Langgam Perlawanan | Cerpen Made Bryan Mahararta

DARI kota Malang, Aga melanjutkan perjalanannya ke Semarang. Sebuah kota pergerakan yang tak kalah ramainya dengan kisah perjuangan menuju bangsa yang merdeka. Laju kereta berjalan perlahan menuju wilayah tengah. Pesisir utara pulau Jawa tepatnya. Rusli setia mengantar ke stasiun. Syukurnya, cuaca pagi itu cerah menyilaukan.

Kota Semarang adalah panggung riuh di awal abad ke-20. Dimana peluit kereta dan debur ombak pelabuhan berpadu dengan bisik-bisik perlawanan. Hampir di tiap sudut jalan perkampungan. Jalan-jalan berdebu bukan sekadar penghubung antarkampung, melainkan lorong tempat ide-ide tentang keadilan dan kemerdekaan beredar dari mulut ke mulut, dari pamflet ke pamflet. Lebih tepatnya lagi, dari obrolan warung ke warung.

Pada masa itu, Semarang hidup sebagai kota buruh dan pelabuhan. Rel-rel kereta milik Staatsspoorwegen membelah kota, membawa gula, kopi, dan hasil bumi ke kapal-kapal besar. Namun juga mengangkut kemarahan para pekerja pribumi yang upahnya tak sebanding dengan keringat mereka. Di tepian bengkel-bengkel kereta api, para buruh mulai belajar membaca dunia dengan cara baru.

Di tengah denyut itulah nama Semaoen kerap disebut. Seorang pemuda cerdas dan berani, ia berdiri di antara kaum buruh sebagai penggerak dan penghubung “keadilan”. Dengan suara yang lantang dan penuh energi, Semaoen berbicara tentang kelas pekerja yang harus bersatu melawan ketidakadilan kolonialisme.

Sementara itu, di Kauman dan kampung-kampung sekitarnya, Serikat Islam tumbuh sebagai kekuatan rakyat yang berakar pada etika, solidaritas, dan perdagangan pribumi. Para pedagang kecil, santri, dan buruh menemukan rumah dalam organisasi itu. Rapat-rapat Serikat Islam di Semarang dipenuhi semangat persaudaraan; ayat-ayat agama dan seruan keadilan sosial berdampingan dalam satu tarikan napas.

Masa pergerakan kemerdekaan, perjumpaan tak selalu tenang. Gagasan kiri yang dibawa Semaoen dan kawan-kawan beririsan, lalu berseberangan dengan arus besar Serikat Islam. Semarang menjadi laboratorium sejarah, tempat persatuan nasional diuji oleh perbedaan arah perjuangan.

Kereta Matarmaja mengantarkan pikiran-pikiran liar itu sampai sebuah tujuan stasiun Tawang, Semarang. Sesampainya disana, kenangan peradaban kota masa kolonial menyambut para pengunjung dengan ikonik bangunan tua: Kota Lama. Di sana sudah ada Hendy yang menunggu kedatangan Aga.

“Bli Aga!” teriak Hendy dari kejauhan. Lalu, Hendy bergegas menghampiri Aga yang tampak seperti akan mengetik sebuah chat whatsapp melalui ponselnya.

“Wah, makasih ya Hen. Sory sudah merepotkan,” sahut Aga.

Hendy Winoto adalah junior Aga yang berkuliah di Bali dan memang berasal dari Semarang. Liburan semester membuatnya untuk pulang sejenak setelah sekian lama tidak sempat ke kampung halaman.

“Selamat datang di Semarang ya,Bli, semoga berkesan. Kita langsung singgah di kafe sepupu dulu yah,” kata Hendy sambil menuntun Aga menaiki skuternya.

Dengan menunggangi vespa matic merah miliknya, Hendy mengajak Aga sembari menyusuri kota Semarang yang cukup lengang siang itu. Mulai dari Kota Lama, Simpang Lima, Lawang Sewu, sampai Pecinan. Semarang masih tergolong cukup ramah dibandingkan kota besar lainnya.

Begitulah Semarang pada masa pergerakan, semua bertumbuh dan saling melengkapi. Bertemunya keberanian kaum buruh dan Serikat Islam menanamkan kekuatan umat serta toleransi antaretnik saling beriringan. Di antara perbedaan dan pertentangan, kota ini membuktikan satu hal bahwa sejarah kebangsaan Indonesia lahir dari denyut kota-kota seperti Semarang.

Semarang tak lain adalah buah rumah yang berani menjadi ruang bertemunya gagasan, konflik, dan harapan akan kemerdekaan sejati. Sebuah bangsa yang besar dan beragam, namun penuh dengan semangat toleransi.

***

“Ini orde paling baru! Kandang banteng mau jadi kandang gajah!,” kelakar Aga mengawali perbincangan setibanya di kafe. Siang itu, Hendy mengajaknya ke sebuah kafe milik sepupunya di sekitar Jalan Pemuda. Kafenya tampak sederhana namun bernuansa bangunan Eropa klasik.

Tampak teman-teman Hendy yang lain sudah lebih dulu berada di kafe itu. Selang beberapa menit, segelas butterscotch, caramel machiato dan cookies milik Aga dan Hendy siap dihidangkan. Diskusipun dilanjutkan kembali.

Demokrasi Indonesia pasca-reformasi telah mengalami transformasi signifikan, namun bukan tanpa paradoks. Di satu sisi, prosedur demokratis seperti pemilu dan kebebasan berpendapat tetap berlangsung. Di sisi lain, kekuatan oligarki justru semakin mengakar dalam struktur politik dan ekonomi.

Seperti halnya kondisi bangsa saat ini. Kecenderungan oligarkis dalam ruang praktik demokrasi dilakukan melalui pendekatan struktural dan kultural. Tak jarang, netizen menyoroti respons kritis yang berasal dari kalangan aktivis muda maupun influencer terhadap krisis representasi dan akuntabilitas politik yang diwariskan oleh sisa-sisa rezim Orde Baru.

Sebagai salah satu pencapaian besar pasca-Orde Baru, reformasi di Indonesia juga menjadi salah satu studi kasus yang sering dicontohkan oleh negara lain. Namun, dalam praktiknya, demokrasi di Indonesia mulai menunjukkan gejala oligarkis yang mengkhawatirkan.

Oligarki saat ini merujuk pada dominasi segelintir elite politik dan ekonomi dalam proses pengambilan keputusan publik. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai kondisi demokrasi Indonesia apakah benar-benar mewakili rakyat, atau hanya menjadi instrumen kekuasaan bagi elite terpilih?

“Dalam sebuah demokrasi, oligarki bukanlah anomali. Melainkan potensi laten yang muncul ketika institusi demokratis gagal menjalankan fungsi kontrol termasuk distribusi kekuasaan secara merata,” ungkap Aga.

Indonesia disebut sebagai “oligarchic democracy” oleh Jeffrey Winters, di mana kekuasaan ekonomi sangat menentukan arah politik. Dalam konteks ini, partai politik, parlemen, dan bahkan lembaga penegak hukum kerap menjadi alat reproduksi kekuasaan oligarki.

“Setuju. Terdapat beberapa indikator oligarki yang terjadi dalam politik Indonesia seperti Partai politik, Patronase, dan Privatisasi ruang publik. Ketiga hal ini yang selalu melekat seperti benalu,” sahut Tito menimpali Aga.

Menurutnya, sebagai mahasiswa Hubungan Internasional, menanggapi situasi pemerintahan saat ini tampak terlihat konsentrasi kekuasaan dalam partai politik menunjukkan bagaimana Partai-partai besar di Indonesia cenderung dikuasai oleh figur sentral atau dinasti politik yang mengendalikan pencalonan dan arah kebijakan.

Hal ini tentu saja mengkhawatirkan, baik untuk masa depan demokrasi politik maupun pertumbuhan ekonomi nasional atas peningkatan investasi di dalam negeri. Meskipun corak politik kita bebas-aktif, namun tanpa adanya dorongan terhadap hal-hal yang prinsipil tentu ini hanya akan menjadi bom waktu.

Hanya tinggal menunggu waktu sampai suatu saat akan benar-benar meledak dan mengakibatkan krisis kepercayaan terhadap pemangku kepentingan. Stabilitas politik nasional terancam, gangguan disintegrasi bangsa mulai muncul kepermukaan oleh karena adanya gap kesenjangan antar warga satu dengan warga lainnya.

Sedangkan, dalam proses elektoral sering kali kesuksesan seorang politisi ditentukan oleh kekuatan finansial, bukan kualitas gagasan atau rekam jejak selain dari garis dinasti politik. Sehingga, seringkali yang dirasakan adanya sebuah kooptasi terhadap lembaga legislatif.

“DPR yang seharusnya menjadi representasi rakyat justru sering terlibat dalam kompromi politik yang hanya menguntungkan elite,” kata Hendy geram menyimak penjelasan Aga dan Tito.

Tito mengamini. Sependek yang pernah ia telusuri, ruang digita juga rentan dibelokkan oleh pemerintah. “Termasuk juga bagaimana media dan ruang diskusi publik saat ini semakin mudah dikendalikan oleh kepentingan korporatis, membatasi suara-suara alternatif. Generasi muda, khususnya aktivis mahasiswa dan komunitas sipil harus kompak bersatu,” ujarnya.

Hal ini untuk menunjukkan semangat perlawanan dan resistensi terhadap kecenderungan oligarkis yang semakin menunjukkan adanya jurang antara si kaya dan si miskin. Aksi-aksi seperti #ReformasiDikorupsi dan penolakan terhadap revisi UU KPK mencerminkan kegelisahan terhadap demokrasi yang semakin kehilangan substansi.

Beragam tuntutan telah menjadi topik pembicaraan secara dialektis. Seperti transparansi dan akuntabilitas dalam proses legislasi, reformasi partai politik agar lebih inklusif dan meritokratis serta perlindungan terhadap kebebasan sipil dan hak atas informasi selalu menggema di berbagai ruang publik terutama media sosial.

Hal ini menandakan bagaimana kecenderungan oligarki politik bukan sekadar akibat dari elite yang dominan, tetapi juga refleksi dari lemahnya institusi dan partisipasi publik yang belum optimal. Aktivis muda memainkan peran penting sebagai katalis perubahan, namun membutuhkan dukungan struktural dan kultural agar demokrasi tidak hanya menjadi ritual lima tahunan, melainkan ruang hidup yang adil dan bermakna.

***

Konon, Jawa Tengah merupakan barometer politik kaum nasionalis. Tapi, Tito meragukan hal itu. “Zaman berubah. Lanskap politik saat ini sangat meresahkan. Algoritma bisa jadi penentu,” celetuknya.

“Ya, sangat setuju,” sahut yang lain menganggukan kepala seolah menyadari betapa situasi politik saat ini begitu bising di media sosial.

Pembicaraan mulai mengarah pada sosok Ratu Adil, bahkan tak sedikit sosok Diponegoro diucapkan beberapa kali. Pangeran Diponegoro sebagai tokoh kharismatik tanah Jawa sangatlah menginspirasi bagi pejuang kemerdekaan untuk mengusir penjajah. Salah satunya, Sang Proklamator, Bung Karno.

Spirit perjuangan Diponegoro untuk mempertahankan kedaulatan dan martabat rakyat Jawa sungguh luar biasa. Pangeran Diponegoro adalah tokoh penting dalam sejarah Indonesia yang memimpin Perang Jawa (1825–1830) melawan kolonialisme Belanda. Perang ini bukan sekadar konflik bersenjata, tetapi juga simbol perlawanan terhadap penindasan, ketidakadilan, dan penghinaan terhadap budaya serta agama masyarakat Jawa.

Ketidakpuasan terhadap kebijakan kolonial Belanda seperti pajak yang tinggi, kerja paksa, dan perampasan tanah rakyat menimbulkan penderitaan luas. Belanda juga  dianggap merusak nilai-nilai tradisi Jawa dan mengganggu kehidupan religius masyarakat. Diponegoro, yang dikenal religius, merasa terpanggil untuk melindungi rakyat dan keyakinannya.

Untuk itu, Pangeran Diponegoro sangat menolak dan menentang gaya hidup istana yang terlalu dekat dengan Belanda. Ia memilih hidup sederhana di luar keraton sambil membangun basis perjuangan.

“Lantas, apakah masih ada sosok ksatria seperti Pangeran Diponegoro yang menjadi role model negarawan kita? Atau bangsa ini memang sedang krisis negarawan?”, tanya Hendi.

Kali ini kedua mata Aga tampak berkunang. Tatapannya menandakan ia meragukan akan sosok negarawan yang benar-benar merepresentasikan kondisi bangsa saat ini. “Entahlah,” jawabnya singkat. Bahkan untuk sosok pemimpin yang dianggap mengidolakan Diponegoro.

Tak terasa hari kian gelap, namun masing-masing seakan enggan untuk beranjak. Meskipun begitu, Semarang hanyalah tempat persinggahan sementara bagi Aga. Dua hari setelah ini ia harus kembali melanjutkan perjalanan ke Jakarta sebelum ia benar-benar pulang untuk segera menyelesaikan studinya. [T]

Penulis: Made Bryan Mahararta
Editor: Adnyana Ole