatu yang wajar.
Temuan Panitia Khusus (Pansus) TRAP DPRD Bali mengenai berbagai persoalan tata ruang menunjukkan bahwa pengawasan terhadap pembangunan bukanlah sekadar isu politik, melainkan bagian dari upaya menjaga tata kelola pemerintahan yang baik. Temuan tersebut patut menjadi bahan kajian akademik, evaluasi kebijakan, dan dialog publik yang terbuka. Justru di sinilah kaum cendekiawan seharusnya hadir memberikan analisis yang jujur, objektif, dan berbasis data.
Sayangnya, yang sering terdengar justru suara-suara yang memuji pembangunan tanpa diimbangi keberanian mengkritisi dampak jangka panjangnya. Kritik sering dipersepsikan sebagai anti-pembangunan, padahal kritik yang berbasis ilmu adalah syarat utama agar pembangunan tidak kehilangan arah.
Ketika Diam Menjadi Bentuk Pengkhianatan
Julien Benda tidak mengatakan bahwa setiap intelektual harus menjadi aktivis politik. Namun ia menegaskan bahwa seorang cendekiawan tidak boleh menggadaikan independensi berpikirnya. Ketika ilmu digunakan untuk membenarkan kebijakan yang keliru, atau ketika orang-orang berilmu memilih diam demi kenyamanan dan kedudukan, maka di situlah pengkhianatan dimulai.
Pertanyaan-pertanyaan sederhana patut diajukan. Di manakah suara kampus ketika daya dukung lingkungan Bali semakin tertekan? Di manakah para ahli tata ruang ketika ruang terbuka hijau terus menyusut? Di manakah para pakar hukum ketika berbagai temuan resmi memunculkan pertanyaan mengenai tata kelola pembangunan? Dan di manakah suara para intelektual ketika masyarakat mulai merasakan bahwa Bali berkembang begitu cepat, tetapi tidak selalu memberikan rasa aman, nyaman, dan adil?
Diam memang tidak selalu berarti setuju. Namun dalam sejarah, diamnya orang-orang yang mengetahui persoalan sering kali membuat penyimpangan berlangsung lebih lama. Sebuah masyarakat membutuhkan intelektual yang berani mengoreksi, bukan sekadar mengamini.
Ilmu, Kesadaran, dan Dharma
Dalam perspektif Pancamaya Kosha yang diajarkan Taittiriya Upanishad, manusia tidak berhenti pada kesadaran fisik semata. Perjalanan manusia bergerak dari tubuh fisik (Annamaya Kosha), energi (Pranamaya Kosha), pikiran dan perasaan (Manomaya Kosha), kebijaksanaan (Vijnanamaya Kosha), hingga kebahagiaan sejati (Anandamaya Kosha). Artinya, ilmu pengetahuan baru mencapai puncaknya ketika melahirkan kebijaksanaan.
Ajaran tujuh chakra juga menunjukkan bahwa perkembangan kesadaran manusia bukan hanya berhenti pada urusan makan, sex dan kenyamanan semata, namun semestinya naik menuju kesadaran yang lebih tinggi dengan memunculkan kemanusiaan dalam diri. Sementara itu, Peta Kesadaran David R. Hawkins menjelaskan bahwa keberanian, integritas, dan cinta berada pada tingkat kesadaran yang lebih tinggi daripada rasa takut, keserakahan, atau ambisi kekuasaan.
Karena itu, gelar akademik bukan jaminan lahirnya kebijaksanaan. Seorang profesor dapat kehilangan nuraninya apabila ilmunya dipisahkan dari dharma. Sebaliknya, seseorang yang sederhana tanpa gelar akademik apapun, dapat menjadi cahaya masyarakat apabila keberaniannya membela kebenaran lebih besar daripada ketakutannya kehilangan kenyamanan.
Dalam tradisi Veda, sosok ideal bukan hanya ilmuwan, melainkan ṛṣi—mereka yang menjadikan ilmu sebagai jalan menemukan kebenaran dan mengingatkan penguasa ketika menyimpang dari dharma. Itulah fungsi luhur kaum cendekiawan yang sesungguhnya.
Mengembalikan Bali ke Jalan Dharma
Bali tidak membutuhkan pembangunan yang hanya mengejar angka investasi atau pertumbuhan ekonomi. Bali membutuhkan pembangunan yang menjaga keseimbangan antara manusia, alam, budaya, dan spiritualitas. Kemajuan yang mengorbankan sawah, mata air, kawasan suci, dan identitas budaya pada akhirnya hanya meninggalkan kemewahan fisik yang miskin makna.
Karena itu, kaum cendekiawan tidak boleh menjadi penonton. Mereka harus kembali menjadi penjaga nurani masyarakat. Kampus harus menjadi ruang lahirnya gagasan kritis. Penelitian harus menjadi alat menemukan kebenaran, bukan sekadar memenuhi target publikasi. Dan ilmu pengetahuan harus kembali berpihak kepada kepentingan rakyat serta kelestarian Bali.
Bali tidak kekurangan profesor, doktor, pakar, maupun intelektual. Yang dibutuhkan Bali hari ini adalah lebih banyak ṛṣi—mereka yang menjadikan ilmu sebagai cahaya, bukan komoditas; yang menjadikan kebenaran sebagai pengabdian, bukan transaksi. Sebab ketika kaum cendekiawan kembali berdiri di pihak dharma, pembangunan tidak lagi sekadar mengejar pertumbuhan, tetapi juga menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan Dia Yang Satu Adanya.
Sejarah pada akhirnya tidak hanya mengingat siapa yang membangun gedung-gedung megah. Sejarah juga akan mencatat siapa yang berani menjaga nurani sebuah peradaban. Dan ketika kaum cendekiawan kembali menemukan keberaniannya, Bali masih memiliki harapan untuk berkembang tanpa kehilangan jiwanya.
Satyameva Jayate—hanya kebenaranlah yang pada akhirnya akan menang. [T]
