PADA 12 September 2026, saya menerima informasi dari grup WhatssApp. Isinya permohonan delegasi untuk mengikuti latihan kader bela negara yang diadakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali atas perintah dari Kementrian Pertahanan RI.
Pertama kali membaca informasi itu, saya langsung skeptis dan pikiran saya dipenuhi pertanyaan-pertanyaan. Mengapa program bernuansa militer ini kembali diadakan dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, ormas, dan komunitas lainnya, setelah kegiatan retreat militer bagi kepala daerah dan manajer Koperasi Desa Merah Putih? Apakah ini sebagai bentuk doktrin militerisme untuk masyarakat sipil? Apa maksud dari bela negara dalam kegaiatan ini? Apakah membela setiap kebijakan pemerintah, atau bagaimana? Atau, jangan-jangan, kita jadi buzzer pemerintah?
Daripada pertanyaan-pertanyaan itu liar begitu saja tanpa jawaban, jari saya mengklik link pendaftaran, dan saya resmi menjadi peserta latihan kader bela negara, yang diselenggarakan di Rindam IX/Udayana, Tabanan. Selama tiga hari, 21–24 September 2026, berbagai unsur masyarakat se-Provinsi Bali yang telah resmi menjadi peserta, digembleng ala militer. Tak pandang usia. Muda dan tua, dihadapan Komandan Kompi, semua sama.
Jam 04.00 Wita, mereka harus bangun dari tempat tidur di barak, untuk mengikuti senam pagi, setelah itu, sarapan, baris berbaris, apel, upacara, menerima materi, berjemur, lari keliling lapangan, dan jaga serambi secara bergantian saat waktu tidur malam. Demikian siklus kegiatan kami selama tiga hari.
Bela Negara dari Berbagai Aspek
Penyelenggara menghadirkan beberapa pemateri untuk membahas materi tentang bela negara sesuai dengan kapasitas dan background-nyamasing-masing. Mereka terdiri dari Badan Cadangan Nasional di Bawah Kemenhan RI, BPBD Provinsi Bali, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, dan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfos) Provinsi Bali.
Brigjen TNI Luhut Marpaung, Kepala Pusat Bela Negara sekaligus pemateri pertama, menekankan akan bahaya perang hibrida. Perang hibrida adalah strategi perang modern yang memadukan antara kekuatan militer konvensional, strategi non-militer, dan perang siber secara bersamaan.
Selain itu, yang turut menjadi ancaman sangat berbahaya bagi negara ini adalah perang kognitif, suatu strategi memanipulasi publik tanpa konfrontasi fisik untuk melemahkan ketahanan masyarakat. Perang kognitif merupakan bentuk peperangan modern yang menargetkan pikiran, emosi, dan cara berpikir manusia.
Menurut I Gusti Ayu Sukmawati, Pranata Humas Ahli Madya Diskominfos Bali, ada tiga tindakan yang harus diambil oleh kader bela negara. Pertama, menguatkan mental dan ideologi dengan berpegangan teguh terhadap Pancasila. Kedua, bangun kontra-narasi, melawan disinformasi dengan data valid, fakta, dan narasi pemersatu. Ketiga, terapkan skeptisisme sehat, jangan mudah terpancing judul konten yang bombastis atau clickbait yang memecah belah.
Sementara Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, I.G.A.K Kartika Jaya Seputra, dalam pemateriannya ia menekankan agar Desa Adat dapat menjadi penjaga nilai-nilai kearifan lokal di tengah tantangan perubahan ancaman global untuk mendukung stabilitas nasional.
Menurutnya, unsur pokok Desa Adat terdiri atas Parahyangan, Pawongan, dan Palehmahan yang merupakan perwujudan dari filosofi Tri Hita Karana yang berasal dari nilai-nilai Sad Kerthi. Parahyangan adalah rasa Bhakti Krama kepada Hyang Widhi Wasa/Tuhan yang Maha Esa. Pawongan adalah kebersamaan, kepedulian, dan kesetiakawanan/punia antara krama dengan sesama. Dan Palemahan adalah keserasian, keselarasan, serta welas-asih terhadap alam dan lingkungan.
Kearifan lokal, menurutnya, bisa memperkuat modal sosial yang dapat mengelola perubahan dengan baik dan memperkecil kerentanan terhadap konflik, disinformasi, fragmentasi, dan hilangnya identitas. Sosial yang kuat akan menjadi salah satu unsur pembentukkan ketahanan nasional.
Selain itu, materi yang tak kalah penting dalam menguatkan pondasi bela negara adalah tanggap darurat bencana. BPBD Bali mengutus dua orang menjadi pemateri. Masing-masing memberikan waktu selama dua sesi. Sesi pertama, pemateri memaparkan macam-macam bencana.
Bencana terbagi menjadi tiga, yaitu bencana alam, non-alam, dan sosial. Bencana bisa terjadi secara alamiah, seperti gempa bumi, tsunami, dan gunung merapi. Dan bencana bisa terjadi karena ulah manusia, seperti banjir, kegagalan teknologi, konflik social, dan lain sebagainya.
Pada sesi kedua, pemateri menyampaikan fase manajemen bencana, yaitu pra-bencana, saat bencana, dan pasca-bencana. Pra-bencana berkaitan dengan perencanaan, pencegahan, pengurangan risiko, Pendidikan, pelatihan, penelitian, dan penataan tata ruang. Saat bencana berkaitan dengan kaji cepat, status keadaan darurat, penyelamatan dan evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, dan pemulihan. Dan pasca-bencana berkaitan dengan rehabilitasi dan rekontruksi.
Bela Negara Sesuai Kapasitas
Setelah menerima materi selama tiga hari, kader bela negara mengemban amanah untuk mentransformasikan nilai-nilai bela negara ke lingkungannya masing-masing, dengan pendekatan yang sesuai dengan kapasitas dan lingkungan sekitarnya. Misalnya, tokoh agama. Ia bisa menyampaikan nilai-nilai bela negara saat kegiatan keagamaan. Dan seterusnya.
Yang perlu digarisbawahi, bela negara adalah sikap pembelaan terhadap hal-hal yang mendukung stabilitas negara. Apabila ada pihak yang mencoba meretakkan pondasi negara, baik warga negara asing maupun warga negara Indonesia, maka kita wajib untuk melawannya, sekalipun aktor pelaku yang merusak negara ini adalah dari pejabat pemerintah.
Kegiatan Latihan kader bela negara ini menjadi momentum bagi tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, ormas, dan komunitas lainnya untuk menguatkan nilai-nilai bela negara. Sehingga mereka bisa menjadi tonggak untuk menanamkan nilai-nilai bela negara kepada berbagai elemen masyarakat. Dengan demikian, masyarakat memiliki kesadaran untuk menjaga negara dan ikut serta mengontrol stabilitas negara.[T]
Penulis: Ahmad Hirzan Anwari
Editor: Jaswanto
