18 November 2026
  • Beranda
  • Feature
    • Khas
    • Tualang
    • Persona
    • Historia
    • Milenial
    • Kuliner
    • Pop
    • Gaya
    • Pameran
    • Panggung
  • Berita
    • Ekonomi
    • Pariwisata
    • Pemerintahan
    • Budaya
    • Hiburan
    • Politik
    • Hukum
    • Kesehatan
    • Olahraga
    • Pendidikan
    • Pertanian
    • Lingkungan
    • Liputan Khusus
  • Kritik & Opini
    • Esai
    • Opini
    • Ulas Buku
    • Ulas Film
    • Ulas Rupa
    • Ulas Pentas
    • Kritik Sastra
    • Kritik Seni
    • Bahasa
    • Ulas Musik
  • Fiksi
    • Cerpen
    • Puisi
    • Dongeng
  • English Column
    • Essay
    • Fiction
    • Poetry
    • Features
  • Penulis
  • Buku
    • Buku Mahima
    • Buku Tatkala
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Feature
    • Khas
    • Tualang
    • Persona
    • Historia
    • Milenial
    • Kuliner
    • Pop
    • Gaya
    • Pameran
    • Panggung
  • Berita
    • Ekonomi
    • Pariwisata
    • Pemerintahan
    • Budaya
    • Hiburan
    • Politik
    • Hukum
    • Kesehatan
    • Olahraga
    • Pendidikan
    • Pertanian
    • Lingkungan
    • Liputan Khusus
  • Kritik & Opini
    • Esai
    • Opini
    • Ulas Buku
    • Ulas Film
    • Ulas Rupa
    • Ulas Pentas
    • Kritik Sastra
    • Kritik Seni
    • Bahasa
    • Ulas Musik
  • Fiksi
    • Cerpen
    • Puisi
    • Dongeng
  • English Column
    • Essay
    • Fiction
    • Poetry
    • Features
  • Penulis
  • Buku
    • Buku Mahima
    • Buku Tatkala
No Result
View All Result
tatkala.co
No Result
View All Result

MK Membatalkan Karpet Merah Perolehan Hak dan Pengusaan Tanah oleh Investor di “Ibukota Negara Nusantara”  Tak Lagi Dua Siklus

I Made Pria Dharsana by I Made Pria Dharsana
November 14, 2025
in Opini
Kebijakan Politik Hukum Pertanahan Jelang Setahun Rezim Prabowo Subianto

Made Pria Dharsana

PEMBANGUNAN Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi proyek strategis nasional yang tidak hanya mengubah orientasi pemerintahan, tetapi juga menata ulang hubungan antara negara, investor, ruang hidup masyarakat, serta struktur penguasaan tanah. Politik penguasaan tanah yang memberikan karpet merah prolehan hak dan penguasaan tanah kepada investor dalam dua siklus.  Hanya demi memberikan kemudahan kepada investor menguasai tanah dengan diberikan Hak Guna Usaha 190 Tahun, Hak Guna Bangunan 180 Tahun, Hak Pakai 180 Tahun telah dibatalkan dan dicabut oleh MK karena jelas bertentangan dengan konstitusi UUD 1945. UU IKN dan perubahannya pasal 16 A jelas bertentangan dengan Putusan MK nomor 21-22/PUU/V/2007.

Kompleksitas ini semakin mencuat setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 185/PUU-XXII/2024 yang dibacakan Ketua MK Suhartoyo pada Kamis  (13/11/2025) di Ruang Sidang Pleno MK, yang menguji jangka waktu hak atas tanah di IKN, khususnya menyangkut ketentuan dalam Pasal 16A UU IKN yang memungkinkan pemberian HGU, HGB, dan Hak Pakai hingga 95–100 tahun. Putusan ini menegaskan bahwa penguasaan tanah tidak boleh berlebihan dan harus tetap berpijak pada prinsip konstitusi dan fungsi sosial tanah.

Putusan MK 185/2024 tersebut muncul di tengah kekhawatiran masyarakat bahwa pemberian hak jangka panjang di kawasan inti pemerintahan dapat menutup ruang intergenerasi serta berpotensi menggerus hak masyarakat lokal, sesuatu yang sejak awal telah ditekankan banyak ahli ketika berbicara tentang transformasi tata ruang dan tata kelola tanah di IKN.

Dalam putusannya Ketua MK Suhartoyo menyampaikan  Pasal 16A ayat (2) UU IKN bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Dalam hal HAT yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) dalam bentuk hak guna bangunan, diberikan hak, paling lama 30 (tiga puluh) tahun; perpanjangan hak, paling lama 20 (dua puluh) tahun; dan pembaruan hak, paling lama 30 (tiga puluh) tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi.

Kemudian, ia juga menyampaikan Pasal 16A ayat (3) UU IKN bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Dalam hal HAT yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) dalam bentuk hak pakai, diberikan hak, paling lama 30 (tiga puluh) tahun; perpanjangan hak, paling lama 20 (dua puluh) tahun; dan pembaruan hak, paling lama 30 (tiga puluh) tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi”.

“Menyatakan Penjelasan Pasal 16A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 319 Republik Indonesia Nomor 6766) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” ucap Suhartoyo membacakan putusan yang diajukan oleh Stephanus Febyan Babaro yang berasal dari suku Dayak.

Sebelumnya, Pemohon uji materi Pasal 16A ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara (UU IKN). Pengujian ini berfokus pada pengaturan Hak Atas Tanah (HAT) yang mencakup Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Pakai di wilayah Ibu Kota Nusantara (berita MKRI, 13 Nopember 2025)

Dalam konteks tata negara, pembangunan IKN membutuhkan legitimasi hukum yang kuat dan pelaksanaan yang akuntabel. Bivitri Susanti menilai bahwa pengaturan pertanahan yang memberikan keistimewaan hak jangka panjang kepada investor harus diuji secara serius karena negara tidak boleh kehilangan kendali atas tanah sebagai sumber daya publik, terutama dalam proyek yang menyangkut pusat pemerintahan baru (Bivitri Susanti, wawancara publik/2025). Pandangan ini sejalan dengan arah Putusan MK yang menekankan bahwa tanah, sekalipun diberikan kepada investor, tetap berada dalam penguasaan negara yang wajib memastikan kepentingan rakyat tidak terpinggirkan. MK juga menilai bahwa jangka waktu yang terlalu panjang tanpa evaluasi substantif dapat membuka peluang konsentrasi penguasaan tanah.

Dari perspektif pembangunan sosial,  Kei Otsuki dari Utrecht University mengingatkan bahwa proyek perkotaan berskala besar seperti IKN selalu mengandung risiko marginalisasi kelompok lokal bila orientasinya semata pada capital-driven development; menurutnya, keberlanjutan pembangunan harus menempatkan masyarakat sebagai aktor utama agar tidak terjadi “ruang tanpa warga” yang hanya berorientasi pada investor (Dr. Kei Otsuki, Utrecht University/2024). Pendapatnya relevan dengan kekhawatiran yang muncul dalam perkara MK, terutama ketika pemohon menilai bahwa skema hak jangka panjang di IKN berpotensi menutup akses generasi mendatang terhadap tanah yang seharusnya dikelola negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari sudut pandang geografi pembangunan, Guru Besar Fakultas Geografi UGM . R. Rijanta menerangkan bahwa transformasi ruang seperti yang terjadi di IKN harus memperhatikan daya dukung lingkungan, kerentanan sosial, dan dinamika demografi; jika tidak, pembangunan akan menghasilkan ketegangan spasial antara pusat pertumbuhan baru dengan komunitas lama yang sudah lebih dahulu hidup di sana (Prof. R. Rijanta, UGM/2023). Hal ini bersinggungan dengan pandangan MK yang melihat bahwa negara wajib memastikan keberlanjutan ekologis dan sosial dari setiap kebijakan pertanahan, bukan hanya aspek legal formalnya.

Di sisi perencanaan kota, Ketua IARKI Sibarani Sofian menegaskan bahwa IKN harus dibangun dengan prinsip “kota sebagai ruang hidup manusia”, bukan sebagai lahan investasi jangka panjang; pengaturan tanah wajib menciptakan kota yang inklusif, tidak eksklusif, apalagi jika sistem pemberian hak jangka panjang membuat akses publik tertutup (Sibarani Sofian, bisnis.com/2025). prihal ini sangat  bersentuhan langsung dengan konteks Putusan MK, yang pada intinya mengingatkan bahwa hak jangka panjang tidak boleh menjadi instrumen privatisasi ruang kota yang mengabaikan keterlibatan sosial atau kebutuhan generasi mendatang.

Dari sisi kebumian, Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Andang Bachtiar mengingatkan bahwa wilayah IKN memiliki karakteristik geologi yang harus dikelola dengan kehati-hatian; penguasaan ruang dan tanah dalam periode sangat panjang harus mempertimbangkan kerentanan tanah, potensi pergerakan tanah, dan daya dukung lingkungan sehingga pembangunan fisik tidak menciptakan risiko baru bagi masyarakat (Andang Bachtiar, IAGI/2024). Ini mempertegas urgensi evaluasi berkala terhadap pemberian hak tanah sebagaimana disinggung MK, karena kondisi geologi dan lingkungan tidak bersifat statis.

Sementara itu,  Maria SW. Sumardjono, salah satu pakar agraria terkemuka Indonesia, sejak lama menegaskan bahwa hak atas tanah tidak boleh diperlakukan sebagai komoditas ekonomi semata; tanah adalah ruang hidup dan harus tetap dalam kerangka negara sebagai pengatur yang aktif, bukan sekadar pemberi hak administratif (Prof Maria SW. Sumardjono, berbagai publikasi/2020–2024). Pendapat  Maria SW Sumardjono  ini sangat relevan dengan inti Putusan MK, yang pada dasarnya mengembalikan prinsip fundamental UUPA yaitu bahwa pemberian hak atas tanah, apapun bentuknya, harus tunduk pada fungsi sosial dan asas keadilan.

Keseluruhan pandangan ahli tersebut memperkaya pemahaman bahwa pembangunan IKN dan pengaturan tanahnya adalah proses multidimensi. Putusan MK Nomor 185/PUU-XXII/2024 menjadi penanda bahwa pengaturan pertanahan di IKN harus diarahkan ulang agar tidak melampaui prinsip konstitusional, tidak mengabaikan intergenerasional equity, dan tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan negara, masyarakat, dan investor.

Jika pembangunan IKN ingin berhasil dalam jangka panjang, maka tata kelola tanahnya harus mengintegrasikan hukum tata negara yang kuat, keadilan sosial, perencanaan kota yang inklusif, kehati-hatian geologi, dan prinsip agraria yang menghormati fungsi sosial tanah. Tanpa itu semua, IKN berisiko menjadi proyek fisik semata, bukan pusat pemerintahan masa depan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Melihat keseluruhan dinamika tersebut diatas, satu pesan penting muncul dari penulis : bahwa pembangunan IKN tidak dapat diserahkan pada logika parsial antara kepentingan investasi dan percepatan proyek semata. Putusan MK 185/2024 memberi batas konstitusional yang tegas bahwa negara wajib menjaga kedaulatan atas tanah dan melindungi masyarakat dari dampak perubahan ruang yang drastis. Pendapat para ahli dari berbagai disiplin menegaskan bahwa ruang hidup, ekologi, sosial budaya, serta fondasi hukum agraria tidak boleh dipisahkan.

Oleh karena itu, penguasaan tanah oleh investor harus ditempatkan secara proporsional, terukur, dan selalu berada dalam pengawasan negara agar tidak menciptakan ketimpangan ruang atau hilangnya akses generasi mendatang terhadap tanah publik. Penguasaan dan perolehan tanah oleh siapapun harus berpedoman kepada UUPA Nomor 5 Tahun 1960, dan bagi pembuat Undang Undang jangan sekali kali secara diam-diam meninggalkan UUPA. Pembangunan IKN hanya dapat sukses jika pemerintah menanggalkan cara pandang parsial dan menggantinya dengan pendekatan yang holistik yang memadukan hukum, sosial, ekologi, geologi, dan keadilan ruang sehingga IKN benar-benar menjadi kota yang dibangun untuk seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya untuk kepentingan modal atau kelompok tertentu. [T]

Tags: Tanahtanah air
ShareTweetSendShareSend
Previous Post

Politik Percakapan yang Hilang dari Bali

Next Post

Puisi-puisi Made Bryan Mahararta | Anonimitas

I Made Pria Dharsana

I Made Pria Dharsana

Praktisi, akademisi dan penggiat Prabu Capung Mas

Related Posts

Radio dan Hari Pahlawan: Dari Suara Perjuangan Menuju Teknologi Pendidikan di Era Digital

by Dini Nastiti Wardani
November 10, 2026
0
Radio dan Hari Pahlawan: Dari Suara Perjuangan Menuju Teknologi Pendidikan di Era Digital

SETIAP 10 November, bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan untuk mengenang perjuangan para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan. Di balik peristiwa heroik...

Read moreDetails

Tatkala Seniman Tak Lagi Bersuara

by I.G.A.K. Satrya Wibawa
October 27, 2026
0
Tatkala Seniman Tak Lagi Bersuara

SENIN pagi, 26 Oktober 2026, saya mengikuti sebuah diskusi di Markas Besar UNESCO, Paris, yang bertajuk Artists at Risk: Voices...

Read moreDetails

Hak Retensi Bukan Penggelapan:  Menguji Batas Penahanan Sertifikat dalam Sengketa Fee

by I Made Pria Dharsana
October 21, 2026
0
Kebijakan Politik Hukum Pertanahan Jelang Setahun Rezim Prabowo Subianto

SERTIFIKAT tanah ditahan, fee belum dibayar, tetapi pemegang sertifikat justru dituding melakukan perbuatan melawan hukum. Bahkan, dalam situasi tertentu, penguasaan...

Read moreDetails

Perjanjian Kawin Campuran dan Hak Mewaris: Ketika Pisah Harta Berhadapan dengan Hak Pasangan yang Ditinggalkan

by I Made Pria Dharsana
October 14, 2026
0
Kebijakan Politik Hukum Pertanahan Jelang Setahun Rezim Prabowo Subianto

PERJANJIAN perkawinan dibuat untuk memberikan kepastian hukum atas harta suami dan istri. Namun, bagaimana jika kesepakatan pisah harta yang semula...

Read moreDetails

Transformasi Kontrak Digital dan Masa Depan Notaris Indonesia…

by I Made Pria Dharsana
October 8, 2026
0
Kebijakan Politik Hukum Pertanahan Jelang Setahun Rezim Prabowo Subianto

SEMUA orang bicara kontrak/perjanjian digital. Apakah ini hanya tren teknologi, atau sudah menjadi realitas hukum? Perkembangan teknologi digitalisasi begitu pesatnya,...

Read moreDetails

Ketika Keramahan Bali Diuji: Antara Pelayanan dan Kesantunan Berbahasa

by I Ketut Suar Adnyana
October 7, 2026
0
Ketika Keramahan Bali Diuji: Antara Pelayanan dan Kesantunan Berbahasa

BALI dikenal dunia bukan hanya karena keindahan alam, kekayaan budaya, dan keunikan tradisinya. Ada satu kekuatan lain yang selama puluhan...

Read moreDetails

“Ajewera”: Dimensi Determinisme yang Dirusak Sebagai Awal Kehancuran Bali

by IM Gede Nesa Saputra
October 4, 2026
0
“Ajewera”: Dimensi Determinisme yang Dirusak Sebagai Awal Kehancuran Bali

AJEWERA pada dasarnya merupakan mekanisme kehati-hatian dalam memperlakukan pengetahuan, khususnya pengetahuan yang memiliki dimensi sakral, filosofis, dan esoteris. Dalam tradisi...

Read moreDetails

Mau Dibawa ke Mana Kampus-Kampus Kita?

by S. Bekti Istiyanto
October 4, 2026
0
Mau Dibawa ke Mana Kampus-Kampus Kita?

INDONESIA patut berbangga dengan jumlah perguruan tinggi kita yang terus bertambah di berbagai daerah, dan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi...

Read moreDetails

Sekolah Gratis: Apakah Bebas Biaya Berarti Berkualitas?

by Dini Nastiti Wardani
September 30, 2026
0
Sekolah Gratis: Apakah Bebas Biaya Berarti Berkualitas?

PENDIDIKAN gratis kembali menjadi pembicaraan publik pasca Presiden Prabowo Subianto pada 18 September 2026 menyatakan komitmennya agar biaya pendidikan pada...

Read moreDetails

66 Tahun UUPA —Di Tengah 81 Tahun Kemerdekaan, Antara Cita-Cita dan Realitas Agraria Menakar Konsistensi Negara dalam Mewujudkan Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kesejahteraan Rakyat

by I Made Pria Dharsana
September 24, 2026
0
Kebijakan Politik Hukum Pertanahan Jelang Setahun Rezim Prabowo Subianto

Enam puluh enam tahun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan 81 tahun Indonesia merdeka merupakan momentum penting untuk kembali bertanya: sejauh...

Read moreDetails
Next Post
Puisi-puisi Made Bryan Mahararta | Anonimitas

Puisi-puisi Made Bryan Mahararta | Anonimitas

Please login to join discussion

Ads

POPULER

  • Kabut Membawa Kenikmatan | Cerpen Ni Made Royani

    Kabut Membawa Kenikmatan | Cerpen Ni Made Royani

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Halu Masa Lalu; 3 Cerita Pantat Waktu SD, Rasanya Kayak Nano Nano

    22 shares
    Share 22 Tweet 0
  • Anak-Anak Pulau Payung | Cerpen Dodik Suprayogi

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Malam-Malam di Lorong Harapan | Cerpen Ahmad Sihabudin

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Si Gending | Cerpen Nanda Gayatri

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

ARTIKEL TERKINI

PANTANGAN MENGKONSUMSI ALKOHOL DALAM HINDU
Esai

Pemerkosaan & Penculikan Massal oleh Rahwana dalam Ramayana Walmiki

JIKA ada film atau karya seni yang menggambarkan Ravana (Rahwana) sebagai sosok yang memuliakan atau menghormati perempuan, bisa dipastikan versi...

by Sugi Lanus
November 18, 2026
Pecahan Cahaya Ubud — Kliping Lomba Cerpen HGN Ubud 2026
Khas

Pecahan Cahaya Ubud — Kliping Lomba Cerpen HGN Ubud 2026

MENULIS adalah petualangan. Perayaan Hari Guru Nasional tahun 2026 menjadi ajang petualangan para Guru SD se-Ubud dalam menciptakan kisah terbaiknya....

by Nurjaya PM
November 18, 2026
Cara PR Agency Indonesia Membangun Citra Positif Perusahaan
Khas

Cara PR Agency Indonesia Membangun Citra Positif Perusahaan

Reputasi perusahaan tidak terbentuk hanya dari kualitas produk atau layanan yang ditawarkan. Cara perusahaan berkomunikasi, merespons kebutuhan publik, dan menjaga...

by tatkala
November 18, 2026
Rasayatra Volume 3: Merangkai Legenda Jayaprana dan Layonsari dalam Perjalanan Gastronomi, Budaya, dan Keberlanjutan
Khas

Rasayatra Volume 3: Merangkai Legenda Jayaprana dan Layonsari dalam Perjalanan Gastronomi, Budaya, dan Keberlanjutan

Pak, cepak, cepak, jedug…, cepak, jedeg…, dug dug deg dug deg…! Suara kendang itu seketika membuat ruangan hening. Pertunjukan seni...

by Nyoman Budarsana
November 18, 2026
Berguru pada Rawaṇa: Catatan dari Kakawin Rāmāyaṇa
Esai

Berguru pada Rawaṇa: Catatan dari Kakawin Rāmāyaṇa

Kakawin Rāmāyaṇa dan Rawaṇa Rawaṇa adalah sosok yang dikalahkan Rama dalam Kakawin Rāmāyaṇa. Beliau dilekatkan pada dunia yang gelap, sementara...

by Putu Eka Guna Yasa
November 18, 2026
Membaca Hiper-Femininitas Melalui Lensa Politik Tubuh di Era Digital
Esai

Negara di Tengah Kuasa Pasar

FLEKSIBILITAS pasar sering kali dipromosikan sebagai prasyarat pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing industri. Perusahaan membutuhkan keleluasaan untuk merekrut, mengatur,...

by Surfian Rahmat AP
November 18, 2026
“Heritage” dan Wajah Kota Pusaka
Bahasa

“Heritage” dan Wajah Kota Pusaka

SETIAP kali melangkahkan kaki ke sebuah kota baru—baik di dalam maupun luar negeri—hal pertama yang diam-diam kita cari bukanlah deretan...

by I Made Sudiana
November 18, 2026
Semangkuk Mie Puasa dan Ingatan Syahidah tentang Gempa Seririt 1976
Kuliner

Semangkuk Mie Puasa dan Ingatan Syahidah tentang Gempa Seririt 1976

“Makan Mie Puasa, yuk,” ajak Supri sambil menunjuk ke arah Desa Pengastulan, Seririt, Buleleng. Hari itu Sabtu (14/11/2026), bertepatan dengan...

by Komang Puja Savitri
November 18, 2026
Hari Pertama Sekolah, Awal Membangun Budaya Sekolah yang Aman dan Inklusif
Esai

Tradisi yang Hidup di Dalam dan di Luar Layar

Pada sebuah upacara adat di Bali, suara gamelan terdengar di antara orang-orang yang berkumpul. Sesajen telah disiapkan, para peserta menjalankan...

by Lailatus Sholihah
November 17, 2026
Sejarah Intervensi Pemerintah di Kawasan Pusat Kota Denpasar
Esai

Sejarah Intervensi Pemerintah di Kawasan Pusat Kota Denpasar

KAWASAN pusat kota memiliki nilai strategis bagi pemerintah, baik secara politik maupun ekonomi, serta sebagai representasi citra pemerintahan. Karena itu,...

by I Nyoman Gede Maha Putra
November 17, 2026
Dari Pelatihan ke Perencanaan Desa, Upaya Membangun Ketangguhan Bencana di Seririt
Khas

Dari Pelatihan ke Perencanaan Desa, Upaya Membangun Ketangguhan Bencana di Seririt

MENGHADAPI bencana tidak cukup hanya dengan mengetahui ke mana harus pergi ketika keadaan darurat datang. Masyarakat juga perlu memahami risiko...

by Wahyu Mahaputra
November 17, 2026
Orkestra Visual I Made Gunawan: Mengubah Keramaian Menjadi Harmoni di Atas Kanvas
Pameran

Orkestra Visual I Made Gunawan: Mengubah Keramaian Menjadi Harmoni di Atas Kanvas

KANVAS dapat menjadi ruang bagi banyak cerita untuk hadir bersamaan. Manusia, hewan, tumbuhan, hingga sosok-sosok imajiner saling berdesakan, bergerak, dan...

by tatkala
November 17, 2026

TATKALA.CO adalah media umum yang dengan segala upaya memberi perhatian lebih besar kepada seni, budaya, dan kreativitas manusia dalam mengelola kehidupan di tengah-tengah alam yang begitu raya

  • Penulis
  • Tentang & Redaksi
  • Kirim Naskah
  • Pedoman Media Siber
  • Kebijakan Privasi
  • Desclaimer

Copyright © 2016-2025, tatkala.co

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Feature
    • Khas
    • Tualang
    • Persona
    • Historia
    • Milenial
    • Kuliner
    • Pop
    • Gaya
    • Pameran
    • Panggung
  • Berita
    • Ekonomi
    • Pariwisata
    • Pemerintahan
    • Budaya
    • Hiburan
    • Politik
    • Hukum
    • Kesehatan
    • Olahraga
    • Pendidikan
    • Pertanian
    • Lingkungan
    • Liputan Khusus
  • Kritik & Opini
    • Esai
    • Opini
    • Ulas Buku
    • Ulas Film
    • Ulas Rupa
    • Ulas Pentas
    • Kritik Sastra
    • Kritik Seni
    • Bahasa
    • Ulas Musik
  • Fiksi
    • Cerpen
    • Puisi
    • Dongeng
  • English Column
    • Essay
    • Fiction
    • Poetry
    • Features
  • Penulis
  • Buku
    • Buku Mahima
    • Buku Tatkala

Copyright © 2016-2025, tatkala.co