Tiga UPTD pada Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Gali Masukan Lewat Forum Konsultasi Publik

Pelayanan publik di tiga Daya Tarik Wisata (DTW), yakni Museum Bali, Taman Budaya dan Monumen Perjuangan Rakyat Bali (MPRB) sering kali diukur secara kuantitatif, berdasarkan indeks kepuasan masyarakat. Padahal, yang paling penting bagaimana merasakan ruang dan pengalaman.

Hal itu yang terungkap dalam acara Forum Konsultasi Publik yang berlangsung di ruang rapat MPRB, Kamis, 29 Januari 2026. Acara ini mempertemukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) selaku penyelenggara layanan bersama dengan pengguna layanan.

Kepala Bidang (Kabid) Tradisi dan Warisan Budaya pada Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Ida Bagus Alit Suryana,S.Ag.M.Si yang mewakili Plt. Kepela Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Ida Bagus Gde Wesnawa Punia,S.T, M.Si mengatakan, forum konsultasi publik ini wajib dilaksanakan setahun sekali.

Bertemunya UPTD selaku penyelenggara layanan, agar mereka mengetahui apakah layanan yang mereka laksanakan sudah sesuai atau masih kurang. Sebab, yang merasakan layanan tersebut adalah pengguna layanan.

Pengguna layanan tersebut sangat beragam, mulai dari tamu, pengusaha, seniman, akademis, pelajar, mahasiswa, wartawan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan wisatawan domestic dan mancanegara negara serta masyarakat umum.

“Dari pertemuan ini diharapkan adanya masukan setelah program yang dilaksanakan. Masukan dari pengguna layanan itu akan mendapatkan rujukan apa yang harus dilakukan terkait dengan peningkatan layanan yang dilakukan,” ucap Ida Bagus Alit Suryana, S.Ag, M.Si.

Ketiga UPTD ini ingin memberikan layanan terbaik berdasakan informasi yang diberikan oleh pengguna layanan itu. “Kami akan mengetahui dimana kelemahan dan kekurangan, termasuk perbaikan layanan yang mesti dilaksankan,” ungkap Ida Bagus Alit Suryana, S.Ag, M.Si

Ketiga UPTD ini merupakan lokasi sebagai tempat belajar. Museum itu berperan untuk meberikan informasi tentang sejarah, juga budaya Bali kepada masyarakat. Hal ini mesti sampai kepada masyarakat, khususnya pengguna layanan itu.

“Maka itu, kita perlu bekerjasama dengan OPD terkait, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata dan dinas lainnya, termasuk wartawan. “Jika sudah melaksanakan tugas dengan baik, maka di sinilah mendapatkan jawabannya,” imbuhnya.

Museum Bali, Taman Budaya dan MPRB, ketiga UPTD itu intinya sangat membutuhkan ketersediaan sarana dan prasana yang memadai. Jika sarana dan prasarana itu kurang, tentu tidak bisa melakukan pelayanan secara optimal Dan Prima

Termasuk Sumber Daya Manusia (SDM), yakni tenaga kepegawaian yang memiliki kualitas pelayanan. “Jujur pelayan yang bersertifikasi khusus untuk melayani pengunjung itu yang masih kurang. Kalau itu, tersedia maka layanan itu pasti akan meningkat,” ucapnya.

Sebelumnya, Kepala Seksi Informasi Masyarakat MPRB, Dr. NLP Dewi Ardhiyanti, S.E, M.Si memaparkan, dalam mengelola MPRB ini, pihaknya tidak hanya butuh data berapa orang yang datang, tetapi apa yang mereka rasakan saat bersentuhan dengan narasi sejarah dan budaya.

Walau demikian, aksibilitas informasi, seperti data teknis yang meliputi informasi yang terfragmentasi, kesenjangan “update” data, minimnya self-service information seringkali menjadi kendala dalam memberika pelayanan.

Navigasi informasi yang meliputi ketergantungan, visual noise, hambatan visual serta Bahasa itu juga sangat kurang. Sering pula mengalami ketidakpastian yang mempengaruhi kebingungan, dan diskoneksi.

“Kami belum didukung SDM yang memiliki kompetensi dan sertifikasi serta membutuhkan penguatan IT. Budaya kerja dan perilaku belum maksimal,” akunya polos.

Jika diprosentasekan, permasalahan lain yang belum memadai seperti Infrastruktur Emosional (SaPras) baru 35%, Rigiditas Pelayanan (Pola Pelaksanaan) 30%, Human Connection (SDM) 25%, dan Aksesibilitas Informasi baru10%.

Dewi Ardhiyanti menegaskan, terjadinya sumbatan komunikasi dan prosedur yang membuat layanan penggunaan aset budaya menjadi beban administratif bagi masyarakat, bukan sebuah kemudahan.

“Hal ini disebabkan oleh sistem yang masih berorientasi pada proses (Process-Oriented), bukan pada kepuasan pengguna (User-Oriented),” paparnya. [T]

Reporter/Penulis: Budarsana
Editor: Adnyana Ole