18 November 2026
  • Beranda
  • Feature
    • Khas
    • Tualang
    • Persona
    • Historia
    • Milenial
    • Kuliner
    • Pop
    • Gaya
    • Pameran
    • Panggung
  • Berita
    • Ekonomi
    • Pariwisata
    • Pemerintahan
    • Budaya
    • Hiburan
    • Politik
    • Hukum
    • Kesehatan
    • Olahraga
    • Pendidikan
    • Pertanian
    • Lingkungan
    • Liputan Khusus
  • Kritik & Opini
    • Esai
    • Opini
    • Ulas Buku
    • Ulas Film
    • Ulas Rupa
    • Ulas Pentas
    • Kritik Sastra
    • Kritik Seni
    • Bahasa
    • Ulas Musik
  • Fiksi
    • Cerpen
    • Puisi
    • Dongeng
  • English Column
    • Essay
    • Fiction
    • Poetry
    • Features
  • Penulis
  • Buku
    • Buku Mahima
    • Buku Tatkala
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Feature
    • Khas
    • Tualang
    • Persona
    • Historia
    • Milenial
    • Kuliner
    • Pop
    • Gaya
    • Pameran
    • Panggung
  • Berita
    • Ekonomi
    • Pariwisata
    • Pemerintahan
    • Budaya
    • Hiburan
    • Politik
    • Hukum
    • Kesehatan
    • Olahraga
    • Pendidikan
    • Pertanian
    • Lingkungan
    • Liputan Khusus
  • Kritik & Opini
    • Esai
    • Opini
    • Ulas Buku
    • Ulas Film
    • Ulas Rupa
    • Ulas Pentas
    • Kritik Sastra
    • Kritik Seni
    • Bahasa
    • Ulas Musik
  • Fiksi
    • Cerpen
    • Puisi
    • Dongeng
  • English Column
    • Essay
    • Fiction
    • Poetry
    • Features
  • Penulis
  • Buku
    • Buku Mahima
    • Buku Tatkala
No Result
View All Result
tatkala.co
No Result
View All Result

Reforma Agraria : Ketika Rakyat Hanya Memegang HGB di Atas HPL Bank Tanah

I Made Pria Dharsana by I Made Pria Dharsana
June 3, 2026
in Opini
Kebijakan Politik Hukum Pertanahan Jelang Setahun Rezim Prabowo Subianto

Made Pria Dharsana

REFORMA Agraria merupakan salah satu agenda konstitusional yang lahir dari cita-cita besar para pendiri bangsa untuk mewujudkan keadilan sosial di bidang pertanahan. Selama puluhan tahun, ketimpangan penguasaan tanah menjadi salah satu persoalan mendasar yang melahirkan kemiskinan struktural, konflik agraria, dan ketidakmerataan pembangunan. Karena itu, negara melalui berbagai kebijakan berupaya melakukan redistribusi tanah kepada masyarakat agar tercipta struktur agraria yang lebih adil.

Pada tahun 2026, pemerintah memperkenalkan model baru pelaksanaan redistribusi tanah melalui Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor B/LR.03.01/48/I/2026 tanggal 13 Januari 2026 tentang Penguatan Reforma Agraria. Dalam surat tersebut ditegaskan bahwa redistribusi tanah dilaksanakan melalui mekanisme pemberian hak berjangka waktu di atas Hak Pengelolaan (HPL) yang dimiliki oleh Badan Bank Tanah.

Kebijakan ini merupakan konsekuensi dari pengaturan yang lahir pasca Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. PP tersebut memperkuat kedudukan HPL sebagai instrumen pengelolaan tanah negara yang dapat menjadi dasar pemberian Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai, Hak Guna Usaha, dan hak-hak lainnya.

Di satu sisi, pemerintah menilai model tersebut dapat menjaga tanah reforma agraria agar tidak kembali diperjualbelikan secara spekulatif setelah didistribusikan kepada masyarakat. Disatu sisi kekhawatiran ini sangat beralasan, karena banyak tanah redistribusi kemudian dialihkan kepada pihak lain. Namun di sisi lain, muncul kritik bahwa reforma agraria yang semestinya memperkuat hak rakyat atas tanah justru berpotensi berubah menjadi sekadar pemberian akses pemanfaatan tanah yang tetap berada di bawah kendali negara melalui HPL Bank Tanah.

Perdebatan ini menjadi penting karena menyentuh pertanyaan mendasar: apakah reforma agraria masih dapat disebut reforma agraria apabila rakyat tidak memperoleh hak yang kuat atas tanah, melainkan hanya hak berjangka yang bergantung pada keberadaan HPL?

Landasan konstitusional reforma agraria terdapat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menempatkan tanah sebagai instrumen kesejahteraan rakyat dan mengandung fungsi sosial. UUPA tidak hanya mengatur hubungan hukum antara manusia dengan tanah, tetapi juga bertujuan menghapus ketimpangan struktur penguasaan tanah yang merupakan warisan kolonial.

Dalam perkembangan hukum pertanahan modern, pemerintah membentuk Badan Bank Tanah sebagai instrumen pengelolaan tanah negara. Kedudukannya diperkuat melalui PP Nomor 18 Tahun 2021 yang memberikan ruang bagi pemberian hak-hak atas tanah di atas HPL.

Melalui skema ini, penerima manfaat reforma agraria tidak serta-merta memperoleh Hak Milik, melainkan terlebih dahulu memperoleh hak berjangka seperti Hak Pakai atau Hak Guna Bangunan di atas HPL Bank Tanah sesuai kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

Akta Perjanjian Pemanfaatan Lahan dan Kedudukan Notaris

Pelaksanaan redistribusi tanah tahun 2026 mensyaratkan adanya Akta Perjanjian Pemanfaatan Lahan yang dibuat di hadapan Notaris antara Badan Bank Tanah dengan calon penerima manfaat.

Secara hukum, akta tersebut bukan merupakan akta peralihan hak atas tanah sebagaimana Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT. Akta tersebut merupakan perjanjian keperdataan yang mengatur hak dan kewajiban para pihak selama masa pemanfaatan tanah berlangsung.

Akta ini setidaknya memuat identitas para pihak, objek tanah, jangka waktu pemanfaatan, hak dan kewajiban para pihak, larangan pengalihan, mekanisme pengawasan, sanksi, serta ketentuan penyelesaian sengketa. Karena merupakan akta notariil, muncul pertanyaan mengenai honorarium Notaris dan kewajiban pajak yang mungkin timbul. Berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris memang berhak memperoleh honorarium atas jasa hukum yang diberikan. Namun Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris juga mewajibkan Notaris memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu.

Oleh karena program reforma agraria ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat penerima manfaat, maka secara filosofis biaya pembuatan akta semestinya tidak menjadi beban tambahan bagi rakyat. Idealnya biaya tersebut ditanggung melalui anggaran negara atau oleh Badan Bank Tanah sebagai bagian dari pelaksanaan program reforma agraria.

Dari sisi perpajakan, karena Akta Perjanjian Pemanfaatan Lahan bukan merupakan perbuatan hukum pengalihan hak atas tanah, maka pada prinsipnya tidak menimbulkan kewajiban BPHTB maupun Pajak Penghasilan atas pengalihan hak. Meski demikian, diperlukan regulasi teknis yang jelas agar tidak menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya. Dari akta perjanjian ini lah kemudian dibuatkan akta PPAT permohonan HGB/HP diatas HPL Bank Tanah ke kantor Pertanahan sehingga masyarakat menerima HGB/HP duatas tanah HPL Bank Tanah.

Fungsi Sosial Tanah dan Keadilan Agraria

Mengutip pendapat dari Boedi Harsono dalam Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya (Djambatan, Edisi Revisi 2008) menjelaskan bahwa tujuan utama pembaruan agraria adalah menghapus ketimpangan penguasaan tanah dan mewujudkan pemerataan kesejahteraan rakyat. Menurut Boedi Harsono, hak atas tanah selalu mengandung fungsi sosial sehingga penguasaan dan pemanfaatannya tidak boleh hanya menguntungkan individu tertentu, melainkan harus memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Pandangan tersebut diperkuat oleh  Maria S.W. Sumardjono dalam artikel Kebijakan Pertanahan dan Keadilan Sosial yang dimuat Harian Kompas pada 25 September 2024. Maria menegaskan bahwa keberhasilan reforma agraria tidak cukup diukur dari jumlah bidang tanah yang dibagikan kepada masyarakat. Menurutnya, reforma agraria harus menghasilkan pemerataan manfaat ekonomi, perlindungan hak rakyat, peningkatan kesejahteraan, serta keadilan sosial yang nyata. Reforma agraria yang hanya berorientasi pada aspek administratif tanpa memperkuat posisi hukum dan ekonomi masyarakat berisiko kehilangan tujuan dasarnya.

Sementara itu, Nia Kurniati dalam pidato pengukuhan Guru Besar berjudul Efisiensi dan Efektivitas Bank Tanah terhadap Pengamanan Tanah dalam Rangka Investasi Berkelanjutan yang disampaikan pada 26 September 2023 menjelaskan bahwa Bank Tanah merupakan instrumen negara yang dapat digunakan untuk mendukung reforma agraria, pembangunan nasional, kepentingan sosial, dan investasi secara bersamaan. Menurut Nia Kurniati, keberhasilan Bank Tanah harus diukur dari kemampuannya menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum, efisiensi pemanfaatan tanah, keadilan agraria, dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.

Pandangan kritis disampaikan oleh Dewi Kartika selaku Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria. Dalam catatan kritis KPA terhadap kebijakan Bank Tanah yang diberitakan Betahita pada 11 Februari 2026, Dewi Kartika menyatakan bahwa pemberian hak atas tanah melalui mekanisme HPL Bank Tanah berpotensi menjauh dari semangat reforma agraria sebagaimana dimaksud dalam UUPA 1960.

Menurut Dewi Kartika, reforma agraria sejati harus menghasilkan penguatan hak rakyat atas tanah dan bukan sekadar pemberian akses pemanfaatan tanah. Ia menilai bahwa apabila masyarakat hanya memperoleh hak berjangka yang berdiri di atas HPL Bank Tanah, maka posisi masyarakat tetap bergantung pada pemegang HPL dan tidak memperoleh kepastian penguasaan tanah yang kuat sebagaimana dicita-citakan dalam reforma agraria. KPA bahkan mengingatkan bahwa model demikian berpotensi menggeser reforma agraria dari agenda redistribusi penguasaan tanah menjadi sekadar pemberian izin pemanfaatan tanah dalam kerangka pengelolaan negara.

Kritik serupa disampaikan oleh Ferry Widodo, Manajer Perlindungan Wilayah Kelola Rakyat dan Pemulihan Ekosistem Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Dalam pernyataan resmi WALHI yang dipublikasikan pada Februari 2026, Ferry Widodo menyebut penggunaan HPL dan Bank Tanah sebagai instrumen utama reforma agraria berpotensi membelokkan tujuan dasar reforma agraria.

Menurut Ferry Widodo, reforma agraria pada hakikatnya bertujuan memberikan kepastian hak atas tanah kepada rakyat. Oleh karena itu, ketika masyarakat hanya memperoleh hak berjangka yang bergantung pada HPL, maka terdapat risiko bahwa reforma agraria berubah menjadi mekanisme pengelolaan tanah yang tetap menempatkan kontrol utama pada negara. WALHI berpendapat bahwa penataan ulang struktur agraria yang menjadi mandat UUPA dan TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 harus tetap diarahkan pada penguatan posisi rakyat sebagai pemegang hak atas tanah.

Posisi Pemerintah dan Badan Bank Tanah

Di sisi lain, pemerintah dan Badan Bank Tanah memiliki argumentasi yang berbeda. Badan Bank Tanah menjelaskan bahwa penggunaan HPL dalam reforma agraria dimaksudkan untuk mencegah spekulasi tanah serta memastikan tanah yang telah didistribusikan tetap produktif dan tidak kembali terkonsentrasi kepada kelompok tertentu.

Dalam skema yang dipublikasikan oleh Badan Bank Tanah, penerima manfaat reforma agraria memperoleh hak pemanfaatan terlebih dahulu dan setelah memenuhi syarat tertentu serta memanfaatkan tanah secara produktif dalam jangka waktu yang ditentukan, terbuka kemungkinan peningkatan status hak melalui mekanisme yang diatur lebih lanjut oleh pemerintah. Dari perspektif ini, HPL dipandang sebagai instrumen pengawasan agar tujuan reforma agraria dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Terlepas dari perdebatan yang berkembang, terdapat satu prinsip yang seharusnya menjadi titik temu seluruh pihak, yaitu bahwa reforma agraria harus memberikan manfaat nyata bagi rakyat.

Menurut penulis, pemerintah perlu segera memberikan kepastian normatif mengenai masa depan hak yang diterima masyarakat penerima reforma agraria. Jangan sampai rakyat yang telah mengelola tanah selama bertahun-tahun tetap berada dalam posisi hukum yang tidak pasti karena bergantung pada keberadaan HPL.

Pemerintah juga perlu menegaskan bahwa biaya Akta Perjanjian Pemanfaatan Lahan, biaya administrasi pertanahan, dan biaya pendukung lainnya tidak dibebankan kepada masyarakat penerima manfaat. Program reforma agraria tidak boleh berubah menjadi program yang membebani rakyat dengan berbagai biaya administratif.

Selain itu, perlu dibangun mekanisme peningkatan hak yang jelas, terukur, dan transparan menuju hak yang lebih kuat apabila masyarakat telah memenuhi kewajiban pemanfaatan tanah. Kepastian semacam ini akan memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus menjaga tujuan reforma agraria sebagaimana diamanatkan UUPA.

Menurut pandangan penulis, keberhasilan Reforma Agraria Tahun 2026 bukan diukur dari berapa banyak akta yang dibuat, berapa hektare tanah yang dibagikan, atau berapa banyak HGB yang diterbitkan. Keberhasilannya akan diukur dari satu hal yang paling mendasar: apakah rakyat menjadi lebih berdaulat atas tanah yang mereka kelola, atau hanya menjadi pemegang hak berjangka di atas tanah yang tetap berada dalam bayang-bayang kontrol negara. Itulah pertanyaan yang akan menentukan arah reforma agraria Indonesia pada masa mendatang.[T]

Tags: bank tanahhukum agrariaKolom Tanah AirTanah
ShareTweetSendShareSend
Previous Post

‘Ruwating Bumi’ —Tradisi Perang Gandu yang Menjelma Komposisi Semar Pegulingan

Next Post

Dari Panggung Proklamasi di Desa Depeha: Ketika Siswa SD Mengumandangkan Kembali Teks Proklamasi yang Sakral

I Made Pria Dharsana

I Made Pria Dharsana

Praktisi, akademisi dan penggiat Prabu Capung Mas

Related Posts

Radio dan Hari Pahlawan: Dari Suara Perjuangan Menuju Teknologi Pendidikan di Era Digital

by Dini Nastiti Wardani
November 10, 2026
0
Radio dan Hari Pahlawan: Dari Suara Perjuangan Menuju Teknologi Pendidikan di Era Digital

SETIAP 10 November, bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan untuk mengenang perjuangan para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan. Di balik peristiwa heroik...

Read moreDetails

Tatkala Seniman Tak Lagi Bersuara

by I.G.A.K. Satrya Wibawa
October 27, 2026
0
Tatkala Seniman Tak Lagi Bersuara

SENIN pagi, 26 Oktober 2026, saya mengikuti sebuah diskusi di Markas Besar UNESCO, Paris, yang bertajuk Artists at Risk: Voices...

Read moreDetails

Hak Retensi Bukan Penggelapan:  Menguji Batas Penahanan Sertifikat dalam Sengketa Fee

by I Made Pria Dharsana
October 21, 2026
0
Kebijakan Politik Hukum Pertanahan Jelang Setahun Rezim Prabowo Subianto

SERTIFIKAT tanah ditahan, fee belum dibayar, tetapi pemegang sertifikat justru dituding melakukan perbuatan melawan hukum. Bahkan, dalam situasi tertentu, penguasaan...

Read moreDetails

Perjanjian Kawin Campuran dan Hak Mewaris: Ketika Pisah Harta Berhadapan dengan Hak Pasangan yang Ditinggalkan

by I Made Pria Dharsana
October 14, 2026
0
Kebijakan Politik Hukum Pertanahan Jelang Setahun Rezim Prabowo Subianto

PERJANJIAN perkawinan dibuat untuk memberikan kepastian hukum atas harta suami dan istri. Namun, bagaimana jika kesepakatan pisah harta yang semula...

Read moreDetails

Transformasi Kontrak Digital dan Masa Depan Notaris Indonesia…

by I Made Pria Dharsana
October 8, 2026
0
Kebijakan Politik Hukum Pertanahan Jelang Setahun Rezim Prabowo Subianto

SEMUA orang bicara kontrak/perjanjian digital. Apakah ini hanya tren teknologi, atau sudah menjadi realitas hukum? Perkembangan teknologi digitalisasi begitu pesatnya,...

Read moreDetails

Ketika Keramahan Bali Diuji: Antara Pelayanan dan Kesantunan Berbahasa

by I Ketut Suar Adnyana
October 7, 2026
0
Ketika Keramahan Bali Diuji: Antara Pelayanan dan Kesantunan Berbahasa

BALI dikenal dunia bukan hanya karena keindahan alam, kekayaan budaya, dan keunikan tradisinya. Ada satu kekuatan lain yang selama puluhan...

Read moreDetails

“Ajewera”: Dimensi Determinisme yang Dirusak Sebagai Awal Kehancuran Bali

by IM Gede Nesa Saputra
October 4, 2026
0
“Ajewera”: Dimensi Determinisme yang Dirusak Sebagai Awal Kehancuran Bali

AJEWERA pada dasarnya merupakan mekanisme kehati-hatian dalam memperlakukan pengetahuan, khususnya pengetahuan yang memiliki dimensi sakral, filosofis, dan esoteris. Dalam tradisi...

Read moreDetails

Mau Dibawa ke Mana Kampus-Kampus Kita?

by S. Bekti Istiyanto
October 4, 2026
0
Mau Dibawa ke Mana Kampus-Kampus Kita?

INDONESIA patut berbangga dengan jumlah perguruan tinggi kita yang terus bertambah di berbagai daerah, dan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi...

Read moreDetails

Sekolah Gratis: Apakah Bebas Biaya Berarti Berkualitas?

by Dini Nastiti Wardani
September 30, 2026
0
Sekolah Gratis: Apakah Bebas Biaya Berarti Berkualitas?

PENDIDIKAN gratis kembali menjadi pembicaraan publik pasca Presiden Prabowo Subianto pada 18 September 2026 menyatakan komitmennya agar biaya pendidikan pada...

Read moreDetails

66 Tahun UUPA —Di Tengah 81 Tahun Kemerdekaan, Antara Cita-Cita dan Realitas Agraria Menakar Konsistensi Negara dalam Mewujudkan Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kesejahteraan Rakyat

by I Made Pria Dharsana
September 24, 2026
0
Kebijakan Politik Hukum Pertanahan Jelang Setahun Rezim Prabowo Subianto

Enam puluh enam tahun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan 81 tahun Indonesia merdeka merupakan momentum penting untuk kembali bertanya: sejauh...

Read moreDetails
Next Post
Dari Panggung Proklamasi di Desa Depeha: Ketika Siswa SD Mengumandangkan Kembali Teks Proklamasi yang Sakral

Dari Panggung Proklamasi di Desa Depeha: Ketika Siswa SD Mengumandangkan Kembali Teks Proklamasi yang Sakral

Please login to join discussion

Ads

POPULER

  • Kabut Membawa Kenikmatan | Cerpen Ni Made Royani

    Kabut Membawa Kenikmatan | Cerpen Ni Made Royani

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Halu Masa Lalu; 3 Cerita Pantat Waktu SD, Rasanya Kayak Nano Nano

    22 shares
    Share 22 Tweet 0
  • Anak-Anak Pulau Payung | Cerpen Dodik Suprayogi

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Malam-Malam di Lorong Harapan | Cerpen Ahmad Sihabudin

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Si Gending | Cerpen Nanda Gayatri

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

ARTIKEL TERKINI

Hari Pertama Sekolah, Awal Membangun Budaya Sekolah yang Aman dan Inklusif
Esai

Tradisi yang Hidup di Dalam dan di Luar Layar

Pada sebuah upacara adat di Bali, suara gamelan terdengar di antara orang-orang yang berkumpul. Sesajen telah disiapkan, para peserta menjalankan...

by Lailatus Sholihah
November 17, 2026
Sejarah Intervensi Pemerintah di Kawasan Pusat Kota Denpasar
Esai

Sejarah Intervensi Pemerintah di Kawasan Pusat Kota Denpasar

KAWASAN pusat kota memiliki nilai strategis bagi pemerintah, baik secara politik maupun ekonomi, serta sebagai representasi citra pemerintahan. Karena itu,...

by I Nyoman Gede Maha Putra
November 17, 2026
Dari Pelatihan ke Perencanaan Desa, Upaya Membangun Ketangguhan Bencana di Seririt
Khas

Dari Pelatihan ke Perencanaan Desa, Upaya Membangun Ketangguhan Bencana di Seririt

MENGHADAPI bencana tidak cukup hanya dengan mengetahui ke mana harus pergi ketika keadaan darurat datang. Masyarakat juga perlu memahami risiko...

by Wahyu Mahaputra
November 17, 2026
Orkestra Visual I Made Gunawan: Mengubah Keramaian Menjadi Harmoni di Atas Kanvas
Pameran

Orkestra Visual I Made Gunawan: Mengubah Keramaian Menjadi Harmoni di Atas Kanvas

KANVAS dapat menjadi ruang bagi banyak cerita untuk hadir bersamaan. Manusia, hewan, tumbuhan, hingga sosok-sosok imajiner saling berdesakan, bergerak, dan...

by tatkala
November 17, 2026
Kebijakan Politik Hukum Pertanahan Jelang Setahun Rezim Prabowo Subianto
Esai

Jangan Hanya Simpati, Milikilah Empati: Ketika Alam Dirampas Kekuasaan dan Keserakahan

ADA sebuah pemandangan yang selalu membuat saya resah setiap kali mengisi seminar di hadapan mahasiswa. Ruangan penuh. Ratusan mata muda...

by I Made Pria Dharsana
November 17, 2026
Mereka yang Hidup Bersama Suara
Esai

Mereka yang Hidup Bersama Suara

SEORANG kawan bercerita kepada saya bahwa sejak kecil ia kerap mendengar bisikan suara di telinganya. Ia tidak selalu tahu dari...

by Angga Wijaya
November 17, 2026
Bukan Meramal Nasib, Murid SMKS Kesehatan Bali Medika Denpasar Gunakan Tarot untuk Menulis Puisi
Khas

Bukan Meramal Nasib, Murid SMKS Kesehatan Bali Medika Denpasar Gunakan Tarot untuk Menulis Puisi

KARTU tarot yang biasanya dikaitkan dengan ramalan masa depan justru menjadi pintu masuk bagi murid SMKS Kesehatan Bali Medika Denpasar...

by Dede Putra Wiguna
November 17, 2026
Merayakan 30 Tahun Arma Museum, Heri Dono dan Sherry Winata Hadirkan Dua Perspektif Berbeda tentang Seni, Kehidupan, dan Perjalanan Batin
Pameran

Merayakan 30 Tahun Arma Museum, Heri Dono dan Sherry Winata Hadirkan Dua Perspektif Berbeda tentang Seni, Kehidupan, dan Perjalanan Batin

SENI selalu memiliki cara tersendiri untuk mengisahkan kehidupan. Ia dapat berbicara tentang identitas, emosi, pengalaman personal, hingga pencarian makna yang...

by tatkala
November 17, 2026
Ketut Ngurah Eri Suanda Sulap Limbah Papan Skateboard Menjadi Karya Menjanjikan
Persona

Ketut Ngurah Eri Suanda Sulap Limbah Papan Skateboard Menjadi Karya Menjanjikan

KETUT Ngurah Eri Suanda, atau yang lebih dikenal dengan sapaan Bli Erik, merupakan seorang pencinta skateboard. Ia mengawali perjalanannya dari...

by Arya Dhamma Nanda
November 17, 2026
Sekolah Menengah Kejuruan – Dalam Geliat Pertanian, Kebudayaan dan Pariwisata Bali
Buku Tatkala

Sekolah Menengah Kejuruan – Dalam Geliat Pertanian, Kebudayaan dan Pariwisata Bali

Judul: Sekolah Menengah Kejuruan - Dalam Geliat Pertanian, Kebudayaan dan Pariwisata Bali Penerbit: PT Tatkala Sekala Media Penulis:I Wayan Yudana...

by Buku Tatkala
November 17, 2026
Museum Sanghyang Dedari Giri Amertha Diusulkan Jadi Pusat Pembelajaran Ritus Agraris dan Ragam Sanghyang di Bali
Budaya

Museum Sanghyang Dedari Giri Amertha Diusulkan Jadi Pusat Pembelajaran Ritus Agraris dan Ragam Sanghyang di Bali

DI Desa Adat Geriana Kauh, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, ritual Sanghyang Dedari bukan sekadar bagian dari tradisi yang diwariskan antargenerasi....

by tatkala
November 17, 2026
The Importance of Being Bodo People
Essay

The Importance of Being Bodo People

THIS is the third time I came to India for Bodo people. This is the third mindful and meaningful time....

by Kadek Sonia Piscayanti
November 17, 2026

TATKALA.CO adalah media umum yang dengan segala upaya memberi perhatian lebih besar kepada seni, budaya, dan kreativitas manusia dalam mengelola kehidupan di tengah-tengah alam yang begitu raya

  • Penulis
  • Tentang & Redaksi
  • Kirim Naskah
  • Pedoman Media Siber
  • Kebijakan Privasi
  • Desclaimer

Copyright © 2016-2025, tatkala.co

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Feature
    • Khas
    • Tualang
    • Persona
    • Historia
    • Milenial
    • Kuliner
    • Pop
    • Gaya
    • Pameran
    • Panggung
  • Berita
    • Ekonomi
    • Pariwisata
    • Pemerintahan
    • Budaya
    • Hiburan
    • Politik
    • Hukum
    • Kesehatan
    • Olahraga
    • Pendidikan
    • Pertanian
    • Lingkungan
    • Liputan Khusus
  • Kritik & Opini
    • Esai
    • Opini
    • Ulas Buku
    • Ulas Film
    • Ulas Rupa
    • Ulas Pentas
    • Kritik Sastra
    • Kritik Seni
    • Bahasa
    • Ulas Musik
  • Fiksi
    • Cerpen
    • Puisi
    • Dongeng
  • English Column
    • Essay
    • Fiction
    • Poetry
    • Features
  • Penulis
  • Buku
    • Buku Mahima
    • Buku Tatkala

Copyright © 2016-2025, tatkala.co