AGUSTUS memang bulan kemerdekaan. Sekedar info saja, tanggal 7 Agustus kemarin diperingati sebagai Hari Hutan Indonesia. Tapi memang tidak seperti tanggal 17, sepertinya tanggal 7 ini banyak yang diam-diam mau melewatkannya. Banyak yang bikin dosa di sini soalnya. Bukan rahasia kalau hutan kita yang kaya raya dan berharga itu habis dieksploitasi oknum penguasa dan kroninya.
Setelah rusak, ada suatu harapan baru penuh optimisme dengan kemasan “program hijau”. Namanya keren, FOLU Net Sink 2030. FOLU merupakan singkatan dari Forestry and Other Land Use. Katanya, ini strategi pamungkas Indonesia untuk menyelamatkan iklim. Targetnya adalah menjadikan sektor kehutanan dan penggunaan lahan lain sebagai penyerap karbon bersih dalam waktu lima tahun ke depan. Secara singkatnya, ini adalah keadaan di mana proses penyerapan karbon dioksida lebih besar daripada karbon dioksida yang dihasilkan.
Jelas ambisius, jelas megah. Tapi, kok beredar selentingan di jalanan depan gang, saat warga RT ramai-ramai mengecat jalan kampung dengan air kapur, suatu pertanyaan yang seolah asal bunyi. Mereka agak bingung apakah ini solusi ekologis, atau cuma sekadar tampang baru kapitalisme hijau tapi versi lokal?Saya tidak sempat dengar jawaban nyeleneh apalagi akademis, tertelan oleh candaan receh, pisang goreng dan kopi.
Karbon yang Dulu Musuh, Kini Komoditas
FOLU Net Sink, secara teknis, ingin menurunkan emisi dari deforestasi dan degradasi lahan, sekaligus menyerap karbon lewat hutan alam, gambut, dan reklamasi. Namun ada satu perubahan penting dalam paradigma ini. Karbon bukan lagi dianggap sebagai “dosa industri”, tapi jadi komoditas yang bisa diperdagangkan. Cerdas bin kreatif. Dan hanya orang berpendidikan yang bisa berpikir seperti ini.
Dengan logika ini, hutan bukan sekadar ekosistem, melainkan tambang karbon yang bisa dihitung, disertifikasi, dan dijual dalam skema pasar karbon. Dan pemain utamanya tetap saja bukan masyarakat adat, bukan juga petani kecil seputaran hutan. Sesuai harapan netizen, pemainnya adalah perusahaan tambang, sawit, hutan tanaman industri (HTI), dan para pemilik modal dengan akses ke istana. Kalau di pelajaran biologi mungkin ini namanya metamorfosis.
Bayangkan, perusahaan yang dulunya jadi aktor utama deforestasi, kini memoles citra sebagai penyelamat iklim. Dulu menebang hutan, sekarang menanam ulang dan menjual kredit karbon ke luar negeri. Ini seperti maling yang lari pontang-panting ke pojok gelap gudang, buru-buru ganti baju, keluar sudah jadi satpam, lengkap dengan piagam penghargaan. Sepertinya bakal aman dan rencana bisa berjalan mulus.
Pasar Karbon Solusi Iklim atau Komoditi Baru
Tapi tidak semudah itu, ferguso. Kritik tajam datang dari banyak LSM dan akademisi. Dari WALHI, Greenpeace, AMAN, hingga suara-suara lokal di Kalimantan dan Papua. Kajian bersama BRIN, Greenpeace, dan WALHI menunjukkan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan berpotensi memperparah deforestasi dan kekeringan ekstrem hingga tahun 2033 (Tempo, 2024).
Mereka sepakat bahwa FOLU Net Sink bisa menjadi proyek mercusuar hijau yang menyembunyikan wajah lama oligarki kehutanan. Indonesia kita ini selama puluhan tahun konon dikuasai oleh ekonomi ekstraktif berbasis konsesi lahan. Sawit, HTI, tambang, semuanya punya jejak panjang dalam kisah penghancuran ekosistem hutan.
Setalah semuanya rusak, dalam FOLU, para aktor ini masih tetap eksis. Bahkan mereka ini lebih berkibar karena proyek restorasi dan pasar karbon justru diserahkan ke tangan mereka. Asyik bener kalau di sisi mereka. Negara, bukannya mereformasi kepemilikan dan akses lahan, malah memperkuat relasi kuasa yang timpang ini. Sembari menggambarkan masa depan hutan dengan optimisme ke dalam laporan-laporan prestisius.
Bukannya mengubah sistem, di sini pasar karbon menciptakan sistem baru di mana polusi bisa ditebus dengan uang. Istilah gampangnya, korporasi mana pun bisa tetap membakar batu bara, asal bayar sebagai suatu penebusan dosa lewat skema offset karbon. Inilah logika green capitalism yang menyamar sebagai penyelamat planet. Maka muncul pertanyaan sinis tapi masuk akal, apakah FOLU Net Sink bertujuan menyelamatkan hutan, atau menyelamatkan ekonomi elite?
Alam Tak Bisa Dinegosiasi
Jika kita bicara tentang tanah adat, hingga hari ini, lebih dari 12 juta hektare wilayah adat belum diakui secara hukum. Masyarakat adat, yang terbukti paling mampu merawat hutan, justru masih berstatus sebagai pendatang liar di atas tanah leluhurnya sendiri.
Ironisnya, dalam proyek FOLU, pengakuan tanah adat tidak jadi komponen utama. Yang jadi fokus adalah sertifikasi karbon, mitra korporat, dan penilaian investor. Artinya, FOLU jadi bisu dalam menjawab problem kolonialisme agraria yang sudah terlalu lama berakar. Ia justru memutar persoalan ini dalam format baru yaitu karbonisasi kehutanan dengan sentuhan investor.
Pembaca yang budiman, kita semua tahu bahwa bencana ekologis tak bisa dicegah dengan menunggu FOLU sukses. Longsor, banjir bandang, kekeringan ekstrem, dan krisis pangan kini telah mulai jadi bagian dari kehidupan harian. Dan tak seperti kasus hukum para elite politik, kerusakan ekologi tak mengenal amnesti, abolisi, atau surat grasi dari presiden. Tak ada ampun, tak ada penundaan, tak ada alasan. Alam bekerja dalam logika sebab-akibat, bukan putusan Mahkamah Konstitusi. Ia menghukum dengan senyap tapi pasti. Tidak ada nego.
Jadi kalau hari ini para pemegang kuasa berdandan apik dengan nuansa hijau segar demi pencitraan internasional, maka kelak anak cucu kitalah yang akan memanen hasil tipu-tipu itu. Udara kotor, tanah retak, air menghilang, dan harga pangan tak lagi bisa ditebus dengan e-wallet. Dan pada saat itu, tidak ada pencitraan internasional yang bisa menyelamatkan kita. Alam akan tetap menuntut.
Dan anak cucu, yang tak pernah memilih para pejabat hari ini, akan jadi generasi yang membayar utangnya. Tipe kejahatan ekologis ini kok rasa-rasanya sama bejatnya dengan para pelaku rudapaksa anak kandung. Tega sama anak cucu sendiri. Lha, terus, gimana? Sambil lanjut pasang umbul-umbul dan ngecat jalan gang pakai air kapur, kita dengarkan nyanyian merdu Ebiet G. Ade saja.
“Barangkali di sana ada jawabnya
Mengapa di tanahku terjadi bencana
Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita
Yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa
Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita
Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang…”
Tabik.
Penulis: Petrus Imam Prawoto Jati
Editor: Adnyana Ole
BACA artikel lain dari penulis PETRUS IMAM PRAWOTO JATI
