ADA sebuah pemandangan yang selalu membuat saya resah setiap kali mengisi seminar di hadapan mahasiswa. Ruangan penuh. Ratusan mata muda menatap penuh simpati ketika saya menunjukkan foto hutan yang gundul, sungai yang coklat keruh, dan anak-anak yang memakai masker karena asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Simpati itu baik. Tapi tidak cukup.
Hari ini, di hadapan 100 mahasiswa di ruangan dan 200 mahasiswa yang mengikuti secara daring dan luring mengikuti seminar Internasional oleh Red Coloni Lawa Fair IX. dengan tema “Controling Deforestation to Achice Sustainable Development and Climate Justice” di Universitas Warmadewa, 17 Nopember 2026, saya katakan dengan tegas: Saya tidak datang untuk meminta simpati kalian. Saya datang untuk meminta empati kalian.
Apa bedanya? Simpati adalah kasihan dari jauh. Kita melihat penderitaan orang lain, kita mengangguk, lalu kita kembali melanjutkan hidup kita yang nyaman. Empati adalah tergerak. Empati adalah ketika kita ikut merasakan sesak napas anak-anak di Kalimantan yang tidak bisa sekolah berminggu-minggu karena asap. Empati adalah ketika kita ikut merasakan pahitnya air sumur petani yang tercemar limbah. Empati adalah ketika kita tidak bisa lagi diam.
Tanpa empati, pengetahuan hanya menjadi hiasan di kepala. Dengan empati, pengetahuan berubah menjadi gerakan.
Data Tidak Berbohong: Hutan Kita Menghilang
Kita sering dituduh terlalu emosional, terlalu dramatis, atau menyebarkan hoaks ketika bicara kerusakan lingkungan. Maka hari ini kita tidak bicara dengan emosi semata. Kita bicara dengan data satelit.
Data dari Global Forest Watch (GFW) dan Laboratorium GLAD Universitas Maryland adalah cermin yang tidak bisa kita bantah. Pada tahun 2024, dunia kehilangan 6,7 juta hektare hutan primer tropis. Itu hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Kecepatannya setara dengan 18 lapangan sepak bola yang hilang setiap menit. Hutan yang hilang itu adalah hutan yang sudah berusia ratusan tahun, yang menyimpan karbon, menyimpan air, dan menyimpan kehidupan.
Untuk pertama kalinya dalam dua dekade terakhir, kebakaran menjadi penyebab utama kehancuran hutan tropis, melampaui pertanian permanen. Emisi dari kebakaran hutan pada tahun 2024 tercatat empat kali lebih besar dari seluruh emisi penerbangan dunia pada tahun 2023. Artinya, ketika hutan terbakar, kita semua ikut terbakar secara perlahan melalui krisis iklim.
Indonesia tidak lepas dari tragedi ini. Pada tahun 2024, Indonesia kehilangan 260.000 hektare hutan alam dan melepaskan sekitar 190 juta ton CO2 ke atmosfer. Dalam kurun 2002 hingga 2024, kita telah kehilangan 11 juta hektare hutan primer lembab. Sempat ada harapan ketika pada tahun 2024 kehilangan hutan primer kita turun 11 persen. Namun pada tahun 2025, kita kembali berbalik arah: 296.000 hektare hutan primer hilang, naik 14 persen, dan menempatkan Indonesia di peringkat keempat dunia.

Data terbaru dari Forest Watch Indonesia bahkan lebih mengkhawatirkan. Dalam periode 2024-2025, Indonesia kehilangan 1,06 juta hektare hutan alam, naik 37 persen dari periode sebelumnya. Dari 88,43 juta hektare hutan alam yang tersisa, 40 persen deforestasi terjadi justru di dalam konsesi kehutanan, perkebunan, dan pertambangan yang legal. Artinya, kerusakan ini bukan semata-mata ulah peladang kecil yang menebang untuk bertahan hidup. Kerusakan ini adalah kerusakan yang terstruktur, berizin, dan bermodal besar.
Inilah Ketidakadilan Iklim
Lalu apa hubungannya data ini dengan keadilan iklim?
Keadilan iklim adalah pertanyaan yang sederhana namun sangat menusuk: Siapa yang merusak, dan siapa yang menanggung akibatnya?
Jawabannya sangat tidak adil. Global Forest Watch membuktikan hutan kita hilang, karbon kita lepas ke udara, tetapi yang menikmati keuntungan adalah segelintir pemodal. Yang menanggung asap, banjir, gagal panen, dan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) adalah rakyat kecil, masyarakat adat, petani, dan nelayan di Kalimantan, Sumatera, dan Papua.
Negara-negara kaya dan korporasi besar menghasilkan emisi dari deforestasi dan pembakaran fosil. Rakyat miskin yang membayar dengan paru-paru mereka, dengan rumah mereka yang terendam banjir, dengan ladang mereka yang gagal panen, dan dengan masa depan anak-anak mereka yang suram. Lihat bagaimana penderitaan masyarakat di Kalimantan , belum lagi polusi udara sampai ke negeri Malaysia dan Singapore
Ini bukan bencana alam. Ini adalah bencana yang dirancang oleh keserakahan. Ketika izin konsesi diberikan di atas hutan adat, ketika sungai dicemari limbah tanpa pengawasan yang tegas, ketika asap dibiarkan mengepul berminggu-minggu, itu bukan kecelakaan. Itu adalah pilihan politik dan ekonomi yang mengorbankan rakyat kecil. kemana aparat hukum kita? ketika banyak korban berjatuhan saat menjalankan tugas mematikan api kebakaran.
Karena itu, keadilan iklim bukan sekadar soal menanam pohon. Keadilan iklim adalah soal siapa yang menguasai tanah, siapa yang menguasai izin, dan siapa yang menguasai keuntungan. Selama struktur itu tidak dibongkar, menanam seribu pohon tidak akan pernah cukup untuk menutup satu konsesi tambang yang menghancurkan satu gunung.
Jangan Biarkan Generasi ke Depan Hancur
Hari ini , saya menyampaikan pesan yang mungkin terdengar keras, tetapi harus dikatakan:
Jangan biarkan kalian dan generasi ke depan hancur tanpa harapan hidup, hanya karena kita membiarkan alam dirusak oleh tangan kekuasaan dan keserakahan. hanya karena kita tidak peduli terhadap kerusakan alam mengatasnamakan pembangunan..
Kita sedang berada di persimpangan. Jika generasi muda hari ini hanya menjadi penonton, maka 10 atau 20 tahun ke depan, mereka akan mewarisi negeri yang tanahnya sudah dikeruk, sungainya sudah mati, dan udaranya sudah tidak layak dihirup. Mereka akan mewarisi hutang ekologis yang tidak pernah mereka buat.
Tetapi jika generasi muda hari ini tergerak oleh empati, sejarah akan berubah. Mahasiswa bukan hanya calon sarjana. Mahasiswa adalah penjaga akal sehat bangsa. Ketika mahasiswa diam, kekuasaan akan semakin berani. Ketika mahasiswa bersuara, kekuasaan akan berpikir dua kali. Tidak kita mau mengambil jalan yang mana, semua ada resiko bagi kehidupan kita kelak. Tidak ada jalan mudah, bagi mereka yang berani bersikap.
Empati harus melahirkan keberanian. Keberanian untuk bertanya: Siapa pemilik sebenarnya dari perusahaan yang membakar hutan itu? Keberanian untuk menuntut: Mengapa direktur perusahaan yang mencemari sungai hanya didenda, tidak dipidana? Keberanian untuk mendesak: Mengapa izin yang terbukti merusak tidak segera dicabut? untuk membangun bagi peningkatan ekonomi tidak harus melalui perusakan alam.
Tiga Tuntutan Keadilan Iklim
Karena itu, dalam hal ini , mari kita menawarkan tiga tuntutan yang sederhana, konkret, dan bisa diukur. Bukan sekadar slogan, tetapi agenda hukum. Politik hukum yang memihak pada rakyat.
Pertama, Disclose the Owner! Buka Pemiliknya!

Jangan biarkan perusahaan-perusahaan perusak lingkungan bersembunyi di balik deretan nama PT, perusahaan cangkang, dan pemegang saham yang tidak jelas. Rakyat berhak tahu siapa manusia di balik kerusakan itu. Siapa beneficial owner-nya? Siapa yang menikmati dividen dari hutan yang dibakar? Transparansi pemilik adalah langkah pertama keadilan. Tanpa itu, hukum hanya akan menghukum badan hukum yang tidak punya wajah, sementara manusia di baliknya tetap tertawa dan membuka perusahaan baru.
Kedua, Prosecute the Director! Pidanakan Direkturnya!
Selama ini, hukum lingkungan kita terlalu sering berhenti pada denda administratif. Perusahaan membayar denda, lalu kembali beroperasi seolah tidak terjadi apa-apa. Denda bagi korporasi raksasa hanyalah biaya bisnis yang kecil. Tetapi pidana bagi direktur adalah efek jera yang nyata. Jika direktur tahu bahwa keputusan merusak lingkungan bisa membuatnya masuk penjara, bukan hanya perusahaannya membayar denda, maka ia akan berpikir seribu kali sebelum menandatangani izin pembukaan lahan dengan cara membakar. Hukum harus menyentuh manusia, bukan hanya menyentuh kertas.
Ketiga, Revoke the Permit! Cabut Izinnya!
Izin yang terbukti merusak lingkungan, melanggar hak masyarakat adat, dan menyebabkan kebakaran berulang, harus dicabut tanpa kompromi. Tidak cukup hanya dengan teguran atau pembinaan. Izin yang merusak harus dicabut, lahan harus dipulihkan, dan hak atas tanah harus dikembalikan kepada masyarakat adat dan komunitas lokal yang selama ratusan tahun menjaga hutan itu jauh lebih baik daripada korporasi.
Tiga tuntutan ini adalah terjemahan nyata dari keadilan iklim. Bukan sekadar meminta korporasi untuk lebih hijau di atas kertas, tetapi menuntut pertanggungjawaban yang nyata di hadapan hukum dan di hadapan rakyat.
Penutup: Hutan Adalah Titipan, Bukan Warisan untuk Dihabiskan
Hutan bukan warisan nenek moyang untuk kita habiskan. Hutan adalah titipan anak cucu yang harus kita jaga.
Ketika kita menebang satu pohon tanpa izin moral dari generasi mendatang, kita sedang mencuri dari anak-anak kita sendiri. Ketika kita membiarkan satu konsesi merusak satu gunung, kita sedang menggadaikan masa depan bangsa ini.
kita percaya, mahasiswa, generasi muda Indonesia tidak akan memilih diam. Mereka memiliki kecerdasan, mereka memiliki teknologi, dan yang terpenting, mereka masih memiliki hati nurani.
Tugas kita sekarang adalah mengubah simpati menjadi empati, dan mengubah empati menjadi gerakan. Gerakan untuk membuka siapa pemiliknya, memidanakan direkturnya, dan mencabut izinnya. sejauhmana pemerintah berani membuka data perusahaan.
Jangan biarkan anak cucu kita mewarisi asap dan air beracun. Biarlah mereka mewarisi hutan, udara bersih, dan air yang bisa diminum. Karena jika bukan kita yang menjaga alam ini, siapa lagi? Dan jika bukan sekarang, kapan lagi?[T]






























