EFISIENSI anggaran dijadikan jurus ampuh pada 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Banyak pos Kementerian dan Lembaga (K/L) yang dipangkas. Efisiensi anggaran pun menjadi kebijakan politis demi gengsi penguasa baru.
Jika dirunut, efisiensi anggaran tercetus setelah program kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) dengan mengusung isu Makan Bergizi Gratis (MBG) ternyata menemui banyak kendala dalam pelaksanaannya. Program MBG ternyata terseok-seok lantaran menyedot biaya banyak. Padahal program itu merupakan salah satu nilai jual politis yang sangat tinggi dalam kampanye Pilpres kemarin.
Maka, tidak ada pilihan lain kecuali harus memangkas anggaran K/L untuk memenuhi biaya MBG. Hal itu diakui sendiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah terpaksa menggunakan dana hasil efisiensi anggaran sebesar Rp 24 Triliun untuk mendukung program MBG. Pernyataan itu disampaikan Prabowo pada saat pidato Perayaan Hari Ulang Tahun ke-17 Partai Gerindra di Bogor, 15 Februari 2025 ( Kompas.com, 16/2/2025).
Kebijakan tersebut bukan tanpa ironi. Efisiensi anggaran mengakibatkan perubahan pola dan irama kerja pegawai. Beberapa instansi pemerintah membatasi aktivitas yang berkaitan dengan pengeluaran anggaran. Mulai dari tidak diperbolehkan untuk rapat di rumah makan hingga hemat dalam penggunaan listrik dan AC.
Ironinya, di tengah kebijakan efisiensi anggaran, masyarakat disuguhi tontonan yang kontradiktif. Acara retreat kepala daerah di Akademi Militer Magelang menelan biaya Rp 13 miliar. Jumlah yang tidak sedikit bagi rakyat yang ekonominya sedang terjepit.
Kebijakan Reaksioner
Di tengah ironi efisiensi anggaran, muncul gagasan kampanye dari Kementerian Pariwisata (Kemenpar) dengan meluncurkan tagar #MudikYuk dan #LebarandiJakartaAja. Kampanye itu untuk meningkatkan minat wisatawan melakukan perjalanan wisata selama libur Lebaran 2025.
Kampanye tersebut juga bertujuan mendorong pencapaian 1,08 miliar perjalanan nusantara yang ditargetkan pada tahun 2025. Hal ini merupakan bagian dari kampanye besar #DiIndonesiaAja, dan program Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI). Nantinya, melalui kampanye #MudikYuk, masyarakat diajak untuk menjelajahi destinasi wisata di Indonesia, terutama di sekitar kampung halaman mereka (Kumparan, 2/3/2025).
Kampanye Kemenpar sesungguhnya bukan sesuatu yang inovatif dan progresif. Kampanye Bangga Berwisata di Indonesia justru menggambarkan kebijakan yang reaksioner terhadap kondisi perekonomian yang sedang lesu; ditambah lagi dengan efisiensi anggaran dari pemerintah.
Tagar #MudikYuk tidak berkorelasi terlalu signifikan dengan perkembangan pariwisata Tanah Air. Terkesan Kemenpar hanya mendompleng momentum Lebaran untuk mendorong masyarakat berwisata. Tidak muncul program yang jelas, bagaimana menggairahkan sektor pariwisata di tengah efisiensi anggaran.
Setiap Lebaran sebagian besar masyarakat Indonesia sudah pasti akan mudik. Selain pulang kampung, masyarakat juga akan berkunjung ke tempat-tempat wisata di daerah. Namun kegiatan berwisata itu sesungguhnya bagian dari kultur mudik, bukan terdorong oleh motif berwisata. Semestinya Kemenpar punya gagasan yang lebih bernas untuk menghidupkan sektor pariwisata.
Sektor Terdampak
Bangga Berwisata di Indonesia tidak cukup dengan tagar #MudikYuk. Efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah akan berdampak serius terhadap sektor pariwisata. Masalah ini semestinya yang perlu mendapat perhatian sungguh-sungguh dari Kemenpar.
Pariwisata adalah sebuah ekosistem yang menaungi banyak sektor usaha bisnis dan pelayanan. Ada sektor transportasi, akomodasi, objek dan daya tarik wisata, kuliner, industri kreatif, dan usaha kecil kerajinan. Semua sektor itu saling terkait dan saling pengaruh.
Efisiensi anggaran yang dicanangkan pemerintah akan berdampak serius pada sektor pariwisata. Banyak kegiatan di K/L yang sangat berkaitan dengan sektor pariwisata. Sebut saja perjalanan dinas, kunjungan kerja, dan studi banding.
Sektor transportasi tentu saja akan terdampak. Berkurangnya perjalanan dinas pegawai pemerintahan akan mengurangi mobilitas. Karenanya, target 1,08 miliar perjalanan nusantara tahun 2025 diperkirakan sulit tercapai. Dampak efisiensi anggaran juga akan dirasakan biro perjalanan yang selama ini sering menangani kegiatan-kegiatan instansi pemerintah ke luar daerah.
Akomodasi menjadi sektor yang terdampak pula. Berkurangnya anggaran untuk kunjungan kerja maupun studi banding ke daerah lain akan berdampak pada tingkat penghunian kamar (TPK) hotel dan lama menginap. Kegiatan yang biasanya dapat dilakukan selama tiga atau empat hari, bisa dipangkas menjadi hanya satu atau dua hari saja.
Jika sektor akomodasi terdampak, maka sektor kuliner pun akan terdampak. Restoran dan rumah makan selama ini sangat diuntungkan dengan berbagai kegiatan yang dilakukan instansi pemerintah. Banyak kegiatan rapat dinas yang dilakukan di restoran, rumah makan, dan kafe. Bisa jadi semua rapat akan dilakukan di kantor masing-masing.
Objek dan daya tarik wisata (ODTW) meski tidak terlalu terdampak serius, namun tetap saja akan merasakan imbas efisiensi anggaran. Biasanya kegiatan dinas sebuah instansi merupakan satu paket dengan mengunjungi objek-objek wisata, termasuk mengunjungi sentra-sentra kerajinan dan industri kecil. Padahal kegiatan seperti rapat dinas maupun seminar sering melibatkan banyak peserta.
Penurunan pendapatan diperkiran akan menimpa industri kreatif, event organizer (EO), kelompok kesenian, hingga artis nasional dan daerah. Banyak kegiatan meeting, incentive, conference, dan exhibition (MICE) yang melibatkan mereka. Kegiatan konferensi misalnya, akan melibatkan banyak pihak, mulai dari EO hingga artis. Begitu pula dengan acara-acara seremonial yang acapkali melibatkan pelaku kesenian di daerah.
Oleh karena itu diperlukan kebijakan yang progresif dan inovatif dari Kemenpar. Jika tidak, maka industri pariwisata akan mengalami masa paceklik, hidup enggan mati pun tak mau. Meski sesungguhnya sektor pariwisata bukan hanya bergantung pada kegiatan K/L, namun nyatanya para pengusaha dan pelaku pariwisata mulai mengeluhkan kebijakan efisiensi anggaran pemerintahan Prabowo Subianto.
Ketua Umum Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) Arya Pering Arimbawa mengatakan sebagian hotel bergantung pada acara dan kunjungan kerja pemerintah. Dengan kebijakan efisiensi anggaran, mereka otomatis harus menekan biaya operasional, termasuk gaji pegawai (CNN Indonesia, 5/3/2025).
IHGMA menaungi sekitar 1.000 hotel dari Aceh hingga Papua. Mereka menggelar survei dengan sampel 315 hotel untuk mengetahui dampak efisiensi anggaran terhadap perhotelan.
Hasilnya, pengusaha-pengusaha hotel bintang tiga mengaku pendapatan mereka turun hingga 100 persen. Senada, hotel bintang empat terdampak dengan pendapatan menurun sampai 60 persen. Terutama pada bintang empat yang melaporkan potensi kerugian lebih dari Rp3 miliar per hotel selama efisiensi dilakukan, per satu hotel, demikian kata Wakil Ketua Umum IHGMA Garna Sobhara Swara, seperti diberitakan CNN Indonenia.
Garna mengatakan kerugian itu merembet ke berbagai hal. Misalnya, hotel-hotel mengurangi pembelian pasokan dari ratusan suplier, mulai dari bahan makanan hingga keperluan hotel. Jika tidak diantisipasi, kebijakan efisiensi anggaran Presiden Prabowo akan dapat berdampak pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sektor pariwisata. Tentu ini akan menjadi ironi di tengah kampanye Bangga Berwisata di Indonesia.
Efisiensi anggaran tampaknya nyaris identik dengan kebijakan mengencangkan ikat pinggang di zaman pemerintahan Soeharto. Penuh ironi. Masyarakat diminta untuk berhemat dan mengencangkan ikat pinggang, sementara para pejabat dan konglomerat semakin lebar lingkar pinggangnya. [T]
Penulis: Chusmeru
Editor: Adnyana Ole
BACA artikel lain dari penulis CHUSMERU
