Indonesia dan Kemerdekaan yang Ternoda

DELAPAN puluh tahun sudah Indonesia merdeka. Itu artinya delapan dasa warsa atau sepuluh windu bangsa ini telah merdeka. Tak lagi muda. Hampir satu abad. Namun bukan berarti bangsa dan negara ini telah dewasa.

Bangsa yang telah merdeka lama ini masih belum menjadi dewasa, dalam arti kemandirian dan kematangan pikiran, ucapan, sikap, dan tindakan. Bahkan Mohamad Sobary (2000) menyebut sebagai bangsa, Indonesia mungkin lahir terlambat. Keterlambatan ini membuat kita menjadi bangsa yang kerdil. Tiap saat kita membanggakan nenek moyang bangsa pelaut yang gagah berani.

Kita lupa, yang gagah berani adalah nenek moyang, bukan kita. Sebagai bangsa kita masih puber dengan tingkah laku persis seperti anak-anak. Mereka yang puber berlagak petentengan memamerkan kewibawaan orang tua. Mereka lupa, yang punya wibawa adalah orang tua dan nenek moyang. Kita masih sebagai bangsa yang manja dan mengharap berkah dari nenek moyang.

Secara politik dan hukum Indonesia merdeka tahun 1945. Pada tahun yang sama, Jepang porak poranda ketika Hiroshima dan Nagasaki dibom Amerika Serikat. Bukan terpuruk selamanya. Hanya butuh waktu dua puluh tahun, Jepang kembali bangkit menjadi kekuatan ekonomi besar di Asia, bahkan di dunia. Sedangkan Indonesia delapan puluh tahun merdeka masih saja menjadi bangsa yang tergantung pada negara lain.

Jepang terpuruk di tahun 1945, dan Indonesia merdeka di tahun yang sama. Mengapa kondisi kedua negara saat ini berbeda? Banyak faktor yang menjadi pembeda. Salah satunya adalah Need for Achievement atau N-Ach yang berbeda. Bangsa Jepang memiliki N-Ach yang tinggi, yang ditandai dengan keinginan kuat untuk berprestasi, unggul, dan sukses.

Sedangkan Indonesia punya cerita berbeda. Kemerdekaan yang telah diraih sepuluh windu itu ternoda oleh persoalan-persoalan sosial dan personal yang tak kunjung usai. Dendam politik masih terus dipelihara dari satu generasi ke generasi berikut, dari satu rezim ke rezim berikut. Perbedaan latar belakang agama dan etnis kadang menjadi biang pertikaian. Noda kemerdekaan membuat bangsa ini tertatih begitu lama untuk segera bangkit menjadi bangsa yang unggul.

Kebuntuan Komunikasi

Persoalan komunikasi sedikit banyak menyumbang noda kemerdekaan yang telah diraih dengan tetesan darah para pendiri republik ini. Komunikasi politik di antara elite dan rakyat acapkali menemui kebuntuan, sehingga menghambat bangsa ini untuk maju.

Dahulu, ketika Indonesia baru menapak untuk menjadi negara merdeka, elite politik begitu majemuk dari sisi agama, etnis, maupun ideologi politiknya. Namun mereka dapat hidup rukun dan bersatu, karena sadar betul bahwa Indonesia harus merdeka. Mereka benar-benar berjuang untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

Kini, setelah 80 tahun merdeka, komunikasi politik elite kehilangan arah. Kemerdekaan ternoda. Perjuangan para elite sejujurnya bukan untuk kepentingan seluruh rakyat. Mereka lebih mengutamakan kelompok, keluarga, dan kroni. Bukan untuk memakmurkan dan memerdekakan orang lain, tapi untuk diri sendiri.

Kebuntuan timbul ketika komunikasi dihegemoni oleh rezim. Itu ditandai dengan perilaku elite partai dan pejabat birokrasi yang pongah. Bukan menenangkan dan mencerahkan rakyat, namun justru menambah kebuntuan. Betapa tidak. Menjelang kegembiraan perayaan kemerdekaan, rakyat dikejutkan dengan pernyataan pejabat negara yang akan memblokir rekening dormant di bank serta menyita tanah milik rakyat yang dianggap terlantar.

Bukan hanya itu. Alih-alih menciptakan jutaan lapangan kerja, rakyat yang masih menganggur malah dianjurkan untuk mencari kerja di negara lain. Dan ketika ada siswa Sekolah Rakyat yang sakit perut sehabis menyantap makanan, dengan enteng seorang menteri berkata “ Mungkin belum terbiasa makan enak”. Sungguh ucapan yang menyakiti hati rakyat.

Komunikasi di ruang agama dan kepercayaan di negara yang telah lama merdeka ini juga penuh ketegangan yang berujung kebuntuan. Orang bisa dengan mudah menghujat pemeluk agama dan kepercayaan orang lain. Bahkan satu kelompok dengan enteng merusak rumah ibadah kelompok lain. Padahal persoalan ketuhanan ada di nomor urut satu dalam dasar negara Pancasila.

Peran intelektual dan kaum cendekia di awal kemerdekaan begitu besar. Namun kini mereka tak lagi berumah di awan. Intelektual dan cendekia tak lagi mampu memberi kesejukan, karena kini mereka berumah di singgasana politik dan kerajaan bisnis. Maka yang terjadi adalah gontok-gontokan sesama cendekia untuk membela kekuasaan, berebut tahta politik dan kue ekonomi.

Berkutat pada Kebutuhan Dasar

Ketika negara-negara lain yang telah lama merdeka berlomba mengejar perkembangan teknologi yang melesat cepat, Indonesia masih berkutat pada kebutuhan dasar hidup warganya. Rakyat masih terbentur pada kebutuhan pangan dan papan yang tak pernah tercukupi. Bukan lantaran tiadanya ladang dan lahan, tetapi pada harga dan biaya yang tak terjangkau. Ironi.

Gemah ripah loh jinawi, swasembada pangan, dan kemakmuran rakyat hanya slogan saat kampanye politik. Semua hanya mimpi bagi rakyat, ketika setiap bulan harga merangkak naik, sementara upah dan gaji begitu sulit naik. Gemah ripah loh jinawi sekadar mimpi, tatkala gula, minyak goreng, dan beras dikorupsi. Sungguh culas.

Rakyat yang tak punya kuasa tak kalah culas. Bobot timbangan sembako dikurangi, beras dioplos. Mentalitas bangsa yang keropos. Tetes keringat dan darah para pejuang ternoda oleh mentalitas pejabat dan rakyat yang mengkhianati semangat dan makna kemerdekaan.

Jalan pintas ditempuh untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat. Makan bergizi gratis (MBG) diklaim akan mampu meningkatkan kecerdasan anak bangsa. Karenanya ratusan triliun rupiah digelontorkan untuk memberi makan sekali dalam sehari kepada siswa sekolah. Selebihnya, pemerintah tentu tak mau tahu anak-anak dan orang tua mereka yang tak mampu itu harus makan malam seperti apa.

Semangat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa pun ditunjukkan pemerintah. Koperasi yang bertajuk Merah Putih diluncurkan di setiap desa. Akankah menjadi cara mencapai gemah ripah loh jinawi? Jangankan untuk berinvestasi lewat koperasi di desa, untuk memenuhi kebutuhan dasar saja rakyat di desa masih kesulitan. Bukannya menggairahkan sektor perekonomian, koperasi itu akan menjadi lembaga baru bagi masyarakat desa untuk berhutang.

Ironinya, di tengah semarak perayaan kemerdekaan, jagat maya Tanah Air diramaikan dengan pengibaran bendera bajak laut anime One Piece. Nyaris semua pejabat negara dan anggota legislatif kebakaran jenggot. Mereka menuding pengibar bendera One Piece hendak memecah belah bangsa.

Sejatinya, secara semiotik pengibaran bendera bajak laut One Piece dapat bermakna sindiran kepada siapa pun, bukan hanya kepada rezim penguasa. Mereka hendak mengatakan “nenek moyangku seorang pelaut, tetapi mereka bukan bajak laut”. Fenomena itu juga sebentuk perlawanan terhadap elite politik, penguasa, dan pengusaha yang tak ubah seperti bajak laut; mengancam, menguasai laut, merampas uang dan tanah rakyat.

Jika kemerdekaan yang diperjuangkan para pendiri negara ini adalah jembatan emas menuju kemakmuran, jembatan itu kini mulai keropos oleh noda perilaku anak bangsa yang menyimpang. Maka diperlukan semangat baru untuk memurnikan kembali jembatan emas itu dengan melawan segala bentuk pengkhianatan perjuangan kemerdekaan. Haruskah teriak merdeka !!?? [T]

Penulis: Chusmeru
Editor: Adnyana Ole

BACA artikel lain dari penulis CHUSMERU