17 November 2026
  • Beranda
  • Feature
    • Khas
    • Tualang
    • Persona
    • Historia
    • Milenial
    • Kuliner
    • Pop
    • Gaya
    • Pameran
    • Panggung
  • Berita
    • Ekonomi
    • Pariwisata
    • Pemerintahan
    • Budaya
    • Hiburan
    • Politik
    • Hukum
    • Kesehatan
    • Olahraga
    • Pendidikan
    • Pertanian
    • Lingkungan
    • Liputan Khusus
  • Kritik & Opini
    • Esai
    • Opini
    • Ulas Buku
    • Ulas Film
    • Ulas Rupa
    • Ulas Pentas
    • Kritik Sastra
    • Kritik Seni
    • Bahasa
    • Ulas Musik
  • Fiksi
    • Cerpen
    • Puisi
    • Dongeng
  • English Column
    • Essay
    • Fiction
    • Poetry
    • Features
  • Penulis
  • Buku
    • Buku Mahima
    • Buku Tatkala
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Feature
    • Khas
    • Tualang
    • Persona
    • Historia
    • Milenial
    • Kuliner
    • Pop
    • Gaya
    • Pameran
    • Panggung
  • Berita
    • Ekonomi
    • Pariwisata
    • Pemerintahan
    • Budaya
    • Hiburan
    • Politik
    • Hukum
    • Kesehatan
    • Olahraga
    • Pendidikan
    • Pertanian
    • Lingkungan
    • Liputan Khusus
  • Kritik & Opini
    • Esai
    • Opini
    • Ulas Buku
    • Ulas Film
    • Ulas Rupa
    • Ulas Pentas
    • Kritik Sastra
    • Kritik Seni
    • Bahasa
    • Ulas Musik
  • Fiksi
    • Cerpen
    • Puisi
    • Dongeng
  • English Column
    • Essay
    • Fiction
    • Poetry
    • Features
  • Penulis
  • Buku
    • Buku Mahima
    • Buku Tatkala
No Result
View All Result
tatkala.co
No Result
View All Result

Tanah Terlantar dan Krisis Ekologis: Mencari Arah Kebijakan Pertanahan Berkeadilan dengan Berlakunya PP 48/2025

I Made Pria Dharsana by I Made Pria Dharsana
February 9, 2026
in Opini
Kebijakan Politik Hukum Pertanahan Jelang Setahun Rezim Prabowo Subianto

Made Pria Dharsana

Tanah bukan sekadar objek hak atau sertifikat, tetapi ruang hidup bersama yang menentukan masa depan keadilan sosial dan keberlanjutan ekologis .  

DALAM konteks pembangunan nasional, kebutuhan akan lahan yang semakin meningkat sbaik untuk perumahan, investasi seringkali berhadap-hadapan dengan praktik penguasaan tanah yang tidak produktif atau bahkan sengaja dibiarkan terlantar dengan banyak alasan.  Tanah yang tidak dimanfaatkan , tidak hanya menimbulkan ketimpangan sosial dan ekonomi, tetapi juga berpotensi memperburuk kerusakan lingkungan apalagi digiunakan tidak sesuai peruntukannya yang menyebabkan  krisis ekologis, termasuk banjir, longsor, dan degradasi fungsi ekosistem.

Penertiban tanah terlantar merupakan ujian bagi kemampuan negara dalam menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pertanyaannya, apakah kebijakan pertanahan diarahkan untuk keadilan sosial dan keberlanjutan ekologis, atau hanya menjadi instrumen administratif untuk memfasilitasi investasi dan pertumbuhan ekonomi semata.

Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), tanah di Indonesia ditempatkan bukan sekadar sebagai objek ekonomi, melainkan sebagai sumber kehidupan yang memiliki fungsi sosial. Setiap hak atas tanah melekat kewajiban untuk mengusahakan, menggunakan, dan memelihara tanah tersebut demi kemakmuran rakyat (Boedi Harsono, 2008). 

Prinsip ini ditegaskan melalui asas larangan menelantarkan tanah, yang tidak hanya dikenal dalam UUPA, tetapi juga sejalan dengan hukum adat dan hukum Islam. Dalam hukum adat, tanah yang tidak digarap kembali ke hak ulayat masyarakat hukum adat, sedangkan dalam hukum Islam, prinsip ihya’ al-mawat mendorong penguasaan tanah melalui pengelolaan aktif dan produktif (Maria W. Sumardjono, 2008).

Asas sosial-ekologis ini menekankan bahwa hak atas tanah tidak bersifat absolut. Setiap penguasaan tanah di Indonesia selalu dibatasi oleh fungsi sosial dan kewajiban ekologis, sehingga negara memiliki legitimasi konstitusional untuk mencabut hak yang tidak dimanfaatkan secara nyata dan berkelanjutan. 

Namun, dalam praktiknya, masih terdapat paradoks struktural: masyarakat kesulitan mengakses tanah, sementara sejumlah besar lahan berizin tidak digunakan secara optimal.

Secara normatif, tanah terlantar diatur dalam PP Nomor 20 Tahun 2021, yang mendefinisikan tanah hak atau tanah pengelolaan yang secara sengaja tidak diusahakan, tidak dimanfaatkan, atau tidak dipelihara sesuai tujuan pemberian haknya. Mekanisme penertiban meliputi identifikasi, peringatan, penetapan status tanah terlantar, hingga penguasaan kembali oleh negara. PP 20/2021 merupakan bagian dari rezim hukum baru pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan revisi UU Nomor 6 Tahun 2023, yang menekankan deregulasi investasi sambil tetap memperhatikan fungsi sosial tanah.

Sedangkan, PP Nomor 48 Tahun 2025, yang mulai berlaku pada 6 November 2025, menyempurnakan pengaturan ini dengan beberapa inovasi kebijakan. Definisi tanah terlantar diperluas meliputi tanah hak maupun tanah dasar penguasaan yang sengaja tidak diusahakan, digunakan, dimanfaatkan, atau dipelihara. Batas waktu penertiban dipersingkat menjadi 90 hari untuk tanah dan 150 hari untuk kawasan, dan kewajiban pelaporan penggunaan tanah diperkuat. 

Tanah yang ditertibkan dapat dialokasikan ke Bank Tanah atau dimanfaatkan untuk kepentingan publik, termasuk perumahan rakyat, reforma agraria, dan pemulihan kawasan lindung. Dengan ketentuan ini, negara menegaskan legitimasi untuk menegakkan fungsi sosial dan ekologis tanah, sekaligus dan

Sejumlah kajian hukum agraria menekankan bahwa tanah terlantar harus dipandang sebagai instrumen kebijakan untuk menjamin fungsi sosial tanah dan menyediakan sumber daya bagi program strategis negara.  Agus Sekarmadji menegaskan bahwa hak atas tanah selalu dibatasi kewajiban sosial dan ekologis, sehingga negara memiliki legitimasi untuk mencabut hak yang tidak dimanfaatkan secara nyata dan berkelanjutan (Jurnal Hukum & Pembangunan, 2022).

Martin Roestamy menambahkan bahwa penertiban tanah terlantar tidak boleh berhenti pada pencabutan hak semata; tanah yang ditertibkan harus diarahkan pada kepentingan publik, seperti reforma agraria, perumahan rakyat, dan ketahanan pangan, agar tidak memperparah ketimpangan penguasaan tanah (Raja Grafindo Persada, 2022).Nurhasan Ismail menyoroti paradoks struktural dalam penguasaan tanah: masyarakat kesulitan mengakses lahan, sementara jutaan hektare tanah berizin dibiarkan tidak dimanfaatkan. Ia menekankan bahwa efektivitas kebijakan sangat tergantung pada keberanian politik negara untuk menempatkan keadilan sosial dan keberlanjutan ekologis sebagai orientasi utama kebijakan pertanahan (Jurnal Mimbar Hukum, 2022).

Dalam konteks krisis ekologis, tanah yang dibiarkan terlantar di kawasan hulu, daerah resapan air, dan lindung dapat memperparah kerusakan ekosistem. Politik hukum pertanahan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan memperburuk krisis ekologis (Ida Nurlinda, 2021).

Penertiban tanah terlantar tidak boleh dimaknai semata-mata sebagai optimalisasi aset negara. Tanah yang telah ditetapkan sebagai terlantar harus diarahkan untuk redistribusi kepada petani kecil, masyarakat adat, dan kelompok rentan, serta digunakan untuk kepentingan publik seperti ruang terbuka hijau, kawasan resapan air, dan perlindungan ekosistem. 

Proses identifikasi dan penetapan tanah terlantar harus transparan dan partisipatif, melibatkan pemerintah daerah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas terdampak, agar kebijakan memperoleh legitimasi sosial. Penertiban tanah juga harus selaras dengan perlindungan lingkungan dan strategi adaptasi perubahan iklim, serta disertai evaluasi berkala terhadap hak atas tanah skala besar agar spekulasi tidak dibiarkan.

Tanah bukan sekadar objek hak atau sertifikat, tetapi ruang hidup bersama yang menentukan masa depan keadilan sosial dan keberlanjutan ekologis.

Menurut penulis, persoalan tanah terlantar sejatinya mencerminkan kegagalan tata kelola pertanahan, yang kurang mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologis. Penertiban tanah tidak boleh berhenti pada pencabutan hak semata atau menjadi alat administratif untuk menekan pemegang hak kecil, sementara penguasaan lahan skala besar tetap dibiarkan. 

Tanah harus ditempatkan kembali sebagai ruang hidup bersama yang memenuhi fungsi sosial, ekologis, dan ekonomi, sehingga setiap kebijakan pertanahan benar-benar berkeadilan.

PP 48/2025 merupakan langkah positif karena menegaskan batas waktu penertiban, kewajiban pelaporan, dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan publik. Namun, efektivitasnya akan bergantung pada keberanian politik negara untuk menerapkan prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan ekologis secara konsisten. Penertiban tanah terlantar harus diarahkan untuk mendukung reforma agraria sejati, pemulihan ekosistem, dan kepastian hukum bagi masyarakat luas, bukan sekadar memenuhi tujuan investasi atau pertumbuhan ekonomi.

Dengan demikian, penertiban tanah terlantar yang berkeadilan bukan hanya soal hukum administratif, melainkan ujian bagi negara untuk hadir sebagai pengelola sumber daya yang adil dan bertanggung jawab terhadap masa depan sosial dan lingkungan. Tanah yang dibiarkan terlantar harus diubah menjadi sumber kemakmuran bersama, bukan menjadi simbol kegagalan negara dalam menata ulang politik hukum pertanahan. Jika diarahkan secara konsisten untuk kepentingan rakyat dan pemulihan ekosistem, kebijakan ini dapat menjadi jawaban atas dua krisis sekaligus: krisis agraria dan krisis ekologis.

Kesimpulannya, penulis menilai bahwa  politik hukum tanah terlantar mencerminkan upaya negara menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologis dalam pengelolaan sumber daya pertanahan. PP Nomor 48 Tahun 2025 memperkuat mekanisme penertiban tanah terlantar dengan batas waktu tegas, kewajiban pelaporan, dan pengaturan pemanfaatan untuk kepentingan publik, menegaskan legitimasi negara dalam memastikan fungsi sosial dan ekologis tanah, sekaligus membatasi spekulasi dan ketimpangan penguasaan.

Keberhasilan implementasi PP 48/2025 sangat bergantung pada transparansi, partisipasi publik, koordinasi lintas lembaga, dan keberanian politik menegakkan keadilan sosial serta keberlanjutan ekologis. Tanah terlantar tidak boleh hanya menjadi objek administratif, tetapi harus diprioritaskan untuk redistribusi kepada kelompok rentan, pemulihan ekosistem, dan kepentingan publik. Penertiban tanah terlantar yang efektif dan berkeadilan menjadi instrumen strategis mengatasi ketimpangan agraria sekaligus merespons krisis ekologis, mengukuhkan peran negara sebagai pengelola sumber daya yang adil, bertanggung jawab, dan berorientasi pada keberlanjutan sosial-ekologis. [T]

Tags: hukum agrariaTanahtanah air
ShareTweetSendShareSend
Previous Post

Agama di Ruang Publik: Antara Keyakinan, Prasangka, dan Kekosongan Sains

Next Post

Seratus Pemuda Bali–NTT Belajar Merancang Masa Depan Politik dari Keresahan Setiap Daerah

I Made Pria Dharsana

I Made Pria Dharsana

Praktisi, akademisi dan penggiat Prabu Capung Mas

Related Posts

Radio dan Hari Pahlawan: Dari Suara Perjuangan Menuju Teknologi Pendidikan di Era Digital

by Dini Nastiti Wardani
November 10, 2026
0
Radio dan Hari Pahlawan: Dari Suara Perjuangan Menuju Teknologi Pendidikan di Era Digital

SETIAP 10 November, bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan untuk mengenang perjuangan para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan. Di balik peristiwa heroik...

Read moreDetails

Tatkala Seniman Tak Lagi Bersuara

by I.G.A.K. Satrya Wibawa
October 27, 2026
0
Tatkala Seniman Tak Lagi Bersuara

SENIN pagi, 26 Oktober 2026, saya mengikuti sebuah diskusi di Markas Besar UNESCO, Paris, yang bertajuk Artists at Risk: Voices...

Read moreDetails

Hak Retensi Bukan Penggelapan:  Menguji Batas Penahanan Sertifikat dalam Sengketa Fee

by I Made Pria Dharsana
October 21, 2026
0
Kebijakan Politik Hukum Pertanahan Jelang Setahun Rezim Prabowo Subianto

SERTIFIKAT tanah ditahan, fee belum dibayar, tetapi pemegang sertifikat justru dituding melakukan perbuatan melawan hukum. Bahkan, dalam situasi tertentu, penguasaan...

Read moreDetails

Perjanjian Kawin Campuran dan Hak Mewaris: Ketika Pisah Harta Berhadapan dengan Hak Pasangan yang Ditinggalkan

by I Made Pria Dharsana
October 14, 2026
0
Kebijakan Politik Hukum Pertanahan Jelang Setahun Rezim Prabowo Subianto

PERJANJIAN perkawinan dibuat untuk memberikan kepastian hukum atas harta suami dan istri. Namun, bagaimana jika kesepakatan pisah harta yang semula...

Read moreDetails

Transformasi Kontrak Digital dan Masa Depan Notaris Indonesia…

by I Made Pria Dharsana
October 8, 2026
0
Kebijakan Politik Hukum Pertanahan Jelang Setahun Rezim Prabowo Subianto

SEMUA orang bicara kontrak/perjanjian digital. Apakah ini hanya tren teknologi, atau sudah menjadi realitas hukum? Perkembangan teknologi digitalisasi begitu pesatnya,...

Read moreDetails

Ketika Keramahan Bali Diuji: Antara Pelayanan dan Kesantunan Berbahasa

by I Ketut Suar Adnyana
October 7, 2026
0
Ketika Keramahan Bali Diuji: Antara Pelayanan dan Kesantunan Berbahasa

BALI dikenal dunia bukan hanya karena keindahan alam, kekayaan budaya, dan keunikan tradisinya. Ada satu kekuatan lain yang selama puluhan...

Read moreDetails

“Ajewera”: Dimensi Determinisme yang Dirusak Sebagai Awal Kehancuran Bali

by IM Gede Nesa Saputra
October 4, 2026
0
“Ajewera”: Dimensi Determinisme yang Dirusak Sebagai Awal Kehancuran Bali

AJEWERA pada dasarnya merupakan mekanisme kehati-hatian dalam memperlakukan pengetahuan, khususnya pengetahuan yang memiliki dimensi sakral, filosofis, dan esoteris. Dalam tradisi...

Read moreDetails

Mau Dibawa ke Mana Kampus-Kampus Kita?

by S. Bekti Istiyanto
October 4, 2026
0
Mau Dibawa ke Mana Kampus-Kampus Kita?

INDONESIA patut berbangga dengan jumlah perguruan tinggi kita yang terus bertambah di berbagai daerah, dan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi...

Read moreDetails

Sekolah Gratis: Apakah Bebas Biaya Berarti Berkualitas?

by Dini Nastiti Wardani
September 30, 2026
0
Sekolah Gratis: Apakah Bebas Biaya Berarti Berkualitas?

PENDIDIKAN gratis kembali menjadi pembicaraan publik pasca Presiden Prabowo Subianto pada 18 September 2026 menyatakan komitmennya agar biaya pendidikan pada...

Read moreDetails

66 Tahun UUPA —Di Tengah 81 Tahun Kemerdekaan, Antara Cita-Cita dan Realitas Agraria Menakar Konsistensi Negara dalam Mewujudkan Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kesejahteraan Rakyat

by I Made Pria Dharsana
September 24, 2026
0
Kebijakan Politik Hukum Pertanahan Jelang Setahun Rezim Prabowo Subianto

Enam puluh enam tahun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan 81 tahun Indonesia merdeka merupakan momentum penting untuk kembali bertanya: sejauh...

Read moreDetails
Next Post
Seratus Pemuda Bali–NTT Belajar Merancang Masa Depan Politik dari Keresahan Setiap Daerah

Seratus Pemuda Bali–NTT Belajar Merancang Masa Depan Politik dari Keresahan Setiap Daerah

Please login to join discussion

Ads

POPULER

  • Kabut Membawa Kenikmatan | Cerpen Ni Made Royani

    Kabut Membawa Kenikmatan | Cerpen Ni Made Royani

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Halu Masa Lalu; 3 Cerita Pantat Waktu SD, Rasanya Kayak Nano Nano

    22 shares
    Share 22 Tweet 0
  • Anak-Anak Pulau Payung | Cerpen Dodik Suprayogi

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Malam-Malam di Lorong Harapan | Cerpen Ahmad Sihabudin

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Si Gending | Cerpen Nanda Gayatri

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

ARTIKEL TERKINI

Hari Pertama Sekolah, Awal Membangun Budaya Sekolah yang Aman dan Inklusif
Esai

Tradisi yang Hidup di Dalam dan di Luar Layar

Pada sebuah upacara adat di Bali, suara gamelan terdengar di antara orang-orang yang berkumpul. Sesajen telah disiapkan, para peserta menjalankan...

by Lailatus Sholihah
November 17, 2026
Sejarah Intervensi Pemerintah di Kawasan Pusat Kota Denpasar
Esai

Sejarah Intervensi Pemerintah di Kawasan Pusat Kota Denpasar

KAWASAN pusat kota memiliki nilai strategis bagi pemerintah, baik secara politik maupun ekonomi, serta sebagai representasi citra pemerintahan. Karena itu,...

by I Nyoman Gede Maha Putra
November 17, 2026
Dari Pelatihan ke Perencanaan Desa, Upaya Membangun Ketangguhan Bencana di Seririt
Khas

Dari Pelatihan ke Perencanaan Desa, Upaya Membangun Ketangguhan Bencana di Seririt

MENGHADAPI bencana tidak cukup hanya dengan mengetahui ke mana harus pergi ketika keadaan darurat datang. Masyarakat juga perlu memahami risiko...

by Wahyu Mahaputra
November 17, 2026
Orkestra Visual I Made Gunawan: Mengubah Keramaian Menjadi Harmoni di Atas Kanvas
Pameran

Orkestra Visual I Made Gunawan: Mengubah Keramaian Menjadi Harmoni di Atas Kanvas

KANVAS dapat menjadi ruang bagi banyak cerita untuk hadir bersamaan. Manusia, hewan, tumbuhan, hingga sosok-sosok imajiner saling berdesakan, bergerak, dan...

by tatkala
November 17, 2026
Kebijakan Politik Hukum Pertanahan Jelang Setahun Rezim Prabowo Subianto
Esai

Jangan Hanya Simpati, Milikilah Empati: Ketika Alam Dirampas Kekuasaan dan Keserakahan

ADA sebuah pemandangan yang selalu membuat saya resah setiap kali mengisi seminar di hadapan mahasiswa. Ruangan penuh. Ratusan mata muda...

by I Made Pria Dharsana
November 17, 2026
Mereka yang Hidup Bersama Suara
Esai

Mereka yang Hidup Bersama Suara

SEORANG kawan bercerita kepada saya bahwa sejak kecil ia kerap mendengar bisikan suara di telinganya. Ia tidak selalu tahu dari...

by Angga Wijaya
November 17, 2026
Bukan Meramal Nasib, Murid SMKS Kesehatan Bali Medika Denpasar Gunakan Tarot untuk Menulis Puisi
Khas

Bukan Meramal Nasib, Murid SMKS Kesehatan Bali Medika Denpasar Gunakan Tarot untuk Menulis Puisi

KARTU tarot yang biasanya dikaitkan dengan ramalan masa depan justru menjadi pintu masuk bagi murid SMKS Kesehatan Bali Medika Denpasar...

by Dede Putra Wiguna
November 17, 2026
Merayakan 30 Tahun Arma Museum, Heri Dono dan Sherry Winata Hadirkan Dua Perspektif Berbeda tentang Seni, Kehidupan, dan Perjalanan Batin
Pameran

Merayakan 30 Tahun Arma Museum, Heri Dono dan Sherry Winata Hadirkan Dua Perspektif Berbeda tentang Seni, Kehidupan, dan Perjalanan Batin

SENI selalu memiliki cara tersendiri untuk mengisahkan kehidupan. Ia dapat berbicara tentang identitas, emosi, pengalaman personal, hingga pencarian makna yang...

by tatkala
November 17, 2026
Ketut Ngurah Eri Suanda Sulap Limbah Papan Skateboard Menjadi Karya Menjanjikan
Persona

Ketut Ngurah Eri Suanda Sulap Limbah Papan Skateboard Menjadi Karya Menjanjikan

KETUT Ngurah Eri Suanda, atau yang lebih dikenal dengan sapaan Bli Erik, merupakan seorang pencinta skateboard. Ia mengawali perjalanannya dari...

by Arya Dhamma Nanda
November 17, 2026
Sekolah Menengah Kejuruan – Dalam Geliat Pertanian, Kebudayaan dan Pariwisata Bali
Buku Tatkala

Sekolah Menengah Kejuruan – Dalam Geliat Pertanian, Kebudayaan dan Pariwisata Bali

Judul: Sekolah Menengah Kejuruan - Dalam Geliat Pertanian, Kebudayaan dan Pariwisata Bali Penerbit: PT Tatkala Sekala Media Penulis:I Wayan Yudana...

by Buku Tatkala
November 17, 2026
Museum Sanghyang Dedari Giri Amertha Diusulkan Jadi Pusat Pembelajaran Ritus Agraris dan Ragam Sanghyang di Bali
Budaya

Museum Sanghyang Dedari Giri Amertha Diusulkan Jadi Pusat Pembelajaran Ritus Agraris dan Ragam Sanghyang di Bali

DI Desa Adat Geriana Kauh, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, ritual Sanghyang Dedari bukan sekadar bagian dari tradisi yang diwariskan antargenerasi....

by tatkala
November 17, 2026
The Importance of Being Bodo People
Essay

The Importance of Being Bodo People

THIS is the third time I came to India for Bodo people. This is the third mindful and meaningful time....

by Kadek Sonia Piscayanti
November 17, 2026

TATKALA.CO adalah media umum yang dengan segala upaya memberi perhatian lebih besar kepada seni, budaya, dan kreativitas manusia dalam mengelola kehidupan di tengah-tengah alam yang begitu raya

  • Penulis
  • Tentang & Redaksi
  • Kirim Naskah
  • Pedoman Media Siber
  • Kebijakan Privasi
  • Desclaimer

Copyright © 2016-2025, tatkala.co

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Feature
    • Khas
    • Tualang
    • Persona
    • Historia
    • Milenial
    • Kuliner
    • Pop
    • Gaya
    • Pameran
    • Panggung
  • Berita
    • Ekonomi
    • Pariwisata
    • Pemerintahan
    • Budaya
    • Hiburan
    • Politik
    • Hukum
    • Kesehatan
    • Olahraga
    • Pendidikan
    • Pertanian
    • Lingkungan
    • Liputan Khusus
  • Kritik & Opini
    • Esai
    • Opini
    • Ulas Buku
    • Ulas Film
    • Ulas Rupa
    • Ulas Pentas
    • Kritik Sastra
    • Kritik Seni
    • Bahasa
    • Ulas Musik
  • Fiksi
    • Cerpen
    • Puisi
    • Dongeng
  • English Column
    • Essay
    • Fiction
    • Poetry
    • Features
  • Penulis
  • Buku
    • Buku Mahima
    • Buku Tatkala

Copyright © 2016-2025, tatkala.co