SELAMA bertahun-tahun, anak muda Bali sering mendapat cap apatis. Sebuah label yang seolah melekat tanpa ampun, diwariskan dari generasi ke generasi oleh cara pandang lama. Kata “apatis” di sini bukan hanya berarti diam, tetapi dianggap tidak peduli, tak terlibat, atau malas berurusan dengan urusan sosial-politik.
Sumber stigma ini jelas, ukuran yang dipakai adalah ukuran lama; seperti apakah mereka hadir di forum formal, menulis artikel opini di media massa, atau ikut serta dalam diskusi-diskusi akademik.
Namun, pandangan ini tak lagi cocok membaca generasi hari ini. Mereka tidak hilang dari medan sosial, mereka hanya berpindah gelanggang. Dunia mereka kini berada di layar ponsel, di kolom komentar, di video satu menit yang bisa menembus ribuan mata dalam hitungan jam.
Perjuangan mereka tidak selalu berbentuk demonstrasi fisik atau tulisan panjang yang terbit di surat kabar, tetapi bisa berupa sindiran tajam yang viral, dan justru menjangkau audiens lebih luas dibandingkan media konvensional.
Kritik dari Layar Ponsel
Salah satu bukti paling segar datang dari akun Instagram @balinggih. Dalam sebuah video yang mencuri perhatian publik, Balinggih mengangkat fenomena yang mereka sebut sebagai “pejabat-influencer” di Bali. Sindirannya jelas, banyak pejabat yang lebih sibuk berbicara di media sosial ketimbang turun langsung membantu masyarakat.
Mereka menyebutkan bahwa dari DPD hingga DPRD, dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, selalu saja ada pejabat yang kerjanya lebih mirip pembuat konten ketimbang pelayan publik.
“Lima tahun sekali baru turun ke masyarakat, pas mau pemilu. Sisanya? Foto, video, pencitraan. Kan lucu ya,” begitu kira-kira intinya.
Balinggih tidak sekadar menertawakan, mereka memberikan peringatan serius, bahwa jika pola ini berlanjut, generasi muda Bali akan kehilangan minat untuk masuk ke ranah politik. Dan ketika tidak ada anak muda yang mau memimpin, siapa yang akan memimpin Bali? Masa orang luar?
Kritik ini diakhiri dengan saran konkret yakni pejabat harus memperbaiki gaya komunikasi publiknya, bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi, serta menampilkan kinerja nyata—bukan sekadar citra.
Generasi intelektual Bali pada masa lalu cenderung memilih medium yang “berwibawa” di mata publik kala itu, yakni, tulisan panjang di media massa, forum diskusi formal, atau seminar akademik. Pendekatan ini lahir dari zaman di mana akses publik terbatas, dan kredibilitas diukur dari panjangnya argumentasi tertulis.
Namun, generasi sekarang tumbuh di tengah banjir informasi. Mereka paham bahwa perhatian publik adalah sumber daya langka. Maka, mereka memilih menyampaikan pesan dengan cara yang cepat, ringkas, dan mudah diakses. Video singkat, meme, infografis, atau podcast santai menjadi senjata utama.
Pergeseran medium ini sering disalahartikan sebagai penurunan kualitas kritik. Padahal, jika diukur dari ketajaman isi, kritik dalam video Balinggih sama saja bobotnya dengan sebuah esai atau opini di media nasional, bedanya hanya pada format dan kanal distribusi. Kritik mereka tidak menunggu pembaca koran di pagi hari, melainkan tiba di ponsel para pejabat pada detik yang sama ketika video itu diunggah.
Mereka Bukan Satu-Satunya
Di Bali, suara perubahan tidak selalu datang dari ruang rapat resmi atau podium pemerintahan. Kadang, ia lahir dari unggahan di media sosial, dari musik yang lantang, atau dari aksi yang sederhana namun berani. JRX—nama yang selalu memancing pro-kontra—tetap setia memanfaatkan platformnya untuk menyuarakan isu-isu sosial dan politik.
Di sudut lain dunia maya, BaleBengong menjadi tempat berkumpulnya jurnalis warga. Di sini, orang Bali, termasuk generasi muda, bebas bercerita dan mengkritisi. Isu pariwisata, lingkungan, hingga kebijakan publik dibicarakan tanpa takut dibungkam.
Ada pula ForBali, gerakan yang menolak reklamasi Teluk Benoa. Mereka berjuang dengan cara yang kreatif yaitu menggabungkan visual memikat, musik yang menghentak, dan aksi langsung di lapangan.
BEM Universitas Udayana pun tak tinggal diam. Kritik mereka begitu nyaring di media sosial, sampai-sampai akun resminya pernah diretas, tanda bahwa suara mereka benar-benar mengusik pihak tertentu.
Sementara itu, Carma Citrawati memilih jalur budaya. Ia menghidupkan kembali lontar melalui digitalisasi, membuat warisan leluhur bisa diakses siapa saja, bahkan dari layar ponsel.
Dari isu lingkungan, Melati dan Isabel Wijsen mengangkat Bali ke panggung dunia. Dua bersaudara ini mengajak semua orang mengucapkan “Bye Bye” pada plastik sekali pakai, pesan sederhana yang menggema hingga ke banyak negara.
Semua ini adalah potret anak muda Bali yang tidak sekadar menonton perubahan, tetapi menciptakannya. Mereka bergerak di jalur yang mereka kuasai, dengan suara yang tak bisa diabaikan.
Tantangan bagi Pejabat
Kritik yang dilontarkan anak muda ini seharusnya menjadi alarm bagi para pejabat. DPD dituntut menyuarakan kepentingan Bali di pusat, bukan sekadar mengumbar foto kegiatan. DPRD diharapkan fokus membahas kebijakan dan peraturan, bukan mengatur sudut kamera. Para kepala daerah diingatkan untuk hadir di lapangan, bukan hanya di layar.
Jika anak muda bisa beradaptasi dengan cara baru menyampaikan kritik, pejabat pun harus beradaptasi dengan cara baru menunjukkan kerja. Mengabaikan suara-suara ini berarti mengabaikan denyut nadi publik yang hidup di ruang digital.
Menghapus stigma apatis berarti mengakui bahwa perjuangan kini punya wajah baru. Generasi terdahulu memegang pena, generasi kini memegang ponsel. Keduanya punya tujuan yang sama yakni menjaga agar politik tidak kehilangan arah, memastikan pemimpin tetap bekerja untuk rakyat.
Maka, daripada terus meremehkan anak muda yang beraksi di Instagram, TikTok, atau YouTube, lebih bijak jika kita melihat isi pesannya. Apakah kritik mereka valid? Apakah ide mereka bermanfaat? Kalau iya, maka itulah bentuk kepedulian yang sesungguhnya. Anak muda Bali tidak apatis. Mereka adaptif. Mereka paham medan yang mereka hadapi, dan tahu betul bahwa kecepatan informasi adalah kunci. Medium boleh berganti, tetapi semangatnya tetap, Bali harus dijaga oleh orang-orang yang mau bekerja, bukan hanya bergaya. [T]
Penulis: Angga Wijaya
Editor: Adnyana Ole
