KEDATANGAN saya disambut jalan koyak dan rompal di sana-sini. Setelah melewati gapura desa, jalan aspal bagai kubangan angsa. Air bekas hujan entah kapan menggenang di lubang-lubang jalan, seperti borok yang tak kunjung sembuh. Sore itu matahari belum benar-benar habis, tapi jalanan menuju Desa Pegayaman terasa lebih remang dari sekitarnya. Mungkin karena pohon-pohon di kebun yang terlalu lebat, atau justru ada hal lain yang tak saya pahami. Saya tidak tahu dan tak mau memikirkannya.
Saya berkendara sendirian sore itu. Menyusul beberapa kawan wartawan yang lebih dulu berangkat. Jauh-jauh hari, sebelum Ramadan malah, kami memang sudah berencana untuk berkunjung ke Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Tujuan kami jelas, untuk meliput suasana Ramadan di desa yang teronggok 475 meter dari permukaan laut itu.
Pegayaman, sebagaimana telah diketahui banyak orang, merupakan salah satu desa di Bali yang dihuni oleh penduduk mayoritas Muslim. Dan Muslim di Pegayaman sudah ada sejak berabad-abad yang lalu—sejak Buleleng masih di bawah kekuasaan Ki Barak Panji Sakti, pendiri sekaligus pemimpin Kerajaan Buleleng yang pertama.
Ini entah kunjungan saya yang keberapa kali, saya tak pernah menghitungnya. Tapi yang jelas, selama menempuh pendidikan di Singaraja, saya sering menyambangi desa ini. Dulu, selain karena ingin tahu, saya juga memiliki beberapa teman yang berasal dari Pegayaman—untuk yang ini masih sampai hari ini. Karena itulah saya sering ke sini—bahkan beberapa kali sempat menginap.
Namun, sekali lagi dulu, selain beranjangsana dengan teman, saya ke Pegayaman tak lain hanya sekadar main-main. Ini tentu berbeda dengan kunjungan saya kali ini—yang notabene datang dengan tujuan untuk liputan.
Sepertinya Pegayaman tak banyak berubah, kecuali jalannya yang somplak dan masjidnya yang tampak semakin megah. Sore itu,saat memasuki wilayahnya, tiba-tiba saya teringat kunjungan lima tahun silam, saat saya berjumpa dengan beberapa petani cengkeh di Pegayaman yang terdampak pembangunan Jalan Baru Singaraja-Mengwitani, atau yang sering disebut Jalan Shortcut.
Pada kisaran tahun 2019, saat rencana pembangunan jalan yang memiliki panjang fungsional 60,43 KM itu menguar, saya menemui beberapa petani dan penyakap cengkeh di Pegayaman. Para petani yang saya temui mengaku tak mendapat kompensasi seperti yang dijanjikan pemerintah pada awal sosialisasi. Tanah dan pohon cengkeh mereka yang terdampak pembangunan jalan, seolah tergusur sia-sia. Muspra.
Saya masih ingat betul, hari itu saya bertemu Marlan—saya memanggilnya Pak Lan. Lelaki paruh baya lima anak yang bertahun-tahun menjadi petani cengkeh itu, merasa bernasib sial. Marlan tak seberuntung petani cengkeh lainnya, yang terdampak pembangunan jalan, tapi telah mendapat ganti rugi yang sepadan. Pasalnya, pohon cengkeh miliknya tak satu pun tercatat di BPN Singaraja. Dan ini yang menggerakkannya untuk menuntut hak-haknya sebagai korban yang terdampak pembangunan pemerintah.
Saya tak ingat jelas apa yang dikatakan Marlan setelah menyampaikan keluh-kesahnya. Tapi samar-samar saya ingat, Marlan bakal menaruhkan nyawanya jika masalah ini tidak menemukan titik terang. Itu adalah pikiran putus asa dari seorang yang merasa terzalimi.
Tak hanya Marlan, saya juga bertemu dan berbincang lama dengan Syahdan, adik kandung Marlan. Jika pohon cengkeh Marlan luput didata sehingga tak mendapat ganti rugi, pohon cengkeh Syahdan, yang jumlahnya 140 pohon, hanya didata 35 pohon saja. Sedangkan rumah tinggalnya hanya diberi ganti rugi sebesar 5 juta 500 ribu rupiah. Padahal, kandang sapi milik tetangganya, yang ukurannya jauh lebih kecil, diberi uang sebesar 4 juta 500 ribu rupiah. “Sangat memprihatinkan,” ujar Syahdan waktu itu.
Keesokan harinya saya ingin bertemu Fatahilah, petani cengkeh yang menjadi koordinator aksi penuntutan hak ganti rugi—oh, maaf. Kata pemerintah, istilah yang tepat adalah: ganti untung—atas pembangunan Jalan Shortcut. Tapi sayang, Fatahilah tak ada di rumah. Kata istrinya, ia sedang ke BPN Singaraja bersama Lembaga Aliansi Indonesia—saya tidak tahu ini jenis lembaga apa.
“Daripada kembali ke rumah, mending kita ke kediaman Pak Marlan!” usul seorang teman, yang rumahnya saya inapi. Saya setuju. Jadilah kami kembali berkunjung ke rumah yang letaknya di tengah kebun cengkeh di Pegayaman bagian atas itu—saya lupa nama dusunnya.
Saat di perjalanan menuju rumah Marlan, saya melewati rumah-rumah warga yang kondisinya sudah hancur. Atapnya tak tersisa, hanya tinggal dinding-dinding koyak, bolong sana-sini, dan reruntuhan yang berserak di sekitar. Itu adalah rumah warga yang pasrah atas pembangunan shortcut. Mereka memilih menghancurkan rumah mereka sendiri, daripada melawan pemerintah. Mereka rela mengubur mimpi-mimpi, demi pembangunan jalan ini. Khas realitas Dunia Ketiga.
Di kebun sebelah rumah Marlan ada yang sedang memanen cengkeh saat itu. Ada para pemetik dan pengorek di sana, yang terdiri dari bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, dan anak-anak. Di sini saya baru tahu, bahwa cengkeh tidak hanya menghidupi petaninya saja, tapi juga pihak lain, seperti pemetik dan pengorek, misalnya. Dan belakangan saya tahu bahwa cengkeh juga menghidupi para pengepik—atau penyortir/pemisah bunga cengkeh dari tangkainya.
Saya berbincang dengan Ilmul Yaqin, petani cengkeh yang terdampak jalan shortcut. Ilmul bercerita, tanahnya yang berukuran 28 x 2 M persegi, dan di atasnya terdapat lima pohon cengkeh, hanya diberi ganti rugi sebesar 600 ribu rupiah saja. Sedangkan di awal, pada saat sosialisasi, pemerintah berjanji, satu pohon cengkeh akan dihargai 1 juta 400 ribu rupiah.
“Menurut saya, itupun ganti rugi yang tak sepadan sebenarnya,” sanggah Ilmul. “Karena satu pohon cengkeh biasanya menghasilkan uang sebesar 2 juta lebih,” sambungnya, menguatkan pendapatnya sendiri. “Pemerintah seharusnya tidak hanya memberi kompensasi berupa uang, tapi juga pekerjaan kepada petani yang lahannya telah dibeli,” kata Ilmu lagi. Ucapannya ini masih saya ingat dengan jelas.
Bagaimana pun, di Desa Pegayaman, cengkeh menjadi napas hidup masyarakat. Rempah ini merupakan komoditas dan potensi Desa Pegayaman. Sebab cengkeh, sekali lagi, tak hanya menghidupi petani, tapi juga penyakap, pengorek, pemilah, dan pemetik.
Tetapi, setelah shortcut dibangun, cengkeh—rempah yang membuat bangsa Iberia, Portugis, dan Spanyol bertikai pada abad ke 16 dan 17 itu—telah berkurang di sana. Banyak lahan dan pohonnya diganti dengan tiang-tiang beton yang dingin dan angkuh—yang kata pemerintah dapat mengatasi kesenjangan insfrastruktur antara Bali Utara dan Bali Selatan. Klaim-klaim manis dan terkesan heroik yang sering kita dengar dari mulut pemerintah.
***
Lupakan soal petani cengkeh. Lamunan saya buyar setelah menyadari bahwa saya tidak tahu letak tempat yang hendak saya tuju. “Rumah Pak Suharto,” kata seorang teman. Tentu saja saya tahu nama orang yang disebut, tapi tidak dengan letak tempat tinggalnya. Jadilah saya bertanya beberapa kali sebelum memasuki gang sempit dan memarkir kendaraan tepat di pekarangan rumahnya.
Suharto adalah tokoh di Pegayaman. Nama lengkapnya Ketut Muhammad Suharto. Dia dikenal sebagai seorang yang peduli terhadap sejarah, seni, dan budaya Desa Pegayaman. Bertahun-tahun dia mendedikasikan diri untuk mempertahankan kesenian dan kebudayaan di Pegayaman—dan tentu saja berusaha memperkenalkannya kepada banyak orang—dan berusaha menyibak tabir masa lalu dengan menggali kepingan-kepingan sejarah tanah kelahirannya. Hasil penggalian itu kemudian ia tuliskan dan himpun dalam buku berjudul “Ensiklopedia Desa Muslim Pegayaman Bali” yang diterbitkan pada tahun 2023.
Di rumah panggungnya yang unik, yang sekaligus sebagai sekretariat LPS Kumpi Bukit Pegayaman, saya duduk setelah berkenalan dengannya. Tiga orang wartawan yang akrab saya kenal, tampaknya sudah ngobrol banyak hal. Sebab, selain mereka bertiga, juga ada seorang tamu dari Universitas Udayana. Saya lupa namanya, tapi yang jelas dia mengajar di arkeologi Unud. Kunjungannya ke rumah Suharto untuk memberi kabar bahwa bulan depan akan ada beberapa mahasiswa luar negeri yang bakal berkunjung ke Pegayaman.
Ketut Muhammad Suharto | Foto: Jaswanto
“Nanti saya hubungi lagi, Pak. Sepertinya saya harus kembali ke Denpasar,” ujar orang itu kepada empunya rumah. Suharto mencoba menahannya dengan menawarkan opsi menunggu berbuka puasa. “Lain kali saja, Pak. Takut terlalu malam,” jawab akademisi Unud itu. Sepertinya tekatnya sudah bulat, tidak lagi bisa diganggu-gugat.
Sepulangnya arkeolog itu, Suharto bercerita banyak hal tentang Pegayaman, khususnya saat bulan Puasa. Ah, barangkali karena ini dirinya sering menjadi narasumber di mana-mana. Orang ini termasuk jenis pencerita yang baik—meski bukan yang terbaik.
Di depan rak bukunya, kata-kata luber dari lisannya. Kadang lancar, kadang terbata. Kadang tegas dan percaya diri, kadang setengah berbisik karena tidak yakin. Dan tak jarang Suharto bersuara lantang bak orator ulung zaman perjuangan kemerdekaan. “Pegayaman ini termasuk desa tua. Wilayah istimewa pemberian Raja Panji Sakti, khusus untuk orang Muslim,” katanya menggebu-gebu.
Apa yang dikatakan Suharto memang sudah menjadi semacam rahasia umum. Setelah I Gusti Anglurah Panji Sakti—pendiri sekaligus raja pertama Kerajaan Buleleng—meluluhlantakkan Kerajaan Blambangan pada 1647/1648 M, ia merekrut 100 orang laskar tentara Muslim dari Kerajaan Mataram di Jawa dan menempatkan mereka di wilayah hutan gatep yang terletak di sebelah selatan Kerajaan Buleleng.
“Mereka sebagai benteng pertahanan wilayah selatan,” kata Suharto bangga. Penempatan pasukan Muslim di wilayah perbatasan ini sering dijadikan lelucon oleh beberapa orang saat membahas sejarah Pegayaman di kampus, dulu. Kata mereka, kalau terjadi penyerbuan, orang-orang Muslim terbunuh lebih dulu. Meski masuk akal, tapi jelas itu jenis lelucon yang buruk.
Suharto masih saja bercerita tentang desanya. Dan betapa ia bangga telah lahir dan besar di Pegayaman. Lalu ia menyampaikan soal akulturasi budaya di Pegayaman. Menurutnya, Islam di Pegayaman sudah disesuaikan dengan budaya setempat—dan itu juga membuatnya bangga. “Banyak hal yang menjadikan Islam di Pegayaman begitu khas,” katanya. Selain adat dan tradisinya, kesenian dan kebudayaannya, cara beragama orang Pegayaman juga sedikit-banyak telah menyesuaikan dengan orang Bali—yang notabene mayoritas memeluk agama Hindu.
Islam di Pegayaman merupakan hasil akulturasi budaya, sebagaimana Islam di Jawa dan mungkin juga di tempat lain yang memiliki coraknya sendiri. Selain menggunakan bahasa Bali sebagai komunikasi sehari-hari, penggunaan nama depan orang Bali juga digunakan oleh orang Muslim di Pegayaman. Maka tak heran jika orang-orang tua Muslim di Pegayaman masih membubuhkan istilah “wayan”, “nengah”, “nyoman”, dan “ketut” sebagai nama depan anak-anaknya—sampai sekarang.
“Tapi bedanya,” kata Suharto, “di Pegayaman anak nomor lima sampai seterusnya, tetap dikasih nama ketut. Sedangkan kalau orang Bali pada umumnya, anak yang lahir setelah anak keempat dikasih nama wayan—kembali ke satu setelah kelipatan empat. Makanya nama saya Ketut Muhammad Suharto. Padahal saya anak ke sembilan,” sambungnya sembari tertawa.
Tak hanya soal pemberian nama depan, tapi juga soal kuliner, tata kelola air, sampai pernikahan, orang Pegayaman masih mengadopsi nilai-nilai kebudayaan orang Bali. Hanya saja, semua itu sudah disesuaikan dengan ajaran atau syariat Islam—seperti wali songo yang menyebarkan Islam di tanah Jawa, dulu. “Orang Pegayaman memiliki istilah ‘adat berpangku syara, bersandar kitabullah’. Apa pun itu, sandarannya harus kepada kitab suci,” ujar Suharto. Ia begitu serius saat mengatakan kredo tua itu.
Sore kian beranjak. Di bawah tempat kami duduk, tepatnya di lantai paling bawah rumah panggung ini, istri Suharto sibuk menggoreng ikan dan menyiapkan kudapan buka puasa. Sesaat setelah kami berbincang mengenai burdah (Suharto merupakan salah seorang pemimpin kelompok burdah), seni musik tua tradisional Islami Desa Pegayaman, terdengar lonceng dipukul. Dentingnya begitu keras, menyebar seantero Pegayaman.
“Nah, itu tanda berbuka puasa,” tutur Suharto. Lalu ia memanggil anaknya yang paling kecil untuk membawa kudapan ke depan. Di Pegayaman, waktu berbuka puasa ditandai dengan bunyi lonceng yang dipukul. Lonceng tua itu ditaruh di Masjid Jami’ Safinatus Salam—satu-satunya masjid yang berdiri di Pegayaman. Lonceng ini hanya dibunyikan saat bulan Puasa saja.
Es dawet sudah dihidangkan. Nasi, ikan goreng, plecing kangkung lengkap dengan toge dan sambal khas orang Lombok, dan sayur paku yang menggoda, juga sudah cemepak. Sedangkan langsat hasil kebun sendiri dan semangka yang masih utuh, teronggok siap dinikmati. Bersama Suharto sekeluarga, saya dan keempat teman wartawan lainnya, sore itu berbuka dengan canda dan tawa layaknya keluarga sendiri. Sungguh Ramadan yang menyenangkan.
Pegayaman ramai sore itu. Saat bulan Ramadan, wajah Pegayaman memang tampak lebih meriah dari bulan-bulan biasanya. Selain musala dan masjid yang terlihat lebih ramai aktivitas, di jalan-jalan desa, khususnya menjelang Magrib sampai masuk waktu Isya, banyak pedagang dadakan yang menggelar lapak jualan. Mereka, para pedagang itu, menjajakan berbagai kudapan, dari jajanan tradisional sampai yang melampauinya.
Anak-anak muda juga demikian. Saat saya melintas menuju rumah Suahrto, bersamaan dengan para pedagang tadi, muda-mudi Pegayaman sedang bergerombol di pinggir-pinggir jalan. Belakangan saya tahu orang-orang Pegayaman menyebut aktivitas itu dengan sebutan “Senggol” atau “Nyenggol”.
Tak ada penjelasan pasti mengenai sebutan itu memang. Tapi yang jelas, setiap bulan Ramadan, selain tiba-tiba banyak pedagang makanan dan cemilan di sana, anak-anak, remaja, pemuda, sambil menunggu berbuka, mereka senang sekali nongkrong di pinggir-pinggir jalan. Dengan begitu, untuk ukuran desa, Ramadan di Pegayaman tampak lebih meriah jika dibandingkan dengan tempat-tempat lain di sekitarnya.[T]
