SIDANG pembaca yang budiman, ada momen menarik dalam demonstrasi di Yogyakarta beberapa waktu lalu. Sri Sultan Hamengku Buwono X, yang juga menjabat Gubernur DIY, menemui massa demonstran. Bukan dari balik meja besar, bukan pula dari podium dengan pengawalan protokoler layaknya pejabat. Sultan justru kersa (bersedia, mau, berkenan) duduk lesehan bersama para demonstran, mendengarkan aspirasi mereka.
Pemandangan itu sebenarnya menyimpan pesan kebudayaan yang cukup dalam. Seorang raja yang secara historis dan kultural memiliki kedudukan tinggi bersedia merendahkan posisi fisiknya untuk mendengarkan rakyat. Sebuah gestur yang bisa dibaca sebagai praktik andhap asor, kerendahan hati dan kesediaan menempatkan diri di hadapan orang lain.
Tetapi ada ironi yang kemudian mengganggu pikiran. Di tengah suasana dialog tersebut, tiba-tiba muncul ungkapan bernada kasar dari sebagian demonstran, seperti “kakean cangkem” (banyak mulut, banyak omong) dan “kecu” (maling, perampok). Tentu, kita tidak sedang membicarakan seluruh peserta demonstrasi. Aspirasi dan kritik mereka tetap merupakan bagian dari hak demokratis warga negara.
Namun, pilihan ungkapan itu membuka pertanyaan yang menurut saya mengganggu. Ketika kebebasan berpendapat semakin terbuka, apakah kebudayaan yang mengajarkan tata krama alias unggah-ungguh, justru mendapat tempat yang menyempit? Ini bukan semata-mata soal seorang raja yang mendapat kata-kata kasar. Ini soal Yogyakarta, sebuah daerah yang selama ini membanggakan keistimewaan sejarah dan kebudayaannya.
Raja Turun ke Bawah, Rakyat Jangan Kehilangan Arah
Dalam tradisi Jawa, kedudukan seseorang memang tidak selalu harus ditunjukkan dengan meninggikan diri. Ada filosofi andhap asor, yakni kemampuan merendahkan hati tanpa harus kehilangan martabat. Ada tepa slira, kemampuan memahami perasaan dan posisi orang lain. Ada pula empan papan, kesadaran menempatkan ucapan dan perilaku sesuai dengan ruang, waktu, serta situasi.
Nilai-nilai tersebut bukan sekadar perbendaharaan istilah Jawa yang enak dipajang dalam buku kebudayaan. Ia merupakan pedoman hidup dalam membangun hubungan antarmanusia. Karena itu, ketika Sultan bersedia duduk bersama demonstran, kita dapat melihatnya sebagai sebuah gestur yang memiliki makna simbolis. Pemimpin tidak harus selalu berada di atas, sementara rakyat harus selalu berada di bawah. Ada ruang untuk bertemu, berbicara, mendengar, dan bernegosiasi.
Bagaimana pun, dialog membutuhkan dua pihak yang sama-sama bersedia menjaga martabat percakapan. Di sinilah kadang ada kerikilnya. Kebebasan berbicara kadang disalahpahami sebagai kebebasan untuk mengatakan apa saja tanpa perlu memikirkan bagaimana, atau cara, sesuatu disampaikan. Seolah-olah semakin kasar sebuah ungkapan, semakin demokratis pula orang yang mengucapkannya.
Padahal, keberanian menyampaikan kritik tidak identik dengan keberanian mengabaikan etika. Maksud daya di sini, kritik boleh keras. Argumentasi boleh tajam. Bahkan kemarahan rakyat terhadap ketidakadilan tidak perlu ditutup-tutupi. Tetapi apakah semua itu musti disampaikan dengan menghilangkan tata krama? Rasa-rasanya, kita sepakat, tidak.
Demokrasi Bukan Lisensi untuk Kehilangan Adab
Kita perlu menyelaraskan antara dua hal, kebebasan menyampaikan pendapat dan cara menyampaikan pendapat. Dalam demokrasi, seorang gubernur bukan sosok yang kebal kritik. Apalagi ketika ia sedang menjalankan fungsi pemerintahan. Kebijakan publik harus bisa dipersoalkan, diperdebatkan, bahkan ditolak oleh masyarakat. Status kultural seorang raja tidak boleh menjadi tameng untuk menghindari pertanggungjawaban politik. Tetapi kesetaraan politik juga tidak otomatis berarti memantaskan semua bentuk komunikasi.
Jürgen Habermas, melalui gagasan tindakan komunikatif, mengingatkan pentingnya komunikasi yang memungkinkan manusia saling menyampaikan klaim, memberikan alasan, dan menguji argumentasi. Percakapan publik idealnya tidak ditentukan oleh siapa yang paling keras berteriak dan membentak, melainkan oleh kekuatan alasan yang disampaikan.
Tentu demonstrasi tidak selalu berlangsung di ruang sejuk ber-AC. Ada kemarahan, kekecewaan, dan ketegangan. Namun, prinsip dasarnya tetaplah bahwa kritik harusnya membuat persoalan makin terang, bukan asal membuat suasana semakin panas. Kalau ini khas provokator. Kritik yang tajam tidak harus jadi makian untuk menjadi tajam. Argumentasi tidak harus memakai kata-kata kasar.
Jangan Sampai Kebudayaan Hanya untuk Jualan
Yogyakarta memiliki warisan panjang Kesultanan Mataram, yang kemudian berkembang melalui sejarah Kasultanan Yogyakarta. Warisan itu bukan hanya bangunan keraton, batik, gamelan, wayang, atau tarian tradisional. Ada sistem nilai yang turut membentuk cara masyarakat memahami kehidupan.
Kebudayaan sesungguhnya bukan hanya apa yang dipamerkan di panggung festival, tetapi juga apa yang dilakukan seseorang ketika tidak sedang ditonton. Kita bisa mengenakan pakaian tradisional, mengikuti kirab budaya, menggelar festival, dan mempromosikan wisata berbasis tradisi. Tetapi perlu selalu kita refleksi, apakah nilai-nilai yang terkandung dalam kebudayaan itu masih hidup dalam perilaku sehari-hari?
Jangan sampai unggah-ungguh hanya menjadi materi pelajaran muatan lokal, sementara dalam kehidupan sosial kita malah makin terbiasa merendahkan orang lain. Jangan sampai keramahan menjadi slogan pariwisata, tetapi kesantunan entah kemana ketika berhadapan dengan perbedaan pendapat.
Clifford Geertz, antropolog yang banyak mengkaji kebudayaan Jawa, menyodorkan suatu pemahaman akan kebudayaan sebagai jaringan makna yang dibangun manusia, dan menjadi pedoman mereka dalam menjalani kehidupan. Jadi, kebudayaan bukan sekadar simbol yang diwariskan, melainkan makna yang terus dipraktikkan. Kalau nilai budaya hanya tersisa dalam upacara, pakaian, dan pertunjukan, kita mungkin masih memiliki kebudayaan sebagai tontonan, tetapi perlahan kehilangan kebudayaan sebagai tuntunan.
Pendidikan Politik
Peristiwa di atas mengingatkan kita pada persoalan pendidikan politik. Selama ini, pendidikan demokrasi sering kali lebih menonjolkan hak warga negara, yang berkisar kepada hak berbicara, hak berkumpul, hak menyampaikan aspirasi, dan hak mengkritik pemerintah. Semua itu penting dan harus dijamin. Namun, pendidikan politik juga perlu mengajarkan tanggung jawab. Bahwa setiap hak memiliki dimensi etis. Bahwa kebebasan seseorang akan berjumpa dengan martabat orang lain. Bahwa perbedaan pendapat tidak harus diwarnai dengan penghinaan.
Di sekolah, misalnya, siswa tidak cukup hanya diajarkan demokrasi saat melakukan pemilihan ketua OSIS, menyampaikan pendapat dalam diskusi, atau berdebat mengenai suatu persoalan. Mereka juga perlu belajar mendengarkan, menghargai argumentasi yang berbeda, mengkritik tanpa merendahkan, dan menyampaikan ketidaksetujuan secara bertanggung jawab.
Sebab, pendidikan politik yang hanya mengajarkan keberanian berbicara tanpa mengajarkan kemampuan menghormati orang lain berisiko menghasilkan generasi yang lantang, tetapi tidak selalu bijaksana. Yang kita butuhkan adalah warga negara yang kritis, bukan yang sekadar gemar membentak. Suatu generasi yang berani mengoreksi kekuasaan, tetapi juga mampu mengoreksi dirinya sendiri.
Keistimewaan yang Harus Dihidupi
Yogyakarta memiliki status keistimewaan yang tidak dimiliki semua provinsi. Namun, keistimewaan di sana tidak semestinya hanya dipahami sebagai persoalan tata pemerintahan atau mekanisme pengisian jabatan gubernur oleh raja. Dalam hemat saya, ada suatu tanggung jawab kebudayaan yang lebih luas di dalamnya.
Keistimewaan seharusnya menjadi kesempatan untuk merawat nilai-nilai yang membuat Yogyakarta memiliki karakter tersendiri. Bukan untuk membangun jarak antara raja dan rakyat, bukan pula untuk menjadikan kritik sebagai sesuatu yang tabu. Justru sebaliknya, kebudayaan dapat menjadi fondasi agar dialog antara penguasa dan masyarakat berlangsung dengan bermartabat. Tanggung jawab ini berlaku dua arah.
Pemimpin harus memiliki kerendahan hati untuk mendengar kritik. Rakyat harus memiliki kedewasaan untuk menyampaikan kritik tanpa kehilangan penghormatan terhadap sesama manusia. Jangan sampai andhap asor hanya dituntut dari pemimpin, sementara rakyat merasa bebas mengabaikan etika. Sebaliknya, jangan sampai pula unggah-ungguh dijadikan alasan bagi pemimpin meminta rakyat untuk diam. Di situlah demokrasi dan kebudayaan seharusnya bertemu.
Jangan Sampai Jogja Hanya Istimewa
Adalah suatu ironi jika Yogyakarta yang begitu bangga dengan warisan kebudayaannya, tetapi tidak lagi menjadikan nilai-nilai tersebut sebagai pedoman dalam kehidupan bersama. Keraton bisa berdiri megah. Festival budaya bisa berlangsung meriah. Wisatawan bisa datang berbondong-bondong. Batik bisa terjual sampai ke mancanegara. Tetapi semua itu tidak otomatis menjamin bahwa masyarakatnya masih menghidupi nilai kebudayaannya.
Kita tentu tidak sedang meminta masyarakat kembali ke zaman feodal, ketika kritik kepada penguasa dianggap tidak pantas. Itu justru akan mengkhianati semangat demokrasi. Yang perlu dirawat adalah nilai kesantunan, kerendahan hati, dan penghormatan terhadap sesama, tanpa menghilangkan kesetaraan warga negara. Sebab, kebudayaan yang sehat bukanlah yang membuat rakyat takut bicara. Kebudayaan yang sehat justru membuat orang berani berbicara, tanpa harus kehilangan rasa hormat.
Sebenarnya situasi kemarin adalah kesempatan emas, saat Raja duduk lesehan bersama demonstran. Disitulah seorang pemimpin menunjukkan kesediaan untuk turun dan mendengar, dan kesempatan bagi rakyat untuk menunjukkan bahwa kebebasan juga bisa dijalankan dengan kedewasaan.
Demokrasi membutuhkan keberanian untuk bersuara. Sementara kebudayaan mengajarkan bagaimana suara itu disampaikan. Pendidikan politik seharusnya mengajarkan keduanya. Agar jangan sampai kita berhasil mewariskan kebebasan kepada generasi berikutnya, tetapi gagal mewariskan adab untuk menggunakannya.
Sebab, Jogja boleh istimewa karena sejarahnya. Tetapi keistimewaan itu akan jauh lebih bermakna jika nilai-nilainya tetap hidup dalam perilaku masyarakatnya. Ketika Raja duduk di bawah, apakah adab harus ikut merendah? Maaf jika saya di sini seolah kakehan cangkem, mohon koreksi. Tabik.[T]
