SERATUS pemuda dari Bali dan Nusa Tenggara Timur (NTT) berkumpul di Denpasar untuk mengikuti Political Future Leader (PFL) Batch 3 yang diselenggarakan oleh Amanat Research Institute di BPMP Provinsi Bali, 6–8 Februari 2026. Di situ, para pemuda itu bukan sekadar untuk mengikuti pelatihan, tetapi untuk berbagi kegelisahan, gagasan, dan mimpi tentang masa depan politik daerah mereka.
Peserta datang dari berbagai penjuru Bali seperti Denpasar, Badung, Gianyar, Bangli, Karangasem, Klungkung, Jembrana, Tabanan, hingga Buleleng. Serta dari wilayah NTT seperti Sikka, Sumba Barat, dan Sumba Tengah. Latar belakang mereka pun beragam: mahasiswa, pemuda adat, aktivis komunitas, pekerja muda, hingga pengurus organisasi kepemudaan. Keragaman ini menjadikan forum PFL sebagai ruang dialog publik mini, tempat berbagai suara bertemu dan saling diuji.
Dalam perspektif komunikasi politik, ruang seperti ini mencerminkan warga dapat berdiskusi secara rasional tentang kepentingan bersama dan memengaruhi arah kebijakan. PFL tidak hanya menghadirkan materi, tetapi juga membuka ruang deliberasi antarpeserta untuk merumuskan persoalan nyata yang mereka hadapi di daerah.
Head of Program Amanat Research Institute, Fadilla Embun Firdausy, menegaskan bahwa program ini dirancang untuk mendorong keterlibatan aktif generasi muda dalam proses politik dan kebijakan publik. “Anak muda memiliki kegelisahan dan mimpi yang harus diperjuangkan. Politik membutuhkan regenerasi, dan perubahan itu bisa dimulai dari benih-benih kecil yang ditanam melalui pendidikan politik yang substansial,” ujarnya.
Selama kegiatan, peserta tidak hanya menerima paparan satu arah, tetapi terlibat dalam diskusi kritis mengenai isu-isu strategis, mulai dari pengelolaan lingkungan pesisir dan sampah plastik, pemberdayaan ekonomi masyarakat adat, hingga rendahnya partisipasi pemuda dalam proses perumusan kebijakan. Pola ini sejalan dengan teori komunikasi partisipatoris yang menekankan bahwa warga bukan sekadar objek kebijakan, melainkan subjek yang aktif membentuk agenda publik.
Sejumlah akademisi, aktivis lingkungan, dan tokoh politik hadir sebagai narasumber, namun diskusi justru hidup ketika peserta saling berbagi pengalaman dari daerah masing-masing. Dalam konteks teori agenda setting, proses ini penting karena isu-isu yang dianggap penting oleh warga berpotensi naik menjadi perhatian publik dan, pada akhirnya, perhatian pembuat kebijakan.
Salah satu peserta dari Kabupaten Klungkung, I Kadek Hendra Wijaya, mengaku mendapatkan sudut pandang baru tentang peran pemuda dalam politik lokal. Rencana tindak lanjut (RTL) yang ia susun berfokus pada edukasi pengelolaan sampah berbasis komunitas. “Masalah sampah bukan hanya teknis, tapi juga soal komunikasi—bagaimana membangun kesadaran dan partisipasi warga,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Irvan Ahmad Junaidi, peserta dari Kabupaten Sikka, NTT. Ia menilai keterlibatan pemuda NTT dalam PFL menjadi bentuk pengakuan bahwa suara daerah pinggiran juga penting dalam percakapan politik nasional. Ia berharap hasil pembelajaran dan riset dari program ini dapat diterjemahkan menjadi aksi nyata di komunitasnya.
Melalui Political Future Leader Batch 3, Amanat Research Institute juga mendorong tumbuhnya praktik komunikasi politik dari bawah—politik yang lahir dari pengalaman warga, diperbincangkan di ruang publik, dan diperjuangkan secara kolektif. Dari forum kecil seperti inilah, masa depan demokrasi yang inklusif dan berkelanjutan di Bali dan NTT mulai dirancang. [T]
Penulis: Bagus WKP
Editor: Budarsana
