Di Jalan Politik, Apa yang Tak Mungkin untuk Eka Wiryastuti?

“Boleh panggil saya Pak Adi, boleh juga Pak Eka!” kata Nyoman Adi Wiryatama kepada saya, suatu hari di tahun 2000.

Saat itu, ia baru saja duduk secara resmi di kursi Bupati Tabanan setelah terpilih melalui sidang paripurna pemilihan bupati di DPRD Tabanan. Saat itu, kepala daerah masih dipilih DPRD, belum dipilih secara langsung seperti sekarang ini. Saya, sebagai wartawan Radio Global FM dan Bali Post saat itu, sengaja menemuinya untuk berkenalan sekaligus wawancara tentang berbagai hal.

Sebutan Pak Adi, tentu saja merujuk pada namanya, Adi Wiryatama. Sebutan Pak Eka, saya belum paham betul. Tapi ia kemudian melanjutkan, “Saya biasa dipanggil Pak Eka. Anak saya namanya Eka,” kata dia.

Oh, barulah saya paham. Sebutan itu semacam pungkusan. Di Bali, orang tua yang sudah punya anak biasanya dipanggil dengan sebutan nama anak pertama yang ditambahi kata Pan atau Men di depannya. Jika anak pertama bernama Putri, bapaknya biasa dipanggil Pan Putri dan ibunya dipanggil Men Putri. Pan berarti Pak, Men berarti Bu.

Jika begitu, Adi Wiryatama seharusnya dipanggil Pan Eka. Namun, sebutan itu tentu sangat tak cocok untuk seorang Bupati, apalagi di zaman modern ini. Maka Pan Eka diindonesiakan menjadi Pak Eka. Tentu karena Eka adalah anak pertamanya.

Awalnya saya kira Eka itu laki-laki. Saya tak bertanya nama lengkapnya, mungkin karena saya tak perhatian terhadap latar keluarga, dan hanya tertarik pada wawancara tentang hal-hal yang saya anggap penting semacam rencana pembangunan dan sejenisnya. Sebagai wartawan, betapa bodoh saya waktu itu. Setidaknya, saya mesti bertanya secara lebih humanis, siapa anak, siapa istri, bagaimana peranan keluarga dalam karir politik.

Dan itu tak saya lakukan. Sehingga dalam waktu lama saya mengira Eka adalah laki-laki. Apalagi, setidaknya pada lima tahun pertama pemerintahan Adi Wiryatama, nama Eka nyaris tak pernah tersebutkan, baik di lingkungan politik maupun lingkungan birokrasi. Eka sepertinya bagian lain dari kehidupan Adi Wiryatama saat itu.

Sampai akhirnya ada kabar Eka menikah dan disunting oleh seorang lelaki dari luar Bali. Kata “disunting oleh lelaki” itu yang menyadarkan saya bahwa Eka adalah perempuan dengan nama lengkap Ni Putu Eka Wiryastuti. Owalah, sebagai wartawan, betapa tidak rungu saya. Betapa tidak peka saya. Harusnya saat itu juga saya dipecat jadi wartawan.

Lebih bodoh lagi, lebih tak peka lagi, saya tak pernah menduga (jangankan menduga, bahkan berpikir pun tidak pernah) bahwa Eka, anak dari Pak Eka itu, akan masuk ke ranah politik. Apalagi menduga ia akan berkuasa dan menjadi Bupati. Saya tak pernah memikirkan itu. Beh, beh, lagi-lagi saya harusnya dipecat jadi wartawan untuk keduakalinya.

Sebab kenyataannya, menjelang Pemilu Legislatif 2009, nama Eka Wiryastuti muncul. Ia menjadi Ketua Banteng Muda Indonesia (BMI) Tabanan. Dan seolah-olah ada agenda besar dari BMI, mendadak organisasi underbow PDIP itu begitu populer, bukan hanya di Tabanan, juga di wilayah kepengurusan Provinsi Bali dan semua kabupaten di Bali.

Pertemuan-pertemuan pengurus dan kader BMI selalu ramai, seperti sempat dilaksanakan di Gedung Kesenian Singaraja. Bendera-bendera BMI berkibar lebih kerap dari biasanya, bahkan seakan bersaing dengan bendera-bendera PDIP yang menjadi induknya. Nama-nama ketua BMI saat itu seakan sama terkenal dan sama pentingnya dengan ketua DPC PDIP, termasuk tentu saja nama Eka Wiryastuti.

Nama Eka terus mencorong ketika ia ikut bertarung dalam Pemilu Legislatif 2009, dan kemudian mulus melangkah ke Gedung Dewan di Sanggulan. Namanya dibicarakan hingga menjelang Pilkada Tabanan 2010. Saat itu, ayahnya, Pak Eka, harus diganti karena sudah dua periode memimpin Tabanan. Santerlah disebut Eka disiapkan untuk mengganti ayahnya. Dari segi kepopuleran, nama Eka langsung bersaing dengan nama tokoh PDIP senior seperti Wayan Sukaja dan Made Sudana.

Saat itulah saya benar-benar sadar bahwa dalam politik, sesuatu yang tak pernah diduga orang (orang semacam saya) bisa terjadi, bahkan terasa dengan begitu mudah. Sesuatu yang dianggap tak mungkin oleh orang awam, dalam politik bisa jadi amat mungkin. Buktinya, kader senior yang begitu kuat bisa jatuh bergelimpangan, sementara kader baru bisa melenggang di jalur yang seakan tol – bebas hambatan.

Nama Eka dibicarakan lagi begitu rekomendasi untuk Pilkada Tabanan 2010 dari DPP PDIP. Paketnya: Wayan Sukaja-Eka Wiryastuti. Tapi paket itu ditentang oleh sekelompok orang di PDIP. Terjadi konflik internal di PDIP. Meski ditentang, banyak orang menganggap rekomendasi tak mungkin dianulir. Tapi kenyataannya, rekomendasi itu dianulir, dan keluarlah rekomendasi baru. Paketnya: Ni Putu Eka Wiryastuti-IKG Sanjaya (Eka-Jaya).

Wayan Sukaja yang pencalonannya dibatalkan, tak mundur. Sukaja memilih berpasangan dengan IGN Anom dan dicalonkan oleh Partai Golkar. Banyak orang mengira Sukaja bisa menang mudah karena kader PDIP itu memiliki basis massa yang kuat, yang sudah “dipelihara” sejak bertahun-tahun.

Tapi nyatakan Eka-Jaya menang. Pasangan itu memperoleh suara terbanyak yakni 134.441 suara. Sementara pasangan Sukaja-IGN Anom mengumpukan 116.153 suara. Satu pasangan, yakni IGG Putra Wirasana-I Putu Oka Mahendra yang diusung Partai Demokrat hanya memperoleh suara 26.258 suara.

Menjelang Pilkada 2015 banyak juga orang mengira Eka akan kalah jika dicalonkan kembali sebagai calon petahana. Di media sosial Eka terus diserang kampanye negatif, terutama tentang banyaknya jalan rusak di Tabanan. Namun, jalan politik bisa seperti jalan rusak yang simsalabim bisa langsung dihotmik mulus. Eka-Jaya yang dicalonkan kembali sebagai calon petahan ternyata mendapat lawan yang tak begitu sepadan, sehingga jalan yang dilalui untuk kembali ke kursi bupati memang seperti jalan homix.

Di Pilkada itu, Eka-Jaya menang dengan perolehan 170.869 suara. Dan lawannya, Wayan Sarjana-Ida Bagus Komang Astawa Merta memperoleh 94.583 suara. Asal tahu saja, Wayan Sarjana sesungguhnya kader PDIP yang kemudian “membelot” untuk melawan Eka-Jaya.

Selama kepemimpinan Eka di Tabanan banyak penilaian miring dialamatkan kepada pemerintahan, terutama diunggah di media sosial. Namun penilaian miring itu tak menjatuhkannya, justru namanya terus mencorong. Bahkan berbagai penghargaan terus diperolehnya sebagaimana disiarkan di media-media massa mainstreams.

Menjelang Pilgub Bali, nama Eka kembali menjadi pembicaraan. Pasalnya, namanya didaftarkan sebagai bakal calon gubernur ke DPD PDIP, bersaing dengan Wayan Koster dan Rai Mantra. Nama Eka seakan mencuat ke tengah arena setelah sejak lama nama Koster dan Rai Mantra memenuhi ruang analisis politik di PDIP.

Di tengah gemuruh politik di Bali, terutama di internal PDIP, menjelang Pilgub, nama Eka seakan menjadi bintang yang menyerobot cahaya bintang lainnya. Orang boleh tak setuju. Boleh tak senang. Boleh komentar miring. Tapi, di jalan politik, apa yang tidak mungkin? Eka sudah membuktikannya.

Jadi, rekomendasi dari DPP PDIP bisa saja jatuh kepada Eka. Mungkin sebagai calon wakil gubernur berpasangan dengan Koster, Rai Mantra, atau dengan nama lain yang tak terduga. Mungkin juga jadi calon gubernur.

Bisa saja, siapa yang tahu? Bahkan Megawati, saat ini, mungkin tak tahu juga… (T)