Menggugat Empati Elite kepada Rakyat

RAKYAT Indonesia pasti masih ingat betul siapa menteri yang memanggul sekarung beras saat meninjau banjir di Sumatra Barat pada tanggal 30 November 2025. Rakyat Indonesia juga tak akan lupa siapa bupati yang menaikkan pajak bumi dan bangunan (PBB) secara gila-gilaan, sebelum akhirnya ia terkena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dua contoh kasus di atas memunculkan pertanyaan. Apakah menteri yang memanggul beras di tengah bencana alam itu memang sedang berempati atas penderitaan rakyat? Ataukah ia sekadar melakukan proyek pencitraan atas dirinya? Apakah bupati yang menaikkan PBB seenaknya itu tidak memiliki empati atas kesulitan ekonomi yang sedang dihadapi rakyatnya?

Benarkah elite politik di Tanah Air nirempati? Begitu sulitkah empati bagi elite? Semestinya tidak. Sebab empati sebagaimana diungkap Carl Rogers  adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan dan pengalaman orang lain, serta menunjukkan pemahaman tersebut kepada mereka.

Kesulitan elite dalam berempati dapat terjadi lantaran bias politik. Rakyat yang benar-benar sedang menderita selalu dipandang sebagai objek kepentingan politik elite. Kebutuhan nyata masyarakat dikalahkan oleh kepentingan kekuasaan. Kesulitan berempati dapat pula lantaran kesibukan elite di lingkaran kekuasaan, sehingga tak punya waktu untuk memahami derita rakyatnya.

Maka tidak heran bila kerap muncul apa yang disebut empati semu (pseudo empathy) yang dipertontonkan. Elite menunjukkan ekspresi sedih di hadapan rakyat miskin, namun sesungguhnya ia tak memahami apa yang dibutuhkan rakyatnya. Pejabat kerap mengucapkan kata-kata sedih terhadap rakyat yang masih menganggur, namun kebijakan yang dibuatnya tak menyentuh ketersediaan akan lapangan kerja.

Di mana letak empati elite ketika harga-harga melambung tinggi, seorang Sekretaris Kabinet dirayakan ulang tahunnya di sebuah ruangan hotel mewah di kota Paris, Prancis? Dan itu disaksikan jutaan rakyat miskin Indonesia lewat berbagai kanal media sosial dan televisi. Momen personal yang dirayakan bersama Presiden itu seakan mengoyak luka hati rakyat yang sedang terpuruk ekonominya.

Inkonsistensi dan Hipokrisi

Empati sejatinya tidak sulit. Seperti dikatakan Milton J.Bennet, empati adalah partisipasi emosional dan intelektual secara imajinatif pada pengalaman orang lain. Kuncinya ada pada partisipasi. Tanpa partisipasi secara emosional dan intelektual, sulit didapat empati dari elite. Apalagi bila elite politik tidak memiliki kecerdasan emosional dan intelektual.

Kesulitan elite untuk berempati lebih banyak disebabkan oleh inkonsistensi dan hipokrisi. Lembaga semacam Badan Gizi Nasional (BGN) sekadar entitas elite di pusat dan daerah yang hanya memproduksi empati simbolik, empati artisifisial, dan empati kosmetik. Alih-alih berempati secara nyata atas keterpukuran gizi anak Indonesia, BGN menjadi ladang bisnis yang inkonsiten dan hipokrit.

Bayangkan saja. Di saat pemerintah menggembar-gemborkan efisiensi anggaran; ketika aparatur sipil negara (ASN) diminta untuk efisiensi dengan cara naik sepeda, naik angkutan umum, atau jalan kaki ke kantor, BGN justru membeli puluhan ribu sepeda motor listrik untuk operasional Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Di mana letak empati elite?

 Ratusan ribu guru honorer menunggu begitu lama untuk diangkat sebagai ASN. Sedangkan BGN begitu mudah mengangkat 32 ribu pegawai SPPG menjadi ASN dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Salahkah bila rakyat menggugat  empati elite kepada nasib guru honorer tersebut?

 Hal senada juga terjadi di Kalimantan Timur. Ketika rakyat kesulitan mendapatkan tempat tinggal yang layak lantaran keterbatasan ekonomi, Gubernur Kalimantan Timur mengeluarkan anggaran 25 miliar rupiah untuk renovasi rumah dinas gubernur, wakil gubernur, dan perkantoran. Sepertinya ada empati yang hilang dalam kekuasaan, baik di pusat maupun di daerah.

  Empati menuntut motivasi yang murni dan role model agar dapat ditiru para elite. Motivasi berempati harus tulus, yaitu berpartisipasi dalam keadaan dan kehidupan orang lain. Sayangnya, role model untuk memotivasi elite agar berempati cenderung inkonsisten dan hipokrisi.

Suatu saat, pejabat diminta untuk efisiensi dan dilarang banyak bepergian ke luar kota maupun ke luar negeri. Namun di banyak waktu, Presiden Prabowo Subianto dengan berbagai alasan justru banyak melakukan kunjungan ke luar negeri. Selama setahun lebih memimpin republik ini, Presiden Prabowo Subianto telah menghabiskan nyaris 100 hari untuk melakukan kunjungan ke luar negeri, dengan rincian 49 kali kunjungan ke 28 negara (BBC News Indonesia, 13/04/2026). Bagaimana ia dapat menjadi role model untuk berempati dalam efisiensi?

Prinsip Keberagaman

Empati selalu berangkat dari prinsip keberagaman dan perbedaan, bukan keseragaman dan persamaan. Artinya, empati hanya dapat tumbuh jika orang memiliki asumsi bahwa orang lain memiliki nasib yang berbeda, pekerjaan yang berbeda, pendapat yang berbeda, dan perilaku yang berbeda. Tanpa prinsip semacam ini, empati elite sulit terbentuk.

Hanya saja, empati politik di Tanah Air telah hilang sejak lama, sejak puluhan tahun Orde Baru berkuasa. Empati politik elite bukan hanya mengakui keberagaman suku, ras, dan agama, tetapi juga berpartisipasi dalam keberagaman itu. Nyatanya, empati seringkali dinodai dengan penolakan keberagaman. Pertikaian antarumat beragama dan penolakan pembangunan serta pemanfaatan sarana beribadah masih saja terjadi.

Sejarah dan pengalaman masa lalu bangsa ini diwarnai dengan upaya penolakan perbedaan dan keberagaman dengan memaksakan kesamaan dan keseragaman. Puluhan tahun rakyat Indonesia dicekoki dengan prinsip keseragaman oleh elite politik dengan begitu perkasanya rezim berkuasa lewat mesin politik Golkar.

Gaya-gaya keseragaman Orde Baru memang meminimalkan empati elite. Tentu akan menjadi tragedi yang berulang bila rezim kekinian juga ingin menolak prinsip perbedaan dan mengasumsikan persamaan. Daya kritis rakyat sebagai tolok ukur perbedaan dimaknai elite sebagai upaya merongrong kewibawaan pemerintah. Bahkan ketika beberapa akademisi melontarkan kritik atas kebijakan rezim, orang di lingkaran kekuasaan langsung merespons dengan menyebut “inflasi pengamat”.

Pemberangusan terhadap pers memang tak ada lagi, tetapi kerja insan pers selalu dalam bayang-bayang kekerasan dan intimidasi rezim. Padahal pers adalah lembaga yang sah untuk memiliki perspektif berbeda dengan penguasa. Bila pers saja sulit menemukan ruang ekspresinya, maka patut digugat empati penguasa terhadap lahirnya perbedaan pendapat.

Memahami dan memaknai perbedaan adalah esensi empati. Begitu pun kemampuan memahami dan memaknai daya kritis rakyat merupakan indikator derajat empati elite. Namun sangat disayangkan, prinsip perbedaan di Indonesia itu dicederai dengan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andrie Yunus yang melibatkan alat negara. Empati elite dipertanyakan.

Dahulu, Indonesia berdiri dan dibangun bukan dengan kemewahan, tetapi dengan perjuangan dan keprihatinan. Bila kini para elite begitu pongah dan bertabur kemewahan, maka patut digugat dan dipertanyakan di mana empati mereka kepada rakyat. [T]

Penulis: Chusmeru
Editor: Adnyana Ole