KPK Masuk Desa, Sebuah Keharusan!

KEJAKSAAN NEGERI TUBAN, Jawa Timur, menetapkan Kepala Desa Bunut, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, BU (Budi  Utomo) sebagai tersangka dugaan penyelewengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2016-2019. Diketahui sebelumnya, kasus penyelewengan APBDes Bunut tahun 2016-2019 tersebut diduga merugikan keuangan negara senilai Rp 180 juta (Kompas.com – 14/04/2023).

Saya membaca berita di atas sesaat setelah mematikan rokok sebab sudah masuk waktu Imsak. Tenggorokan saya terasa tercekat, tak bisa berkata apa-apa. Ini bukan persoalan biasa, ini persoalan serius. Bukan saja serius karena merugikan negara (itu sudah jelas), tapi serius bagi saya juga karena kejadian ini terjadi di kota kelahiran saya.

Mengingat, beberapa hari yang lalu, keprihatinan saya belum lagi reda saat mengetahui kenyataan bahwa, dilansir dari data BPS, Selasa (10/1/2023), Kabupaten Tuban masih tak beranjak dari peringkat 5 daerah termiskin di Jawa Timur.

Kasus korupsi yang dilakukan Budi Utomo (sebagai perangkat desa) tentu bukan satu-satunya. Saya kira ada banyak kasus serupa di Indonesia, khususnya penyelewengan dana desa. Dan benar memang, pada tahun 2021, misalnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan bahwa kasus penindakan korupsi oleh aparat penegak hukum (APH) paling banyak terjadi di sektor anggaran dana desa, yakni sebanyak 154 kasus dengan potensi kerugian negara sebesar Rp233 miliar.

Korupsi anggaran dana desa bahkan cenderung meningkat sejak 2015. Saat itu, korupsi anggaran dana desa hanya berjumlah 17 kasus dengan kerugian sebesar Rp40,1 miliar. Dan ini, kondisi tersebut sejalan dengan temuan ICW terkait lembaga negara yang paling banyak terjerat kasus korupsi. ICW menemukan, pemerintah desa adalah lembaga dengan kasus korupsi yang ditangani APH terbanyak pada tahun lalu.

Di lain pihak, hal senada disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron yang mengungkapkan bahwa, sedikitnya 686 orang oknum kades dari berbagai daerah di Indonesia telah ‘terjerat’ kasus korupsi.

Benar, KPK RI dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2021 mencatat  ada 601 kasus korupsi Dana Desa di Indonesia—dan dari jumlah kasus tersebut, 686 kades di seluruh tanah air terbukti terjerat.

Pemerataan Korupsi

Melalui kebijakan dana desa, perekonomian dan kesejahteraan masyarakat diharapkan bisa meningkat. Alokasi anggaran yang disediakan pemerintah pun terus bertambah. Pada 2022, Kementerian Keuangan melaporkan, realisasi dana desa sepanjang 2022 mencapai Rp 67,91 triliun atau 99,86% dari pagu alokasi yang ditetapkan dalam Perpres No. 113 Tahun 2022. Realisasi tersebut naik dibanding penyaluran pada periode yang sama tahun 2021 yaitu sebesar 99,80% dari pagu.

Melalui dana desa, pemerintah berharap isu ketimpangan di daerah baik dari sisi layanan kesehatan, pendidikan, maupun infrastruktur dapat teratasi. Terlebih dengan adanya UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017, misalnya,  uang yang diterima pemerintah desa harus digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Di antaranya pengembangan dan perbaikan infrastruktur, prasarana ekonomi, dan pelayanan sosial dasar, seperti pendidikan, kesehatan, atau pemberdayaan perempuan dan anak.

Sedangkan, Permendes PDTT Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, uang yang diterima pemerintah desa diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa meliputi: pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa; dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan desa.

Artinya, jika digunakan sesuai aturan, cita-cita meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa semestinya bisa segera terwujud. Namun, sayangnya, peningkatan alokasi dana desa ternyata malah diiringi peningkatan korupsi.

Tentu, korupsi dana desa menyebabkan hilang atau berkurangnya modal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program yang semestinya bisa menjawab berbagai masalah klasik di desa, seperti infrastruktur yang buruk dan sulitnya akses masyarakat terhadap modal ekonomi, bisa terancam gagal.

Dan apabila tidak ada upaya serius untuk mengantisipasi, bukan peningkatan kesejahteraan yang terwujud, melainkan pemerataan korupsi hingga ke pelosok desa.

Modus Korupsi

Dari sisi modus, korupsi dana desa umumnya sangat sederhana. Seperti yang pernah disampaikan oleh Ade Irawan, Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), para pelaku masih menggunakan cara-cara lama, seperti markup proyek, penggelapan, kegiatan atau program fiktif, dan pemotongan anggaran. Modus-modus tersebut tidak memerlukan teknik yang canggih.

Sebagai contoh, lanjut Irawan, dalam program pembangunan dan pengadaan barang, pelaku biasanya menyiasati dengan membuat rencana anggaran biaya yang jauh lebih mahal dibandingkan standar teknis pembangunan. Cara lain, mengurangi volume pekerjaan dan membeli barang yang spesifikasinya lebih rendah dibandingkan yang ditetapkan dalam rencana anggaran.

Sedangkan dalam program-program pemberdayaan, modus yang sering digunakan adalah membuat kegiatan-kegiatan fiktif: ada dalam pertanggungjawaban keuangan, tetapi tidak ada kegiatan atau barangnya.

Kalaupun ada kegiatan, jumlah peserta dan durasi waktu riil jauh lebih sedikit dibandingkan dalam laporan pertanggungjawaban. Temuan lain, pemotongan honorarium untuk kader desa atau guru mengaji (Irawan, 2017).

Tidak hanya menyampaikan soal modus pelaku, Irawan juga menyampaikan beberapa faktor yang membuat para pelaku bisa begitu mudah menyelewengkan dana desa. Pertama, monopoli anggaran.

Dominasi penyelenggara desa dalam penyusunan dan pengelolaan anggaran desa masih sangat besar. Hanya mereka yang mengetahui rincian anggaran dan kegiatan. Akibatnya, walau mereka memanipulasi, markup, mengubah spesifikasi barang, atau menyunat anggaran, tidak akan ada yang tahu dan protes.

Kedua, kemauan dan kemampuan masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan dan pengawasan masih lemah. Banyak yang tidak tahu ada dana desa dan tujuan penggunaannya. Ada pula yang menganggap penyusunan dan pengawasan bukan urusan mereka.

Kalaupun ada yang memiliki kemauan, hal itu tidak ditunjang oleh kemampuan untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan ataupun pengawasan, seperti cara-cara menyusun anggaran dan mengawasi pelaksaan proyek.

Ketiga, tekanan struktur. Pelaku korupsi dana desa bukan hanya perangkat desa. Dalam beberapa kasus, perangkat kecamatan pun turut terlibat. Mereka biasanya menggunakan kewenangan memverifikasi anggaran, rencana pembangunan jangka menengah desa, dan laporan pertanggungjawaban untuk mendapat setoran atau tanda terima kasih dari penyelenggara desa.

Selain itu, ada pula kasus korupsi dana desa yang terjadi karena faktor teknis. Para penyelenggara desa tidak memiliki rencana melakukan penyelewengan. Mereka terjebak korupsi karena tidak memahami aturan dan prosedur penganggaran ataupun penggunaan anggaran. Artinya, kualitas perangkat desa, khususnya kepala desa, perlu menjadi perhatian serius.

Peninggkatan Partisipasi Masyarakat

Langkah strategis mencegah agar korupsi tak makin menyebar sangat sederhana, yaitu memperkuat demokrasi dan tata kelola keuangan desa, begitu kata Ade Irawan.

Artinya, proses penyusunan rencana kegiatan dan anggaran dilakukan secara partisipatif sehingga mengakomodasi masalah dan kebutuhan semua pemangku kepentingan desa. Implementasi dan pertanggungjawabannya pun terbuka sehingga semua orang bisa mengawal.

Oleh sebab itu, partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran desa—yang notabene menjadi salah satu upaya dalam pencegahan korupsi dana desa—harus ditingkatkan.

Upaya yang dapat dilakukan tersebut di antaranya: Akses informasi program dan anggaran desa yang memadai, akses komunikasi antara perangkat desa dan masyarakat, mengoptimalkan peran organisasi yang ada di desa, dan mengoptimalkan peran badan permusyawaratan desa.

Hal penting lain adalah terus menguatkan pendampingan desa. Selama ini, mereka lebih banyak fokus mendampingi perangkat desa. Selain itu, posisi tawarnya pun lemah dan banyak yang hanya berperan sebagai penasihat kepala desa.

Pada akhirnya, keberadaan pendamping desa tak jauh beda dengan komite sekolah: hanya jadi tukang stempel kepala sekolah. Penguatan kapasitas, posisi, dan peran pendamping desa menjadi kebutuhan mendesak (Irawan, 2017).

Akhirnya, mengutip apa yang sudah dikatakan Irawan, apabila demokrasi dan tata kelola keuangan desa berjalan baik, pemerintah tidak perlu repot-repot mengajak KPK untuk menakut-nakuti para penyelenggara desa agar tidak korupsi. Sebab, korupsi dengan sendirinya akan berkurang. Cita-cita meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa pun bisa segera terwujud.

Tetapi, meskipun demikian, menurut saya, KPK masuk desa tetaplah sebuah keharusan![T]