MELIHAT beberapa postingan di media sosial menjelang Pilgub Bali 2018, saya temukan banyak logika aneh — jika tak boleh disebut sesat logika. Memang, sebagian postingan, terutama dari tim pendukung salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, adalah sebuah upaya untuk mempengaruhi warga pemilih.
Mempengaruhi sih boleh saja. Kampanye itu juga sah saja bahkan memang diatur dalam undang-undang. Tapi ya cobalah menggunakan logika yang setidaknya bisa diterima akal. Kampanye kan juga bagian dari pendidikan politik.
Jokowi dan Prabowo
Logika yang aneh adalah menghubungkan Pilpres dengan Pilgub Bali, dan masuknya nama-nama yang punya kans besar menjadi calon presiden 2019, yakni Jokowi dan Prabowo.
Misalnya ada yang mengatakan “Jika mau Jokowi presiden 2019, maka pilih KBS-ACE” atau “Jika mau Prabowo presiden 2019, maka pilih Mantra-Kerta”.
Berpikir dengan logika semacam itu tentu saja tidak cukup logis. Maka, jangan terkecoh oleh logika macam itu.
Bali punya contoh nyata, tahun 2013, Mangku Pastika-Sudikerta menang Pilgub Bali mengalahkan Puspayoga-Dewa Sukrawan. Dalam hal ini, Mangku Pastika-Sudikerta ketika itu diusung oleh dua partai besar, yaitu Demokrat dan Golkar. Sedangkan Puspayoga-Dewa Sukrawan diusung oleh PDI-P.
Setahun berselang, ketika Pilpres 2014, Jokowi-JK yang diusung PDI-P dan koalisinya menang di Bali mengalahkan Prabowo-Hatta yang saat itu diusung oleh Gerindra, Golkar, dan koalisinya.
Apabila logika di awal kalimat benar, maka harusnya Jokowi-JK kalah di Bali ketika itu, dan Jokowi tidak menjadi presiden. Nyatanya, ketika itu Jokowi menang di Bali dan menjadi presiden. Jadi, untuk konteks Bali, Hubungan Pilpres dan Pilgub yang menggunakan logika macam itu, bukan suatu yang relevan.
Jokowi dan Prabowo, dalam konteks Pilgub Bali saat ini, sengaja digunakan atau ingin dicitrakan sebagai figur kunci oleh para elit partai atau simpatisannya untuk mengeruk suara. Para elit dan simpatisan macam begini bisa dikatakan belum move on. Ingin membawa konteks 2014 ke 2018. Ingin mengarahkan pilihan politik konstituen. Ingin mengarahkan pendukung Jokowi ke KBS-ACE dan pendukung Prabowo ke Mantra-Kerta.
Dan, yang paling bahaya, itu sama dengan ingin membatasi pilihan pemilih. Tujuannya, tentu agar menang. Namun, ini tentu bukan suatu hal yang bisa dikatakan cerdas. Ini mungkin suatu logika yang inguh.
Padahal, ini bukan Pilpres. Konteks Pilpres dan Pilgub tidak bisa dilinierkan begitu saja. Apalagi peta politik saat ini sangat dinamis. Partai koalisi di pusat belum tentu sejalan dengan di daerah. Contoh nyata, Golkar dan Nasdem yang sedari awal mengatakan Jokowi dua periode ternyata mengusung Mantra-Kerta di Pilgub Bali.
Simpulannya, siapapun calon gubernur dan wakil gubernur yang dipilih saat ini, tidak menjadi gambaran bahwa pemenangnya akan membawa Jokowi atau Prabowo menjadi presiden di 2019. Dalam hal ini, gunakan kebebasan memilih, siapapun. Karena konteks Pilkada dan Pilpres adalah pilihan figur. Bukan macam logika silogisme jika p maka q dan jika q maka r, lalu simpulannya jika p maka r. Bukan begitu.
Logika Perut
Selain logika aneh tentang hubungan Pilpres dan Pilgub, ada juga berkembang logika perut, bahwa jika tak memilih calon gubernur tertentu maka kita akan mekenta alias kelaparan.
Jangan tertipu dengan logika semacam itu. Pilgub bukan hanya soal perut. Selama ini, dengan gubernur-gubernur sebelumnya, apakah mayororitas dari kita mekenta? Begini, sebagai orang Bali, apakah kita rela untuk soal makan kita dipengaruhi orang lain? Apakah kita rela hanya untuk makan saja kita mengandalkan gubernur?
Bukannya orang Bali itu mandiri. Contoh nyata, orang tua (kakek dan nenek) di Bali, mayoritas malu meminta uang kepada anak-anak mereka. Mereka lebih memilih tetap bekerja semampu mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka daripada harus meminta ke anak-anak mereka.
Bahkan, ketika diberi uang oleh anaknya pun, ada dari mereka yang menolak. Itu lah mental orang Bali yang harus kita tiru. Saya rasa, orang Bali tidak memiliki mental peminta-minta macam logika pada kalimat pertama di atas.
Logika Kedaerahan
Logika kedaerahan adalah logika paling sering dipakai mempengaruhi warga pemilih dalam Pilkada. Bukan hanya pada Pilgub 2018 ini, pada Pilgub sebelumnya pun logika kedaerahan masih dianggap ampuh untuk menjaring pemilih. Padahal itu bisa dikata itu adalah logika primitif.
Maka, jangan diperalat oleh semangat memilih kedaerahan. Bahwa orang Badung harus memilih KBS-ACE karena Ketua Tim Pemenangan KBS-ACE adalah Bupati Badung. Atau bahwa orang Badung harus memilih Mantra-Kerta karena Sudikerta dari Badung.
Lalu, orang Denpasar harus memilih Mantra-Kerta karena Rai Mantra adalah Walikota Denpasar. Orang Gianyar harus memilih KBS-ACE karena Cok Ace adalah mantan Bupati Gianyar dan tokoh Puri Ubud. Orang Buleleng harus memilih KBS-ACE karena Koster dari Buleleng. No, Pilgub bukan sekat kabupaten. Bukan batas kedaerahan.
Mari beranjak, memilih berdasarkan figur, rekam jejak, program dan inovasi. Orang Buleleng bebas kalau mau memilih Mantra-Kerta, pun orang Denpasar bebas kalau mau memilih KBS-ACE. Toh asas pemilu kita adalah kebebasan memilih. (T)
