KASUS penjarahan rumah beberapa pejabat publik, mulai dari anggota DPR hingga menteri, belakangan menyedot perhatian publik. Di tengah gelombang protes sosial yang kian intens, peristiwa ini menandai sebuah eskalasi baru, yakni kemarahan massa tidak lagi berhenti di jalanan, melainkan menembus batas privat para penguasa. Simbolisme yang lahir darinya tidak kecil. Rumah yang biasanya dipandang sebagai ruang aman dan intim, berubah menjadi sasaran pelampiasan kolektif.
Fenomena ini tentu tidak bisa dibaca hanya sebagai tindak kriminal atau ledakan spontan semata. Di baliknya terdapat dinamika psikologis yang kompleks, mulai dari psikologi massa yang menjelaskan mengapa individu kehilangan kontrol dalam kerumunan, hingga psikologi politik yang menyoroti pudarnya legitimasi institusi. Pada saat yang sama, psikologi kolektif memberi kita lensa untuk memahami bagaimana trauma, rasa ketidakadilan, dan identitas bersama membentuk perilaku yang begitu radikal.
Karena itu, alih-alih melihatnya sebatas kriminalitas, artikel ini mencoba menelisik lapisan psikologis yang mendorong lahirnya tindakan ekstrem tersebut. Dengan mengurai teori psikologi massa, psikologi politik, dan psikologi kolektif, kita bisa memahami mengapa rumah-rumah pejabat akhirnya menjadi simbol sekaligus medan perlawanan. Dari sana, kita bisa melihat bukan hanya soal tindakannya, tetapi juga kondisi psikologis masyarakat yang melatarbelakanginya.
Amarah Kolektif: Dari Ledakan Emosi hingga Legitimasi Kekerasan
Amarah rakyat jarang muncul tiba-tiba. Amarah itu tumbuh perlahan seperti bibit yang ditanam dan dipupuk oleh rasa kecewa dari janji-janji yang tak kunjung ditepati, dari luka kecil yang lama-lama membesar jadi borok. Lalu datanglah satu peristiwa pemicu, sebuah kebijakan yang dirasa melukai, sebuah simbol kemewahan yang dipertontonkan di tengah penderitaan.
Dalam sekejap, emosi yang tadinya berserakan pun menemukan wadahnya. Rumah seorang pejabat yang dijarah bukan sekadar bangunan fisik, rumah tersebut berubah menjadi layar tempat rakyat memproyeksikan seluruh frustrasi mereka.
Inilah momen ketika psikologi massa dapat menjelaskan fenomena ini. Seorang individu yang sendirian mungkin tak berani melempar batu, tapi dalam kerumunan, keberanian itu berlipat ganda. Emile Durkheim pernah menyebut “effervescence collective,” sebuah ekstasi emosional yang lahir dari kebersamaan. Satu teriakan bisa menular ke yang lain, satu tindakan destruktif bisa memicu keberanian seribu orang.
Anonimitas dalam kerumunan membuat batas moral pribadi menjadi kabur. Rasa malu, rasa takut, bahkan rasa bersalah larut dalam suara ribuan. Apa yang biasanya dianggap tabu, kini terasa wajar, bahkan benar.
Namun kemarahan kolektif ini tidak berdiri di ruang hampa. Kemarahan ini segera bersentuhan dengan ranah politik. Di sinilah psikologi politik berbicara. Rumah pejabat bukan sekadar target acak, melainkan simbol otoritas yang gagal. Ted Robert Gurr (1970) menyebutnya sebagai relative deprivation, jurang antara harapan dan kenyataan yang makin melebar. James C. Davies (1962) bahkan menggambarkannya dengan kurva-J, ketika rakyat sudah merasakan sedikit peningkatan hidup lalu harapan itu tiba-tiba dipatahkan, maka kemarahan yang lahir jauh lebih meledak-ledak.
Contoh nyatanya bisa kita lihat di berbagai belahan dunia. Krisis ekonomi yang tiba-tiba menghantam negara berkembang sering kali melahirkan protes keras, bukan hanya karena kesulitan hidup, melainkan karena rakyat merasa “dikhianati” setelah dijanjikan kesejahteraan. Dalam logika itu, rumah pejabat yang megah dipandang bukan lagi sekadar tempat tinggal pribadi, tapi simbol kesenjangan antara janji politik dan kenyataan rakyat. Hannah Arendt (1970) mengingatkan bahwa kekerasan politik kerap diarahkan pada simbol kekuasaan, bukan individu per se. Maka ketika pintu rumah didobrak, yang benar-benar diruntuhkan bukanlah kayu jati atau beton, melainkan kredibilitas sebuah otoritas.
Emosi politik mempercepat proses ini. Penelitian Marcus, Neuman, dan MacKuen (2000) lewat Affective Intelligence Theory menunjukkan bahwa kemarahan mampu mendorong individu mengambil risiko besar. Inilah mengapa aksi protes yang awalnya damai bisa berbalik arah. Sekali kemarahan kolektif tersulut, hal itu menjadi bahan bakar ledakan. Teriakan “cukup sudah!” bergema, dan kerumunan berubah jadi badai.
Tetapi yang membuat badai itu semakin berbahaya adalah mekanisme sosial-kolektif yang memberi legitimasi. Ketika orang bergabung dalam kerumunan, identitas pribadi larut ke dalam identitas kelompok. Henri Tajfel dan John Turner (1979) menjelaskan bahwa individu mulai mendefinisikan diri sebagai bagian dari “kami,” bukan lagi “saya.” Elite politik otomatis diposisikan sebagai “mereka”, musuh bersama yang layak dilawan. Dalam bingkai ini, penjarahan bukan lagi tindakan kriminal, melainkan aksi moral atas nama rakyat.
Philip Zimbardo (1969) menyebutnya sebagai deindividuation. Anonimitas membuat rasa tanggung jawab personal melemah, sehingga orang berani melakukan hal-hal yang biasanya tak terbayangkan. Bandura (1999) menambahkan dimensi moral disengagement, rasionalisasi yang membuat tindakan keras dianggap wajar. “Mereka mencuri lebih dulu dari kami,” begitu kira-kira logikanya. Dengan justifikasi seperti ini, bukan hanya rasa bersalah yang hilang, melainkan muncul kepuasan emosional bahwa seakan-akan setiap lembar kaca yang pecah adalah potongan keadilan yang dipulihkan.
Penelitian lebih baru oleh van Zomeren, Postmes, dan Spears (2008) mengkonfirmasi bahwa protes kolektif dipicu oleh kombinasi tiga hal, kemarahan, identitas kelompok, dan keyakinan akan efektivitas aksi. Jika ketiganya hadir, maka legitimasi kolektif atas kekerasan menguat. Inilah mengapa fenomena penjarahan jarang berhenti pada satu rumah saja, begitu satu simbol jatuh, keyakinan massa bertambah, dan mereka siap menumbangkan simbol berikutnya.
Dari sini kita melihat bahwa penjarahan rumah pejabat bukan sekadar peristiwa kriminal, melainkan ritual politik yang merepresentasikan pergeseran moral. Apa yang di luar kerumunan disebut kejahatan, di dalam kerumunan dimaknai sebagai keadilan. Bahayanya, begitu moral kolektif ini terbentuk, hal ini dapat terulang, menular, bahkan diwariskan dalam narasi perlawanan.
Pertanyaannya adalah, “sampai kapan siklus ini dibiarkan?” Bila frustrasi rakyat terus menumpuk tanpa ada ruang dialog, bila simbol-simbol kekuasaan terus dipertontonkan tanpa empati, maka rumah yang dijarah hanyalah permulaan. Kekerasan kolektif selalu mencari simbol baru untuk diruntuhkan. Satu-satunya jalan untuk memutus siklus ini adalah dengan menghadirkan reformasi nyata dan membuka kanal komunikasi yang jujur. Tanpa itu, kemarahan akan terus beranak-pinak, dan legitimasi kekerasan akan kembali menemukan jalannya.
Mengembalikan Empati, Merawat Demokrasi
Aksi penjarahan rumah pejabat memang tak bisa dibenarkan secara hukum, tetapi hal tersebut muncul sebagai wujud dari cermin yang retak antara relasi rakyat dan penguasa. Ketika jurang kepercayaan melebar, masyarakat mencari saluran emosi dengan cara-cara yang destruktif. Dari perspektif psikologi massa dan sosial-kolektif, peristiwa ini mengingatkan kita bahwa kriminalitas kadang hanyalah permukaan, namun di kedalaman, tindakan tersebut adalah ekspresi trauma kolektif yang terlalu lama diabaikan.
Solusi tidak cukup berhenti pada represi. Pemulihan kepercayaan publik menuntut keberanian pejabat untuk hadir dengan transparansi, kesediaan mendengar, dan keberpihakan nyata dalam kebijakan. Psikologi politik memberi pelajaran bahwa kekuasaan tanpa empati hanya melahirkan kemarahan.
Demokrasi tidak akan bertahan lewat janji, melainkan melalui kepercayaan yang dirawat setiap hari. Jika empati dikembalikan ke pusat politik, maka kekerasan berhenti menjadi pilihan, dan rakyat kembali melihat demokrasi sebagai ruang harapan, bukan sekadar arena kekecewaan. [T]
Penulis: Isran Kamal
Editor: Adnyana Ole
- BACA JUGA:
