Pilkada Serentak, Harapan dan Tantangan Rakyat Pemilih

PADA intinya, pemimpin hebat adalah orang yang bertindak. Mereka cenderung mencari penyelesaian. Seperti yang dijelaskan Margaret Thatcher bahwa pemimpin hebat selalu medapatkan hasil. Mereka tidak menyalahkan keadaan atau orang lain. (4 Leadership Lessons From Margaret Thatcher, Roshan Thiran, 2018).

Juga dikatakan, “nothing is easy to do, but nothing is impossible.”

Mengutip lagi pernyataan Perdana Menteri wanita pertama yang menjabat paling lama di Inggris pasca perang (1925–2013), bahwa salah satu kekuatan utama pemimpin itu adalah komunikasi.

Seorang pemimpin itu harus selalu berhasil berkomunikasi dengan sangat baik dengan humor dan kejujuran. Ketika ditanya apa pendapatnya tentang menjadi orang yang kuat, Margaret Thatcher mengungkapkan bahwa menjadi kuat itu seperti menjadi seorang wanita. Jika Anda harus memberi tahu orang lain bahwa Anda kuat, Anda tidak kuat.

Thatcher percaya bahwa pemimpin hebat tidak perlu menyatakan kehebatan mereka. Orang-orang tahu bahwa mereka hebat melalui tindakan mereka. Salah satu hal tersulit yang harus dilakukan adalah melakukan hal yang benar. Lebih mudah melakukan hal yang populer atau hal yang mudah. Sebagai pemimpin daerah melakukan apa yang benar-benar diyakini bisa jadi dirasa menakutkan dan sulit. Biasanya, ini adalah hal-hal yang tidak ingin didengar siapa pun.

Bicara soal kepemimpinan Indonesia yang akan berkonteatasi di pilkada serentak dan khususnya di Bali, menurut pandangan saya, saat ini Bali sebagai daerah distinasi pariwisata dunia, bukan hanya membutuhkan pemimpin yang memiliki keyakinan kuat dalam merealisasikan gagasannya tapi juga tapi juga bisa bekerja efektif dengan menempatkan orang-orang yang memiliki kapasitas dan kapabilitas serta profesional dan rekam jejak yang jelas. Bukan pula dipilih karena membagikan sesuatu untuk dapat dipilih.

Tantangan pembangunan masyarakat Bali ke depan sudah siap menghadang di mana Bali akan dihadapkan pada perkembangan revolusi industri 4.0 dan era 5.0, bonus demografi serta persaingan dunia usaha khususnya sektor pariwisata yang akan semakin sengit.

Beralihnya aset tanah di sepanjang pesisir Bali selatan sampai ke ujung Pantai Soka, ke timur sampai Pantai Amed tidak dapat diabaikan begitu saja. Belum lagi semakin terdesaknya pangsa kerja masyarakat lokal harus jadi perhatian para pemimpin Bali di tingkat lokal kabupaten, kota, dan propinsi.

Bali membutuhkan banyak pemimpin yang berpandangan politik benar, yang konsisten menentang ketidakadilan dan tetap teguh pendiriannya sekalipun harus melawan deras arus kepentingan politik tertentu demi kepentingan masyarakat Bali. Harus berani menolak program pembangunan yang merusak tatanan ekosistem Bali yang sangat terbatas.

Bali bukan membutuhkan pemimpin yang hebat dan gagah berani, tapi tidak memiliki kejelasan visi dan keyakinan untuk memastikan dampak dari kebijakan yang dibawanya.

Menurut saya, saat seorang pemimpin yakin akan visi mereka, jalan untuk mencapai visinya tentu menjadi lebih jelas tapi jangan lupa bahwa jalan itu perlu terus-menerus disegarkan tetapi tetap menguatkan pondasi budaya yang dipayungi Tri Hita Karena dan local genius.

Resolusi dan tekad untuk mencapai visi pemimpin harus selalu sama, namun seiring dunia berubah, jalan menuju ke sana tentu juga harus berubah disesuaikan dengan perkembangan jaman yang sudah mengarah kepada era 5.0 di mana teknologi informasi dan komunikasi begitu cepat tanpa tercerabut dari akar budaya Bali..

Banyak pemimpin daerah yang berhasil memanfaatkan kekuatan mereka dan berasumsi bahwa kekuatan yang sama dapat digunakan dalam semua konteks. Dalam situasi yang berbeda, kekuatan kelompoknya itu justru dapat berubah menjadi kelemahan baginya.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak merupakan sebuah arena baru bagi rakyat Indonesia termasuk masyarakat Bali. Memilah dan memilih pemimpin yang benar benar berani satya membela, mengelola, memanfaatkan potensi Bali untuk mencapai kesejahteraan Bali secara merata dan adil.

Ke depan, bukan hanya pada persoalan berbeda waktu pelaksanaan, sistem pelaksanaan, prosedur dan mekanisme pemilihannya, tetapi juga soal, yang oleh Brian C. Smith dan Robert Dahi katakan adalah untuk menciptakan local accountability, political equity dan local responsiveness (akuntabilitas lokal, keadilan politik, dan daya tanggap lokal).

Menurut hemat saya, bahwa ada beberapa prinsip dalam pelaksanaan pilkada serentak yang harus dijalankan pemerintah jika ingin pelaksanaan pilkada serentak bisa dikatakan akan berjalan dengan baik.

Pertama, partisipasi. Partisipasi dimaksud merupakan kesempatan bagi setiap orang untuk menyuarakan pendapatnya melalui lembaga atau perwakilan. Selain itu, setiap orang, tanpa kecuali, memiliki hak atas kebebasan berserikat dan berekspresi.

Kedua, aturan hukum. Untuk melaksanakan pilkada yang baik, kerangka hukum di negara meliputi tingkat propinsi dan juga daerah harus ditegakkan secara tidak memihak, terutama yang menyangkut pelaksanaan pemilu yang jurdil (jujur dan adil).

Ketiga, transparansi. Transparansi berarti bahwa setiap kebijakan yang diambil dan dilaksanakan oleh pemerintah harus dijalankan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Selain itu, harus ada jaminan bahwa setiap informasi yang terkait dengan dengan hasil pilkada tersebut dapat diakses oleh semua orang, terutama mereka yang secara langsung terkena dampak dari kebijakan tersebut seperti para calon Pemimpin Daerah.

Keempat, daya tanggap. Pemerintah ke depan seharus bisa membentuk lembaga independen guna melayani keluhan dan masukan terhadap hasil dari proses pilkada serentak yang semata-mata demi penegakan hukum dan keadilan masyarakat

Prinsip kelima, keadilan dan inklusivitas. Pilkada serentak yang baik pastinya menjamin keadilan bagi masyarakat. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk memelih calon pemimpinnya guna meningkatkan kesejahteraannya.

Ketujuh, efektivitas dan efesiensi. Setiap proses pengambilan keputusan dan kelembagaannya Pilkada serentak harus mampu menghasilkan keputusan yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sumber daya masyarakat juga harus dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah agar tidak timbul kecurangan dimana-mana.

Delapan, akuntabilitas. Semua lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan Pilkada Serentak mempunyai tanggung jawab penuh kepada publik demi keadilan masyarakat dan kepastian hukum.

Rabu 14 Februari 2024, kita semua disajikan dengan pemahaman menyeluruh tentang pelaksanaan pemilu yang terindikasi tidak jujur di mana banyak kecurangan, sekarang mari kita bicarakan tentang bagaimana pilkada terentak dimanfaatkan di tingkat lokal Bali dan bagaimana peran pemerintah daerah Bali akan sangat penting bagi pembangunan di masa depan yang sebagaimana disebut di atas akan menghadapi tantangan besar.

Menurut pendapat saya, dan harapan masyarakat Bali, Bali membutuhkan pemimpin yang paham betul seperti apa Bali, dan apa yang dibutuhkan masyarakatnya yang kini sudah banyak kaum urban di dalamnya.

Pemimpin Bali ke depan harus mampu menjaga nilai-nilai kearifan lokal yang bisa menjadi panutan untuk masyarakatnya serta menjaga dan merawat adat istiadat dan keberagamaan masyarakat Bali merealisasikan beberapa budaya lokal yang masih relevan dan diterapkan dalam praktek kehidupan sosial sehari-harinya. Salah satu budaya yang berkembang di Bali adalah Tri Hita Karana dan menyama braya.

Pemimpin Bali harus memiliki cara berpikir dan cara bersikap masyarakat Bali, sehingga mampu menjaga kehidupan harmonis dalam keberagaman. Masyarakat Bali mempercayai bahwa tradisi menyama braya ini akan tetap selalu diterapkan oleh masyarakat Bali karena melihat bahwa manusia merupakan mahluk sosial yang seharusnya menjaga hubungan baik antar sesama umat beragama dan tidak menjadikan perbedaan sebagai penghalang untuk tetap menciptakan masyarakat yang rukun, harmonis, dan saling menghormati.

Tapi utamanya, bagiamana kemudian tetap mempertahankan keunggulan tradisi Bali bahwa tata kelola daerah yang efektif dapat menjadi jalur utama untuk memecahkan berbagai tantangan dalam pembangunan di tingkat global. Contoh terbesarnya tentu saja menuju pencapaian Agenda 2030 atau yang kita kenal sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, serta mengatasi isu-isu penting seperti perubahan iklim yang menyebabkan persoalan air, sampah, kemacetan, adanya bunuh diri orang Bali yang terbesar di Indonesia harus di tangani dangan baik.

Oleh karena itu, sebagai yang paling dekat dengan masyarakatnya, pemerintah daerah dan regional memiliki keuntungan karena menempatkan masyarakat di pusat setiap proses pengambilan keputusan.

Pemerintah daerah dan regional menunjukkan potensi tindakan berdasarkan kedekatan untuk berkontribusi dalam memecahkan tantangan global utama.

Menurut pendapat saya, bahwa pengembangan dan peningkatan kondisi kehidupan masyarakat harus dilakukan terutama di tingkat lokal. Maka penting bagi pemimpin daerah berupaya mencapai desentralisasi sebagai cara untuk mendemokratisasi tata kelola publik di semua tingkatan. [T]

BACA artikel lain tentang kenotarisan dari penulis I MADE PRIA DHARSANA