Sebuah bangsa yang merusak tanahnya sedang menghancurka dirinya sendiri. [ Franklin Roosevelt]
Maa Ledunga #4 digelar kembali. Kali ini eksibisi tak digelar di gallery, di museum, atau di ruang pajang hotel mewah. Pameran direntang di hamparan sawah, di gudang penggilingan padi Ka Mi’u, Desa Huntu Selatan, Gorontalo — di sana-sini cat temboknya nya tampak mengelupas, dedak dan sekam beterbangan. Di situ, di tengah kemerihaan panen raya, ”Maa Ledungga #4” dihampar – di bawah langit terik Gorontalo, di atas tanah Desa Huntu tengah menguning.
”Maa Ledungga” artinya “Telah Datang”. Di Gorontalo, frasa pendek itu diucapkan seperti doa petani: menunjukkan musim panen tiba. Padi-padi diketam, dijemur untuk kemudian disimpan atau dibeli para tengkulak. Medio Mei 2025, ”Maa Ledungga#4” hadir dengan tema “Suaka” – maknanya jadi satu penanda; ada sesuatu yang tergerus serius, perihal ”Perlindungan bagi yang terancam.” Dan di Ka Mi’u, ”Suaka” diwakili gilingan padi tua — yang sewaktu-waktu mesin bisa macet.
Siang itu, kita membayangkan suara-suara yang ada di sana. Namun yang terdengar bukan gitar akustik pengiring lagu Bob Dylan. Bukan pula petikan piano mengiris perasaan romantis. Yang kita dengar suara kanak-kanak berlari di pematang, tubuhnya dibakar matahari, ditimpali tawa ibu-ibu sedang menyosoh gabah, disanding suara karung berat, diseret-seret di lantai gudang.
Di tengah suasana seperti itu Ketut Putrayasa hadir dengan hardikan dingin, tajam menghujam — dalam pajangan seni instalasi bertajuk Oryzamorgana – kritik pada ketidakadilan regulasi pangan, rakyat jelata yang ditekuk korporat — yang diburu, diperjuangkan penuh cucuran peluh menguras emosi.

Putrayasa, pematung kelahiran Canggu, Bali tidak menghadirkan sesuatu yang spektakuler — ke tengah sawah itu, ia membawa serta karung-karung transparan penuh gabah, ditumpuk satu demi satu, hingga membentuk gundukan kerucut raksasa, setinggi manusia dewasa. Tak terlihat indah memang, namun pedihnya menggores-gores perasaan. Yang peka membaca simbolisme ini dipastikan gagal tidur siang. Karena di situ, sang seniman tengah menghadirkan kegelisahan soal politik pangan masa depan.
Dari sketsa yang digambar Ketut Putrayasa, gundukan karung plastik penuh gabah ini terpantul seperti petani tengah jongkok, termangu, memandang jauh penuh tatapan kosong, nyaris resah, sementara sekujur tubuh dirajam bambu runcing, menggambarkan tindihan beban berat rakyat jelata. Entah; ini penyiksaan, adegan kejam imajiner sosok-sosok petani jelata – yang belakangan ini dikuliti, ditekuk berbagai regulasi. Kesulitan memperoleh pupuk, hingga harga panen tak kunjung naik, irigasi macet, plus serangan hama, dan musim yang tak lagi ramah.
Karung-karung transparan itu ditusuk dari segala penjuru. Saya memelototi detail, memandang tekstur berkarung-karung gabah dihujam bambu runcing — mewakili rasa sakit rakyat kecil memanggul beban hidup. Dan bambu runcing itu jadi medium simbolik, bukan karena senjata yang pernah dipakai mengusir penjajah di zaman revolusi fisik. Namun senjata perang paling konvensional ini sanggup mewakili rasa perih dan derita rakyat. Subsidi beras dicaplok korporat. Ini ironi penghinaan pada kemanusiaan. Bahkan binatang paling rakus pun menyisakan cukup untuk anak-anaknya.
Dan Di Ka Mi’u, Ketut Putrayasa menghadirkan kembali ironi itu. Oryzamorgana menjadi sebentuk perlawanan simbolik, sekaligus alarm bagi kedaulatan pangan. Menusukkan puluhan bambu runcing ke karung-karung beras transparan. Belitan tali-tali rapiah berwarna merah terlihat seperti cucuran darah. Oryzamorgana begitu sang seniman menamai karyanya. Genus padi dalam spesies oryza sativa. Sementara kata ”morgana” merujuk pada metafor ilusif, tak ubahnya bayangan yang nyaris tak teraba. Bahwa di negeri agraris pangan ternyata bukan urusan mudah.
Tentu Putrayasa tidak sedang membuat pajangan menghibur. Ia hendak menjelaskan; Oryzamorgana itu tak bisa disentuh tanpa luka. Bambu runcing lalu menjadi penanda, sebentuk semiologi untuk menjelaskan betapa rentannya pangan bagi masa depan dunia, alih-alih di di negeri yang dijuluki negeri ”Kolam Susu” sebagaimana lagu ditulis Yok Koeswoyo. ”Kail dan jala cukup menghidupimu, ikan dan udang menghampirimu”. Putrayasa mewanti dengan bahasa simbol; bila regulasi pangan membela kepentingan korporat, petanilah tumbal pertama itu.


Sampai di sini, satire simbolik Oryzamorgana seakan menapak ingatak sejarah 31 tahun silam. Di suatu siang, di ruang ber-AC, di Jenewa, di tahun 1995, para diplomat menandatangani Agreement on Agriculture di bawah WTO. Sejak hari itu, pangan resmi menjadi komoditas dagang global. Negara-negara miskin dipaksa membuka pasarnya, menghapus subsidi untuk petani kecil, dan menerima impor murah dari negara kaya. Dari sinilah akhir kelimpahan itu, dan politik pangan dimulai.
Sementara di saat yang sama, negara-negara kaya tetap memberi subsidi besar-besaran kepada petani dan korporasi mereka. Namun di negeri ”kolam susu” ini kita merasakan akibatnya saban panen raya. Harga gabah jatuh. Petani menangis. Lalu pemerintah menjawab hanya dengan satu kata : impor.
Demikianlah, negara kemudian menegaskan kebijakan impor. Impor beras dari Vietnam, kedelai dari Amerika, dan gandum dari Ukraina. Ini bukan kebetulan. Ini adalah politik pangan dunia yang sengaja dijaringkan agar negara-negara seperti Indonesia tidak pernah berdaulat atas pangan. Ketergantungkan dikondisikan, kita lalu menjadi konsumen semata – tak sempat menjadi produsen.
Berhadapan dengan situasi menekan ini, Vandana Shiva, aktifis lingkungan berdarah India, menyebut kondisi ini cuma dengan satu kata : perampokan. Pangan telah dijauhkan dari pemilik lahannya. Tanah menurut Vandana Shiwa adalah kehidupan. Juga merupakan aset vital dalam perekeonomian global. Karena itu siapa saja punya hasrat menguasai. Penjelasan lengkap soal ini bisa kita simak dalam buku : Berdamai dengan Bumi [2023].

Dari Ka Mi’u, dari langit terik Gorontalo, dalam onggokan mesin gilingan gabah tua kita membayangkan Shiva berjalan di antara karung-karung terhujam di Ka Mi’u — sembari menghitung luka perih petani. Mulai dari luka kekerasan alih fungsi lahan, rebutan air irigasi, permainan harga dari korporat.
Namun yang paling kejam tentu perjanjian TRIPS [ Trade-Related Aspects of Intllectual Property Rights] di WTO. Korporasi bisa mematenkan benih. Benih yang bertahun- tahun disimpan, ditanam petani, kini dikuasai perusahaan. Petani tidak lagi menyimpan benih milik sendiri. Saban musim tanam, ia harus membeli benih dari perusahaan yang sama, sekaligus menjual pestisida dan pupuk. Sekali lagi ini ironis.
Sampai di sini, tak cuma suara Vandana Shiwa terdengar nyaring, menggugat aturan yang tidak adil dan tidak ramah lingkungan itu. Dari gudang penggilingan gabah yang pengap, kita mendengar suara-suara silam nimbrug. Suara itu datang dari seorang Marhenis, sang proklamator republik ini.
Tepat pada 27 April 1952, saat peletakan batu pertama Fakultas Pertanian Universitas Indonesia — yang kelak menjadi IPB — Sukarno berdiri di depan para mahasiswa pertanian dan berpidato dengan judul cukup menyengat: Pangan Rakyat Soal Hidup atau Mati.
Di situ, dengan semangat menggelegar Sukarno menandaskan, ”Pangan adalah soal mati-hidup suatu bangsa. Apabila kebutuhan pangan rakyat tidak dipenuhi, itu berarti ‘malapetaka’.
Sang presiden tidak bicara teknis pertanian. Bapak Revolusi ini bicara soal kemerdekaan. Bagi Sukarno, bangsa yang tidak bisa memberi makan rakyat sendiri adalah bangsa yang belum merdeka. Lalu menutup pidatonya dengan satu kalimat yang sampai hari ini menjadi sesanti bangsa, ”Petani adalah Soko Guru Bangsa”.
“Tujuh puluh tahun kemudian, suara lain juga datang. Kali ini lebih pelan. Namun lebih tajam. Suara itu adalah suara Emil Salim, menteri dari zaman Orde Baru yang dijuluki ”Bapak Lingkungan Hidup Indonesia. Jebolan University of California tidak lagi percaya pada rancangan ketahanan pangan, mengingat ketahanan pangan selalu dijawab dengan impor.
Menurutnya, orientasi yang kita kejar bukan lagi ketahanan pangan, melainkan soal kedaulatan pangan. Bila cuma ketahanan pangan, jalan keluarnya jelas impor. Impor berdampak pada anjloknya harga di tingkat petani.
Jika stok pangan berkurang, maka yang mesti dilakukan adalah meningkatkan kapasitas produk. Bila harga naik, kita perlu mencari tahu hambatan di lapangan. Sebab bagi Emil, menggantungkan perekonomian hanya pada industri ekstraktif berisiko buat ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.
Lalu datanglah suara ketiga dari benoa jauh, yang peringatannya bikin dunia curiga. Suara itu adalah suara Henry Kissinger, peraih hadiah nobel perdamaian [1973] yang penuh kontroversi. Dengan Bahasa telanjang ia berkata: “Control oil and you control nations; control food and you control people.” Kuasai minyak maka kau kuasai negara. Kuasai pangan maka kau kuasai manusia. Kalimat ini adalah kunci untuk membaca seluruh politik pangan dunia.

Bila mau jujur, sebenarnya seluruh agenda perang belakangan ini bertemali dengan rebutan pangan, apapun itu alasannya. Kita disuruh percaya perang terjadi karena agama, karena ideologi, karena demokrasi, karena terorisme. Tetapi di balik semua alasan itu, ada satu alasan yang tidak pernah disebut: siapa yang menguasai lumbung pangan?
Sementara suara- suara dari dunia jauh pun lebih riuh, saling berkelindan. Di Ukraina, yang diperebutkan bukan hanya wilayah. Ukraina adalah lumbung gandum dunia. Ketika pelabuhan Odessa diblokade, harga gandum dunia melonjak, negara-negara Afrika dan Asia kelaparan.
Di Gaza, yang diperebutkan bukan hanya tanah. Gaza adalah tentang siapa yang boleh bertani dan siapa yang tidak boleh. Blokade adalah senjata pangan. Ketika bantuan pangan ditahan, ketika lahan pertanian dibom, ketika nelayan dilarang melaut, itu adalah penghancuran ”suaka pangan” sebuah bangsa.
Di Sudan, di Yaman, di Kongo — polanya tetap sama. Tanah yang subur menjadi medan perang. Petani menjadi pengungsi. Lumbung dibakar. Lalu datang korporasi asing dengan tawaran investasi pertanian, dengan janji food estate. Padahal itu adalah penjajahan dengan nama baru.
Di Ka Mi’u, Ketut Putrayasa tidak sedang berbicara tentang perang di Ukraina atau Gaza. Ia berbicara tentang perang yang lebih dekat, yang lebih sunyi, yang terjadi di sawah kita setiap hari. Perang di mana karung gabah ditusuk bukan bayonet, tetapi oleh paten. Oleh regulasi benih dan pupuk. Perang di mana tanah dirampas bukan oleh tank, tetapi oleh sertifikat. Perang di mana petani dilibas bukan oleh bom, tetapi oleh utang.
Kini, politik pangan dunia memasuki babak terakhir, boleh jadi ini paling menyeramkan. Apa itu? ”Pangan Sintetik”. Setelah korporasi berhasil menguasai benih lewat paten, menguasai tanah lewat food estate, menguasai lahan dengan dalih KEK [ kawasan ekonomi khusus], menguasai air lewat privatisasi, menguasai pasar lewat WTO, kini mereka ingin menguasai definisi pangan itu sendiri.



Hasilnya : produk daging yang ditumbuhkan di laboratorium. Beras yang dibuat di pabrik. Protein yang dicetak dari sel. Susu tanpa sapi. Telur tanpa ayam. Pangan yang tidak lagi membutuhkan tanah, tidak lagi membutuhkan matahari, tidak lagi membutuhkan petani. Bukankah ini sesutau yang menyeramkan?
Di sinilah Oryzamorgana menjadi refleksi penting. Sang seniman, Ketut Putraya tidak tengah berpidato — tidak juga sedang menulis makalah – alih-alih turun ke jalan. Ia hanya menumpuk karung, menusuknya dengan bambu runcing, dan membiarkan kita berdiri di depannya dengan rasa ngilu yang menuba. Dan rasa ngilu itu adalah alarm.
Namun ada kalanya manusia tidak lantas ciut dengan beragam ancaman politik pangan, bukankah alam memiliki hukum tersendiri? Kerap ia tidak ”menuruti” kemauan kemaruk manusia. Karena sungguh, bumi ini sanggup memberi makan semua makhluk. Akan tetapi tidak sanggup memberi makan satu penduduk yang rakus. [T]
16-Nov 2026































