DUNIA politik dikejutkan oleh penangkapan mantan Kapolri Jenderal LSP. Selain LSP ada pula perwira tinggi polisi aktif yang ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka, yaitu ASN, EH, dan SU. Bukan main-main, penangkapan jenderal polisi berbintang itu dikaitkan dengan tuduhan penyadapan terhadap telepon Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Penyadapan itu telah berlangsung dalam kurun waktu tahun 2025 hingga 2026. Bukan hanya Presiden Prabowo, sebagaimana disampaikan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto di depan rapat kerja dengan Komisi III DPR di Jakarta, target penyadapan juga diduga mencakup lingkar istana, kementerian/lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR dan partai politik, gubernur, Kapolda, KPK, kejaksaan, intenal Polri, Ormas, aktivis, dan mahasiswa (kompastv, 12/11/2026).
Tentu saja penangkapan mantan Kapolri itu membuat geger. Betapa tidak, orang nomor satu di tubuh kepolisian dan orang kepercayaan presiden itu justru melakukan penyadapan yang belum jelas motifnya. Modusnya dengan memasukkan nomor telepon ke server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa verifikasi dan tanpa kaitan dengan penegakan hukum.
Penyadapan oleh petinggi kepolisian terhadap presiden menjadi sejarah baru dalam politik Tanah Air, sekaligus menguak sisi gelap komunikasi dan operasi intelijen. Meski kasus serupa pernah menimpa mantan presiden BJ Habibie, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Megawati, termasuk Jokowi ketika menjabat gubernur DKI Jakarta. Hanya saja, saat itu tidak terungkap ke publik siapa pelaku penyadapan itu.
Mengapa presiden begitu mudah disadap? Bagi dunia intelijen, praktik seperti itu bukan hal sulit dalam sebuah operasi. Apalagi dalam komunikasi dan operasi intelijen dikenal filosofi: “Jika ada sebuah pintu tertutup rapat, ada angin di sana, maka di sana ada intelijen”. Konon Sekjen PBB Kofi Annan tahun 2003 pernah disadap oleh agen intelijen Inggris menjelang invasi koalisi ke Irak.
Operasi intelijen oleh satu negara dianggap hal biasa. Sebab, kegiatan intelijen sendiri memang bertujuan menyajikan tested knowledge of the facts, pengetahuan berdasar fakta-fakta yang teruji. Kegiatan itu meliputi upaya untuk mengetahui kemampuan lawan atau bakal lawan (the enemy’s capabilities), niat lawan atau bakal lawan (the enemy’s intention), serta kebijakan lawan atau bakal lawan (the policies of other nation).
Pertanyaannya, mengapa orang-orang di sekitar presiden melakukan penyadapan menggunakan fasilitas komunikasi intelijen? Padahal presiden bukanlah lawan bagi mereka. Tentu saja banyak hipotesis. Penyalahgunaan kekuasaan bisa menjadi salah satu hipotesis. LIMS sebagai bentuk signal intelligence (Sigint) dianggap sebagai privilege jabatan, bukan alat untuk penegakan hukum.
Kontestasi informasi di lingkar kekuasaan menjadi hipotesis berikutnya. Dalam perspektif komunikasi politik, siapa yang menguasai informasi tentang presiden, dia menguasai akses ke presiden. Penyadapan bisa dibaca sebagai upaya menjaga relevansi informasi. Apalagi informasi hasil LIMS sering dianggap memiliki nilai A1 (Akurat 1) dalam dunia intelijen. Artinya sangat dipercaya, memiliki tingkat kepercayaan terhadap sumber (reliability of source) dan tingkat kebenaran informasi (probable accuracy of information) yang sangat tinggi.
Apakah penyadapan terhadap seorang presiden berbahaya? Tentu saja sangat berbahaya. Presiden adalah salah satu simbol dan objek vital negara (vital national object). Komunikasinya mengandung rahasia negara. Jika bocor ke pihak luar, bisa menjadi ancaman keamanan nasional. Jika digunakan internal, bisa merusak kepercayaan presiden kepada aparatnya sendiri. Istana pastinya akan menyebut ini membahayakan keselamatan pimpinan negara.
Jutaan rakyat Indonesia sedang menunggu perkembangan kasus ini. Apakah polisi mampu mengungkap bukan hanya handler maupun operator-nya, tetapi juga end user-nya, termasuk siapa financier, bohir atau sponsor di belakangnya?
Rakyat ingin tahu apakah metode penyadapan hanya menggunakan perangkat LIMS, ataukah juga imagery intelligence (Imint), electronic intelligence (Elint), atau bahkan menggunakan spyware Pegasus Israel? Rakyat pun menanti, apakah kasus penyadapan ini sekadar tindak kriminal biasa atau mengarah ke makar terhadap pemerintah dan kepala negara?
Komunikasi Intelijen yang Kehilangan Arah
Komunikasi dalam dunia intelijen atau communication intelligence (Commint) memiliki banyak metode, salah satunya adalah LIMS sebagai bagian dari signal intelligence (Sigint). Ia adalah server resmi negara yang dibuat untuk satu tujuan, yakni membantu penegak hukum mendengarkan komunikasi target kejahatan secara sah, dengan izin, dan tercatat.
Dalam siklus intelijen yang ideal, Sigint bekerja sangat disiplin. Ada direction; perintah yang sah, misalnya ada laporan polisi (LP) dalam kasus terorisme, lalu collection (pengumpulan informasi lewat LIMS), kemudian processing (transkrip informasi), analysis (apa makna informasi ), dan dissemination (dilaporkan ke pimpinan).
Yang diduga terjadi dalam kasus penyadapan presiden ini adalah siklus itu dipotong di awal, sehingga komunikasi intelijen kehilangan arah. Menurut keterangan Kabareskrim Komjen Asep Safrudin, nomor-nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam server LIMS tanpa melalui proses verifikasi dan tanpa kaitan dengan proses penegakan hukum. Bahkan tidak ada surat permohonan penyidik dan lampiran laporan polisi.
Inilah yang mengubah lawful interception menjadi illegal tapping. Secara teknologi, sistemnya tetap sama. Yang berubah adalah legitimasi komunikasinya. Sigint yang seharusnya berfungsi sebagai intelligence as information, yaitu mencari informasi untuk melindungi negara; diduga bergeser menjadi intelligence as power, mengumpulkan informasi untuk menguasai lingkar kekuasaan.
Ketika Presiden Prabowo yang menjadi salah satu target penyadapan, maka komunikasi intelijen telah kehilangan arah. Padahal komunikasi presiden bukan sekadar komunikasi personal, ia mengandung rahasia negara dan arah kebijakan. Jika bocor ke luar istana tentu sangat berbahaya bagi negara.
Kegagalan Operasi Intelijen
Server LIMS tidak bisa bekerja sendiri. Ia membutuhkan manusia untuk mengetik nomor, menekan tombol sadap, dan yang paling krusial, menghapus jejak. Di sinilah human intelligence (Humint) masuk. Humint adalah intelijen yang bersumber dari manusia. Dalam kasus ini, ada dua peran Humint yang bertolak belakang dan sangat menarik secara akademis.
Peran pertama adalah Humint sebagai operator kekuasaan. Dugaan penyadapan yang berlangsung dari 2025 hingga Oktober 2026 dan dugaan perintah penghapusan file hasil sadapan pada Oktober 2026 menunjukkan bahwa ini bukan kesalahan input satu kali. Ini adalah rangkaian tindakan yang diduga diperintahkan, yang membutuhkan rantai komando manusia.
Dalam dunia intelijen, ini disebut failure of compartmentation. Prinsip dasar intelijen adalah membatasi siapa yang tahu apa. Ketika terlalu banyak orang tahu cara memasukkan nomor presiden ke dalam LIMS tanpa izin, berarti sekat pengaman itu jebol.
Peran kedua, yang justru membongkar kasus ini, adalah Humint sebagai koreksi internal. Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menyebut kasus ini dilaporkan oleh seorang petugas yang mengetahui dugaan penyimpangan tersebut pada 30 Oktober 2026 (detikNews, 03/11/2026). Inilah yang dalam studi intelijen disebut insider whistleblower, bentuk Humint yang paling berharga. Kasus ini tidak terbongkar oleh audit teknologi atau cyber patrol, tapi oleh manusia di dalam sistem yang memutuskan untuk melapor.
Komunikasi dalam operasi intelijen memang membutuhkan organisasi yang besar dan mahal. Hasil yang diperoleh sangat tergantung sarana dan metode yang digunakan. Komunikasi antaragen menjadi titik terlemah dalam sebuah operasi intelijen. Banyak kasus, covert intelligence terungkap karena sistem komunikasi diketahui lawan.
Khaled Abdel-Latif Dumeisi, misalnya, ditangkap di Chicago pada Juli 2003 atas tuduhan bertindak sebagai agen rahasia tidak terdaftar bagi rezim Saddam Hussein. Sebagai pemilik surat kabar berbahasa Arab Al-Mahjar, ia menggunakan kedudukannya untuk memata-matai para pembangkang Irak di Amerika Serikat dan menyetor informasi tersebut kepada intelijen Irak.
Skandal kebocoran identitas Valerie Plame, istri diplomat Amerika Serikat (dikenal sebagai Plame affair atau Plamegate) terjadi pada Juli 2003 ketika status rahasianya sebagai agen penyamaran (covert agent) CIA dibocorkan oleh pejabat pemerintahan Presiden AS George W. Bush kepada media. Kebocoran ini merupakan salah satu skandal politik dan intelijen terbesar di AS yang bermotif balas dendam politik.
Di Indonesia kasus kegagalan operasi intelijen terjadi ketika Letkol Susdaryanto, perwira yang bertugas pada Dinas Pemetaan Angkatan Laut, sekira tahun 1976-1982 digarap agen Soviet untuk mendapat data-data kelautan dan hidrografi Indonesia. Kasus ini terbongkar oleh Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN), yang kini menjadi Badan Intelijen Negara (BIN) di bawah kepemimpinan Jenderal LB Moerdani (kompastv, 18/04/2026).
Kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo mengajarkan satu hal paling mendasar dalam komunikasi intelijen; alat yang paling canggih sekali pun tidak akan pernah lebih jujur dari manusia yang mengoperasikannya. LIMS hanyalah server. Yang menentukan apakah ia menjadi alat hukum atau alat kekuasaan adalah integritas manusia di belakangnya.
Tanpa pengawasan eksternal yang kuat dan etika yang jelas tentang batas antara intelijen untuk negara dan intelijen untuk kekuasaan, setiap alat sadap yang sah secara hukum bisa berubah menjadi bumerang yang membahayakan. Sebab, intelijen pada hakikatnya hadir untuk negara, bukan untuk kekuasaan. [T]
