Komunikasi Pembangunan: Refleksi Pembangunan Partisipatif  Yang Berkelanjutan — [Bagian 1]

Tidak ada satu pun negara di dunia yang tidak melakukan pembangunan. Pembangunan akan terus berlangsung seiring dengan perjalanan sebuah negara. Dalam prosesnya, pembangunan harus dikomunikasikan. Komunikasi dalam hal ini bukan hanya sekadar mendifusikan pesan-pesan pembangunan kepada masyarakat, namun juga bagaimana semua elemen masyarakat dapat terlibat aktif dalam pembangunan sehingga dapat terwujud pembangunan berkelanjutan.

Demikian dipaparkan oleh Prof. Dr. Shinta Prastyanti, S.I.P., M.A dalam orasi ilmiah Pengukuhan Jabatan Guru Besar Bidang Ilmu Komunikasi Pembangunan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto pada tanggal 16 Desember 2025. Orasi ilmiahnya berjudul “Komunikasi Pembangunan: Sebuah Refleksi Teoritis dan Praksis Menuju Pembangunan Partisipasif yang Berkelanjutan”.

 Dijelaskan, sebagaimana pendapat Morris (2006) bahwa komunikasi pembangunan didominasi oleh dua model konseptual yakni difusi dan partisipasi. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat dikembangkan melalui pendekatan komunikasi pembangunan partisipatif karena sifatnya yang dialogis, menekankan pada subjek manusia, serta potensi transformasi sosial, dan keberlanjutan.  Pendekatan ini memberikan ruang yang luas untuk lebih memahami kebutuhan masyarakat melalui pemberdayaan dan berkontribusi dalam menciptakan kohesi dan integrasi sosial. Meskipun demikian, dukungan dari individu, media, serta berbagai institusi sangatlah diperlukan.

Dosen yang lahir di Yogyakarta, 26 September 1973 ini  mengatakan, terdapat relasi antara komunikasi pembangunan dan perubahan sosial yang terlihat pada praktik-praktik komunikasi pembangunan, diantaranya bagaimana melibatkan semua stakeholder melalui proses komunikasi dialogis dalam pengambilan keputusan atas isu-isu penting pembangunan yang pada akhirnya menciptakan perubahan sosial dalam masyarakat.

Komunikasi Pembangunan

Prof.Dr.Shinta Prastyanti,S.I.P.,M.A mengutip Rogers (1976) yang melihat komunikasi pembangunan sebagai sebuah studi perubahan sosial memaknai pembangunan sebagai proses partisipasi dalam perubahan sosial, yakni membantu masyarakat bawah memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru.

Senada dengan Rogers, Servaes (1999) menambahkan bahwa ide-ide pembangunan idealnya berasal dari komunitas dan organisasi yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sebagai gerakan – gerakan sosial yang melepaskan diri dari hirarki struktural sehingga masyarakat dapat bertindak sebagai aktor utama dalam pembangunan. Dalam konteks tersebut, perlu didorong pendekatan yang lebih refleksif terhadap perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat dengan jalan mengintegrasikan komunikasi untuk dan tentang pembangunan (Huesca, 2001; Wilkins, 2007).

Guru Besar Ilmu Komunikasi yang menyandang Master of Arts in Rural Development dari School of Development Studies, University of East Anglia, Norwich, United Kingdom dan Doktor Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta ini melengkapi pemahaman tentang komunikasi pembangunan sebagaimana dikatakan Dutta et al. (2021).

Dikatakan Dutta, bahwa seringkali dalam beberapa literatur komunikasi dan perubahan sosial membentuk dikotomi palsu antara teori dengan praktik, sehingga tidak benar-benar bergulat dengan realitas hidup kaum terpinggirkan. Kompleksitas dari komunikasi pembangunan tersebut, maka secara historis komunikasi pembangunan diposisikan sebagai sebuah proses yang melalui berbagai tahapan serta sensitif secara budaya, sehingga dalam prosesnya peduli terhadap kearifan dan kebutuhan lokal (Ebigbagha, 2016; Mungmachon, 2012).

Kajian komunikasi pembangunan juga tidak dapat dilepaskan dari pertanyaan menggelitik yang datang dari seorang tokoh bernama Jan Servaes. Dalam sebuah tulisannya, Servaes (1995) mempertanyakan sebenarnya komunikasi pembangunan itu untuk siapa dan untuk apa?. Pertanyaan tersebut berangkat dari kenyataan bahwasanya pembangunan yang sejatinya bertujuan melakukan perubahan sosial yakni menyejahterakan masyarakat justru seringkali hanya menguntungkan segelintir elite.

“Bagaimana tidak?. Para elite di negara-negara miskin dan berkembang justru memanfaatkan pembangunan sebagai jalan untuk memperkaya diri sendiri dan kelompoknya. Dampaknya adalah yang kaya menjadi semakin kaya, sementara yang miskin selalu terpinggirkan,” ujar dosen pengajar mata kuliah Teori Komunikasi Pembangunan dan Manajemen Strategis Komunikasi Pembangunan di Universitas Jenderal Soedirman.

Pembangunan juga menjadi semacam “komoditas” bagi negara-negara maju untuk memperluas ekspansinya sehingga semakin eksis dengan misi-misi globalnya, di antaranya melalui berbagai paket “bantuan” internasional. Dalam hal ini negara-negara miskin dan berkembang hanya sebagai penyuplai bahan baku dan tenaga kerja murah, di samping pangsa pasar yang sangat menjanjikan bagi komoditas dari negara-negara maju tersebut. Hal tersebut memperkuat argumen bahwa tampaknya menjadi sebuah keniscayaan dapat melenyapkan kemiskinan di negara-negara dunia ketiga (Unwin, 2007; Prastyanti et al., 2018; Prastyanti, 2015; Alvaredo & Gasparini, 2015).

Peran Media

Servaes (1995) juga memandang bahwa media komunikasi berperan serta mendukung inisiatif-inisiatif pembangunan, yang kemudian memunculkan sebuah studi dan riset dalam komunikasi pembangunan, yakni ICT4D (Information and Communication Technology for Development) yang berkembang sejak pertengahan tahun 1980-an (Walsham, 2017).

Penelitian tentang keterkaitan ICT dalam pembangunan di antaranya dilakukan oleh Malaquias et al, (2017), Jayaprakash & Pillai (2019). Pada kenyataannya peranan ICT terhadap pembangunan masih menghadapi berbagai kendala, seperti ketersediaan dan kualitas jaringan internet, dan kemampuan mengaksesnya. Riset dan praktik ICT4D juga menghadapi tantangan dinamika sosial masyarakat, perubahan pembangunan yang cepat, pesatnya perkembangan teknologi, kemampuannya dalam mendorong pembangunan pada masyarakat terbelakang, orientasi neoliberal dalam praktiknya, serta perlunya investasi yang besar (Zheng et al., 2017; Sein et al., 2018; Schelenz & Pawelec, 2021).

Lebih lanjut, istri dari Hartana serta ibu dari Nadia Pranasiwi Justie Dewantari dan Reandra Parahita Justie Dewantari ini berpendapat, kebebasan mengakses media baru bervariasi berdasarkan karakteristik sosio-demografis. Melalui pengalaman beraktivitas online masyarakat dapat melakukan interaksi sosial dengan pihak terkait untuk mendiskusikan informasi yang diperoleh (Prastyanti et al., 2020).

Fourie & Kloppers (2018) menambahkan bahwa ketika komunikasi berkontribusi dalam terciptanya pembangunan berkelanjutan, maka interaksi sosial dengan pihak terkait untuk mendiskusikan informasi yang diperoleh. Konsep komunikasi pembangunan yang lain juga disampaikan oleh Servaes & Malikhao (2020) yang menyatakan bahwa komunikasi pembangunan merupakan proses sosial yang bertujuan mencapai konsensus dengan memperhitungkan kepentingan, kebutuhan, dan kapasitas semua pihak melalui sebuah sistem yang akuntabel dan transparan.

Terkadang seseorang tidak berbicara bukan karena tidak ada yang harus disampaikan, namun karena tidak adanya ruang untuk menyuarakannya. Untuk itu diperlukan proses komunikasi partisipasi yang tidak hanya berbicara tetapi juga mendengarkan. Konsep tersebut dapat menjembatani “gap” dan memunculkan kepercayaan di antara komunikator dan komunikan.  Kunci komunikasi partisipasi adalah dialog, yang membuka ruang bagi masyarakat untuk berperanserta dalam pembangunan. [T]

Penulis: Chusmeru
Editor: Adnyana Ole