HARI-HARI belakangan ini, media sosial di Bali terasa seperti arena pasar malam yang riuh, tapi tanpa musik dan tawa. Di sana, para politisi saling lempar kata, berdebat kusir soal permasalahan sampah.
Semua bermula dari rencana penutupan TPA Suwung pada akhir 2025, yang diawali pelarangan sampah organik dibuang ke sana sejak awal Agustus 2025. Sejak itu, percikan kecil berubah menjadi api. Dinamika kian meluas, politisi dan beberapa intelektual Bali saling serang di media sosial. Dari sekadar diskusi publik, ia menjelma jadi drama panjang, mengundang komentar yang semakin lama semakin tajam.
Fenomena ini sebetulnya tidak sepenuhnya baru. Ada istilah yang sudah lama beredar di tengah orang Bali, Masiat Paturu Bali. Secara harfiah, ia berarti kebiasaan atau “dosa” orang Bali yang suka berkonflik dengan sesama orang Bali. Bukan dengan pendatang, bukan dengan orang luar pulau—tetapi dengan saudara sebangsa, sedarah budaya, serumah di tanah leluhur yang sama. Istilah ini sering diucapkan dengan nada setengah bercanda, setengah getir, seperti mengakui kelemahan diri sambil berharap ia tidak semakin menjadi-jadi.
Di beberapa lingkar diskusi, ada pula istilah Karma Ayam Aduan. Konsep ini diibaratkan dari tradisi tajen atau adu ayam, yang di dalamnya ayam jago selalu bertarung sampai berdarah-darah demi gengsi dan harga diri tuannya.
Clifford Geertz, antropolog yang pernah lama meneliti tentang Bali membahas betapa tajen bukan hanya permainan, melainkan metafora budaya yang memproyeksikan konflik, harga diri, dan kehormatan. Dalam konteks sosial, “karma ayam aduan” dimaknai sebagai warisan simbolis yakni, orang Bali, tanpa sadar, sering mewarisi semangat bertarung itu dalam hubungan antarsesama, bahkan ketika tidak ada musuh yang nyata di depan mata.
Prof. Luh Ketut Suryani, psikiater senior Bali, pernah menyinggung soal pola pikir ini dalam berbagai seminar dan wawancara. Ia melihat akar konflik internal Bali sering kali bertaut dengan rasa ego yang kuat, rasa ingin diakui, dan kebutuhan mempertahankan status dalam komunitas. Ia menyebut bahwa rasa kebersamaan orang Bali sebenarnya tinggi, tetapi di saat bersamaan, ada dorongan untuk menunjukkan siapa yang lebih unggul. Dorongan ini, bila tidak diimbangi, mudah berubah menjadi gesekan.
Dari sudut pandang antropologi, fenomena seperti ini bukan hanya milik Bali. Hampir semua masyarakat homogen punya risiko lebih tinggi mengalami konflik internal. Alasannya sederhana, kedekatan justru membuka peluang friksi yang lebih sering.
Dalam sistem sosial yang rapat,di mana semua orang saling mengenal, mengetahui riwayat keluarga, bahkan urusan pribadi—perbedaan pandangan bisa cepat merambat menjadi pertikaian yang bersifat pribadi. Antropolog seperti Hildred Geertz pernah menggambarkan masyarakat Bali sebagai “tight community with tight surveillance”—komunitas yang erat, tapi selalu saling mengawasi. Kedekatan ini melahirkan kehangatan, tapi juga tekanan sosial.
Prof. I Nyoman Darma Putra, pakar sastra dan kajian budaya Bali, dalam sejumlah tulisannya melihat bahwa gesekan sosial di Bali tidak bisa dilepaskan dari struktur adat yang hierarkis dan kompleks. Hierarki ini membentuk relasi kuasa, di mana posisi seseorang dalam banjar, desa adat, atau keluarga besar mempengaruhi cara ia diperlakukan dan cara ia merespons kritik. Ketika perbedaan pandangan muncul, ia sering kali dibaca bukan sekadar sebagai perbedaan ide, tetapi sebagai ancaman terhadap posisi sosial.
Menariknya, fenomena Masiat Paturu Bali sering muncul justru pada isu-isu yang menyangkut kepentingan bersama, seperti sampah, pariwisata, atau tata ruang. Dalam kasus TPA Suwung, semua pihak sebenarnya sepakat bahwa masalah sampah adalah darurat.
Namun, alih-alih memperkuat kolaborasi, yang mengemuka adalah adu argumen, tentang siapa yang paling benar, siapa yang paling peduli, siapa yang paling layak dipercaya publik. Media sosial menjadi arena terbuka yang mempercepat semua ini. Di sana, setiap komentar langsung mendapat respons publik, disukai, atau dicaci. Setiap kata menjadi peluru yang bisa kembali menghantam penembaknya.
Secara historis, Bali memang memiliki tradisi debat yang kuat. Dalam paswara (rapat desa adat) atau diskusi di bale banjar, perbedaan pendapat adalah hal biasa. Namun, perbedaan itu dulu dibingkai dalam aturan adat dan sopan santun tutur kata. Kini, di dunia digital, batas itu mengabur. Algoritma media sosial memberi panggung pada yang paling nyaring, bukan yang paling bijak. Dalam situasi ini, sifat “ayam aduan” yang diwariskan dalam simbol budaya menemukan rumah barunya, yaitu, layar ponsel.
Pandangan antropologis lain yang relevan datang dari kajian konflik internal di masyarakat agraris. Di masyarakat seperti ini, relasi sosial sangat tergantung pada kerja sama sehari-hari. Tetapi justru karena itu, setiap perbedaan atau kegagalan memenuhi norma bersama bisa menimbulkan konflik yang berlarut.
Orang Bali, dengan adat yang terikat pada gotong royong, ayahan desa, dan ritual komunal, memiliki ekspektasi tinggi terhadap kesetiaan anggota pada norma kelompok. Begitu ada yang dianggap melenceng, sanksinya tidak hanya sosial, tapi juga emosional, dan ini sering terbawa ke ranah publik.
Di tengah situasi itu, penting diingat bahwa Masiat Paturu Bali bukan takdir. Ia adalah pola yang bisa dipahami dan diubah. Banyak tokoh Bali yang mengajak masyarakat kembali pada nilai menyama braya, persaudaraan yang tulus, bukan sekadar slogan. Menyama braya mengandaikan bahwa setiap orang, sekalipun berbeda pendapat, tetap saudara yang layak dihargai.
Fenomena saling serang di media sosial terkait TPA Suwung seharusnya menjadi pelajaran. Krisis lingkungan, seperti persoalan sampah, memerlukan sinergi, bukan sekadar debat. Dalam jangka panjang, yang akan diingat bukan siapa yang memenangkan adu argumen, tetapi apakah masalahnya selesai atau tidak.
Seorang tetua di desa saya pernah berkata, “Kalau ayam aduan terus bertarung di kandang yang sama, yang rugi bukan hanya ayamnya, tapi pemilik kandangnya.” Maksudnya jelas, bahwa konflik internal yang tak terkendali pada akhirnya melemahkan semua pihak. Di tengah dunia yang berubah cepat, Bali tidak hanya harus menjaga identitas budayanya, tetapi juga harus belajar mengelola perbedaan agar tidak menjadi bumerang.
Pada akhirnya, mungkin kita perlu menertawakan diri sendiri sebelum terlalu jauh marah pada orang lain. Sebab, di balik semua gesekan ini, orang Bali tetap punya kekuatan luar biasa untuk bangkit dan bersatu ketika dihadapkan pada tantangan yang benar-benar besar.
Sejarah membuktikan, dari bencana alam hingga krisis pariwisata, masyarakat Bali mampu menunjukkan solidaritas yang mengagumkan. Tantangannya sekarang adalah menemukan solidaritas itu bukan hanya saat genting, tetapi juga dalam keseharian, bahkan dalam perbedaan. Kalau Masiat Paturu Bali adalah cermin yang memantulkan sisi rapuh kita, maka menyama braya adalah cahaya yang bisa menuntun keluar dari bayangan itu. Kita hanya perlu memilih, ingin terus menjadi ayam aduan yang bertarung di kandang sendiri, atau menjadi saudara yang bersama-sama membersihkan kandang itu. [T]
Penulis: Angga Wijaya
Editor: Adnyana Ole
- BACA JUGA:
