17 November 2026
  • Beranda
  • Feature
    • Khas
    • Tualang
    • Persona
    • Historia
    • Milenial
    • Kuliner
    • Pop
    • Gaya
    • Pameran
    • Panggung
  • Berita
    • Ekonomi
    • Pariwisata
    • Pemerintahan
    • Budaya
    • Hiburan
    • Politik
    • Hukum
    • Kesehatan
    • Olahraga
    • Pendidikan
    • Pertanian
    • Lingkungan
    • Liputan Khusus
  • Kritik & Opini
    • Esai
    • Opini
    • Ulas Buku
    • Ulas Film
    • Ulas Rupa
    • Ulas Pentas
    • Kritik Sastra
    • Kritik Seni
    • Bahasa
    • Ulas Musik
  • Fiksi
    • Cerpen
    • Puisi
    • Dongeng
  • English Column
    • Essay
    • Fiction
    • Poetry
    • Features
  • Penulis
  • Buku
    • Buku Mahima
    • Buku Tatkala
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Feature
    • Khas
    • Tualang
    • Persona
    • Historia
    • Milenial
    • Kuliner
    • Pop
    • Gaya
    • Pameran
    • Panggung
  • Berita
    • Ekonomi
    • Pariwisata
    • Pemerintahan
    • Budaya
    • Hiburan
    • Politik
    • Hukum
    • Kesehatan
    • Olahraga
    • Pendidikan
    • Pertanian
    • Lingkungan
    • Liputan Khusus
  • Kritik & Opini
    • Esai
    • Opini
    • Ulas Buku
    • Ulas Film
    • Ulas Rupa
    • Ulas Pentas
    • Kritik Sastra
    • Kritik Seni
    • Bahasa
    • Ulas Musik
  • Fiksi
    • Cerpen
    • Puisi
    • Dongeng
  • English Column
    • Essay
    • Fiction
    • Poetry
    • Features
  • Penulis
  • Buku
    • Buku Mahima
    • Buku Tatkala
No Result
View All Result
tatkala.co
No Result
View All Result

Komitmen Prabowo dalam Pertarungan Melawan Korupsi: Antara Harapan Reformasi dan Bayang-bayang Oligarki

Ruben Cornelius Siagian by Ruben Cornelius Siagian
September 3, 2025
in Opini
Bubarkan DPR: Amarah Publik, Krisis Representasi, dan Ancaman Demokrasi

Ruben Cornelius Siagian

KETIKA Presiden Prabowo Subianto bersumpah di hadapan rakyat bahwa ia “tidak akan mundur” melawan mafia dan koruptor, kata-kata itu bukan sekadar gema politik. Ia adalah artikulasi krisis legitimasi yang tengah dihadapi republik ini. Janji itu lahir bukan di ruang hampa, melainkan dalam konteks sejarah panjang bangsa yang terus dirundung korupsi sistemik sejak era Orde Baru hingga reformasi. Sumpah itu, jika terbukti tulus dan konsisten, bisa menjadi fondasi baru tata kelola negara. Tetapi jika gagal, ia hanya akan menambah daftar panjang retorika tanpa realisasi yang mewarnai perjalanan demokrasi Indonesia.

Luka Lama yang Tak Pernah Sembuh

Studi yang dilakukan oleh (Wasistha, 2025) menempatkan Indonesia di peringkat ke-115 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi (CPI). Angka ini menandakan bahwa meski telah lebih dari dua dekade reformasi, korupsi tetap mengakar. Penelitian yang dilakukan oleh (Rohmah, 2023) menunjukkan bahwa demokrasi elektoral Indonesia masih dikooptasi oleh praktik money politics dan patronase, yang menjadikan partai politik bergantung pada dana gelap.

Kasus-kasus besar mengonfirmasi temuan itu. Skandal BLBI pada era Habibie dan Gus Dur menguapkan lebih dari Rp138 triliun uang negara, kasus Century Bank pada era SBY menelan Rp6,7 triliun, dan mega-korupsi e-KTP di era Jokowi merugikan negara lebih dari Rp2,3 triliun. Dalam semua peristiwa ini, pola yang berulang adalah kuatnya jaring perlindungan elit politik, lemahnya penegakan hukum, serta frustrasi publik yang merasa dipermainkan.

Mafia Migas yang merupakan Simbol Korupsi Struktural

Dari seluruh wajah korupsi, mafia migas adalah representasi paling telanjang dari oligarki. Sejumlah penelitian, seperti laporan (Warburton, 2023), menunjukkan bahwa tata kelola migas di Indonesia rentan dikendalikan oleh kelompok kecil yang berjejaring dengan elite politik dan birokrasi. Kasus dugaan praktik Riza Chalid yang oleh publik dijuluki “Godfather Migas” membuktikan bahwa sumber daya strategis negara dapat dikuasai jaringan tak kasatmata selama puluhan tahun.

Di sinilah Prabowo mencoba tampil berbeda. Menyebut mafia migas secara terbuka adalah langkah simbolis yang jarang dilakukan presiden sebelumnya. Namun, menurut teori symbolic politics (Posner, 1998), simbol politik hanya efektif bila disertai tindakan konkret. Tanpa operasi penangkapan, reformasi tata kelola, dan keberanian menyentuh pejabat tinggi yang terlibat, sumpah Prabowo berisiko dianggap sekadar political spectacle.

Ujian di Tiga Medan

Opini publik dan teori kelembagaan sama-sama menegaskan bahwa ada tiga medan krusial yang akan menentukan apakah komitmen Prabowo melawan korupsi tercatat sebagai sejarah besar atau hanya berakhir sebagai catatan kaki kekuasaan.

Medan pertama adalah penegakan hukum terhadap oligarki. Selama puluhan tahun, oligarki energi dan impor menjadi “veto player” dalam politik Indonesia, menghalangi reformasi apa pun yang mengancam kepentingan mereka. Jika pemerintah berani menangkap buronan migas yang selama ini kebal hukum dan membongkar praktik rente dalam impor energi, maka langkah itu akan menjadi sinyal kuat lahirnya babak baru. Namun jika tidak, oligarki akan terus berkuasa dengan wajah yang sama, hanya berganti rezim dan bendera politik.

Medan kedua adalah independensi lembaga penegak hukum. Studi (Rahmat, 2018)  menegaskan bahwa keberhasilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di masa awal reformasi bertumpu pada kemandiriannya dari intervensi politik. Sayangnya, revisi UU KPK pada 2019 justru melemahkan fondasi tersebut, membuat publik meragukan efektivitas lembaga ini di era sekarang. Oleh karena itu, Prabowo harus membuktikan bahwa KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri tidak dijadikan instrumen kekuasaan, melainkan benar-benar berdiri sebagai garda depan pemberantasan mafia dan korupsi tanpa pandang bulu.

Medan ketiga yang tak kalah penting adalah transparansi partai politik. Teori cartel party yang dikemukakan (Katz & Mair, 1995, 2018) menunjukkan bagaimana partai-partai dalam demokrasi baru cenderung bertransformasi menjadi kartel, yaitu organisasi yang lebih berfungsi sebagai mesin rente untuk mempertahankan dominasi elite daripada wadah aspirasi rakyat. Di Indonesia, fenomena ini terlihat jelas, bahwa kader yang terseret kasus korupsi kerap dilindungi oleh partainya atas nama solidaritas politik. Selama logika itu tetap berlaku, demokrasi akan terus dipandang masyarakat bukan sebagai mekanisme akuntabilitas, melainkan sebagai teater penuh sandiwara.

Harapan, Skeptisisme, dan Potensi Krisis

Sejarah politik Indonesia mengajarkan publik untuk skeptis. SBY pernah berjanji “tidak tebang pilih”, Jokowi menggagas “revolusi mental”. Namun, kedua jargon itu gagal melahirkan reformasi menyeluruh. Ketika Prabowo berjanji “tidak akan mundur”, rakyat menyambut dengan tepuk tangan, tetapi juga dengan waswas.

Kerusuhan sosial yang pecah pada 2025 adalah indikator nyata bahwa publik tidak lagi bisa ditenangkan oleh retorika. Menurut teori relative deprivation (Williams, 2017), ketidakpuasan sosial memuncak ketika jarak antara harapan dan kenyataan semakin lebar. Jika janji melawan mafia hanya berakhir sebagai slogan, krisis legitimasi bisa muncul, persis seperti yang menumbangkan rezim Orde Baru pada 1998.

Jalan Panjang Menuju Reformasi

Pertarungan melawan korupsi bukanlah proyek jangka pendek yang dapat selesai dalam satu periode kekuasaan, melainkan sebuah proses peradaban panjang yang menuntut konsistensi. Dalam kerangka itu, setidaknya ada empat pilar reformasi yang harus diprioritaskan agar komitmen politik tidak berhenti sebagai jargon.

Pertama, reformasi tata kelola energi dan pangan menjadi kunci, sebab di sektor inilah ruang rente dan mafia kerap bercokol. Keterbukaan kontrak, audit independen, serta penerapan sistem digital diperlukan untuk menutup celah yang selama ini dimanfaatkan oleh oligarki.

Kedua, transparansi anggaran negara harus dijadikan standar, di mana inisiatif seperti Open Government Partnership (OGP) dapat dijadikan kerangka agar publik memiliki akses langsung dalam mengawasi belanja negara. Tanpa keterbukaan, setiap komitmen pemberantasan korupsi akan selalu diragukan.

Pilar berikutnya adalah pembenahan partai politik. Partai yang selama ini bergantung pada dana gelap dan sokongan cukong politik harus diperkuat dengan pendanaan negara yang transparan, sehingga mereka bisa melepaskan diri dari jeratan oligarki. Tanpa partai yang sehat, demokrasi akan terus menjadi panggung transaksi.

Terakhir, pendidikan antikorupsi sejak dini harus menjadi investasi jangka panjang bangsa ini. Sebagaimana ditegaskan (Friehe & Tabbach, 2013), pencegahan jauh lebih efektif daripada penindakan. Membangun budaya integritas sejak sekolah dasar akan melahirkan generasi yang tidak lagi menganggap korupsi sebagai hal lumrah, melainkan sebagai pengkhianatan terhadap cita-cita kebangsaan.

Dengan empat pilar ini, perjuangan melawan korupsi bisa bertransformasi dari sekadar agenda politik jangka pendek menjadi proyek peradaban yang benar-benar menancapkan fondasi bagi masa depan republik.

Antara Janji dan Ujian

Komitmen Prabowo melawan korupsi adalah janji politik terbesar di awal pemerintahannya. Sejarah menempatkannya di persimpangan, bahwa apakah ia akan tercatat sebagai presiden yang memutus rantai oligarki, atau sekadar menambah daftar pemimpin yang menjual harapan rakyat?

Kerusuhan 2025 adalah peringatan keras: negeri ini tidak lagi bisa dipimpin dengan retorika. Rakyat menuntut tindakan. Jika Prabowo berani menembus tembok oligarki, ia akan dikenang bukan hanya sebagai presiden, tetapi sebagai negarawan yang mengubah arah sejarah bangsa. [T]

Referensi

Friehe, T., & Tabbach, A. (2013). Preventive enforcement. International Review of Law and Economics, 35, 1–12.

Katz, R. S., & Mair, P. (1995). Changing models of party organization and party democracy: The emergence of the cartel party. Party politics, 1(1), 5–28.

Katz, R. S., & Mair, P. (2018). Democracy and the cartelization of political parties. Oxford University Press.

Posner, E. A. (1998). Symbols, signals, and social norms in politics and the law. The Journal of Legal Studies, 27(S2), 765–797.

Rahmat, A. (2018). Urgensi Pengawasan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia.

Rohmah, E. I. (2023). Praktik Patronase dalam Pemilu dan Implikasinya Terhadap Kredibilitas Demokrasi di Indonesia. Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam, 3(1), 91–111.

Warburton, E. (2023). Resource nationalism in Indonesia: Booms, big business, and the state. Cornell University Press.

Wasistha, C. H. (2025). The Role Of Mass Media In Building An Anti-Corruption Culture In Society: Peran Media Massa Dalam Membangun Budaya Anti Korupsi di Masyarakat. Journal Ius Constitutum, 1(2), 49–63.

Williams, R. M. (2017). Relative deprivation. Dalam The idea of social structure (hlm. 355–378). Routledge.

Penulis: Ruben Cornelius Siagian
Editor: Adnyana Ole

  • BACA JUGA:
Bubarkan DPR: Amarah Publik, Krisis Representasi, dan Ancaman Demokrasi
Tags: Anti KorupsioligarkiPrabowo SubiantoReformasi
ShareTweetSendShareSend
Previous Post

Maulid dalam Praktik Inklusi: Cerita dari Yogyakarta

Next Post

Kampusku Sarang Hantu [31]: Misteri Penari Lengger Kampus

Ruben Cornelius Siagian

Ruben Cornelius Siagian

Peneliti Independen & Pengamat Kebijakan Publik

Related Posts

Radio dan Hari Pahlawan: Dari Suara Perjuangan Menuju Teknologi Pendidikan di Era Digital

by Dini Nastiti Wardani
November 10, 2026
0
Radio dan Hari Pahlawan: Dari Suara Perjuangan Menuju Teknologi Pendidikan di Era Digital

SETIAP 10 November, bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan untuk mengenang perjuangan para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan. Di balik peristiwa heroik...

Read moreDetails

Tatkala Seniman Tak Lagi Bersuara

by I.G.A.K. Satrya Wibawa
October 27, 2026
0
Tatkala Seniman Tak Lagi Bersuara

SENIN pagi, 26 Oktober 2026, saya mengikuti sebuah diskusi di Markas Besar UNESCO, Paris, yang bertajuk Artists at Risk: Voices...

Read moreDetails

Hak Retensi Bukan Penggelapan:  Menguji Batas Penahanan Sertifikat dalam Sengketa Fee

by I Made Pria Dharsana
October 21, 2026
0
Kebijakan Politik Hukum Pertanahan Jelang Setahun Rezim Prabowo Subianto

SERTIFIKAT tanah ditahan, fee belum dibayar, tetapi pemegang sertifikat justru dituding melakukan perbuatan melawan hukum. Bahkan, dalam situasi tertentu, penguasaan...

Read moreDetails

Perjanjian Kawin Campuran dan Hak Mewaris: Ketika Pisah Harta Berhadapan dengan Hak Pasangan yang Ditinggalkan

by I Made Pria Dharsana
October 14, 2026
0
Kebijakan Politik Hukum Pertanahan Jelang Setahun Rezim Prabowo Subianto

PERJANJIAN perkawinan dibuat untuk memberikan kepastian hukum atas harta suami dan istri. Namun, bagaimana jika kesepakatan pisah harta yang semula...

Read moreDetails

Transformasi Kontrak Digital dan Masa Depan Notaris Indonesia…

by I Made Pria Dharsana
October 8, 2026
0
Kebijakan Politik Hukum Pertanahan Jelang Setahun Rezim Prabowo Subianto

SEMUA orang bicara kontrak/perjanjian digital. Apakah ini hanya tren teknologi, atau sudah menjadi realitas hukum? Perkembangan teknologi digitalisasi begitu pesatnya,...

Read moreDetails

Ketika Keramahan Bali Diuji: Antara Pelayanan dan Kesantunan Berbahasa

by I Ketut Suar Adnyana
October 7, 2026
0
Ketika Keramahan Bali Diuji: Antara Pelayanan dan Kesantunan Berbahasa

BALI dikenal dunia bukan hanya karena keindahan alam, kekayaan budaya, dan keunikan tradisinya. Ada satu kekuatan lain yang selama puluhan...

Read moreDetails

“Ajewera”: Dimensi Determinisme yang Dirusak Sebagai Awal Kehancuran Bali

by IM Gede Nesa Saputra
October 4, 2026
0
“Ajewera”: Dimensi Determinisme yang Dirusak Sebagai Awal Kehancuran Bali

AJEWERA pada dasarnya merupakan mekanisme kehati-hatian dalam memperlakukan pengetahuan, khususnya pengetahuan yang memiliki dimensi sakral, filosofis, dan esoteris. Dalam tradisi...

Read moreDetails

Mau Dibawa ke Mana Kampus-Kampus Kita?

by S. Bekti Istiyanto
October 4, 2026
0
Mau Dibawa ke Mana Kampus-Kampus Kita?

INDONESIA patut berbangga dengan jumlah perguruan tinggi kita yang terus bertambah di berbagai daerah, dan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi...

Read moreDetails

Sekolah Gratis: Apakah Bebas Biaya Berarti Berkualitas?

by Dini Nastiti Wardani
September 30, 2026
0
Sekolah Gratis: Apakah Bebas Biaya Berarti Berkualitas?

PENDIDIKAN gratis kembali menjadi pembicaraan publik pasca Presiden Prabowo Subianto pada 18 September 2026 menyatakan komitmennya agar biaya pendidikan pada...

Read moreDetails

66 Tahun UUPA —Di Tengah 81 Tahun Kemerdekaan, Antara Cita-Cita dan Realitas Agraria Menakar Konsistensi Negara dalam Mewujudkan Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kesejahteraan Rakyat

by I Made Pria Dharsana
September 24, 2026
0
Kebijakan Politik Hukum Pertanahan Jelang Setahun Rezim Prabowo Subianto

Enam puluh enam tahun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan 81 tahun Indonesia merdeka merupakan momentum penting untuk kembali bertanya: sejauh...

Read moreDetails
Next Post
Kampusku Sarang Hantu [1]: Ruang Kuliah 13 yang Mencekam

Kampusku Sarang Hantu [31]: Misteri Penari Lengger Kampus

Please login to join discussion

Ads

POPULER

  • Kabut Membawa Kenikmatan | Cerpen Ni Made Royani

    Kabut Membawa Kenikmatan | Cerpen Ni Made Royani

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Halu Masa Lalu; 3 Cerita Pantat Waktu SD, Rasanya Kayak Nano Nano

    22 shares
    Share 22 Tweet 0
  • Anak-Anak Pulau Payung | Cerpen Dodik Suprayogi

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Malam-Malam di Lorong Harapan | Cerpen Ahmad Sihabudin

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Si Gending | Cerpen Nanda Gayatri

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

ARTIKEL TERKINI

Membaca Hiper-Femininitas Melalui Lensa Politik Tubuh di Era Digital
Esai

Ketika Demokrasi Kehilangan Representasi

Kemenangan telak Partai Demokrat dalam pemilihan sela Amerika Serikat pada 3 November 2026 menjadi salah satu peristiwa politik paling signifikan...

by Surfian Rahmat AP
November 16, 2026
Alarm Oryzamorgana Ketut Putrayasa
Ulas Rupa

Alarm Oryzamorgana Ketut Putrayasa

Sebuah bangsa yang merusak tanahnya sedang menghancurka dirinya sendiri. Maa Ledunga #4 digelar kembali.  Kali ini eksibisi  tak digelar di...

by I Wayan Westa
November 16, 2026
Membatik : Ketika Kesunyian Menjelma Menjadi Motif Kehidupan
Esai

Memasuki Gelap yang Bercerita: Fenomenologi, Psikologi, dan Semiotika Mitos di Goa Lawa Purbalingga

Mitos bukan semata-mata persoalan apakah manusia mempercayai sesuatu yang benar atau salah, melainkan bagaimana manusia memberi makna pada sesuatu yang...

by Tri Nugroho Adi
November 16, 2026
Kawin Nyentana | Cerpen I Made Sugianto
Cerpen

Kawin Nyentana | Cerpen I Made Sugianto

AYAH telah berulang kali mengingatkanku untuk segera berumah tangga. Baginya, usia 27 tahun sudah layak menjadi kepala keluarga. Tetapi, sampai...

by Made Sugianto
November 15, 2026
PANTANGAN MENGKONSUMSI ALKOHOL DALAM HINDU
Esai

TUMPEK LANDEP DALAM TRADISI RAJA-RAJA BALI KUNO SAMPAI ERA HINDU BALI TERMUTAKHIR — Momentum Evaluasi Peralatan Pertanian sampai Perangkat Kependetaan dalam Siklus Kerja Masyarakat Bali Agraris

Sugi Lanus, Catatan Harian 14 November 2026 Di masa kecil saya menjadi saksi bagaimana Pande Besi tetangga desa mendapat tumpukan...

by Sugi Lanus
November 15, 2026
WAYANGKU, WAJAHKU : Membaca Pemikiran Yanusa Nugroho dan Iksaka Banu, Menafsir Wayang-Manusia, serta Menemukan Raden Saleh di Antara Bayang-Bayang Wayang dan Sejarah
Panggung

WAYANGKU, WAJAHKU : Membaca Pemikiran Yanusa Nugroho dan Iksaka Banu, Menafsir Wayang-Manusia, serta Menemukan Raden Saleh di Antara Bayang-Bayang Wayang dan Sejarah

Catatan dari Edisi ke-54 Membaca Raden Saleh di Gedung Nyi Ageng Serang, Jalan H.R. Rasuna Said No. 22, Karet Kuningan,...

by Emi Suy
November 15, 2026
Belajar Diam di Dunia yang Terlalu Berisik
Esai

Jogja Istimewa, Tetapi Apakah Unggah-Ungguhnya Masih Istimewa?

SIDANG pembaca yang budiman, ada momen menarik dalam demonstrasi di Yogyakarta beberapa waktu lalu. Sri Sultan Hamengku Buwono X, yang...

by Petrus Imam Prawoto Jati
November 15, 2026
Kita Adalah Pewaris yang Sah dari Republik Ini dan 15 Tuntutan Serikat Pekerja Seni/Kreatif Bali
Khas

Kita Adalah Pewaris yang Sah dari Republik Ini dan 15 Tuntutan Serikat Pekerja Seni/Kreatif Bali

“KAMI adalah ahli waris yang sah dari kebudayaan dunia dan kebudayaan ini kami teruskan dengan cara kami sendiri.” Seutas kalimat...

by Wahyu Mahaputra
November 15, 2026
Denpasar, Heritage-nya yang Mana?
Esai

Denpasar, Heritage-nya yang Mana?

SETIDAKNYA dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, Denpasar memastikan adanya heritage site atau “kawasan heritage” yang terzonasi di dalamnya. Memang...

by Savitri Sastrawan
November 14, 2026
Ketika Sastra Menemukan Panggungnya: Merawat Ekosistem Kebudayaan, Menumbuhkan Generasi yang Memiliki Suara
Khas

Ketika Sastra Menemukan Panggungnya: Merawat Ekosistem Kebudayaan, Menumbuhkan Generasi yang Memiliki Suara

SASTRA tidak selalu tinggal di dalam buku. Pada suatu waktu, ia keluar dari halaman, menjelma suara, gerak, tafsir, dan keberanian...

by Emi Suy
November 14, 2026
Mengupas Semantik dan Sintaksis “Mendengar”, “Mendengarkan”, dan “Memperdengarkan”
Esai

Mengupas Semantik dan Sintaksis “Mendengar”, “Mendengarkan”, dan “Memperdengarkan”

Pengalaman mengajarkan bahasa Indonesia kepada penutur asing di sebuah lembaga pendidikan memberi saya satu pelajaran berharga: para pembelajar BIPA (Bahasa...

by I Made Sudiana
November 14, 2026
Terajana: Musik yang Mengajarkan Harmoni dalam Keberagaman
Ulas Musik

Terajana: Musik yang Mengajarkan Harmoni dalam Keberagaman

ADA sesuatu yang menarik ketika kita mendengarkan lagu Terajana yang dipopulerkan oleh Rhoma Irama. Lagu ini mungkin terdengar sederhana. Iramanya...

by Ahmad Sihabudin
November 14, 2026

TATKALA.CO adalah media umum yang dengan segala upaya memberi perhatian lebih besar kepada seni, budaya, dan kreativitas manusia dalam mengelola kehidupan di tengah-tengah alam yang begitu raya

  • Penulis
  • Tentang & Redaksi
  • Kirim Naskah
  • Pedoman Media Siber
  • Kebijakan Privasi
  • Desclaimer

Copyright © 2016-2025, tatkala.co

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Feature
    • Khas
    • Tualang
    • Persona
    • Historia
    • Milenial
    • Kuliner
    • Pop
    • Gaya
    • Pameran
    • Panggung
  • Berita
    • Ekonomi
    • Pariwisata
    • Pemerintahan
    • Budaya
    • Hiburan
    • Politik
    • Hukum
    • Kesehatan
    • Olahraga
    • Pendidikan
    • Pertanian
    • Lingkungan
    • Liputan Khusus
  • Kritik & Opini
    • Esai
    • Opini
    • Ulas Buku
    • Ulas Film
    • Ulas Rupa
    • Ulas Pentas
    • Kritik Sastra
    • Kritik Seni
    • Bahasa
    • Ulas Musik
  • Fiksi
    • Cerpen
    • Puisi
    • Dongeng
  • English Column
    • Essay
    • Fiction
    • Poetry
    • Features
  • Penulis
  • Buku
    • Buku Mahima
    • Buku Tatkala

Copyright © 2016-2025, tatkala.co