DALAM sejarah budaya kita, kadang-kadang semangat cinta tanah air dibangun dengan imajinasi premanisme. Artinya masyarakat memproduksi tokoh-tokoh fiktif berlatar belakang preman (orang tahanan, jawara, centeng) untuk melakukan propaganda anti penjajah.
Tokoh-tokoh fiktif itu, biasanya juga bertindak dengan cara-cara preman, seperti membunuh polisi, membongkar tangsi, atau menciptakan kegiatan-kegiatan huru-hara yang prinsipnya berlawanan dengan hukum-hukum resmi.
Inilah yang kita lihat pada fenomena cerita si Pitung dan Sakerah misalnya. Yang meminjam unsur heroisme lokal untuk menciptakan tokoh-tokoh fiktif yang berani menentang kemapanan hukum kolonial.
Dua cerita itu, sangat populer, (khususnya Jawa dan Betawi) sejak dari akhir abad 19 di masa pemerintahan Hindia Belanda. Pak Sakerah sendiri pernah sangat populer dalam kesenian ludruk Jawa Timur pada kisaran akhir abad 19 hingga awal-awal republik. Bahkan menurut budayawan Madura, D Zawawi Imron, Pak Sakerah masih digemari sampai era 1950-an dan masih menyertai streotipe negatif yang ditimpakan kepada orang Madura hingga hari ini.
Sungguh menarik mengamati, karena ternyata pada zaman republik, cerita-cerita itu kembali direproduksi dan diselebrasi lewat media filem. Pak Sakerah misalnya, pertama difilemkan pada tahun 1988 oleh perusahaan film PT Merdeka Jaya Putra, diskenario dan disutradarai oleh B. Z. Kadaryono.
Sedang si Pitung jauh hari sebelumnya, yakni pada 1931 telah difilmkan menurut versi kolonial. Kemudian pada tahun 1970 muncul pula film Si Pitung versi baru yang skenarionya ditulis seniman Betawi S.M Ardan dan disutradarai Nawi Ismail.
Terlepas dari upaya sejumlah peneliti sosial budaya yang mengatakan bahwa tokoh-tokoh tersebut hanya fiksi, toh, kenangan terhadap mereka masih hidup pada angan masyarakat. Malahan, di Jakarta Utara rumah Si Pitung dijadikan cagar budaya, serta pernah dijadikan tempat deklarasi Capres pada 2014 lalu.
Ini menandakan bahwa ikon-ikon budaya bernuansa jawara, selalu potensial untuk berkorelasi dengan kegiatan politik kekuasaan.
Masa Depan
Belum ada referensi yang meyakinkan apakah budaya jawara memang mempunyai akar yang kuat dalam budaya tradisi masyarakat kita. Meskipun kita mendapati sejumlah cerita rakyat mengenai kependekaran dan kejawaraan mulai tumbuh semenjak adanya kolonialisme sebagai latar belakang baru.
Lagi pula, bahan-bahan tertulis mengenai cerita jawara itu, yang dapat digunakan sebagai referensi otentik untuk mengukur kebenaran realitasnya, jarang sekali. Tidak semudah memperolehnya dari cerita-cerita lisan yang kebanyakan muncul pada abad 19. Umpamanya melalui roman sejenis “roman pergaoelan” atau setipe komik yang menampilkan semangat percentengan itu.
Satu hal yang bisa dipastikan, munculnya figur-figur mitos para jawara ini – yang menonjolkan kesaktian fisik dan memuja aspek kriminalnya – pada dasarnya bertentangan dengan bahan-bahan budaya tradisional mengenai “orang yang layak dihormati”.
Sebagai misal, dalam kebudayaan Jawa umumnya, tokoh-tokoh idola yang dijadikan teladan adalah mereka yang alim seperti pemimpin agama, ulama dan raja-raja yang adil. Hal ini berlangsung semenjak dari masa Hindu-Budha dan Islam. Malahan, tokoh-tokoh sejarah yang kental dengan unsur keragaan kebanyakan diproduksi oleh babad yang tidak jelas sumbernya.
Contoh yang kuat untuk mengemukakan pendapat ini adalah dengan memperhatikan kisah-kisah pewayangan yang tokoh-tokoh ceritanya melambangkan berbagai karakter manusia. Meskipun tokoh-tokoh pewayangan mempunyai ilmu kesaktian beragam rupa, bahkan ada yang sampai bisa memindahkan gunung, tidak ditonjolkan aspek fisiknya itu. Melainkan yang ditonjolkan nasehat di balik kisah-kisah tersebut.
Berdasarkan itu, sementara pengkaji lebih melihat fenomena budaya preman atau jawara ini, dalam sejarahnya merupakan dampak dari kegagalan pemerintah kolonial menegakan hukum. Pada tahap berikutnya, yakni pada fase republik, para preman ini muncul berbarengan dengan upaya pengorganisasian massa di zaman revolusi kemerdekaan, yang berlanjut pada pengorganisasi massa ketika republik sudah terbentuk untuk kepentingan politik golongan.
Fase ketiga, pada Zaman Pembangunan, munculnya kota-kota megapolitan pada awal 1980-an tampaknya disertai dengan menggejalanya kecenderungan untuk mengidentifikasi sebuah kota sebagai daerah preman dalam imajinasi masyarakat. Ini bisa dilihat misalnya, dari semboyan-semboyan yang melekat pada sebuah kota para kurun 80-an itu. “Awas, ini Medan Bung”, dan serupanya.
Fase yang paling buruk tampaknya terjadi pasca reformasi, ketika budaya preman menjadi gejala umum dalam politik. Hal inilah yang kerap dikritik pengamat telah terwujud dalam fenomena satgas partai, laskar dan milisi-milisi yang mempunyai kontak serius dengan partai politik. Belakangan nama-nama dan simbol organisasi itu malahan banyak menggunakan simbol-simbol dan atribut budaya lokal.
Apakah masyarakat takut? Tentu saja takut, karena nyatanya organisasi-organisasi massa seperti itu sering terlibat bentrok satu sama lain. Namun yang lebih menakutkan adalah ketika para pemimpin mereka muncul sebagai orator politik, ketua badan pemenangan pemilu dari partai yang didukungnya, menjadi bupati, dan mempunyai posisi atau pengaruh yang signifikan dalam kekuasaan. Realitas ini, tak terpungkiri, makin meyakinkan kita, bahwa preman selalu punya masa depan di negeri kita. (T)
