Setiap pejabat dan lembaga negara dalam perspektif komunikasi adalah sumber dan komunikator bagi rakyatnya. Mereka adalah sumber dan sekaligus komunikator bagi rakyat. Karenanya, setiap ucapan dan tindakan mereka akan selalu menjadi acuan dan rujukan bagi rakyat.
Segala informasi yang bersumber dari pejabat dan lembaga negara haruslah benar dan layak dipercaya. Sebagai komunikator politik mereka juga harus memiliki kredibilitas lantaran membawa nama besar lembaganya. Bila tidak, maka akan terjadi komunikasi politik yang karut-marut, kusut, kacau, tidak keruan, membingungkan, serta banyak bohong dan dustanya.
Banyak kasus komunikasi politik di Tanah Air yang membuat karut-marut. Pernyataan Menteri Kebudayaan, Fadli Zon tentang keraguannya terhadap pemerkosaan massal pada Tragedi 1998 memantik reaksi keras banyak pihak. Sementara temuan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang dibentuk pemerintah saat itu menyebutkan terjadinya pemerkosaan massal sepanjang Mei 1998.
Mengapa seorang menteri dapat berbicara yang memancing reaksi keras rakyat? Meski Fadli Zon menyatakan itu sebagai pendapat pribadi, namun panggung politik tempatnya berdiri tak lepas dari sosoknya sebagai pejabat negara. Selayaknyalah ia berkomunikasi politik secara kredibel.
Dalam konteks komunikasi, pernyataan Menteri Kebudayaan itu tak dapat menjadi acuan atau rujukan, lantaran menjadikan masalah masa lalu bangsa ini menjadi kusut dan membingungkan. Bagaimana pula dengan korban pembantaian massal tahun 1965 terhadap orang-orang yang dituduh PKI? Akankah tragedi itu masuk dalam penulisan ulang sejarah Indonesia yang digagasnya? Mengingat sejarah adalah produk rezim yang dibuat oleh penulisnya.
Bukan hanya Fadli Zon. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut program makan bergizi gratis (MBG) di Indonesia berhasil menjangkau 5,4 juta jumlah penduduk. Menurutnya, itu setara dengan jumlah penduduk Singapura. Tentu saja dianggap sukses, namun pernyataan pejabat negara itu berlebihan, mengingat jumlah penduduk Indonesia saat ini lebih dari 284 juta jiwa. Kenapa tidak sekalian dibandingkan dengan Vatikan yang hanya dihuni 764 jiwa? Tentu program MBG sangatlah sukses.
Senada dengan Kepala BGN, Presiden Prabowo Subianto juga menganggap program MBG berhasil. Meskipun terjadi keracunan akibat MBG di berbagai daerah, menurut Prabowo hanya menimpa 200 orang atau hanya 0,005 persen dari penerima MBG. Sedangkan Tim Cek Fakta Tempo (23/3/2025) menemukan angka keracunan mencapai 1.205 orang. Mana yang benar? Terlepas dari berapa pun angka keracunan, sangat berpotensi menimbulkan korban jiwa. Mengapa pemerintah masih mengklaim MBG berhasil dan sukses?
Paling anyar, kasus sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara. Komunikasi politik karut-marut berawal ketika Kementerian Dalam Negeri menyebut Pulau Mangikir Kecil, Pulau Mangkir Besar, Pulau Panjang, dan Pulau Lipan masuk dalam wilayah Sumatera Utara. Tentu saja masyarakat Aceh meradang. Kasus berakhir ketika Presiden Prabowo memutuskan keempat pulau tersebut masuk dalam wilayah Aceh. Mengapa lembaga seperti Kementerian Dalam Negeri dapat berkomunikasi karut-marut?
Saling Tersandera
Karut-marutnya komunikasi politik di Indonesia dapat menimbulkan kondisi kehidupan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak keruan. Rakyat menjadi bingung atas ucapan pejabat negara. Padahal sebagai sumber dan komunikator politik semestinya pejabat dan lembaga negara menjadi rujukan bagi rakyat.
Karut-marut komunikasi politik bukan hanya merugikan rakyat, namun dalam konstelasi dan kontestasi politik dapat menjadi bumerang bagi kekuasaan. Ketidakmampuan berkomunikasi dapat membuat rezim tersandera.
Program MBG dan sekolah rakyat yang gratis adalah isu kampanye Prabowo yang harus direalisasikan. Untuk itu Prabowo harus melakukan kebijakan efisiensi anggaran demi program yang dianggap populis. Kedua program itu adalah taruhan politik yang sekaligus menjadi sandera buatnya. Jika gagal, maka tertutup pintu baginya untuk melenggang ke periode kedua kursi kekuasaannya.
Karut-marut komunikasi politik juga membuka peluang bagi elit untuk saling tersandera. Mantan Presiden Jowoki tersandera dengan kasus ijazah UGM yang hingga kini masih menjadi bola liar yang panas. Belum lagi kasus Putusan Mahkamah Konstitusi yang dianggap bermasalah, yang mengantarkan Gibran Rakabuming Raka menduduki kursi wakil presiden. Mengapa kasus ijazah Jokowi tidak kunjung selesai? Mengapa pula Prabowo tampak diam atas kasus ini? Inilah karut-marut komunikasi yang menyandera elit politik.
Tak luput, mantan Presiden Megawati pun tersandera atas kasus yang menimpa Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. Kasus hukum yang beraroma politik ini menyandera Megawati, sehingga menjadi sandungan dalam berkomunikasi politik.
Saling tersandera dalam panggung politik memang dapat menimbulkan kekakuan dalam berkomunikasi, yang jika tidak mampu dikendalikan dapat mengakibatkan karut-marut. Dalam konteks masa depan rakyat Indonesia, hal ini tentu berdampak buruk. Banyak energi terbuang karena fokus dalam pertikaian politik. Dampak lebih buruk, komunikasi politik yang karut-marut membuka peluang lebar bagi tumbuh suburnya korupsi. Ketika elit politik bertikai, korupsi mengintai.
Korupsi Akut
Apa yang tidak dikorupsi di republik ini di tengah karut-marut komunikasi politik para elit? Korupsi bukan lagi dalam skala recehan, namun menembus angka triliunan. Rekor dan liga korupsi di Indonesia pun diwarnai dengan nilai korupsi yang fantastis, hingga ratusan triliun.
Korupsi di Indonesia telah memasuki tahap akut. Bukan hanya lantaran jumlahnya yang fantastis, tetapi juga lahan korupsi yang kian beragam. Korupsi terjadi pada urusan makan hingga jamban. Betapa tidak akut, beras dan minyak goreng yang semestinya dikonsumsi rakyat dikorupsi. Lebih jorok lagi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah menetapkan tersangka kasus korupsi pembangunan WC atau toilet. Menjijikkan.
Ketika rakyat sedang nyaman melintasi jalan dan jembatan, tiba-tiba muncul kasus korupsi terhadap sarana aksesibilitas itu. Seolah rakyat harus selalu mengumpat setiap kali berkendara di jalanan. Di tengah elit politik yang saling menyandera; aspal, beton, dan jembatan menjadi lahan korupsi.
Korupsi menjadi akut saat urusan kemewahan dan kondisi kesedihan menjadi ladang korupsi. Jet pribadi adalah urusan kemewahan, dan itu diduga didapat lewat korupsi. Lebih parah, ketika rakyat sedang bersedih karena tertimpa bencana, justru dana untuk bantuan bencana itu dikorupsi. Sungguh keji.
Masa depan anak-anak juga menjadi lahan korupsi. Apa yang tidak dikorupsi dalam dunia pendidikan yang menentukan masa depan generasi bangsa ini? Pembangunan gedung sekolah dan kampus pun dikorupsi. Perangkat teknologi semacam laptop yang akan mengantarkan siswa pada era baru di masa depan tak luput dari korupsi. Miris tentunya.
Apa lagi yang tidak dikorupsi di Indonesia ini? Urusan ketuhanan juga dikorupsi. Kementerian Agama berkali-kali tersandung korupsi akut. Lembaga yang mestinya mengurus pahala dan dosa, lembaga yang menunjukkan surga dan neraka, tak luput dari korupsi. Bukan hanya kasus penyelenggaran haji, korupsi juga menyasar pengadaan kitab suci. Sungguh memilukan dan memalukan.
Apa yang tidak karut-marut di republik ini? Pengangguran didiamkan, oligarki dibiarkan. Kemiskinan tak kunjung tuntas, pungutan liar makin meluas. Premanisme tak kunjung reda, militerisme dipelihara. Apa yang tidak dikorupsi di Indonesia? Segalanya bisa. [T]
Penulis: Chusmeru
Editor: Adnyana Ole
BACA artikel lain dari penulis CHUSMERU
