BEBERAPA waktu lalu saya membaca berita kecil, di mana Pemda di daerah menertibkan beberapa orang yang berkeliaran diduga Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), karena dirasa mengganggu ketertiban umum dan mengganggu rasa nyaman masyarakat.
Ini menarik dan menggelitik, karena tetiba kok saya , sebagai masyarakat jelata, merasa sensitif saat ada kata-kata ketertiban umum dan rasa nyaman ini. Karena ada yang lebih mengganggu dan menggelisahkan jika dikaikan dengan kedua hal tersebut. ODGJ itu memang sering kali kita kucilkan. Tapi kenapa yang mabuk kekuasaan, yang mengisap negara habis-habisan memperkaya diri, justru kita muliakan atau malah kita cita-citakan rekam jejaknya.
Di negeri ini, “waras” seolah adalah perkara siapa yang memegang mikrofon. Orang yang mencuri demi bisa makan sehari dihajar ramai-ramai. Tapi orang yang mencuri ratusan miliar disebut dermawan, visioner, dan calon pemimpin masa depan. Ironisnya, mereka yang benar-benar mengalami gangguan jiwa dalam hal ini ODGJ, malah disingkirkan dari ruang sosial, seolah beban masyarakat.
Padahal, jika dilihat dari kacamata tanggung jawab sosial dan nurani, bisa jadi ODGJ lebih manusiawi dibanding mereka yang mabuk kuasa. Mari kita bedah ini dari dua sudut, yaitu sisi neuropsikologi kekuasaan dan sisi psikopolitik narsistik. Biar kita di sini tidak dianggap sekadar njeplak saja, tapi juga berdasar riset, meski kecil-kecilan.
Neurosains Membuktikan Kekuasaan Itu Candu
Sesuai Permenkes No. 54 Tahun 2017, Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) adalah individu yang mengalami gangguan dalam pikiran, emosi, perilaku, atau fungsi sosial secara signifikan. Mereka bisa mengalami halusinasi, delusi, gangguan suasana hati, atau kehilangan kendali diri. Namun, perlu ditekankan bahwa ODGJ tidak selalu berbahaya.
Dalam banyak kasus, mereka justru menjadi korban stigma, diskriminasi, bahkan banyak kasus kita lihat mereka dikurung secara tidak manusiawi. Ironisnya, ODGJ jarang punya peluang menyakiti sistem. Sementara mereka yang kelihatan rapi, berdasi, terlihat waras, mereka itulah yang merancang dengan cermat kerusakan sistematis terhadap bangsa kita ini.
Dengan pengertian ini, anak kecil saja bisa bertanya, kok para pejabat atau elite bisa tega menyalahgunakan kekuasaan padahal pintar dan berpendidikan? Jawabannya, mungkin karena kekuasaan bisa bikin otak tumpul. Ya memang agak ngawur dan subyektif. Tapi biarin, wajar kan, kalau rakyat jelata komen sambil emosi. Kan, pendidikannya tidak setinggi para oknum pejabat itu.
Tapi sebenarnya jawaban ngawur tadi memang ada dasarnya. Psikolog sosial Dacher Keltner dari UC Berkeley menyebutkan, bahwa kekuasaan menurunkan empati dan meningkatkan perilaku impulsif, katanya ini mirip efek keracunan dopamin. Pemegang kekuasaan yang terlalu lama berada di puncak cenderung merasa diri paling benar, sulit menerima kritik, dan cenderung memperalat orang lain untuk mempertahankan statusnya.
Fenomena ini dikenal dengan nama Hubris Syndrome (Owen & Davidson, 2008), yaitu kondisi psikologis para pemimpin yang mulai kehilangan sense of reality karena terlalu lama dielu-elukan. Di titik ini, mereka mungkin masih “waras” secara medis, tapi mati rasa secara moral. Kalau saudara kita yang ODGJ bisa disembuhkan dengan terapi dan obat, korban Sindrom Hubris ini hanya bisa “sembuh” kalau ditarik dari kursi kekuasaannya. Itupun belum tentu bisa sadar.
Indonesia dan Narsisme Kolektif
Filsuf Korea-Jerman, Byung-Chul Han, dalam bukunya Psychopolitics: Neoliberalism and New Technologies of Power (2017) menyebut era modern sebagai era psikopolitik, di mana kekuasaan tak lagi menghukum tubuh, tapi mengontrol kesadaran. Orang modern kini tidak perlu dibungkam dengan senjata, cukup dialihkan saja dengan narasi, slogan, atau promo pembangunan. Di negara-negara yang pernah trauma entah karena penjajahan, krisis, atau pengkhianatan elite, masyarakat cenderung lebih mudah memuja pemimpin yang tampak kuat, meski licik, manipulatif, atau bengis. Mereka mencari simbol penyelamat, bukan sistem yang sehat.
Apakah ini menimpa negara kita, tentu jawabannya kembali ke masing-masing kita. Dan ketika pemimpin dianggap sebagai figur bapak bangsa, kritik yang dilontarkan terhadap figur ini akan direspons seolah-olah seperti menghina keluarga sendiri. Contoh seperti ungkapan, “ Kok tega-teganya kamu nyinyirin dia, padahal dia yang bangun jalan tol di mana-mana, lho”. Padahal jalan tol itu ya, memang tugas negara. Bukan sedekah pribadi.
Mari kita coba berkaca ke dalam negeri. Dari pemimpin lokal yang naik motor sambil senyum-senyum di TikTok, sampai elite yang mengatur proyek sambil omon-omon soal kesejahteraan rakyat, semuanya bagian dari narasi yang akan mengalihkan kritik jadi sorai tepuk tangan. Padahal di belakang layar, banyak dari mereka yang kita tahu terlibat dalam penguasaan sumber daya, pencucian uang, dan dinasti politik. Lebih menggelikan lagi, ketika pelaku korupsi kelas kakap tertangkap, banyak yang komentar semi membela, “Tapi setahuku, dia banyak bantu orang kecil lho, baik kok orangnya”.
Ini bukan sekadar kebodohan massal, tapi bentuk narsisme kolektif, seperti yang diungkapkan Golec de Zavala, yaitu kondisi psikologis di mana masyarakat merasa identitasnya lekat dengan tokoh tertentu, sehingga kritik terhadap tokoh diangap ancaman terhadap harga diri kelompok. Konsekuensi dari hal ini terlihat ketika skandal hanya dijadikan gosip, bukan pemicu kesadaran. Konsekuensi lain adalah ketika korupsi jadi sekedar risiko jabatan, bukan pengkhianatan, lalu mereka yang ambil sikap oposisi lantas dibilang “baperan”, bukan sebagai penyeimbang demokrasi.
Siapa Sebenarnya yang Terganggu Jiwanya
Kita coba kembali ke perbincangan awal soal ketertiban umum. Dari banyaknya gangguan ketertiban umum ini, siapa yang sebenarnya bikin onar? ODGJ yang duduk diam di pinggir jalan, atau mereka yang duduk manis di kursi jabatan sambil mengabaikan penderitaan rakyat? Yang satu kehilangan realitas karena gangguan biokimia. Satunya lagi memilih kehilangan empati demi kenyamanan dan kekuasaan. Jelasnya, yang satu tidak bisa memilih, yang satu sengaja memilih untuk menutup mata, telinga dan bahkan nurani. Komplet.
Mungkin sudah waktunya kita berhenti menyebut “gila” pada mereka yang sakit jiwa, dan mulai mempertanyakan kewarasan mereka yang mencuri terang-terangan tapi dijadikan pujaan. Karena di negeri yang mabuk kekuasaan, orang waras jelas sering dikira aneh, dan orang yang gila harta, malah diberi predikat mulia sebagai penyelamat bangsa.
Jadi, jika di antara para pembaca yang budiman pernah merasa muak, tapi bingung harus mulai dari mana, mulailah dengan tidak sekali-kali menertawakan ODGJ, dan segera berhenti memuja penguasa hanya karena mereka telihat glamour bergelimang kemewahan. Karena jika kita waras, kita pasti paham dan bisa merasakan sendiri bahwa dalam hal ini waras itu bukan soal tampang dan penampilan. Tapi soal sikap mental berani menanggung amanah dan akibat dari setiap kuasa yang dipegang. Kalau jadi pejabat tetap nekat dengan niat korup, ya emang edan kronis mereka. Tabik. [T]
Penulis: Petrus Imam Prawoto Jati
Editor: Adnyana Ole
BACA artikel lain dari penulis PETRUS IMAM PRAWOTO JATI
