Boneka itu Bernama Elite yang Haus Kekuasaan

DUNIA politik Tanah Air sempat diramaikan dengan sebutan boneka partai terhadap beberapa elite dan tokoh politik. Bukan hanya itu, mantan Presiden Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto juga sempat mendapat julukan boneka asing. Lantas apa sebenarnya makna sebutan boneka itu?

Boneka partai merujuk pada orang-orang yang menduduki jabatan politik maupun jabatan publik, seperti kepala daerah, menteri, anggota legislatif, maupun presiden yang masih dikendalikan oleh partai politik yang mengusungnya. Dominasi partai politik masih sangat kuat pada orang-orang tersebut. Dalam beberapa kasus, boneka partai membuat orang tidak memiliki independensi ketika menjabat. Kebijakan yang dibuat bukan atas aspirasi dan kepentingan rakyat, tetapi untuk partai politik.

Senada dengan boneka partai, presiden boneka asing ditujukan untuk menggambarkan seorang pemimpin negara yang dianggap sebagai alat bagi kekuatan asing. Setiap kebijakan yang dibuatnya mesti sesuai dengan kepentingan negara asing yang dimaksud. Kepentingan nasional bisa diabaikan jika tak sejalan dengan kemauan negara asing.

Implikasi dari boneka asing tentu saja berurusan dengan kedaulatan negara. Presiden boneka asing akan sangat tergantung pada negara asing, baik secara ekonomi, politik, maupun militer. Independensi seorang pemimpin sulit diperoleh, lantaran ia hanya bagian dari agenda besar negara lain yang punya kepentingan terhadap sumber daya manusia dan alam suatu negara.

Boneka partai maupun boneka asing sama-sama kurang menguntungkan bagi perkembangan demokrasi suatu negara. Persoalan serius yang semestinya bisa diputuskan oleh seorang pemimpin, baik di pusat maupun di daerah; harus tergantung pada kesepakatan elite partai maupun kekuatan negara asing.

Bisa dibayangkan, bila seorang bupati atau pun gubernur di suatu daerah akan mengambil kebijakan yang strategis harus menunggu restu dari elite maupun pimpinan partai yang mendukungnya. Rakyat sudah menjerit akibat hidup yang sulit, namun pemimpin belum mengambil kebijakan karena partai politik belum memberi arahan.

Presiden yang menjadi boneka asing akan mendahulukan kepentingan negara asing ketimbang kepentingan sendiri. Investasi asing akan disambut dengan begitu terbuka, sementara bangsa sendiri yang hendak berinvestasi terbentur oleh birokrasi pemerintahan yang begitu ruwet. Akan menjadi masalah yang gawat dan serius bila hal ini menyasar kebutuhan dasar rakyat. Ketika rakyat kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok, pemerintah yang menjadi boneka itu justru melakukan ekspor bahan pokok itu ke negara asing.

Komunikasi Publik yang Buruk

Tidak semua elite kekuasaan tunduk begitu saja disebut boneka partai atau boneka asing. Mahfud MD, misalnya. Ia tak ingin disebut sebagai boneka partai ketika maju sebagai calon wakil presiden. Mahfud MD mempersilakan masyarakat untuk melihat rekam jejaknya selama ini yang tak pernah melanggar prinsip, taat pada konstitusi.

Tentu tidak banyak orang seperti Mahfud MD. Banyak elite yang ketika berada di lingkaran kekuasaan kemudian menjadi boneka, entah boneka partai, boneka asing, atau boneka rezim. Itu semua dilakukan karena memang haus pada kekuasaan. Independensi harus digadaikan demi kekuasaan yang mengantarkannya pada kesejahteraan dirinya.

Lalu bagaimana dengan pemerintahan saat ini? Terlepas dari tudingan boneka partai, boneka asing, maupun boneka rezim, elite kekuasaan saat ini menunjukkan komunikasi publik yang buruk. Ketika elite melakukan komunikasi publik yang buruk, perilaku politik dan kebijakan yang diambilnya pun dapat berdampak buruk bagi rakyat.

Dalam perspektif komunikasi, buruknya komunikasi publik elite dapat disebabkan oleh faktor homopili dan heteropili dalam berkomunikasi. Homopili merujuk pada kecenderungan elite untuk berkomunikasi dengan orang lain yang memiliki karakteristik yang sama, baik dari latar belakang politik maupun kepentingan ekonomi.

Kecenderungan homopili dapat dilihat pada seringnya elite berkumpul di antara elite. Komunikasi hanya terjadi di pusaran mereka. Ketika rakyat berteriak harga-harga selalu melonjak, mereka seolah tak mendengar. Bisa dipastikan, ketika elite berkomunikasi hanya dengan sesama elite, maka yang diperjuangkan adalah kepentingan elite.

Sama halnya ketika tikus berkumpul dengan tikus, maka banyak makanan yang digerogoti. Saat koruptor berkumpul dengan koruptor, yang terjadi adalah korupsi berjamaah. Homopili menghambat inovasi dan demokrasi yang berkeadilan. Seolah semua yang dimiliki negara adalah milik mereka.

Sedangkan heteropili merupakan kencenderungan elite untuk berkomunikasi dengan orang lain yang memiliki karakteristik yang berbeda. Berbicara dan mendengar keluhan rakyat adalah komunikasi heteropili yang diperlukan elite. Ini penting untuk evaluasi dan inovasi kebijakan yang telah dibuat elite. Tidak mudah menjadi heteropili. Dibutuhkan empati elite pada semua derita rakyat. Sayangnya, ketika elite itu menjadi boneka, tumpul nurani. Yang ada hanyalah boneka yang haus kekuasaan.

Boneka partai, boneka asing, maupun boneka rezim tampak dari gaya komunikasinya. Mereka cenderung berbicara talk down kepada rakyat. Gaya bicara yang menyakitkan, merendahkan, dan menjadikan rakyat inferior. Tampak dari ucapan anggota DPR, menteri, maupun kepala daerah yang mendegradasi rakyat dengan pilihan diksi: ”rakyat tolol, belum pernah naik angkutan umum, silakan 50.000 massa demo saya tak akan mundur”. Diksi semacam itu adalah komunikasi talk down, merendahkan rakyat.

Semua Orang adalah Boneka

Setiap orang pada dasarnya adalah boneka. Begitu kira-kira yang ingin dikatakan Michael Kaye (1994) dalam Communication Management (lihat juga Kuswarno, 1996). Setiap orang bertanggung jawab untuk mengelola komunikasi dengan orang lain, karena pesan yang disampaikan akan dimaknai orang lain.

Tak terkecuali elite politik. Mengacu pada manajemen komunikasi Michael Kaye, pesan yang disampaikan seorang menteri atau anggota DPR akan dimaknai oleh rakyat, sehingga jantung komunikasi adalah adalah interpretasi rakyat terhadap pesan elite kekuasaan itu.

Interpretasi rakyat terhadap pesan mestinya bisa dipahami elite, karena akan menjadi pola dasar tindakannya terhadap rakyat. Inilah yang disebut pilihan strategis dalam berkomunikasi. Nyatanya, banyak elite politik yang gagal dalam dua hal: gagal menyampaikan pesan dan gagal memahami interpretasi pesan yang diberikan rakyat.

Model manajemen komunikasi yang digambarkan Michael Kaye adalah Boneka Matouschka Rusia (Russian Matouschka Dolls). Setiap orang berkomunikasi seperti Boneka Rusia. Manajemen komunikasi Boneka Rusia ini dapat dugunakan untuk melihat gaya komunikasi dan tindakan elite politik. Menteri, anggota DPR, bupati, gubernur, bahkan presiden adalah boneka yang berkomunikasi. Boneka itu terdiri dari empat lapisan yang akan menentukan sejauh mana komunikasi mereka.

Lapisan pertama, boneka terkecil yang disebut diri (self). Pengelolaan diri dan kesadaran diri merupakan hal penting ketika elite politik hendak berkomunikasi dengan rakyat. Boneka ini bersifat intrapersonal. Artinya, ketika elite politik akan berkata maupun bertindak semestinya berpikir bagaimana pengaruhnya terhadap rakyat. Ucapan elite yang menyakitkan rakyat dapat bersumber dari kegagalan mengelola dan menyadari diri sendiri, lantaran haus dan hanyut dalam kekuasaan.

Lapisan kedua adalah boneka interpersonal, yang menggambarkan bagaimana elite politik berhubungan dengan rakyatnya. Manajemen komunikasi bisa menghasilkan hubungan buruk bila elite terlalu sibuk dalam urusan kekuasaan, membangun koalisi, berbagi jatah menteri; sementara jeritan rakyat tidak mendapatkan perhatian serius. Maka, rakyat memilih cara sendiri agar suaranya terdengar, melalui aksi massa maupun luapan kemarahan di media sosial.

Boneka yang berada di lapisan ketiga adalah masyarakat dalam sistem (people in system). Boneka ini menjelaskan bagaimana manusia atau organisasi mempengaruhi orang dalam berkomunikasi. Mestinya elite politik memahami keberadaannya di tengah rakyat. Bahwa ia adalah bagian dari rakyat. Namun pemhamannya menjadi keliru ketika ia lebih banyak berada di pusaran kekuasaan. Pada saat seperti ini, maka elite politik menjadi boneka bagi kekuasaan, bukan boneka yang berada di tengah rakyat.

Keempat, boneka yang merangkum ketiga boneka sebelumnya, yaitu boneka kompeten (competence dolls). Bukan sekadar merangkum, boneka keempat ini menunjukkan sejauh mana elite politik kompeten dalam berkomunikasi dan bertindak. Elite politik disebut kompeten bila mampu mengembangkan dan mengelola diri. Elite politik mampu memberikan makna bagi kehadirannya di tengah rakyat.

Entah apa yang dimaksud dengan ucapan Menteri Keuangan hasil reshuffle yang baru, Purbaya Yudhi Sadewa. Ia mengatakan belum mempelajari Tuntutan 17+8 yang disampaikan rakyat dan mahasiswa. Bahkan ia menyatakan, bahwa itu hanya suara sebagian kecil rakyat yang sebagian terganggu karena hidupnya masih kurang. Apakah ucapan menteri itu menunjukkan ia tak kompeten, atau ia hanya akan menjadi boneka baru yang haus kekuasaan? Entah boneka rezim, boneka Amerika, Rusia, atau China.

Terpenting, elite politik yang kompeten akan dapat memahami dan memiliki kecakapan untuk memberikan perubahan ke arah yang lebih baik. Ini yang rupanya sulit dimiliki elite. Perubahan yang ditunggu-tunggu rakyat tak kunjung datang. Justru perubahan untuk kesejahteraan elite yang kemarin ramai dipertontonkan.

Elite politik yang gagal menjelaskan kepada rakyat mengapa sebuah kebijakan diambil adalah boneka yang gagal. Ringkas cerita, anggota DPR yang hanya bangga memamerkan lencana tanpa menunjukkan kinerja, dan menteri yang gemar memberi sanjung puji kepada presiden tanpa memberi empati pada derita rakyat adalah boneka yang haus pada kekuasaan. [T]

Penulis: Chusmeru
Editor: Adnyana Ole