Rezim Algoritma dan Lahirnya “Sastra Perhatian” [2]: Pintu yang Terbuka, Pagar yang Runtuh

PADA tahun 1999, Seno Gumira Ajidarma menerbitkan kumpulan essay Ketika Jurnalisme Dibungkam, Sastra Harus Bicara. Judulnya adalah pernyataan sekaligus pengakuan, bahwa selama bertahun-tahun, sastra Indonesia terpaksa mengemban beban yang bukan sepenuhnya miliknya.

Judul itu menyimpan pertanyaan yang relevan untuk hari ini: ketika jurnalisme akhirnya bebas berbicara, apa yang terjadi pada sastra? Apakah ia kembali menjadi dirinya sendiri, atau justru masuk ke dalam persoalan baru yang sama sekali berbeda sifatnya? Jawaban atas pertanyaan itu tidak datang sekaligus. Ia tidak datang dalam bentuk ancaman. Ia datang dalam bentuk kebebasan.

Pencabutan regulasi Surat Izin Usaha Penerbitan Pers pada masa pemerintahan B.J. Habibie membuka pintu yang selama tiga dekade lebih terkunci rapat. Media baru bermunculan. Radio independen mengudara. Ruang komunikasi publik Indonesia, yang selama puluhan tahun dikelola dengan ketat oleh negara, tiba-tiba menjadi arena terbuka tanpa ada yang benar-benar siap mengelolanya.

Bagi dunia sastra, ini terasa seperti napas panjang setelah menyelam terlalu dalam. Pramoedya Ananta Toer adalah simbol paling gamblang dari apa yang selama ini dipendam. Bumi Manusia, yang pertama kali diterbitkan oleh Hasta Mitra pada 1980 dan sempat dicetak ulang sepuluh kali dalam setahun sebelum akhirnya dilarang beredar oleh Jaksa Agung pada 1981, kini bisa dibaca secara terbuka.

Pada 2005, novel itu diterbitkan kembali oleh Lentera Dipantara. Kehadirannya tidak lagi sebagai karya bawah tanah yang harus disembunyikan, melainkan sebagai perayaan yang resmi dan terbuka atas sesuatu yang dulu dianggap luka. Buku yang selama puluhan tahun hanya berpindah tangan secara diam-diam akhirnya bisa berdiri di rak toko buku tanpa risiko memenjarakan siapa pun yang menyentuhnya.

Kebebasan itu nyata. Dan karena nyata, ia layak dirayakan. Tetapi di balik pintu yang terbuka untuk para penulis, masuk pula sesuatu yang tidak diperhitungkan dalam perjuangan politik 1998: publik yang baru, dengan selera yang belum pernah terbaca sebelumnya, dan ekosistem perhatian yang belum pernah ada dalam skala seperti itu.

Selama Orde Baru, ruang publik Indonesia terkontrol tidak hanya secara politik tetapi juga secara budaya. Akses terhadap media terbatas. Pilihan bacaan terbatas. Dalam keterbatasan itu, sastra memiliki semacam ruang terlindung di balik tekanan rezim. Ruang yang hanya dipahami pembacanya, mereka yang memang mencari kedalaman makna, yang terbiasa duduk bersama teks yang menuntut kesabaran.

 Majalah Horison, yang terbit sejak 1966, menjadi salah satu ruang utama tempat sastra Indonesia bernapas dan berdebat, tempat nama-nama seperti Goenawan Mohamad, Sapardi Djoko Damono, dan Sutardji Calzoum Bachri membentuk percakapan estetik yang berlangsung berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Di halaman-halaman Horison pula kritik sastra Indonesia memiliki tempat yang tidak ditentukan oleh selera pasar, melainkan oleh pertimbangan estetik yang bisa dipercaya secara intelektual.

Ketika pintu itu terbuka, yang berubah bukan hanya siapa yang boleh berbicara, tapi juga siapa yang mendengarkan, dan bagaimana cara mereka mendengarkan.

Ledakan media pascareformasi membawa serta logika sensasi, logika kecepatan, logika sirkulasi. Media harian membutuhkan berita yang dapat dikonsumsi cepat. Majalah mingguan atau bulanan bersaing memperebutkan pembaca, mereka butuh sampul yang langsung menarik perhatian di kios. Dalam ekosistem semacam itu, karya yang membutuhkan pembaca untuk tinggal lebih lama, berpikir lebih keras, atau kembali membaca ulang, mulai menghadapi tekanan yang tidak pernah ada sebelumnya.

Sastra masuk ke dalam ekosistem ini tanpa banyak persiapan.

Ironi terbesar dari periode ini mungkin bukan apa yang dilarang, melainkan apa yang terjadi pada institusi-institusi yang sebelumnya menjadi benteng percakapan estetik. Horison berhenti terbit pada 2002, hanya empat tahun setelah Reformasi. Kalam, jurnal kebudayaan yang sempat menjadi tempat esai-esai penting dipertukarkan, juga mengakhiri perjalanannya tidak lama kemudian. Keduanya tidak dibungkam oleh negara. Mereka kalah bersaing dalam ekosistem baru yang tidak dirancang untuk percakapan yang lambat dan mendalam.

Sebagai gantinya, bukan satu institusi baru yang lebih kuat, tapi rubrik sastra di koran-koran, biasanya terbit akhir pekan. Rubrik-rubrik sastra ini harus bersaing halaman dengan berita politik dan ekonomi. Lalu datang blog sastra di awal 2000-an semacam  Multiply, Blogspot, dan kemudian WordPress menjadi tempat puisi dan cerpen diunggah tanpa penyunting, tanpa proses seleksi, dan tanpa percakapan kritis yang terstruktur. Energinya segar, tapi kurasinya kering.

Maka, kebebasan yang datang sejak Reformasi itu sesungguhnya untuk siapa? Dan dengan harga apa? Bagi penulis yang selama ini dibekap sensor, jawabannya tampak jelas: kebebasan untuk semua, tanpa harga. Tapi kebebasan di dalam pasar tidak pernah benar-benar tanpa harga. Ia selalu datang bersama tekanan yang menggantikan tekanan lama: bukan lagi negara yang melarang, melainkan pasar yang memilih. Bukan lagi sensor yang membredel, melainkan selera yang mengabaikan.

Dalam banyak hal, pengabaian jauh lebih efektif dari pembredelan. Pembredelan menciptakan martir. Ia memberi penulis musuh yang dapat dilawan secara terbuka, posisi moral yang jelas, dan dalam beberapa kasus, nama besar yang tidak akan pernah diperoleh jika karya itu dibiarkan beredar dan dilupakan begitu saja.

Ketika Jaksa Agung di era Orde Baru menerbitkan surat keputusan yang melarang Bumi Manusia, ia tanpa sadar menjamin bahwa novel itu akan terus dicari, disembunyikan, dan dibaca dengan cara yang justru mengangkat nilainya, melampaui batas yang bisa dijangkau distribusi biasa. Sensor, paradoksnya, sering kali adalah mesin kanonisasi yang paling efisien.

Pengabaian tidak bekerja dengan cara seperti itu. Ia tidak meninggalkan bekas yang bisa ditunjuk. Ia hanya membiarkan karya yang tidak kompatibel dengan selera pasar perlahan tenggelam dalam kebisingan yang terus bertambah volumenya. Tidak ada yang bisa digugat. Tidak ada yang bisa dijadikan simbol perlawanan.

Sastra Indonesia mendapatkan lebih banyak ruang, lebih banyak pembaca, lebih banyak penulis, lebih banyak judul yang terbit. Semua angka bergerak ke atas. Tetapi di dalam keramaian yang tumbuh itu, diam-diam mulai terbentuk hierarki baru yang tidak ditentukan oleh negara, melainkan oleh pasar: karya mana yang layak beredar, suara mana yang layak didengar, tema mana yang layak dibicarakan.

Hierarki itu tidak ditulis di mana-mana. Tidak ada surat keputusan yang menandatanganinya. Ia terbentuk dari akumulasi keputusan kecil yang semuanya tampak masuk akal: penerbit yang memilih naskah yang lebih mudah dijual, redaktur yang memendekkan esai agar muat di halaman yang tersedia, pembaca yang memilih bacaan yang lebih ringan karena pilihan yang tersedia tiba-tiba sangat banyak.

Sensor Orde Baru bekerja secara vertikal: negara di atas, sastra di bawah, dengan garis kekuasaan yang jelas dan dapat dilawan. Sementara mekanisme baru yang terbentuk setelah 1998 bekerja secara horizontal dan tersebar. Tidak ada satu titik kekuasaan yang dapat ditunjuk, tidak ada satu keputusan yang dapat digugat, tidak ada satu wajah yang dapat dihujat.

Pagar lama memang sudah runtuh. Di atas reruntuhan itu, segera berdiri ekosistem baru yang jauh lebih ramai, jauh lebih bebas, dan jauh lebih sulit dibaca arah kekuasaannya. Inilah ekosistem yang tidak lama kemudian akan melahirkan gelombang pertama yang menunjukkan dengan sangat jelas bagaimana pasar perhatian mulai mendidik selera sastra Indonesia.[T] [Bersambung]

Penulis: Andre Syahreza
Editor: Adnyana Ole

BACA ARTIKEL SEBELUMNYA:

Rezim Algoritma dan Lahirnya “Sastra Perhatian” [1]: Pendahuluan