KAWASAN pusat kota memiliki nilai strategis bagi pemerintah, baik secara politik maupun ekonomi, serta sebagai representasi citra pemerintahan. Karena itu, kawasan pusat kota kerap menjadi sasaran intervensi fisik pemerintah. Intervensi semacam ini tidak selalu disambut positif. Hal tersebut terlihat dalam penataan yang berlangsung di sekitar Jalan Gajah Mada, Denpasar, yang menuai kritik tajam dari warga. Pemerintah kemudian memutuskan untuk menghentikan sementara beberapa pekerjaan yang menjadi sasaran kritik, mulai 17 Agustus 2026.
Kawasan pusat kota Denpasar memiliki sejarah panjang intervensi pemerintah, setidaknya sejak masa kolonial. Kawasan yang pernah menjadi salah satu pusat ekonomi terpenting di Bali ini tumbuh dari pasar tradisional di depan Puri Denpasar pada akhir abad ke-19 hingga dekade pertama abad ke-20. Sejak itu, kawasan ini berulang kali mengalami perubahan dengan beragam alasan, mulai dari pemisahan zona pemerintahan dan ekonomi hingga kepentingan politik serta penguatan identitas. Setelah Reformasi, penguatan identitas lokal menjadi salah satu alasan utama intervensi.
Pusat Kota Kerajaan
Pada masa Kerajaan Badung, ketika Puri Denpasar menjadi salah satu pusat kekuasaan di kawasan ini, pasar berada di sekitar lokasi kantor wali kota saat ini. Puri Denpasar bukan satu-satunya puri di kawasan tersebut. Kartu pos lama menunjukkan bahwa di sebelah utara puri, pada lokasi Bank Mandiri saat ini, berdiri sebuah wantilan besar yang menjadi pusat aktivitas sosial masyarakat. Pusat perdagangan pada masa itu, menurut sejumlah catatan, telah diramaikan pedagang dari berbagai etnis, antara lain Arab dan India dari Asia Barat, pedagang Tionghoa dari Asia Timur, serta orang Madura. Para pedagang dari luar Bali tampaknya menjalin hubungan baik dengan beberapa puri di Denpasar dan turut mendorong perkembangan ekonomi kawasan.
Setelah Kerajaan Badung jatuh ke tangan Belanda, penataan kawasan mulai mengikuti pendekatan tata kota kolonial. Dalam tata kota kolonial, hunian kelompok masyarakat yang berbeda dipisahkan ke dalam zona-zona tertentu. Pasar yang semula berada di dekat perempatan dipindahkan ke arah barat, dekat Tukad Badung, dan dilengkapi lapak-lapak. Lokasinya berdekatan dengan pasar di seberang sungai, yaitu Pasar Payuk yang kini dikenal sebagai Pasar Kumbasari. Perpindahan pasar diikuti perkembangan permukiman. Kelompok Tionghoa tinggal di sekitar Jalan Kartini saat ini, sementara warga Arab dan India bermukim di sekitar Jalan Sulawesi. Kelompok pendatang dari Jawa menempati kawasan sekitar Wangaya.
Terbentuknya Masyarakat Majemuk atau Plural Society
Pemindahan pasar diikuti penataan pusat kota. Lahan bekas puri dijadikan lokasi kantor Asisten Residen Bali dan Lombok. Di belakang kantor dibangun rumah-rumah untuk pegawai kolonial. Bali Hotel, yang pada awalnya menjadi penginapan pegawai Belanda, juga dibangun di kawasan ini. Pada 1930-an, kawasan tersebut berkembang menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, dan pariwisata. Hotel-hotel lain segera menyusul, antara lain Hotel Satrya dan beberapa penginapan di sepanjang Jalan Gajah Mada. Pada masa kolonial, embrio kawasan yang semula menjadi pusat kerajaan tradisional bertransformasi menjadi kota kolonial.

Sosiolog J. S. Furnivall menggunakan istilah plural society untuk menggambarkan masyarakat heterogen yang tinggal di wilayah yang sama, tetapi menempati zona-zona berbeda. Di Denpasar, meskipun tinggal di kawasan yang berbeda, warga berjumpa dan berinteraksi di pasar, yang menjadi arena ekonomi sekaligus ruang sosial dan politik. Berbagai kelompok juga mengembangkan bidang perdagangan masing-masing. Pedagang dari Asia Barat, misalnya, banyak menjual tekstil, sedangkan pedagang dari Asia Timur menawarkan komoditas yang lebih beragam, termasuk peralatan pertanian dan obat-obatan.
Kelompok masyarakat dari Asia Timur dan Asia Barat turut mengembangkan tipologi bangunan yang kini dikenal sebagai rumah toko atau ruko. Bangunan ini umumnya memiliki lahan memanjang ke belakang dengan muka yang relatif sempit, sekitar 4,5–6 meter. Bagian depannya dilengkapi koridor beratap. Tipologi serupa banyak dijumpai di kota-kota pesisir Asia Tenggara hingga Tiongkok bagian selatan. Di Singapura, koridor yang menjadi ruang peralihan antara jalan dan ruang utama lantai dasar diatur memiliki lebar lima kaki (five-foot way). Istilah “pedagang kaki lima” kerap dikaitkan dengan aktivitas pedagang yang berjualan atau berlalu-lalang di koridor tersebut.
Kontestasi Politik pada Awal Kemerdekaan
Pada masa kemerdekaan, kawasan ini terus tumbuh. Keputusan untuk memindahkan ibu kota Provinsi Bali dari Singaraja ke Denpasar turut meningkatkan kegiatan ekonomi. Pedagang dan pengunjung datang bukan hanya dari daerah sekitar, tetapi juga dari berbagai wilayah Bali. Peran kawasan ini pun semakin penting. Pada masa itu, sekolah khusus bagi anak-anak Tionghoa, Chung Hua Chung Hui, berdiri di kawasan ini sehingga menambah fungsi pendidikannya. Salah satu catatan menyebutkan bahwa pada 1964 berlangsung sebuah festival yang menjadikan jalan sebagai bazar terbuka.
Pergantian pemerintahan dari Orde Lama ke Orde Baru menjadi titik penting ketika intervensi pemerintah tidak lagi bermakna ekonomi semata, tetapi juga politik. Setelah peristiwa G30S 1965, sentimen anti-Tionghoa menguat di berbagai wilayah Indonesia dan berdampak pada kawasan ini. Chung Hua Chung Hui dilarang menyelenggarakan pendidikan. Sejak Februari 1966, gedungnya digunakan secara bergantian oleh SMA Negeri 2 dan SMEA Negeri Denpasar.
“Pem-Bali-an” Kawasan
Pada masa Orde Baru, intervensi pemerintah menunjukkan pola yang berbeda dari masa sebelumnya. Jika politik identitas tidak terlalu menonjol pada masa Orde Lama yang mengedepankan nasionalisme, pada masa Orde Baru identitas lokal semakin kuat diperhatikan. Bangunan bergaya modern Art Deco dan sejumlah bangunan dengan ciri atap lengkung yang mengingatkan pada Pecinan menjadi sasaran penyesuaian karena dianggap kurang mencerminkan Bali. Foto-foto dari 1970-an hingga awal 1980-an menunjukkan kolom-kolom yang mulai diberi kepala berukir dari batu paras. Bagian kaki kolom juga ditambahkan bataran dari bahan serupa.

Upaya menampilkan identitas Bali semakin kuat pada 1980-an, ketika muncul anjuran agar koridor jalan utama menampilkan nilai-nilai lokal. Salah satu wujudnya ialah penambahan lapisan bata merah pada banyak kolom. Hasilnya, kolom-kolom di lantai dasar memiliki kaki dari batu paras, badan berlapis bata merah, dan kepala berukir dari batu paras.
Penguatan identitas lokal pada masa Orde Baru kemungkinan memiliki dua motivasi. Pertama, mengurangi atau menutupi jejak modernisasi yang diasosiasikan dengan masa sebelumnya. Kedua, mempertahankan citra Bali sebagai aset pariwisata. Sejak Repelita I, Bali ditetapkan sebagai salah satu pusat pengembangan pariwisata di Indonesia bagian tengah.
Penegasan Kawasan sebagai Heritage
Intervensi terhadap kawasan ini kemudian berlangsung semakin intensif. Dua kebakaran Pasar Badung, pada 2000 dan 2016, serta kebakaran Pasar Kumbasari pada 2007 menjadi bagian dari rangkaian peristiwa yang mendorong pemulihan dan penataan kawasan.
Pada September 2000, kebakaran menghanguskan sebagian besar kios dan toko di tiga dari empat lantai Pasar Badung. Peristiwa itu diikuti renovasi pasar. Sirkulasi di sekitarnya juga ditata ulang melalui penambahan pintu masuk dan keluar untuk memperbaiki pergerakan pengunjung. Langkah ini menunjukkan bahwa pemulihan tidak hanya menyasar bangunan yang terbakar, tetapi juga cara pengunjung masuk, keluar, dan bergerak di dalam kompleks pasar.
Penataan di sekitar pasar berlanjut dengan pembongkaran sejumlah ruko di depan pasar dan di depan Pura Desa lan Puseh. Delapan ruko di depan pasar dibongkar untuk menyediakan tempat parkir, sedangkan pembongkaran di depan pura membuka ruang bagi plaza dan akses yang lebih lapang. Pada 28 Maret 2002, ruko-ruko di depan Pura Desa dibongkar, lalu halaman luar pura ditata dengan gapura dan tembok penyengker baru. Pada periode ini, wacana arsitektur Bebadungan mulai menguat sebagai penanda identitas lokal.
Penataan ruang publik berlanjut pada 2007–2008, ketika kawasan ini dibayangkan sebagai “Old Town”. Gagasan tersebut kemungkinan menjadi salah satu pijakan bagi penggunaan citra heritage pada tahun-tahun berikutnya. Penataan menyasar pelebaran jalur pejalan kaki serta penambahan perabot jalan dan taman. Langkah ini dilakukan saat vitalitas kawasan dinilai menurun, dengan harapan dapat menarik kembali pengunjung. Fokus intervensi pun meluas: selain memperbaiki tampilan, pemerintah berupaya membenahi fungsi ruang publik.

Tanda bertuliskan “Kawasan Heritage Jalan Gajah Mada, Denpasar” dipasang di ujung barat Jalan Gajah Mada pada awal Desember 2008. Pada bulan yang sama, Gajah Mada Town Festival berlangsung pada 28–30 Desember sebagai bagian dari program Sightseeing 2008. Festival ini dimaksudkan untuk menghidupkan kembali kawasan sekaligus membangun citranya sebagai kawasan heritage. Tahun 2008 dapat dipandang sebagai awal penegasan citra tersebut melalui penanda fisik dan kegiatan publik.
Pada 2016, Pasar Badung kembali terbakar dan kemudian dibangun ulang. Seperti setelah kebakaran sebelumnya, intervensi mencakup pemulihan pasar sekaligus penataan fungsi ruang publik. Selama pembangunan, para pedagang dipindahkan ke bekas Tiara Grosir. Pasar mulai beroperasi kembali pada Februari 2019. Bangunan baru menampilkan citra yang lebih modern, dilengkapi lift, eskalator, ruang menyusui, area bermain anak, dan fasilitas penunjang lainnya. Bentuk pasarnya tetap merujuk pada arsitektur tradisional, meskipun sebagian ornamen menggunakan bahan fiberglass. Pasar ini kemudian diperkenalkan dengan label “Smart Heritage Market”.
Penataan kawasan berlanjut pada 2021 dengan menyasar ruang publik. Pekerjaannya mencakup plaza Pasar Badung, patung Dewi Mas Melanting dan Sang Kala Tri Semaya, bangunan drop-off, jembatan, serta fasad Pasar Kumbasari. Jembatan memperkuat hubungan fisik antara dua pasar yang dipisahkan sungai, sedangkan patung-patung menjadi penanda budaya baru di koridor tersebut. Pemerintah menyebut kegiatan ini sebagai penataan Kawasan Heritage Gajah Mada dan Kumbasari, dengan tujuan antara lain meningkatkan daya tarik wisata.
Penataan memasuki tahap baru setelah ditetapkannya Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 44 Tahun 2025 tentang Masterplan Kawasan Cagar Budaya Gajah Mada 2025–2045 sebagai dokumen perencanaan jangka panjang. Pada 2026, bagian depan Pura Desa dan Puseh kembali ditata. Pekerjaan dimulai pada 7 Mei dan dinyatakan selesai pada 2 November 2026.
Penataan terakhir adalah yang sedang berlangsung dan dikritisi oleh Masyarakat. Jika sebelumnya yang menjadi obyek penataan adalah kaki atau kolom-kolom lantai dasar serta ruang-ruang public, maka pada penataan tahun 2026 ini juga mempengaruhi lantai atas bangunan. Sebagian lantai 2 bangunan di Kawasan ini tertutup oleh fasade kulit bangunan kedua (secondary skin) berbahan metal berwarna merah bata. Wakil pemerintah menyebut ini sebagai heritage bebadungan karena warnanya mirip dengan bata merah setempat.

Masyarakat meradang. Sebagian menyebut pemborosan mengingat banyak hal lain seperti sampah, drainase dan jalan rusak yang membutuhkan perbaikan tetapi pemerintah fokus pada tampilan luar. Ahli cagar budaya menyebut fasade baru ini menyembunyikan lapisan sejarah sehingga berlawanan dengan narasi ‘heritage’ yang disandang kawasan. Sebagian lainnya juga mempermasalahkan jika fasade ini bisa menganggu evakuasi di saat darurat, mengurangi intensitas cahaya ke interior bangunan serta dapat membahayakan keselamatan. Pemerintah akhirnya memutuskan untuk menghentikan sementara pemasangannya.
Lapisan Intervensi terhadap Kawasan
Kronologi ini menunjukkan bahwa intervensi pemerintah di pusat kota Denpasar didorong oleh motivasi yang berubah-ubah: pengaturan ekonomi dan pemerintahan, kepentingan politik, penguatan identitas Bali dan Bebadungan, pemulihan pascakebakaran, serta upaya menghidupkan kawasan dan mengembangkan pariwisata heritage. Sasaran fisiknya pun bergeser, dari pasar dan permukiman menuju kolom, fasad, pura, jalur pejalan kaki, plaza, jembatan, hingga bangunan pasar yang kini ditata sampai ke lantai atas.
Intervensi tersebut memperbaiki sirkulasi, fasilitas, dan daya tarik ruang publik, tetapi juga mengubah wajah kawasan, menyeleksi lapisan sejarah yang ditampilkan, dan dapat mengurangi keberagaman visual serta aktivitas lama. Karena itu, keberhasilan penataan perlu dinilai bukan hanya dari tampilan baru, tetapi juga dari kemampuannya menjaga sejarah berlapis dan mendukung kehidupan warga serta pedagang. [T]
Penulis: Gede Maha Putra
Editor: Adnyana Ole






























