PERDEBATAN mengenai apakah dosen itu buruh atau bukan semakin sering terdengar di media sosial dan berbagai ruang diskusi akademik di Indonesia. Di tengah meningkatnya beban administrasi, tuntutan publikasi, kewajiban memenuhi Beban Kerja Dosen (BKD), kompetisi hibah penelitian, hingga persoalan kesejahteraan – terutama bagi dosen honorer dan dosen di banyak perguruan tinggi swasta – tidak sedikit akademisi yang mulai menyebut dirinya sebagai buruh intelektual.
Bagi sebagian orang, menyebut dosen sebagai buruh adalah bentuk pengakuan bahwa mereka hidup dari menjual tenaga kerja kepada universitas, sama seperti pekerja lain yang menjual tenaga kerjanya kepada perusahaan. Sebaliknya, pihak lain menilai istilah tersebut terlalu menyederhanakan profesi akademik. Dosen memiliki pendidikan tinggi, keahlian profesional, otonomi dalam menjalankan pekerjaannya, serta peran sosial yang tidak dapat disamakan begitu saja dengan pekerja pada umumnya.
Perdebatan ini tampaknya hanya berkisar pada soal istilah. Padahal, persoalannya jauh lebih mendasar. Ketika kita bertanya apakah dosen adalah buruh, sesungguhnya kita sedang mempertanyakan posisi kelas profesi akademik dalam kapitalisme kontemporer. Apakah dosen merupakan bagian dari proletariat karena tidak memiliki alat produksi dan hidup dari upah? Ataukah mereka justru membentuk kelas sosial yang berbeda karena menjalankan fungsi profesional dalam menghasilkan pengetahuan, mendidik tenaga kerja, dan mengelola institusi pendidikan?
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tulisan ini menggunakan dua perspektif yang sama-sama berakar pada tradisi Marxis. Pertama, perspektif Marxis klasik yang mendefinisikan kelas berdasarkan hubungan terhadap alat produksi. Kedua, konsep Professional-Managerial Class (PMC) dari Barbara dan John Ehrenreich yang berupaya menjelaskan bagaimana perkembangan kapitalisme modern melahirkan kelompok profesional dengan fungsi sosial yang khas.
Marx: Dosen sebagai Proletariat
Bagi Karl Marx, kelas sosial tidak ditentukan oleh tingkat pendidikan, prestise, ataupun besar kecilnya pendapatan. Yang menentukan adalah hubungan seseorang terhadap alat produksi. Kaum borjuis adalah mereka yang memiliki alat produksi dan memperoleh keuntungan dari kepemilikannya. Sebaliknya, proletariat adalah mereka yang tidak memiliki alat produksi sehingga harus menjual tenaga kerjanya demi memperoleh upah. Jika menggunakan ukuran ini, posisi dosen relatif jelas.
Dosen tidak memiliki universitas. Mereka tidak memiliki ruang kuliah, laboratorium, sistem administrasi, ataupun institusi tempat mereka bekerja. Semua itu dimiliki oleh negara, yayasan, atau badan penyelenggara pendidikan. Yang dimiliki dosen hanyalah kemampuan intelektualnya. Setiap hari mereka menjual kemampuan mengajar, meneliti, membimbing mahasiswa, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat kepada universitas dengan imbalan gaji. Pengetahuan yang mereka hasilkan melalui penelitian juga umumnya menjadi bagian dari aset akademik institusi tempat mereka bekerja.
Dalam perspektif Marxis klasik, dosen merupakan pekerja upahan (wage labour). Mereka adalah bagian dari proletariat. Perbedaan antara dosen dan buruh pabrik bukan terletak pada hubungan produksinya, melainkan pada bentuk tenaga kerja yang dijual. Buruh menjual tenaga fisik, sedangkan dosen menjual tenaga intelektual. Namun keduanya sama-sama bergantung pada penjualan tenaga kerja karena tidak memiliki alat produksi.
Ehrenreich: Dosen sebagai Professional-Managerial Class (PMC)
Barbara dan John Ehrenreich berpendapat bahwa perkembangan kapitalisme modern telah menciptakan diferensiasi yang semakin kompleks di dalam masyarakat kapitalis. Di samping borjuasi dan proletariat, muncul kelompok profesional yang tidak dapat dipahami hanya melalui dikotomi klasik tersebut. Mereka menyebut kelompok ini sebagai Professional-Managerial Class (PMC). PMC bukanlah pemilik modal dan juga hidup dari gaji, namun fungsi mereka dalam kapitalisme berbeda dari pekerja pada umumnya.
Menurut Ehrenreich, yang membedakan PMC bukan terutama hubungan mereka terhadap alat produksi, melainkan fungsi sosial yang mereka jalankan. Mereka menghasilkan pengetahuan, mengembangkan teknologi, mengelola organisasi, menetapkan standar profesional, melakukan pengawasan, serta mereproduksi keterampilan yang dibutuhkan sistem kapitalisme. Kelompok ini mencakup dokter, pengacara, insinyur, psikolog, birokrat, manajer, peneliti, dan dosen.
Dalam konteks ini, universitas bukan sekadar tempat bekerja. Ia merupakan institusi yang menghasilkan pengetahuan, melatih tenaga kerja profesional, memberikan sertifikasi, dan membentuk standar keilmuan. Mereka tidak hanya mengajar tetapi juga menyusun kurikulum, melakukan penelitian, membimbing dan menguji mahasiswa, serta menghasilkan pengetahuan yang menjadi dasar perkembangan ilmu pengetahuan maupun kebijakan publik. Karena itu, Ehrenreich melihat dosen bukan sekadar pekerja upahan, tetapi juga bagian dari kelas profesional yang menjalankan fungsi penting dalam reproduksi kapitalisme modern.
Posisi Dosen dalam Perubahan Sosial
Perdebatan mengenai apakah dosen merupakan proletariat atau Professional-Managerial Class memberikan cara yang berbeda untuk memahami posisi akademisi dalam kapitalisme. Namun, berhenti pada klasifikasi kelas saja tidak cukup menjawab pertanyaan yang lebih penting: apa peran dosen dalam perubahan sosial?
Di titik inilah diskusi mengenai kelas menemukan batasnya. Mengetahui bahwa dosen adalah pekerja upahan sebagaimana dijelaskan Marx, atau bagian dari Professional-Managerial Class sebagaimana dijelaskan Ehrenreich, tidak secara otomatis menjelaskan keberpihakan politik seorang akademisi. Posisi kelas dapat membantu kita memahami hubungan ekonomi maupun fungsi sosial suatu profesi, tetapi tidak serta-merta menentukan bagaimana profesi tersebut menggunakan pengetahuan dan otoritas yang dimilikinya.
Kritik Catherine Liu terhadap PMC melalui bukunya yang berjudul Virtue Hoarders: The Case Against the Professional-Managerial Class memperlihatkan persoalan tersebut dengan sangat jelas. Pertama, menurut Liu, PMC mempertahankan dominasinya melalui apa yang ia sebut sebagai virtue hoarding. Kelas profesional tidak hanya memperoleh status melalui pendidikan dan keahlian, tetapi juga melalui klaim superioritas moral. Pendidikan, bahasa akademik, dan identitas sebagai kelompok yang dianggap lebih progresif menjadi sumber legitimasi sosial yang membedakan mereka dari kelompok lain.
Kedua, Liu menilai bahwa PMC telah menggeser perhatian dari politik kelas menuju politik identitas dan pengakuan. Perdebatan mengenai eksploitasi, upah, serikat pekerja, dan distribusi kekayaan semakin tergantikan oleh perdebatan mengenai representasi, keberagaman, dan bahasa yang dianggap tepat. Bagi Liu, perjuangan melawan diskriminasi tetap penting, tetapi ketika isu-isu tersebut menggantikan pembahasan mengenai relasi produksi dan ketimpangan ekonomi, kritik terhadap kapitalisme kehilangan daya ubahnya.
Ketiga, Liu melihat universitas sebagai institusi utama reproduksi PMC. Kampus tidak hanya memproduksi pengetahuan, tetapi juga mereproduksi status sosial melalui gelar, sertifikasi, dan kredensial profesional. Semakin tinggi kredensial akademik seseorang, semakin besar otoritas yang dimilikinya untuk menentukan pengetahuan apa yang dianggap sah, siapa yang dianggap kompeten, dan siapa yang memiliki legitimasi untuk berbicara di ruang publik.
Keempat, Liu mengkritik mitos meritokrasi yang diyakini PMC. Keberhasilan sering dipahami sebagai hasil kerja keras, kecerdasan, dan prestasi individual semata. Padahal, menurut Liu, posisi tersebut juga sangat dipengaruhi oleh akses terhadap pendidikan, jaringan sosial, modal budaya, dan berbagai privilese yang tidak dimiliki semua orang. Meritokrasi akhirnya menjadi ideologi yang melegitimasi ketimpangan dengan menganggap keberhasilan sebagai sepenuhnya hasil usaha individu.
Kelima, Liu berpendapat bahwa PMC pada akhirnya tidak menjadi ancaman serius bagi kapitalisme. Banyak anggota PMC tampil progresif dalam isu-isu budaya dan sosial, tetapi tetap menerima logika dasar kapitalisme seperti kompetisi, profesionalisasi, dan akumulasi modal. Kritik terhadap diskriminasi berkembang, tetapi kritik terhadap hubungan produksi dan konsentrasi kekayaan justru melemah. Akibatnya, PMC sering kali berperan sebagai penstabil sistem, bukan sebagai kekuatan yang mentransformasikannya.
Bagi profesi dosen, lima kritik tersebut menjadi pengingat bahwa posisi sebagai bagian dari PMC bukan hanya memberikan otoritas intelektual, tetapi juga membawa risiko reproduksi privilese. Pendidikan, gelar akademik, dan reputasi ilmiah dapat menjadi sarana mempertahankan status profesional apabila tidak diiringi dengan keberpihakan terhadap persoalan-persoalan sosial yang lebih luas.
Di sinilah pemikiran Antonio Gramsci memberikan perspektif yang berbeda. Bagi Gramsci, persoalan utama bukanlah semata-mata asal-usul kelas seorang intelektual, melainkan fungsi yang dijalankannya dalam membangun atau menantang hegemoni. Setiap kelas sosial membutuhkan intelektual organik, yaitu intelektual yang mampu mengartikulasikan pengalaman, kepentingan, dan aspirasi kaum proletariat ke dalam gagasan yang dapat membangun kesadaran kolektif dan mendorong perubahan sosial.
Dalam pengertian ini, seorang dosen dapat saja merupakan bagian dari PMC, tetapi tetap memilih menjadi intelektual organik yang berpihak kepada kelas pekerja. Sebaliknya, seorang akademisi yang secara struktural merupakan pekerja upahan juga dapat menjadi bagian dari reproduksi tatanan yang ada apabila pengetahuan yang dihasilkannya hanya memperkuat status quo. [T]
Penulis: Afgan Fadilla
Editor: Adnyana Ole
