16 November 2026
  • Beranda
  • Feature
    • Khas
    • Tualang
    • Persona
    • Historia
    • Milenial
    • Kuliner
    • Pop
    • Gaya
    • Pameran
    • Panggung
  • Berita
    • Ekonomi
    • Pariwisata
    • Pemerintahan
    • Budaya
    • Hiburan
    • Politik
    • Hukum
    • Kesehatan
    • Olahraga
    • Pendidikan
    • Pertanian
    • Lingkungan
    • Liputan Khusus
  • Kritik & Opini
    • Esai
    • Opini
    • Ulas Buku
    • Ulas Film
    • Ulas Rupa
    • Ulas Pentas
    • Kritik Sastra
    • Kritik Seni
    • Bahasa
    • Ulas Musik
  • Fiksi
    • Cerpen
    • Puisi
    • Dongeng
  • English Column
    • Essay
    • Fiction
    • Poetry
    • Features
  • Penulis
  • Buku
    • Buku Mahima
    • Buku Tatkala
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Feature
    • Khas
    • Tualang
    • Persona
    • Historia
    • Milenial
    • Kuliner
    • Pop
    • Gaya
    • Pameran
    • Panggung
  • Berita
    • Ekonomi
    • Pariwisata
    • Pemerintahan
    • Budaya
    • Hiburan
    • Politik
    • Hukum
    • Kesehatan
    • Olahraga
    • Pendidikan
    • Pertanian
    • Lingkungan
    • Liputan Khusus
  • Kritik & Opini
    • Esai
    • Opini
    • Ulas Buku
    • Ulas Film
    • Ulas Rupa
    • Ulas Pentas
    • Kritik Sastra
    • Kritik Seni
    • Bahasa
    • Ulas Musik
  • Fiksi
    • Cerpen
    • Puisi
    • Dongeng
  • English Column
    • Essay
    • Fiction
    • Poetry
    • Features
  • Penulis
  • Buku
    • Buku Mahima
    • Buku Tatkala
No Result
View All Result
tatkala.co
No Result
View All Result

Pelurusan atas Pernyataan Keliru Pansus TRAP DPRD Bali Soal HGB dan Penguasaan Tanah Negara…

I Made Pria Dharsana by I Made Pria Dharsana
October 23, 2025
in Opini
Kebijakan Politik Hukum Pertanahan Jelang Setahun Rezim Prabowo Subianto

Made Pria Dharsana

PERNYATAAN Ketua Pansus TRAP DPRD Bali, I Made Suparta, sebagaimana dikutip DetikBali edisi 23 Oktober 2025, yang menyebut bahwa “tanah dengan status Hak Guna Bangunan (HGB) merupakan tanah negara” dan “untuk mendapatkan sertifikat tanah negara harus ada penguasaan fisik selama 20 tahun”, jelas menunjukkan kekeliruan mendasar dalam memahami sistem hukum agraria nasional. Kedua pernyataan ini, jika dibiarkan, dapat menyesatkan pemahaman publik dan berpotensi melahirkan kekacauan tafsir terhadap konsep kepemilikan tanah di Indonesia.

Dalam sistem hukum pertanahan Indonesia, Hak Guna Bangunan (HGB) tidak identik dengan tanah negara. Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Dapat diperpanjang 20 Tahun dan dapat diperbaharui 30 Tahun. Frasa “tanah yang bukan miliknya sendiri” tidak otomatis menunjuk pada tanah negara, karena HGB dapat diberikan di atas tanah negara, tanah hak pengelolaan (HPL), maupun tanah hak milik.(baca: PP 40/1996 ysng telah di rubah dengan PP 18/2021)

Ketentuan ini juga ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah , yang menyebut bahwa HGB dapat berdiri di atas berbagai sumber tanah dengan izin atau perjanjian sesuai jenis tanahnya. Artinya, HGB adalah hak atas tanah, bukan status tanah itu sendiri. Kesalahan memahami posisi HGB sebagai bentuk “tanah negara” mencerminkan kekeliruan dalam membedakan antara sumber hak dan jenis hak.

Sebagai contoh, seorang pemilik tanah dapat memberikan HGB di atas tanah Hak Miliknya kepada pihak lain, misalnya perusahaan, untuk jangka waktu tertentu melalui akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT.). Dalam prihal  demikian, tanah tersebut tetap milik perseorangan, bukan milik negara, meskipun sertifikatnya mencantumkan status “Hak Guna Bangunan”. Bila jangka waktu HGB berakhir dan tidak diperpanjang sesuai denagn perjanjian, maka hak tersebut hapus dan tanah beserta bangunannya kembali kepada pemilik Hak Milik. Inilah sebabnya, menyebut HGB sebagai tanah negara adalah kesalahan konseptual dan tidak sesuai dengan konstruksi hukum agraria.

Lebih lanjut, pernyataan Suparta yang menyebut “ untuk mendapatkan sertifikat tanah negara harus ada penguasaan fisik selama 20 tahun” juga tidak benar secara hukum. Ungkapan ini tampaknya merujuk pada konsep penguasaan tanah dalam konteks pembuktian hak atas tanah yang belum bersertifikat, bukan pada tanah negara yang sudah jelas statusnya. Dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999, dijelaskan bahwa penguasaan tanah selama 20 tahun secara terus-menerus dan dengan itikad baik dapat digunakan sebagai alat pembuktian dalam permohonan hak atas tanah yang belum bersertifikat dan tidak disengketakan oleh pihak lain. Namun, ketentuan ini tidak berlaku terhadap tanah negara.

 Tanah negara adalah tanah yang langsung dikuasai oleh negara karena tidak ada pihak lain yang memiliki hak di atasnya (Pasal 2 ayat (1) UUPA). Penguasaan tanah negara selama 20 tahun tanpa dasar hukum tidak serta-merta menimbulkan hak atas tanah. Dalam praktiknya, permohonan hak atas tanah negara harus dilakukan melalui mekanisme administratif resmi, seperti pengajuan permohonan Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, atau Hak Guna Usaha kepada pemerintah (Pasal 4 PP Nomor 18 Tahun 2021). Bahkan _Putusan Mahkamah Agung Nomor 3329 K/Pdt/1984 secara tegas menyatakan bahwa penguasaan fisik atas tanah negara tidak menimbulkan hak apapun sebelum ada penetapan resmi dari pemerintah.

Dengan demikian, menyampaikan bahwa seseorang bisa memperoleh hak atas tanah negara hanya karena menguasainya selama 20 tahun adalah pernyataan yang kurang mendidik secara hukum. Pernyataan semacam itu dapat mendorong munculnya persepsi keliru di masyarakat, seolah-olah lamanya penguasaan lebih penting daripada dasar legalitasnya. Padahal, dalam sistem agraria kita, asas penguasaan negara atas tanah dan asas fungsi sosial tanah menegaskan bahwa hak atas tanah harus lahir dari penetapan hukum, bukan penguasaan fisik semata (Pasal 2 dan Pasal 6 UUPA).

Dalam konteks pengawasan pembangunan pabrik,hotel/villa  yang sedang disorot oleh Pansus DPRD Bali, seharusnya fokus utama adalah memeriksa keabsahan izin berusaha, legalitas NIB, serta kesesuaian tata ruang melalui sistem OSS, bukan menafsirkan status tanah dengan pandangan yang keliru. Pejabat publik sebaiknya berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan hukum karena memiliki bobot legitimasi di mata masyarakat.

Kesimpulannya, dua pernyataan I Made Suparta sebagaimana dikutip DetikBali (23 Oktober 2025) tersebut perlu diluruskan agar tidak menimbulkan kesalahan publik dalam memahami hukum pertanahan. Pertama, HGB bukan berarti tanah negara, karena hak tersebut dapat berdiri di atas Tanah Milik pribadi atau HPL. Kedua , penguasaan tanah negara selama 20 tahun tidak serta-merta menimbulkan hak atas tanah, karena pemberian hak atas tanah negara tetap harus melalui mekanisme administratif resmi. Penjelasan hukum yang akurat adalah bagian dari tanggung jawab pejabat publik dalam mendidik masyarakat dan menjaga tertib hukum agraria nasional. [T]

Bali, 23.10.25

Penulis: I Made Pria Dharsana
Editor: Adnyana Ole

  • BACA artikel lain dari penulis I MADE PRIA DHARSANA
Kaji Ulang Tata Ruang Bali — Tata Ruang, Bukan Tata Uang
Tags: Tanahtanah airUndang-Undang Pokok Agraria
ShareTweetSendShareSend
Previous Post

Dari Desa Les ke Kota Semarang: Jalan-jalan, Presentasi dan Merenung

Next Post

Masalah-masalah dalam Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali dan Saran Wayan P. Windia untuk Pemerintah Daerah

I Made Pria Dharsana

I Made Pria Dharsana

Praktisi, akademisi dan penggiat Prabu Capung Mas

Related Posts

Radio dan Hari Pahlawan: Dari Suara Perjuangan Menuju Teknologi Pendidikan di Era Digital

by Dini Nastiti Wardani
November 10, 2026
0
Radio dan Hari Pahlawan: Dari Suara Perjuangan Menuju Teknologi Pendidikan di Era Digital

SETIAP 10 November, bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan untuk mengenang perjuangan para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan. Di balik peristiwa heroik...

Read moreDetails

Tatkala Seniman Tak Lagi Bersuara

by I.G.A.K. Satrya Wibawa
October 27, 2026
0
Tatkala Seniman Tak Lagi Bersuara

SENIN pagi, 26 Oktober 2026, saya mengikuti sebuah diskusi di Markas Besar UNESCO, Paris, yang bertajuk Artists at Risk: Voices...

Read moreDetails

Hak Retensi Bukan Penggelapan:  Menguji Batas Penahanan Sertifikat dalam Sengketa Fee

by I Made Pria Dharsana
October 21, 2026
0
Kebijakan Politik Hukum Pertanahan Jelang Setahun Rezim Prabowo Subianto

SERTIFIKAT tanah ditahan, fee belum dibayar, tetapi pemegang sertifikat justru dituding melakukan perbuatan melawan hukum. Bahkan, dalam situasi tertentu, penguasaan...

Read moreDetails

Perjanjian Kawin Campuran dan Hak Mewaris: Ketika Pisah Harta Berhadapan dengan Hak Pasangan yang Ditinggalkan

by I Made Pria Dharsana
October 14, 2026
0
Kebijakan Politik Hukum Pertanahan Jelang Setahun Rezim Prabowo Subianto

PERJANJIAN perkawinan dibuat untuk memberikan kepastian hukum atas harta suami dan istri. Namun, bagaimana jika kesepakatan pisah harta yang semula...

Read moreDetails

Transformasi Kontrak Digital dan Masa Depan Notaris Indonesia…

by I Made Pria Dharsana
October 8, 2026
0
Kebijakan Politik Hukum Pertanahan Jelang Setahun Rezim Prabowo Subianto

SEMUA orang bicara kontrak/perjanjian digital. Apakah ini hanya tren teknologi, atau sudah menjadi realitas hukum? Perkembangan teknologi digitalisasi begitu pesatnya,...

Read moreDetails

Ketika Keramahan Bali Diuji: Antara Pelayanan dan Kesantunan Berbahasa

by I Ketut Suar Adnyana
October 7, 2026
0
Ketika Keramahan Bali Diuji: Antara Pelayanan dan Kesantunan Berbahasa

BALI dikenal dunia bukan hanya karena keindahan alam, kekayaan budaya, dan keunikan tradisinya. Ada satu kekuatan lain yang selama puluhan...

Read moreDetails

“Ajewera”: Dimensi Determinisme yang Dirusak Sebagai Awal Kehancuran Bali

by IM Gede Nesa Saputra
October 4, 2026
0
“Ajewera”: Dimensi Determinisme yang Dirusak Sebagai Awal Kehancuran Bali

AJEWERA pada dasarnya merupakan mekanisme kehati-hatian dalam memperlakukan pengetahuan, khususnya pengetahuan yang memiliki dimensi sakral, filosofis, dan esoteris. Dalam tradisi...

Read moreDetails

Mau Dibawa ke Mana Kampus-Kampus Kita?

by S. Bekti Istiyanto
October 4, 2026
0
Mau Dibawa ke Mana Kampus-Kampus Kita?

INDONESIA patut berbangga dengan jumlah perguruan tinggi kita yang terus bertambah di berbagai daerah, dan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi...

Read moreDetails

Sekolah Gratis: Apakah Bebas Biaya Berarti Berkualitas?

by Dini Nastiti Wardani
September 30, 2026
0
Sekolah Gratis: Apakah Bebas Biaya Berarti Berkualitas?

PENDIDIKAN gratis kembali menjadi pembicaraan publik pasca Presiden Prabowo Subianto pada 18 September 2026 menyatakan komitmennya agar biaya pendidikan pada...

Read moreDetails

66 Tahun UUPA —Di Tengah 81 Tahun Kemerdekaan, Antara Cita-Cita dan Realitas Agraria Menakar Konsistensi Negara dalam Mewujudkan Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kesejahteraan Rakyat

by I Made Pria Dharsana
September 24, 2026
0
Kebijakan Politik Hukum Pertanahan Jelang Setahun Rezim Prabowo Subianto

Enam puluh enam tahun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan 81 tahun Indonesia merdeka merupakan momentum penting untuk kembali bertanya: sejauh...

Read moreDetails
Next Post
Masalah-masalah dalam Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali dan Saran Wayan P. Windia untuk Pemerintah Daerah

Masalah-masalah dalam Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali dan Saran Wayan P. Windia untuk Pemerintah Daerah

Please login to join discussion

Ads

POPULER

  • Kabut Membawa Kenikmatan | Cerpen Ni Made Royani

    Kabut Membawa Kenikmatan | Cerpen Ni Made Royani

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Halu Masa Lalu; 3 Cerita Pantat Waktu SD, Rasanya Kayak Nano Nano

    22 shares
    Share 22 Tweet 0
  • Anak-Anak Pulau Payung | Cerpen Dodik Suprayogi

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Malam-Malam di Lorong Harapan | Cerpen Ahmad Sihabudin

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Si Gending | Cerpen Nanda Gayatri

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

ARTIKEL TERKINI

Kawin Nyentana | Cerpen I Made Sugianto
Cerpen

Kawin Nyentana | Cerpen I Made Sugianto

AYAH telah berulang kali mengingatkanku untuk segera berumah tangga. Baginya, usia 27 tahun sudah layak menjadi kepala keluarga. Tetapi, sampai...

by Made Sugianto
November 15, 2026
PANTANGAN MENGKONSUMSI ALKOHOL DALAM HINDU
Esai

TUMPEK LANDEP DALAM TRADISI RAJA-RAJA BALI KUNO SAMPAI ERA HINDU BALI TERMUTAKHIR — Momentum Evaluasi Peralatan Pertanian sampai Perangkat Kependetaan dalam Siklus Kerja Masyarakat Bali Agraris

Sugi Lanus, Catatan Harian 14 November 2026 Di masa kecil saya menjadi saksi bagaimana Pande Besi tetangga desa mendapat tumpukan...

by Sugi Lanus
November 15, 2026
WAYANGKU, WAJAHKU : Membaca Pemikiran Yanusa Nugroho dan Iksaka Banu, Menafsir Wayang-Manusia, serta Menemukan Raden Saleh di Antara Bayang-Bayang Wayang dan Sejarah
Panggung

WAYANGKU, WAJAHKU : Membaca Pemikiran Yanusa Nugroho dan Iksaka Banu, Menafsir Wayang-Manusia, serta Menemukan Raden Saleh di Antara Bayang-Bayang Wayang dan Sejarah

Catatan dari Edisi ke-54 Membaca Raden Saleh di Gedung Nyi Ageng Serang, Jalan H.R. Rasuna Said No. 22, Karet Kuningan,...

by Emi Suy
November 15, 2026
Belajar Diam di Dunia yang Terlalu Berisik
Esai

Jogja Istimewa, Tetapi Apakah Unggah-Ungguhnya Masih Istimewa?

SIDANG pembaca yang budiman, ada momen menarik dalam demonstrasi di Yogyakarta beberapa waktu lalu. Sri Sultan Hamengku Buwono X, yang...

by Petrus Imam Prawoto Jati
November 15, 2026
Kita Adalah Pewaris yang Sah dari Republik Ini dan 15 Tuntutan Serikat Pekerja Seni/Kreatif Bali
Khas

Kita Adalah Pewaris yang Sah dari Republik Ini dan 15 Tuntutan Serikat Pekerja Seni/Kreatif Bali

“KAMI adalah ahli waris yang sah dari kebudayaan dunia dan kebudayaan ini kami teruskan dengan cara kami sendiri.” Seutas kalimat...

by Wahyu Mahaputra
November 15, 2026
Denpasar, Heritage-nya yang Mana?
Esai

Denpasar, Heritage-nya yang Mana?

SETIDAKNYA dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, Denpasar memastikan adanya heritage site atau “kawasan heritage” yang terzonasi di dalamnya. Memang...

by Savitri Sastrawan
November 14, 2026
Ketika Sastra Menemukan Panggungnya: Merawat Ekosistem Kebudayaan, Menumbuhkan Generasi yang Memiliki Suara
Khas

Ketika Sastra Menemukan Panggungnya: Merawat Ekosistem Kebudayaan, Menumbuhkan Generasi yang Memiliki Suara

SASTRA tidak selalu tinggal di dalam buku. Pada suatu waktu, ia keluar dari halaman, menjelma suara, gerak, tafsir, dan keberanian...

by Emi Suy
November 14, 2026
Mengupas Semantik dan Sintaksis “Mendengar”, “Mendengarkan”, dan “Memperdengarkan”
Esai

Mengupas Semantik dan Sintaksis “Mendengar”, “Mendengarkan”, dan “Memperdengarkan”

Pengalaman mengajarkan bahasa Indonesia kepada penutur asing di sebuah lembaga pendidikan memberi saya satu pelajaran berharga: para pembelajar BIPA (Bahasa...

by I Made Sudiana
November 14, 2026
Terajana: Musik yang Mengajarkan Harmoni dalam Keberagaman
Ulas Musik

Terajana: Musik yang Mengajarkan Harmoni dalam Keberagaman

ADA sesuatu yang menarik ketika kita mendengarkan lagu Terajana yang dipopulerkan oleh Rhoma Irama. Lagu ini mungkin terdengar sederhana. Iramanya...

by Ahmad Sihabudin
November 14, 2026
Peringati Hari Pahlawan, Siswa Kesbam Tampilkan Kreativitas Lewat Hari Ekspresi
Pendidikan

Peringati Hari Pahlawan, Siswa Kesbam Tampilkan Kreativitas Lewat Hari Ekspresi

PANGGUNG aula SMKS Kesehatan Bali Medika Denpasar (Kesbam) hari itu dipenuhi beragam ekspresi. Ada siswa yang menyatukan suara dalam paduan...

by Dede Putra Wiguna
November 13, 2026
Film “Laut Bercerita” Hadir di Bali, Sutradara Ajak Generasi Muda Mengenal Sejarah Indonesia
Hiburan

Film “Laut Bercerita” Hadir di Bali, Sutradara Ajak Generasi Muda Mengenal Sejarah Indonesia

BIRU LAUT WIBISONO, seorang mahasiswa sastra di Yogyakarta pada akhir 1990-an, aktif bergabung dengan kelompok diskusi dan studi kritis bernama...

by Nyoman Budarsana
November 13, 2026
Efek “Frugal Living” dalam Pariwisata
Esai

Penyadapan, Komunikasi, dan Operasi Intelijen

DUNIA politik dikejutkan oleh penangkapan mantan Kapolri Jenderal LSP. Selain LSP ada pula perwira tinggi polisi aktif yang ditangkap dan...

by Chusmeru
November 13, 2026

TATKALA.CO adalah media umum yang dengan segala upaya memberi perhatian lebih besar kepada seni, budaya, dan kreativitas manusia dalam mengelola kehidupan di tengah-tengah alam yang begitu raya

  • Penulis
  • Tentang & Redaksi
  • Kirim Naskah
  • Pedoman Media Siber
  • Kebijakan Privasi
  • Desclaimer

Copyright © 2016-2025, tatkala.co

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Feature
    • Khas
    • Tualang
    • Persona
    • Historia
    • Milenial
    • Kuliner
    • Pop
    • Gaya
    • Pameran
    • Panggung
  • Berita
    • Ekonomi
    • Pariwisata
    • Pemerintahan
    • Budaya
    • Hiburan
    • Politik
    • Hukum
    • Kesehatan
    • Olahraga
    • Pendidikan
    • Pertanian
    • Lingkungan
    • Liputan Khusus
  • Kritik & Opini
    • Esai
    • Opini
    • Ulas Buku
    • Ulas Film
    • Ulas Rupa
    • Ulas Pentas
    • Kritik Sastra
    • Kritik Seni
    • Bahasa
    • Ulas Musik
  • Fiksi
    • Cerpen
    • Puisi
    • Dongeng
  • English Column
    • Essay
    • Fiction
    • Poetry
    • Features
  • Penulis
  • Buku
    • Buku Mahima
    • Buku Tatkala

Copyright © 2016-2025, tatkala.co