Ekonomi Politik Jokowi: Antara Ketahanan dan Ketimpangan

Ribut-ribut soal hutang kereta api cepat Jakarta Bandung WHOOS mengingatkan kita akan politik ekonomi dua periode masa presiden Joko Widodo. Apa benar hutang meningkat signifikan demi pemerataan pembangunan disatu pihak tetapi beban hutang yang mesti ditanggung rakyat disisi lain?

Tulisan ini mengulas dinamika ekonomi politik Indonesia selama satu dekade pemerintahan Presiden Joko Widodo (2014–2024), sebagai cerminan dan persfektif bagi pemerintahan Presiden Prabowo di pemerintaan nya sekarang. Dalam periode ini, Indonesia mengalami kemajuan signifikan dalam pembangunan infrastruktur, hilirisasi industri, dan stabilitas makroekonomi. Namun, di balik ketahanan tersebut, muncul persoalan ketimpangan sosial, pelemahan demokrasi, dan konsentrasi kekuasaan ekonomi pada segelintir kelompok.

Satu dekade pemerintahan Presiden Joko Widodo (2014–2024) menandai babak penting dalam sejarah ekonomi politik Indonesia. Dalam kurun sepuluh tahun itu, Indonesia menghadapi berbagai tantangan besar—pandemi COVID-19, perang dagang global, serta fluktuasi harga energi dunia. Namun di tengah turbulensi tersebut, ekonomi nasional tetap menunjukkan daya tahan yang kuat. Rata-rata pertumbuhan ekonomi selama sepuluh tahun berada di kisaran 5 (lima) persen, sementara tingkat kemiskinan berhasil ditekan hingga di bawah sembilan persen menurut laporan Bappenas tahun 2024. Keberhasilan ini menjadi fondasi penting menuju cita-cita Indonesia Emas 2045.

Sejak awal masa pemerintahannya, Jokowi membawa visi besar “membangun dari pinggiran” sebagai arah kebijakan ekonomi-politik nasional. Pembangunan infrastruktur jalan tol, pelabuhan, bandara, hingga konektivitas digital ke wilayah 3T tidak hanya merupakan proyek fisik, tetapi strategi integrasi ekonomi nasional.

Menurut Airlangga Hartarto (Forum Ekonomi Nasional, 2024), fondasi ekonomi Indonesia kini lebih kokoh karena hilirisasi industri dan pembangunan infrastruktur membuka rantai nilai baru bagi daerah. Sri Mulyani Indrawati juga menilai satu dekade pemerintahan Jokowi sebagai “fase konsolidasi fiskal yang menegaskan kehadiran negara dalam pembangunan yang inklusif” (Kinerja Fiskal 2024, Kemenkeu).

Kinerja ekonomi yang stabil ini memperlihatkan bahwa Jokowi tak hanya menekankan pertumbuhan, tetapi juga daya tahan terhadap gejolak global. Di sisi fiskal, kebijakan pembiayaan tetap diarahkan untuk menjaga keberlanjutan tanpa mengorbankan ruang sosial.

Politik dan Ekonomi: Konsolidasi Kekuasaan Pembangunan

Tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan ekonomi Jokowi sangat bergantung pada stabilitas politik yang ia bangun. Koalisi besar yang menopang pemerintahannya memungkinkan agenda pembangunan berjalan tanpa guncangan besar. Namun, konsolidasi kekuasaan yang terlalu kuat juga melahirkan kritik. Dalam pandangan Fadli Zon (Catatan Politik Ekonomi DPR, 2024), arah pembangunan Jokowi memperlihatkan karakter state capitalism, di mana negara berperan dominan tetapi memberi ruang luas bagi konglomerasi besar. Sebaliknya, Puan Maharani dalam Dialog Fraksi PDI Perjuangan (2024) menilai bahwa kolaborasi antara negara dan swasta adalah keniscayaan dalam pembangunan skala besar, dan tugas negara adalah memastikan manfaatnya menjangkau rakyat.

Meski makroekonomi menunjukkan hasil positif, tantangan pemerataan masih besar. Pembangunan infrastruktur memang berhasil menghubungkan wilayah, tetapi efek ekonominya belum merata. Laporan INDEF (2024) menunjukkan bahwa 58 persen investasi nasional masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, sementara wilayah timur tumbuh di bawah 3 persen.

Rizal Ramli (Wawancara CNBC Indonesia, 2024) mengingatkan bahwa banyak proyek besar belum memberikan dampak langsung pada produktivitas ekonomi karena pembiayaannya bersumber dari utang yang tinggi. Namun pemerintah melalui Kementerian Keuangan menegaskan bahwa pembiayaan dilakukan secara hati-hati dan digunakan untuk investasi jangka panjang. Rasio Gini memang turun dari 0,41 menjadi 0,38, tetapi kesenjangan sosial dan akses layanan dasar masih menjadi pekerjaan besar.

Banyak pengamat menyebut kebijakan ekonomi Jokowi sebagai bentuk neo-developmentalisme, yaitu pendekatan yang menggabungkan intervensi negara dengan mekanisme pasar. Negara menjadi motor penggerak pembangunan, sementara swasta menjadi mitra operasional.

Menurut Prof. Dwi Andreas Santosa (Diskusi Ekonomi Politik IPB, 2024), Jokowi berhasil menghidupkan kembali semangat negara pembangunan, namun belum sepenuhnya lepas dari ketergantungan pada investasi asing dan impor teknologi.

Satu dekade politik ekonomi Jokowi

Satu dekade Jokowi menunjukkan bahwa stabilitas politik adalah prasyarat pertumbuhan ekonomi. Namun setelah fondasi fisik dan kelembagaan dibangun, tantangan berikutnya adalah membangun pemerataan sosial dan kemandirian struktural.

Megawati Soekarnoputri (Pidato Refleksi Satu Dekade, 2024) menyebut bahwa pembangunan Jokowi telah menegakkan semangat kemandirian bangsa, namun pembangunan manusia dan karakter bangsa harus menjadi prioritas berikutnya.

Sementara Rocky Gerung (Catatan Reflektif, 2024) menilai dekade Jokowi sebagai “era pembangunan fisik tanpa cukup pembangunan etik,” menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi seharusnya diiringi dengan demokratisasi ekonomi rakyat.

Bicara soal satu dekade pemerintahan Presiden Joko Widodo sejumlah pengamat ekonomi menggambarkan paradoks antara ketahanan ekonomi dan ketimpangan sosial. Di permukaan, stabilitas makroekonomi relatif terjaga pertumbuhan ekonomi rata-rata 5 (lima) persen per tahun, inflasi terkendali, dan pembangunan infrastruktur berjalan masif di berbagai wilayah. Namun di balik itu, struktur ekonomi Indonesia masih menunjukkan ketimpangan yang dalam.

Ekonom senior INDEF, Didin Damanhuri, dalam seminar nasional bertema “Evaluasi Satu Dekade Pemerintahan Jokowi” yang diselenggarakan INDEF pada 3 Oktober 2024 di Hotel Millenium, Jakarta, menyebut pertumbuhan ekonomi Jokowi lebih rendah dibandingkan pemerintahan sebelumnya. Rata-rata hanya 5%, lebih rendah dari era SBY (5,7%) dan Soeharto (7%). Menurutnya, sektor pertanian dan industri pengolahan tumbuh lebih lambat dibandingkan sektor jasa dan keuangan, menyebabkan kesenjangan ekonomi meningkat.

Didin menilai arah kebijakan Jokowi terlalu berorientasi pada pembangunan fisik dan pertumbuhan PDB, tanpa menghasilkan efek berantai yang signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja atau peningkatan kesejahteraan masyarakat kelas bawah. Meski keberhasilan hilirisasi dan infrastruktur diakui, strategi itu dinilai lebih menguntungkan investor besar daripada pelaku ekonomi rakyat (INDEF, 2024).

Dari sisi pemerintah, narasi yang dibangun adalah keberhasilan menekan inflasi dan meningkatkan status Indonesia menjadi negara berpendapatan menengah atas. Namun di sisi lain, utang pemerintah meningkat hingga lebih dari Rp 8.000 triliun pada 2024, sementara tingkat pengangguran terbuka tetap di kisaran 5–6 persen. Stabilitas makro yang terjaga belum otomatis mencerminkan pemerataan kesejahteraan.

Politik Ekonomi dan Oligarki Kebijakan

Kritik terhadap ekonomi Jokowi tak bisa dilepaskan dari dimensi politik kekuasaan. Sejak periode kedua, pemerintahan ini cenderung memperlihatkan konsolidasi kekuasaan yang kuat, dengan melemahnya peran oposisi dan menurunnya daya kontrol legislatif. Pola ini memperkuat persepsi bahwa “pembangunan di era Jokowi bersifat sentralistik” lebih banyak dikendalikan dari pusat kekuasaan ketimbang melalui mekanisme partisipatif masyarakat.

Gerakan masyarakat sipil, termasuk Gerakan Rakyat Kawal Masyarakat Adat (GERAK MASA), menilai kebijakan Jokowi justru menjauh dari amanat konstitusi. Mereka menuduh pemerintah mengabaikan hak-hak masyarakat adat dengan melahirkan berbagai produk hukum seperti UU Minerba, UU Cipta Kerja, UU IKN, dan revisi KUHP, yang dinilai menguntungkan korporasi besar dan mempersempit ruang hidup masyarakat adat (AMAN, 2023).

Marepus Corner (2023) mencatat bahwa 55 persen anggota DPR berlatar belakang pengusaha, dengan 26 persen di antaranya pengusaha besar. Dominasi kepentingan ekonomi di parlemen memperkuat watak oligarkis pembuatan kebijakan. Dalam situasi seperti ini, ekonomi politik di bawah Jokowi menunjukkan kecenderungan simbiosis antara kekuasaan politik dan modal besar, menciptakan bentuk baru dari kapitalisme kroni (crony capitalism) dalam balutan modernisasi pembangunan. Dalam praktiknya, kebijakan ekonomi yang tampak populis sering kali disertai dengan pendekatan politik yang mengurangi partisipasi publik. Pemerintah tampil kuat, namun ruang demokrasi melemah. Kritik dan oposisi sering dianggap penghambat pembangunan, padahal sesungguhnya keduanya merupakan bagian penting dari koreksi kebijakan.

Menutup analisis politik ekonomi selama satu dekade Jokowi menjabat sebagai Presiden RI ke delapan telah meninggalkan jejak besar: stabilitas ekonomi yang kuat dan infrastruktur yang luas, namun juga ketimpangan sosial yang makin mencolok. Pemerintah berhasil menjaga perekonomian dari guncangan pandemi, tetapi gagal memperkuat basis produksi rakyat dan memperkecil kesenjangan antarwilayah.

Sebagaimana dikatakan Prof. Didin Damanhuri, pembangunan ekonomi tidak boleh berhenti pada angka pertumbuhan, tetapi harus berani menata ulang arah kebijakan agar tidak dikuasai logika kapital semata (Seminar INDEF, 2024). Dalam konteks ini, keberhasilan Jokowi tidak bisa diukur hanya dari kecepatan pembangunan, melainkan dari sejauh mana kebijakan itu memperkuat kemandirian rakyat.

Sebagai penulis, saya melihat satu dekade Jokowi sebagai periode penting dalam sejarah ekonomi politik Indonesia masa dimana ketika stabilitas menjadi berhala baru, dan pemerataan tertinggal di belakang retorika pembangunan. Tantangan terbesar pasca-Jokowi adalah mengembalikan orientasi pembangunan kepada prinsip keadilan sosial, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi. Ekonomi politik yang sehat seharusnya berpihak pada manusia, bukan pada modal. Bila negara ingin benar-benar tangguh, maka ketahanan harus tumbuh bersama keadilan, bukan berdiri di atas ketimpangan. apalagi hutang. [T]

Penulis: I Made Pria Dharsana
Editor: Adnyana Ole