18 November 2026
  • Beranda
  • Feature
    • Khas
    • Tualang
    • Persona
    • Historia
    • Milenial
    • Kuliner
    • Pop
    • Gaya
    • Pameran
    • Panggung
  • Berita
    • Ekonomi
    • Pariwisata
    • Pemerintahan
    • Budaya
    • Hiburan
    • Politik
    • Hukum
    • Kesehatan
    • Olahraga
    • Pendidikan
    • Pertanian
    • Lingkungan
    • Liputan Khusus
  • Kritik & Opini
    • Esai
    • Opini
    • Ulas Buku
    • Ulas Film
    • Ulas Rupa
    • Ulas Pentas
    • Kritik Sastra
    • Kritik Seni
    • Bahasa
    • Ulas Musik
  • Fiksi
    • Cerpen
    • Puisi
    • Dongeng
  • English Column
    • Essay
    • Fiction
    • Poetry
    • Features
  • Penulis
  • Buku
    • Buku Mahima
    • Buku Tatkala
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Feature
    • Khas
    • Tualang
    • Persona
    • Historia
    • Milenial
    • Kuliner
    • Pop
    • Gaya
    • Pameran
    • Panggung
  • Berita
    • Ekonomi
    • Pariwisata
    • Pemerintahan
    • Budaya
    • Hiburan
    • Politik
    • Hukum
    • Kesehatan
    • Olahraga
    • Pendidikan
    • Pertanian
    • Lingkungan
    • Liputan Khusus
  • Kritik & Opini
    • Esai
    • Opini
    • Ulas Buku
    • Ulas Film
    • Ulas Rupa
    • Ulas Pentas
    • Kritik Sastra
    • Kritik Seni
    • Bahasa
    • Ulas Musik
  • Fiksi
    • Cerpen
    • Puisi
    • Dongeng
  • English Column
    • Essay
    • Fiction
    • Poetry
    • Features
  • Penulis
  • Buku
    • Buku Mahima
    • Buku Tatkala
No Result
View All Result
tatkala.co
No Result
View All Result

Prinsip ‘Lex Prior Tempore Potior Jure’ dalam Penyelesaian Konflik Kawasan Hutan —Analisis Kebijakan Pertanahan dan Kehutanan Indonesia

I Made Pria Dharsana by I Made Pria Dharsana
March 12, 2026
in Opini
Kebijakan Politik Hukum Pertanahan Jelang Setahun Rezim Prabowo Subianto

Made Pria Dharsana

KONFLIK penguasaan lahan di kawasan hutan Papua menampilkan paradoks mendasar dalam kebijakan agraria dan kehutanan Indonesia. Di satu sisi, negara mengklaim hampir seluruh wilayah Papua sebagai kawasan hutan negara berdasarkan penunjukan administratif. Di sisi lain, masyarakat hukum adat Papua telah menguasai, mengelola, dan memanfaatkan wilayah tersebut secara turun-temurun jauh sebelum negara melakukan penetapan kawasan. Ketegangan antara klaim negara dan fakta historis inilah yang menjadikan Papua sebagai konteks paling relevan untuk menguji penerapan prinsip lex prior tempore potior jure, yakni bahwa pihak yang lebih dahulu hadir dan menguasai memiliki kedudukan hukum yang lebih kuat.

Dalam doktrin hukum agraria nasional, Prof. Budi Harsono menegaskan bahwa hukum tanah Indonesia harus berpijak pada kenyataan sosial penguasaan tanah oleh rakyat. Dalam Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya (edisi revisi, 2008), Budi Harsono menyatakan bahwa penguasaan tanah yang nyata, terus-menerus, dan beritikad baik merupakan dasar penting lahirnya hak, bahkan sebelum diformalkan oleh negara. Prinsip ini secara substansial sejalan dengan asas lex prior tempore potior jure dan menjadi relevan ketika diterapkan pada konteks Papua, di mana klaim adat atas wilayah hutan secara kronologis jelas mendahului klaim negara.

Namun, kebijakan kehutanan selama beberapa dekade justru dibangun dengan pendekatan administratif dan sektoral. Prof. Maria S.W. Sumardjono, dalam Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi (2001), mengkritik pendekatan tersebut sebagai bentuk legalisme sempit yang berpotensi menyingkirkan keadilan substantif. Ia menegaskan bahwa kepastian hukum tidak boleh dicapai dengan mengorbankan keadilan sosial, terutama ketika negara mengabaikan sejarah penguasaan dan fungsi sosial tanah. Dalam konteks Papua, kritik ini menjadi sangat relevan karena penunjukan kawasan hutan dilakukan tanpa proses inventarisasi penguasaan masyarakat adat secara memadai.

Dari perspektif hukum adat dan konstitusionalisme, Ricardo Simarmata menegaskan bahwa pengakuan masyarakat hukum adat merupakan prasyarat mutlak dalam pengelolaan sumber daya alam. Dalam Pengakuan Hukum terhadap Masyarakat Adat di Indonesia (2014), Simarmata menyebut Papua sebagai wilayah dengan jurang terdalam antara hukum negara dan hukum adat. Ia menilai bahwa klaim negara atas kawasan hutan di Papua sering kali merupakan klaim yang datang belakangan (subsequent claim), sehingga secara teoritis lemah jika dihadapkan pada prinsip prioritas waktu penguasaan.

Pandangan para ahli tersebut memperoleh legitimasi constitutional melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi secara tegas menyatakan bahwa hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara, melainkan hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Putusan ini menandai koreksi fundamental terhadap paradigma kehutanan negara dan secara implisit mengafirmasi prinsip lex prior tempore potior jure, karena pengakuan diberikan kepada entitas yang secara historis lebih dahulu menguasai dan mengelola hutan.

Putusan MK 35/2012 kemudian diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011, yang menegaskan bahwa penunjukan kawasan hutan harus didahului oleh proses penetapan yang sah dan partisipatif. Mahkamah menilai bahwa penunjukan sepihak tanpa kepastian batas dan tanpa pengakuan hak-hak masyarakat berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara. Dalam konteks Papua, putusan ini menjadi dasar kritik terh         adap penunjukan kawasan hutan skala luas yang tidak pernah diuji secara sosial dan historis.

Di tingkat yurisprudensi peradilan umum, Mahkamah Agung juga menunjukkan kecenderungan menguatkan hak masyarakat atas dasar penguasaan lebih dahulu. Dalam Putusan MA Nomor 179 K/TUN/2017, Mahkamah membatalkan keputusan tata usaha negara yang menetapkan kawasan hutan tanpa mempertimbangkan fakta penguasaan masyarakat secara turun-temurun. Putusan ini menegaskan bahwa asas kehati-hatian dan perlindungan hak warga negara harus menjadi pertimbangan utama dalam kebijakan kehutanan. Meskipun tidak secara eksplisit menyebut lex prior tempore potior jure, substansi putusan tersebut mencerminkan penerapan prinsip prioritas waktu penguasaan.

Data kebijakan menunjukkan bahwa pengakuan hutan adat di Papua masih tertinggal jauh dibandingkan potensi yang ada. Hingga Agustus 2023, Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) mencatat potensi wilayah adat secara nasional mencapai 20,8 juta hektare, sementara hingga Juli 2025 pemerintah baru menetapkan 160 unit hutan adat dengan total luas 333.687 hektare. Papua dan Papua Barat termasuk wilayah dengan potensi besar namun capaian pengakuan relatif terbatas.

Menurut Julmansyah, Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat Kementerian Kehutanan, dalam keterangan resmi Juli 2025, capaian penetapan hutan adat pada periode Januari–Juli 2025 meningkat menjadi sekitar 70.688 hektare secara nasional. Ia mengakui bahwa Papua menghadapi tantangan paling kompleks, terutama terkait pemetaan wilayah, tumpang tindih dengan proyek strategis nasional, serta lemahnya data sosial-antropologis masyarakat adat.

Dari sisi masyarakat sipil, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika, dalam Catatan Akhir Tahun 2025 dan pernyataannya pada Januari 2026, menegaskan bahwa Papua merupakan episentrum konflik agraria struktural. Ia menilai bahwa tanpa menjadikan kronologi penguasaan sebagai dasar kebijakan, negara berisiko terus memproduksi konflik baru melalui legalisasi klaim sepihak atas kawasan hutan.

Merespons kondisi tersebut, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni sejak 2025–2026 menempatkan Papua sebagai fokus utama percepatan pengakuan hutan adat. Komitmen ini diwujudkan melalui pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penetapan Hutan Adat berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 144 Tahun 2025, dengan pendekatan evidence-based policy making. Pendekatan ini dimaksudkan untuk menjembatani riset akademik, data lapangan, dan kebutuhan kebijakan publik.

Di sisi lain, Menteri ATR/BPN RI Nusron Wahid dalam berbagai pernyataan kebijakan sepanjang 2025–2026 menegaskan bahwa penyelesaian konflik agraria di kawasan hutan, termasuk Papua, harus berbasis integrasi data pertanahan dan kehutanan serta mempertimbangkan siapa yang lebih dahulu menguasai lahan. Ia menilai bahwa konflik berkepanjangan merupakan akibat langsung dari pengabaian prinsip kronologi penguasaan dalam kebijakan masa lalu.

Papua memperlihatkan secara paling terang bahwa konflik kawasan hutan di Indonesia bukan semata persoalan administratif, melainkan persoalan keadilan historis dan konstitusional. Prinsip lex prior tempore potior jure menyediakan kerangka normatif yang kuat untuk menilai ulang klaim negara atas kawasan hutan yang secara faktual telah dikuasai masyarakat adat jauh sebelumnya.

Pandangan Budi Harsono (2008), Maria S.W. Sumardjono (2001), dan Ricardo Simarmata (2014), serta yurisprudensi MK 35/2012, MK 45/2011, dan putusan-putusan MA, secara konsisten menegaskan bahwa hukum agraria dan kehutanan harus berpijak pada sejarah penguasaan dan fungsi sosial tanah.

Tanpa menjadikan prinsip ini sebagai fondasi kebijakan, percepatan penetapan hutan adat di Papua berisiko menjadi simbolik dan tidak menyentuh akar konflik. Sebaliknya, jika diterapkan secara konsisten melalui integrasi kebijakan Kementerian Kehutanan dan Kementerian ATR/BPN, Papua berpotensi menjadi model nasional penyelesaian konflik kawasan hutan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan sejalan dengan konstitusi. [T]

Penulis: I Made Pria Dharsana
Editor: Adnyana Ole

Tags: hukum agrariahutanKolom Tanah AirTanahtanah air
ShareTweetSendShareSend
Previous Post

Ogar-Ogar Ogoh-Ogoh Ketika Rock, Gamelan, dan Energi Banjar Menemukan Suaranya dalam Musik TRABASENJA

Next Post

‘Langkah Kita’, Langkah Awal ‘Vertical Limit’ Menembus Batas

I Made Pria Dharsana

I Made Pria Dharsana

Praktisi, akademisi dan penggiat Prabu Capung Mas

Related Posts

Radio dan Hari Pahlawan: Dari Suara Perjuangan Menuju Teknologi Pendidikan di Era Digital

by Dini Nastiti Wardani
November 10, 2026
0
Radio dan Hari Pahlawan: Dari Suara Perjuangan Menuju Teknologi Pendidikan di Era Digital

SETIAP 10 November, bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan untuk mengenang perjuangan para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan. Di balik peristiwa heroik...

Read moreDetails

Tatkala Seniman Tak Lagi Bersuara

by I.G.A.K. Satrya Wibawa
October 27, 2026
0
Tatkala Seniman Tak Lagi Bersuara

SENIN pagi, 26 Oktober 2026, saya mengikuti sebuah diskusi di Markas Besar UNESCO, Paris, yang bertajuk Artists at Risk: Voices...

Read moreDetails

Hak Retensi Bukan Penggelapan:  Menguji Batas Penahanan Sertifikat dalam Sengketa Fee

by I Made Pria Dharsana
October 21, 2026
0
Kebijakan Politik Hukum Pertanahan Jelang Setahun Rezim Prabowo Subianto

SERTIFIKAT tanah ditahan, fee belum dibayar, tetapi pemegang sertifikat justru dituding melakukan perbuatan melawan hukum. Bahkan, dalam situasi tertentu, penguasaan...

Read moreDetails

Perjanjian Kawin Campuran dan Hak Mewaris: Ketika Pisah Harta Berhadapan dengan Hak Pasangan yang Ditinggalkan

by I Made Pria Dharsana
October 14, 2026
0
Kebijakan Politik Hukum Pertanahan Jelang Setahun Rezim Prabowo Subianto

PERJANJIAN perkawinan dibuat untuk memberikan kepastian hukum atas harta suami dan istri. Namun, bagaimana jika kesepakatan pisah harta yang semula...

Read moreDetails

Transformasi Kontrak Digital dan Masa Depan Notaris Indonesia…

by I Made Pria Dharsana
October 8, 2026
0
Kebijakan Politik Hukum Pertanahan Jelang Setahun Rezim Prabowo Subianto

SEMUA orang bicara kontrak/perjanjian digital. Apakah ini hanya tren teknologi, atau sudah menjadi realitas hukum? Perkembangan teknologi digitalisasi begitu pesatnya,...

Read moreDetails

Ketika Keramahan Bali Diuji: Antara Pelayanan dan Kesantunan Berbahasa

by I Ketut Suar Adnyana
October 7, 2026
0
Ketika Keramahan Bali Diuji: Antara Pelayanan dan Kesantunan Berbahasa

BALI dikenal dunia bukan hanya karena keindahan alam, kekayaan budaya, dan keunikan tradisinya. Ada satu kekuatan lain yang selama puluhan...

Read moreDetails

“Ajewera”: Dimensi Determinisme yang Dirusak Sebagai Awal Kehancuran Bali

by IM Gede Nesa Saputra
October 4, 2026
0
“Ajewera”: Dimensi Determinisme yang Dirusak Sebagai Awal Kehancuran Bali

AJEWERA pada dasarnya merupakan mekanisme kehati-hatian dalam memperlakukan pengetahuan, khususnya pengetahuan yang memiliki dimensi sakral, filosofis, dan esoteris. Dalam tradisi...

Read moreDetails

Mau Dibawa ke Mana Kampus-Kampus Kita?

by S. Bekti Istiyanto
October 4, 2026
0
Mau Dibawa ke Mana Kampus-Kampus Kita?

INDONESIA patut berbangga dengan jumlah perguruan tinggi kita yang terus bertambah di berbagai daerah, dan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi...

Read moreDetails

Sekolah Gratis: Apakah Bebas Biaya Berarti Berkualitas?

by Dini Nastiti Wardani
September 30, 2026
0
Sekolah Gratis: Apakah Bebas Biaya Berarti Berkualitas?

PENDIDIKAN gratis kembali menjadi pembicaraan publik pasca Presiden Prabowo Subianto pada 18 September 2026 menyatakan komitmennya agar biaya pendidikan pada...

Read moreDetails

66 Tahun UUPA —Di Tengah 81 Tahun Kemerdekaan, Antara Cita-Cita dan Realitas Agraria Menakar Konsistensi Negara dalam Mewujudkan Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kesejahteraan Rakyat

by I Made Pria Dharsana
September 24, 2026
0
Kebijakan Politik Hukum Pertanahan Jelang Setahun Rezim Prabowo Subianto

Enam puluh enam tahun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan 81 tahun Indonesia merdeka merupakan momentum penting untuk kembali bertanya: sejauh...

Read moreDetails
Next Post
‘Langkah Kita’, Langkah Awal ‘Vertical Limit’ Menembus Batas

'Langkah Kita', Langkah Awal 'Vertical Limit' Menembus Batas

Please login to join discussion

Ads

POPULER

  • Kabut Membawa Kenikmatan | Cerpen Ni Made Royani

    Kabut Membawa Kenikmatan | Cerpen Ni Made Royani

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Halu Masa Lalu; 3 Cerita Pantat Waktu SD, Rasanya Kayak Nano Nano

    22 shares
    Share 22 Tweet 0
  • Anak-Anak Pulau Payung | Cerpen Dodik Suprayogi

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Malam-Malam di Lorong Harapan | Cerpen Ahmad Sihabudin

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Si Gending | Cerpen Nanda Gayatri

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

ARTIKEL TERKINI

PANTANGAN MENGKONSUMSI ALKOHOL DALAM HINDU
Esai

Pemerkosaan & Penculikan Massal oleh Rahwana dalam Ramayana Walmiki

JIKA ada film atau karya seni yang menggambarkan Ravana (Rahwana) sebagai sosok yang memuliakan atau menghormati perempuan, bisa dipastikan versi...

by Sugi Lanus
November 18, 2026
Pecahan Cahaya Ubud — Kliping Lomba Cerpen HGN Ubud 2026
Khas

Pecahan Cahaya Ubud — Kliping Lomba Cerpen HGN Ubud 2026

MENULIS adalah petualangan. Perayaan Hari Guru Nasional tahun 2026 menjadi ajang petualangan para Guru SD se-Ubud dalam menciptakan kisah terbaiknya....

by Nurjaya PM
November 18, 2026
Cara PR Agency Indonesia Membangun Citra Positif Perusahaan
Khas

Cara PR Agency Indonesia Membangun Citra Positif Perusahaan

Reputasi perusahaan tidak terbentuk hanya dari kualitas produk atau layanan yang ditawarkan. Cara perusahaan berkomunikasi, merespons kebutuhan publik, dan menjaga...

by tatkala
November 18, 2026
Rasayatra Volume 3: Merangkai Legenda Jayaprana dan Layonsari dalam Perjalanan Gastronomi, Budaya, dan Keberlanjutan
Khas

Rasayatra Volume 3: Merangkai Legenda Jayaprana dan Layonsari dalam Perjalanan Gastronomi, Budaya, dan Keberlanjutan

Pak, cepak, cepak, jedug…, cepak, jedeg…, dug dug deg dug deg…! Suara kendang itu seketika membuat ruangan hening. Pertunjukan seni...

by Nyoman Budarsana
November 18, 2026
Berguru pada Rawaṇa: Catatan dari Kakawin Rāmāyaṇa
Esai

Berguru pada Rawaṇa: Catatan dari Kakawin Rāmāyaṇa

Kakawin Rāmāyaṇa dan Rawaṇa Rawaṇa adalah sosok yang dikalahkan Rama dalam Kakawin Rāmāyaṇa. Beliau dilekatkan pada dunia yang gelap, sementara...

by Putu Eka Guna Yasa
November 18, 2026
Membaca Hiper-Femininitas Melalui Lensa Politik Tubuh di Era Digital
Esai

Negara di Tengah Kuasa Pasar

FLEKSIBILITAS pasar sering kali dipromosikan sebagai prasyarat pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing industri. Perusahaan membutuhkan keleluasaan untuk merekrut, mengatur,...

by Surfian Rahmat AP
November 18, 2026
“Heritage” dan Wajah Kota Pusaka
Bahasa

“Heritage” dan Wajah Kota Pusaka

SETIAP kali melangkahkan kaki ke sebuah kota baru—baik di dalam maupun luar negeri—hal pertama yang diam-diam kita cari bukanlah deretan...

by I Made Sudiana
November 18, 2026
Semangkuk Mie Puasa dan Ingatan Syahidah tentang Gempa Seririt 1976
Kuliner

Semangkuk Mie Puasa dan Ingatan Syahidah tentang Gempa Seririt 1976

“Makan Mie Puasa, yuk,” ajak Supri sambil menunjuk ke arah Desa Pengastulan, Seririt, Buleleng. Hari itu Sabtu (14/11/2026), bertepatan dengan...

by Komang Puja Savitri
November 18, 2026
Hari Pertama Sekolah, Awal Membangun Budaya Sekolah yang Aman dan Inklusif
Esai

Tradisi yang Hidup di Dalam dan di Luar Layar

Pada sebuah upacara adat di Bali, suara gamelan terdengar di antara orang-orang yang berkumpul. Sesajen telah disiapkan, para peserta menjalankan...

by Lailatus Sholihah
November 17, 2026
Sejarah Intervensi Pemerintah di Kawasan Pusat Kota Denpasar
Esai

Sejarah Intervensi Pemerintah di Kawasan Pusat Kota Denpasar

KAWASAN pusat kota memiliki nilai strategis bagi pemerintah, baik secara politik maupun ekonomi, serta sebagai representasi citra pemerintahan. Karena itu,...

by I Nyoman Gede Maha Putra
November 17, 2026
Dari Pelatihan ke Perencanaan Desa, Upaya Membangun Ketangguhan Bencana di Seririt
Khas

Dari Pelatihan ke Perencanaan Desa, Upaya Membangun Ketangguhan Bencana di Seririt

MENGHADAPI bencana tidak cukup hanya dengan mengetahui ke mana harus pergi ketika keadaan darurat datang. Masyarakat juga perlu memahami risiko...

by Wahyu Mahaputra
November 17, 2026
Orkestra Visual I Made Gunawan: Mengubah Keramaian Menjadi Harmoni di Atas Kanvas
Pameran

Orkestra Visual I Made Gunawan: Mengubah Keramaian Menjadi Harmoni di Atas Kanvas

KANVAS dapat menjadi ruang bagi banyak cerita untuk hadir bersamaan. Manusia, hewan, tumbuhan, hingga sosok-sosok imajiner saling berdesakan, bergerak, dan...

by tatkala
November 17, 2026

TATKALA.CO adalah media umum yang dengan segala upaya memberi perhatian lebih besar kepada seni, budaya, dan kreativitas manusia dalam mengelola kehidupan di tengah-tengah alam yang begitu raya

  • Penulis
  • Tentang & Redaksi
  • Kirim Naskah
  • Pedoman Media Siber
  • Kebijakan Privasi
  • Desclaimer

Copyright © 2016-2025, tatkala.co

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Feature
    • Khas
    • Tualang
    • Persona
    • Historia
    • Milenial
    • Kuliner
    • Pop
    • Gaya
    • Pameran
    • Panggung
  • Berita
    • Ekonomi
    • Pariwisata
    • Pemerintahan
    • Budaya
    • Hiburan
    • Politik
    • Hukum
    • Kesehatan
    • Olahraga
    • Pendidikan
    • Pertanian
    • Lingkungan
    • Liputan Khusus
  • Kritik & Opini
    • Esai
    • Opini
    • Ulas Buku
    • Ulas Film
    • Ulas Rupa
    • Ulas Pentas
    • Kritik Sastra
    • Kritik Seni
    • Bahasa
    • Ulas Musik
  • Fiksi
    • Cerpen
    • Puisi
    • Dongeng
  • English Column
    • Essay
    • Fiction
    • Poetry
    • Features
  • Penulis
  • Buku
    • Buku Mahima
    • Buku Tatkala

Copyright © 2016-2025, tatkala.co