BEBERAPA waktu terakhir publik dikejutkan oleh pemberitaan mengenai deretan tunjangan fantastis yang diterima anggota DPR. Tidak hanya gaji pokok, tetapi juga berbagai fasilitas tambahan. Mulai dari tunjangan perumahan, tunjangan komunikasi, tunjangan beras, tunjangan kehormatan, bantuan listrik dan telepon hingga pembebasan pajak. Jika dijumlahkan, angka ini bisa menembus hingga ratusan juta rupiah per bulan untuk satu orang anggota dewan.
Kontrasnya, di sisi lain kita melihat realitas masyarakat sehari-hari yang jauh berbeda. Guru honorer dengan masa kerja bertahun-tahun hanya digaji ratusan ribu hingga dua jutaan rupiah per bulan. Buruh pabrik bekerja lembur demi mengejar upah minimum yang seringkali bahkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Pedagang kecil berjuang keras menghadapi naik-turunnya harga barang pokok, sementara dosen dan tenaga pendidik pun masih banyak yang digaji sesuai UMR, meskipun mereka punya tanggung jawab akademik dan sosial yang besar.
Ironisnya lagi, di saat rakyat biasa wajib membayar pajak dari penghasilan yang pas-pasan, para pejabat justru kerap mendapatkan fasilitas bebas pajak untuk sejumlah tunjangan tertentu. Ketimpangan ini bukan hanya soal angka, tetapi menyentuh rasa keadilan yang paling mendasar: mengapa mereka yang sudah berada di posisi nyaman justru semakin dimanjakan, sementara rakyat yang menopang negara masih harus berjibaku untuk sekadar bertahan hidup?
Fenomena inilah yang membuat banyak orang merasa empati sosial seakan lenyap ketika seseorang berada di puncak kekuasaan. Namun, pertanyaannya, apakah benar kekuasaan dengan sendirinya akan membuat manusia kehilangan empati, atau ada mekanisme psikologis tertentu yang bekerja di baliknya? Untuk memahami hal ini, kita perlu melihatnya dari perspektif psikologi, khususnya bagaimana posisi, status, dan privilege bisa mengubah cara seseorang memandang orang lain.
Matinya Empati di Pucuk Kekuasaan: Perspektif Psikologis
Dalam psikologi sosial, kekuasaan sering dipahami bukan hanya sebagai kemampuan untuk memengaruhi orang lain, tetapi juga sebagai kondisi yang dapat mengubah cara seseorang berpikir, merasakan, dan bertindak. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi posisi seseorang, semakin besar pula kecenderungan ia mengalami distorsi kognitif dalam memahami realitas sosial.
Salah satu kerangka yang sering dipakai adalah Power-as-Control Theory (Keltner, Gruenfeld, & Anderson, 2003). Teori ini menjelaskan bahwa kekuasaan dapat membuat seseorang lebih fokus pada tujuan dan kepentingan pribadinya, sekaligus mengurangi sensitivitas terhadap emosi maupun kebutuhan orang lain. Akibatnya, pemegang kekuasaan sering menunjukkan perilaku yang kurang empatik, meskipun mereka tidak selalu menyadarinya.
Selain itu, penelitian lain menunjukkan bahwa kekuasaan meningkatkan perceived control (persepsi bahwa dia mampu mengendalikan keadaan). Persepsi ini memang bermanfaat untuk mengambil keputusan cepat, tetapi sering kali membuat seseorang menyepelekan informasi dari luar dirinya. Dari sudut pandang teori empati (Batson, 2011), kondisi ini melemahkan kapasitas perspective-taking, yaitu kemampuan untuk melihat situasi dari sudut pandang orang lain.
Fenomena ini juga berkaitan dengan Dunning-Kruger Effect. Orang yang berkuasa kadang merasa paling tahu, meskipun sebenarnya mereka tidak sepenuhnya menguasai persoalan teknis. Kekuasaan memperkuat ilusi kompetensi di mana semakin tinggi posisi, semakin besar kecenderungan merasa “sudah cukup tahu,” sehingga kepekaan untuk belajar dari orang lain pun berkurang.
Dengan demikian, berbagai teori dan pendekatan psikologi menunjukkan bahwa hilangnya empati pada orang berkuasa bukan semata-mata karena niat jahat, melainkan hasil dari interaksi kompleks antara status, kontrol, dan bias kognitif. Kekuasaan pada dasarnya dapat merusak radar sosial kita, membuat kita lebih terfokus pada diri sendiri dibanding pada orang lain.
Melalui kerangka psikologis tersebut, kita bisa melihat bahwa fenomena matinya empati di kalangan pejabat bukanlah persoalan individu semata, melainkan memiliki dampak yang jauh lebih luas. Hilangnya sensitivitas terhadap penderitaan rakyat membuat keputusan-keputusan politik dan kebijakan publik rawan diwarnai ketidakadilan. Maka, isu ini bukan lagi sekadar problem psikologi personal, melainkan persoalan sosial yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat luas.
Dampak Sosial dari Hilangnya Empati pada Pejabat
Ketika pejabat kehilangan empati, konsekuensinya tidak berhenti pada ranah psikologis personal, melainkan merembet ke struktur sosial yang lebih luas. Kebijakan yang lahir dari proses pengambilan keputusan semacam ini cenderung mengabaikan kepentingan kelompok rentan, memicu ketidakadilan distribusi sumber daya, dan memperlebar jurang ketimpangan sosial. Dalam konteks masyarakat demokratis, kondisi ini berpotensi melemahkan legitimasi politik karena rakyat merasa diabaikan dan tidak diwakili.
Selain itu, hilangnya empati di level kekuasaan dapat menimbulkan efek domino berupa erosi kepercayaan publik terhadap institusi negara. Masyarakat yang menyaksikan pejabatnya tampak dingin dan tidak peduli akan lebih mudah terjebak pada sikap apatis, sinis, atau bahkan radikal terhadap sistem yang ada. Pada titik tertentu, fenomena ini bisa menggerogoti kohesi sosial dan mengancam stabilitas politik.
Dampak lainnya adalah terbentuknya culture of indifference, yakni normalisasi sikap acuh tak acuh yang merembes ke seluruh lapisan birokrasi. Ketika pejabat tinggi tidak menampilkan empati, pejabat di bawahnya pun meniru pola yang sama. Akibatnya, pelayanan publik berubah menjadi sekadar prosedur administratif tanpa kepekaan terhadap realitas warga yang paling membutuhkan.
Hilangnya empati di kalangan pejabat tidak hanya berimplikasi pada melemahnya kualitas kebijakan publik, tetapi juga menular ke masyarakat melalui mekanisme social learning (Bandura, 1977). Masyarakat cenderung meniru pola perilaku dari figur otoritas, sehingga ketika pejabat memperlihatkan sikap dingin, manipulatif, atau abai terhadap penderitaan publik, warga akan menginternalisasi bahwa ketidakpedulian adalah hal yang wajar. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengikis norma prososial yang menjadi fondasi kohesi sosial.
Salah satu konsekuensi langsung adalah meningkatnya individualisme ekstrem. Ketika masyarakat menyadari bahwa pemimpinnya tidak lagi menjadi teladan empati, mereka terdorong untuk fokus pada kepentingan pribadi semata, alih-alih solidaritas komunal. Sikap “asal saya selamat” atau “yang penting saya untung” menjadi pola dominan dalam interaksi sosial.
Prediksi lain adalah munculnya sikap sinis kolektif. Masyarakat yang terus-menerus melihat pejabat bersikap acuh atau koruptif dapat kehilangan kepercayaan terhadap nilai-nilai moral yang sebelumnya dijunjung tinggi. Akibatnya, norma kejujuran, gotong-royong, dan keadilan berangsur digantikan oleh pragmatisme. Dalam konteks ini, sikap oportunistik, misalnya mencari keuntungan tanpa peduli etika akan menjadi perilaku sosial yang dianggap “rasional” oleh banyak orang.
Lebih jauh, fenomena ini juga berpotensi menumbuhkan apatisme politik yang terwujud dalam meningkatnya angka golput. Warga yang menyaksikan pejabat tanpa empati akan merasa bahwa partisipasi politik hanyalah formalitas tanpa hasil nyata. Ketika pemilu tiba, banyak yang memilih untuk tidak menggunakan hak suaranya sebagai bentuk protes diam karena “percuma memilih, hasilnya sama saja.” Tren ini jika terus berlanjut dapat melahirkan generasi skeptis yang secara sistematis menjauh dari ruang politik. Peningkatan golput bukan hanya tanda hilangnya kepercayaan, tetapi juga ancaman serius bagi legitimasi demokrasi, karena semakin sedikit suara rakyat yang benar-benar terwakili.
Jika dibiarkan berlarut, terkikisnya empati pejabat bukan hanya melahirkan masyarakat yang dingin dan individualistis, tetapi juga memperkuat siklus ketidakpedulian sosial. Perilaku anti-sosial seperti intoleransi, kekerasan verbal, bahkan normalisasi kekerasan fisik dalam relasi sehari-hari bisa semakin meningkat karena masyarakat kehilangan rujukan moral dari figur otoritasnya.
Membangun Empati di Puncak Kekuasaan
Fenomena terkikisnya empati di kalangan pejabat menunjukkan bahwa kekuasaan, tanpa kendali, cenderung menjauhkan pemimpin dari realitas sosial warganya. Namun, ini bukanlah kondisi yang tidak bisa diubah. Justru, memahami mekanisme psikologis dan sosial yang melatarbelakanginya membuka peluang bagi solusi yang lebih konkret.
Salah satu langkah penting adalah membangun sistem check and balance yang tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga kultural. Misalnya, program leadership training berbasis empati yang menekankan pada perspective-taking, di mana pejabat dilatih untuk memahami dampak kebijakan dari sudut pandang masyarakat kecil. Di sisi lain, media dan masyarakat sipil dapat menjadi pengingat kolektif melalui wacana publik yang kritis, bukan sekadar mengawasi, tetapi juga menghadirkan narasi alternatif tentang bagaimana kekuasaan seharusnya digunakan.
Selain itu, pendidikan politik masyarakat menjadi krusial. Jika warga dibiarkan apatis, maka kekuasaan semakin terjebak dalam lingkaran elitis. Sebaliknya, masyarakat yang kritis dan aktif menyalurkan aspirasinya melalui jalur demokratis akan memaksa pejabat untuk tetap menjaga empati sosialnya. Dengan kata lain, kontrol sosial yang sehat adalah benteng terakhir agar kekuasaan tidak berubah menjadi instrumen jarak dan alienasi.
Dengan demikian, meski Dunning-Kruger effect dan bias kekuasaan mengancam kualitas kepemimpinan, ada jalan keluar untuk menyeimbangkannya. Yang diperlukan bukan hanya pemimpin yang cerdas secara intelektual, tetapi juga rendah hati untuk terus belajar, serta berani membuka diri terhadap suara masyarakat. Empati, pada akhirnya, bukan kelemahan dalam politik, melainkan fondasi utama bagi keberlangsungan kepemimpinan yang adil dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Sebab pada akhirnya, bangsa yang kehilangan empati bukan hanya akan gagal dipimpin, tetapi juga perlahan kehilangan arah dalam menentukan masa depannya. [T]
Penulis: Isran Kamal
Editor: Adnyana Ole
- BACA JUGA:
