Waspada “Cancel Culture” di Sektor Pariwisata

PERKEMBANGAN teknologi komunikasi telah melahirkan banyak perubahan dalam pola komunikasi antarmanusia. Media digital maupun media sosial sebagai produk teknologi komunikasi menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan manusia.

Media sosial dapat menjadi apa saja bagi seseorang. Media sosial bisa menjadi guru bagi orang yang ingin belajar tanpa harus berada di dalam kelas. Media sosial dapat menjadi teman bagi orang yang tidak begitu suka bergaul dengan sesama.

Media sosial juga menjadi sumber informasi bagi banyak orang yang ingin melakukan perjalanan wisata. Informasi terkait objek dan daya tarik wisata dapat diperoleh melalui media sosial. Begitu pun transaksi pembayaran dapat dilakukan secara digital melalui berbagai aplikasi.

Meski demikian, media sosial juga kerap menimbulkan masalah dan kontroversi. Fenomena cancel culture yang berkaitan dengan penggunaan media sosial sering terjadi. Pernyataan, tindakan, dan perilaku seseorang dapat menyebabkan cancel culture; utamanya pada diri pesohor atau selebriti. Seorang tokoh atau selebriti yang berkomentar rasis atau melanggar norma akan mendapat reaksi negatif dari netizen di media sosial.

Dilansir dari Cambridge Dictionary, sebagaimana dikutip kompas.com (28/10/2024), cancel culture adalah fenomena sosial di mana sekelompok orang atau individu secara bersama-sama menarik dukungan dari seorang figur publik, organisasi, atau merek karena dianggap melakukan tindakan atau pernyataan yang tidak dapat diterima.

Fenomena cancel culture dipengaruhi oleh media sosial. Informasi tentang perilaku seseorang tersebar dengan cepat dan menimbulkan aksi kolektif. Bentuk cancel culture bisa berupa pengucilan maupun boikot terhadap orang dan merek tertentu. Platform seperti Instagram, TikTok, dan X sering digunakan untuk melakukan cancel culture.

Kekuatan media sosial dan persebaran yang semakin masif membuat cancel culture dapat menimpa siapa pun dan apa pun. Sektor pariwisata merupakan salah satu yang patut untuk waspada terhadap fenomena ini. Banyak produk wisata yang sensitif terhadap boikot dan penolakan di media sosial karena berbagai alasan.

Bisa Melanda Sektor Pariwisata

Banyak kasus yang membuat wisatawan maupun netizen geram terhadap produk wisata yang mengecewakan. Karenanya, cancel culture bisa saja melanda sektor pariwisata Tanah Air. Hujatan netizen terhadap produk wisata dapat menjadi cikal bakal boikot dan penolakan.

Transportasi menjadi bidang yang rentan terhadap cancel culture. Banyak keluhan yang dilontarkan netizen terkait transportasi udara. Jadwal penerbangan yang seringkali delay banyak dikeluhkan. Begitu pula sikap dan perilaku pengemudi taksi di satu destinasi wisata yang kurang sopan, ugal-ugalan, maupun memberikan tarif tak wajar kepada wisatawan.

Akomodasi acap menjadi sasaran kejengkelan wisatawan yang kadang diunggah di media sosial. Kondisi hotel yang jelek, fasilitas kamar yang buruk dan tidak lengkap, serta makanan yang kurang enak. Kekecewaan netizen dapat disaksikan dalam review yang negatif di aplikasi pemesanan kamar hotel. Bahkan wisatawan menyarankan netizen untuk tidak menginap di salah satu hotel.

Objek dan wahana wisata tidak luput dari sasaran komentar netizen. Tidak sedikit objek wisata yang kotor, sampah berserakan, maupun wahana wisata yang sudah tidak layak pakai. Toilet di objek wisata yang jorok dan parkir kendaraan yang semerawut kerap diunggah netizen di media sosial.

Wisatawan kadang merasa dongkol ketika menikmati makanan dan minuman di satu destinasi wisata. Bukan hanya soal menu maupun rasa makanan yang dianggap tidak sesuai selera wisatawan. Harga makanan yang terlalu mahal juga dikeluhkan wisatawan. Tidak jarang wisatawan yang mengunggah nota pembayaran makanan di media sosial seraya tidak merekomendasikan netizen untuk datang ke warung atau restoran itu.

Pelayanan di destinasi wisata mendapat perhatian serius dari netizen. Review hotel dan restoran yang sering diunggah wisatawan di aplikasi pemesanan berkaitan sikap karyawan yang kurang ramah, pelayanan yang lambat, dan kurang informatif. Komentar wisatawan semacam ini dapat mempengaruhi wisatawan lain untuk tidak mengunjungi hotel dan restoran itu.

Faktor keamanan dan kenyamanan dalam berwisata mewarnai cancel culture pula. Tak jarang wisatawan dibuat kesal oleh objek wisata yang tidak aman, karena wisatawan kehilangan barang bawaan di objek wisata itu. Ketidaknyamanan wisatawan dapat juga disebabkan oleh petugas parkir di objek wisata yang melakukan pungutan liar, seperti pernah terjadi di beberapa objek wisata di Indonesia.

Perlu Waspada

Media sosial kini memang telah menjadi mata, telinga, dan mulut bagi wisatawan. Kelalaian yang dilakukan pengelola objek wisata dapat berdampak pada viralnya masalah itu di jagat maya. Dampak buruk yang lebih parah adalah munculnya ajakan dari netizen untuk tidak berkunjung ke objek wisata yang bermasalah.

Tidak ada jalan lain bagi pengelola objek wisata untuk bersikap waspada terhadap fenomena cancel culture yang merugikan. Pengawasan dan evaluasi terhadap objek wisata harus secara rutin dilakukan. Paling tidak, ada tiga hal yang perlu diwaspadai pengelola objek wisata.

Pertama, kualitas produk wisata. Pengusaha dan pengelola objek wisata harus memastikan bahwa produk wisata mereka berkualitas, sehingga tidak mengundang komplain wisatawan. Kualitas produk wisata bisa mulai dari persoalan tiket hingga wahana wisata.

Kedua, pengawasan secara berkesinambungan terhadap produk wisata. Jangan biarkan parkir liar menjadi sumber masalah bagi wisatawan. Periksa secara berkala kondisi toilet di objek wisata. Masalah yang sering dianggap sepele oleh pengelola objek wisata, justru akan menjadi masalah serius bagi wisatawan.

Ketiga, perlu peningkatan profesionalisme sumber daya manusia (SDM) di sektor pariwisata. Kualitas pelayanan di sektor pariwisata sangat dipengaruhi oleh profesionalisme SDM pariwisata. Pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan hospitality sangat diperlukan.

Langkah adaptif perlu dilakukan oleh seluruh pelaku di sektor pariwisata dalam menghadapi cancel culture ini. Caranya dengan memanfaatkan perkembangan teknologi komunikasi sebagai media informasi dan edukasi bagi wisatawan. Sehingga ketika terjadi keluhan wisatawan terhadap produk wisata, mereka dapat segera melakukan evaluasi dan memberi klarifikasi secara benar. [T]

Penulis: Chusmeru
Editor: Adnyana Ole

BACA artikel lain dari penulis CHUSMERU