Merawat Api Pesta Kesenian Bali: 11 Rekomendasi Strategis dari KAWIYA dan PWI Bali

DI ruang rapat kantor Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, sebuah dokumen setebal puluhan halaman berpindah tangan pada Kamis, 30 Juli 2026. Barangkali, bagi orang lain ia hanyalah berkas berisi hasil diskusi. Namun, bagi mereka yang mengabdikan hidup pada kebudayaan Bali, dokumen itu adalah kumpulan kegelisahan, harapan, sekaligus peta jalan menuju usia emas Pesta Kesenian Bali (PKB).

Dokumen itu diserahkan Komunitas Wartawan dan Penulis Budaya (KAWIYA) Bali bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Bali kepada Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Ida Bagus Alit Suryana. Di dalamnya terangkum sebelas klaster rekomendasi strategis yang lahir dari lima seri Diskusi Budaya yang berlangsung sejak 19 Juni hingga 6 Juli 2026.

Waktunya bukan tanpa alasan. Tiga tahun lagi, PKB akan memasuki usia lima puluh tahun. Setahun sebelumnya, pusat penyelenggaraannya direncanakan berpindah dari Art Center Denpasar ke Pusat Kebudayaan Bali (PKBK) di Klungkung. Dua momentum besar itu memunculkan satu pertanyaan yang terus bergema dalam setiap diskusi: apakah PKB akan sekadar bertambah usia, atau benar-benar memasuki babak baru sejarah kebudayaan Bali?

Bagi Ketua KAWIYA Bali, I Putu Suryadi, rangkaian diskusi itu merupakan bentuk tanggung jawab moral insan budaya dan pers terhadap festival yang selama hampir setengah abad menjadi etalase peradaban Bali.

“Sebanyak 11 klaster rekomendasi merupakan hasil pemikiran bersama para seniman, budayawan, akademisi, birokrat, wartawan, dan masyarakat adat. Seluruh rumusan disampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan penyelenggaraan PKB yang lebih adaptif, berkelanjutan, serta tetap berakar pada nilai-nilai budaya Bali menjelang PKB Emas 2029,” katanya.

Kalimat itu lahir setelah lima ruang diskusi dipenuhi perdebatan, kritik, hingga nostalgia.

Pada diskusi pertama, Dr. I Kadek Suartaya dan Prof. Dr. I Gede Arya Sugiartha mengajak peserta melihat kembali tokoh-tokoh seni sebagai aset peradaban. Mereka berbicara tentang regenerasi, kesejahteraan seniman, dan bagaimana PKB tidak boleh hanya menjadi panggung tahunan yang selesai ketika lampu dipadamkan.

Diskusi kedua membawa peserta menyusuri lorong-lorong kesenian yang nyaris hilang. Prof. Dr. Ida Ayu Trisnawati bersama I Nyoman Mariyana mengingatkan bahwa banyak kesenian Bali kini hidup dalam ingatan para tetua. Jika tidak segera direkonstruksi, didokumentasikan, dan diwariskan, sebagian di antaranya mungkin hanya akan tinggal nama.

Sementara itu, I Wayan Ary Wijaya bersama Dr. Anak Agung Gede Agung Rahma Putra berbicara tentang generasi baru. Mereka mempertanyakan bagaimana teknologi, media digital, dan seni kontemporer dapat berjalan berdampingan dengan tradisi, tanpa membuat akar kebudayaan tercerabut.

Pertanyaan itu berlanjut ketika Prof. Dr. I Wayan Dibia dan Prof. Dr. I Made Bandem mengurai sejarah panjang PKB. Sejak pertama kali digelar pada 1979, festival ini tidak hanya menjadi panggung pertunjukan, tetapi juga ruang pembinaan, laboratorium kreativitas, sekaligus penanda arah kebijakan kebudayaan Bali.

Pada seri terakhir, Prof. Dr. I Nyoman Darma Putra bersama Drs. IGM Dwikora Putra mengingatkan satu hal yang kerap terlupakan: sebuah festival sebesar PKB tidak akan memiliki jejak sejarah apabila tidak didokumentasikan dengan baik. Jurnalisme budaya, dokumentasi, arsip, dan kritik seni bukan pelengkap, melainkan bagian dari ekosistem kebudayaan itu sendiri.

Dari seluruh percakapan tersebut, lahirlah sebelas klaster rekomendasi yang saling berkelindan.

Ada usulan memperkuat regulasi agar PKB memiliki kepastian anggaran dan tidak mudah berubah mengikuti dinamika politik. Ada pula dorongan memperjelas batas antara PKB sebagai ruang pelestarian tradisi dengan Festival Seni Bali Jani sebagai ruang seni kontemporer.

Diskusi juga melahirkan gagasan menghidupkan kembali penghargaan kepada para maestro, membentuk program “Maestro dan Murid Kreatif”, menyusun Bank Rekonstruksi Kesenian Bali, membangun pusat dokumentasi seni, memperkuat sistem kuratorial, memperluas ruang dialog antargenerasi, hingga membuka skema pendanaan alternatif melalui CSR maupun Dana Pungutan Wisatawan Asing.

Di balik sebelas rekomendasi itu tersimpan satu kegelisahan yang sama: jangan sampai PKB kehilangan rohnya sebagai ruang pelestarian kebudayaan.

Kegelisahan itu ternyata mendapat sambutan dari Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Ida Bagus Alit Suryana. Baginya, seluruh rekomendasi tersebut akan menjadi bahan evaluasi dalam menyusun penyelenggaraan PKB pada masa mendatang.

“Setiap tahun tentu ada perubahan, mungkin harga barang naik. Kemudian yang perlu kita lihat adalah bagaimana melalui kegiatan ini kita dapat menyejahterakan seniman dan semua pihak yang terlibat dalam menyukseskan PKB,” ujarnya.

Bagi Alit Suryana, keberhasilan PKB tidak semata diukur dari ramainya penonton atau megahnya panggung. Festival ini harus mampu menghadirkan kesejahteraan bagi para pelaku seni yang selama puluhan tahun menjaga denyut kebudayaan Bali.

Ia juga menilai regenerasi tidak bisa dibiarkan berlangsung secara alamiah. Pengetahuan para maestro harus diwariskan melalui proses yang terencana agar mata rantai tradisi tidak terputus.

Persoalan lain yang mengemuka ialah pelestarian kesenian langka. Menurutnya, Dinas Kebudayaan Bali terus melakukan penelitian dan pengkajian sebagai bagian dari pelindungan Warisan Budaya Takbenda (WBTb). Banyak kesenian hanya dipentaskan pada upacara-upacara tertentu sehingga dokumentasi menjadi satu-satunya cara memastikan ingatan itu tetap hidup.

Hal lain yang menjadi perhatian adalah sistem perlombaan di PKB.

“Jangan sampai ketika ada lomba, justru kesenian yang memiliki ciri khas tersendiri terpengaruh oleh adanya standardisasi. Kita ingin melestarikan, tetapi akhirnya tidak lestari karena ada standar,” katanya.

Pernyataan itu menyentuh salah satu paradoks yang selama ini menyertai PKB. Di satu sisi, perlombaan mendorong peningkatan kualitas. Namun di sisi lain, standar yang terlalu seragam dapat mengikis keragaman gaya setiap daerah yang justru menjadi kekayaan Bali.

Media pun memperoleh perhatian khusus. Menurut Alit Suryana, wartawan tidak hanya berfungsi memberitakan jalannya festival, tetapi juga menjembatani masyarakat memahami makna karya-karya seni yang dipentaskan. Karena itu, peningkatan kapasitas jurnalistik kebudayaan perlu terus dilakukan.

Ia juga mengungkapkan persoalan lain yang selama ini terjadi dalam proses kuratorial.

“Padahal ketika dilakukan pembinaan sudah baik, sesuai dengan kriteria dan ukuran bagi pentas seni Bali. Namun saat pementasan selalu muncul kejutan-kejutan berupa modifikasi baru yang sebelumnya belum terlihat dalam proses pembinaan,” ungkapnya.

Baginya, kondisi tersebut perlu dievaluasi agar karya yang tampil tetap berkualitas sekaligus mudah dipahami masyarakat luas, sebagaimana harapan Gubernur Bali.

Sebagai bagian dari persiapan menuju PKB Emas, Dinas Kebudayaan Bali juga berencana menyusun kajian dan menerbitkan buku 50 Tahun Perjalanan PKB. Buku itu diharapkan menjadi penanda perjalanan sebuah festival yang sejak 1979 telah menjadi salah satu denyut utama kehidupan kebudayaan Bali.

Di penghujung pertemuan, Alit Suryana memandang sebelas pokok pikiran yang disampaikan KAWIYA Bali dan PWI Bali telah merangkum hampir seluruh kebutuhan PKB pada masa depan.

“Terkait 11 pokok pikiran yang diserahkan KAWIYA Bali bersama PWI Bali, semuanya telah mencakup berbagai kebutuhan penyelenggaraan PKB ke depan. Rangkaian diskusi ini melibatkan akademisi, birokrat, seniman, budayawan, dan wartawan, sehingga masukan yang disampaikan sudah sangat komprehensif,” tandasnya.

Usia lima puluh tahun sesungguhnya bukan sekadar angka. Ia adalah kesempatan untuk bercermin. Selama hampir setengah abad, PKB telah menjadi rumah bagi ribuan seniman, ruang perjumpaan lintas generasi, sekaligus panggung tempat Bali memperlihatkan wajah budayanya kepada dunia.

Kini, ketika usia emas semakin dekat dan panggung baru tengah dipersiapkan di Klungkung, pekerjaan terbesar ternyata bukan membangun gedung atau memindahkan lokasi festival. Pekerjaan terbesarnya adalah memastikan bahwa ruh PKB tetap sama: menjadi ruang tempat tradisi dirawat, pengetahuan diwariskan, kreativitas bertumbuh, dan kebudayaan Bali terus menemukan cara untuk hidup di tengah perubahan zaman.[T]

Reporter/Penulis: Nyoman Budarsana
Editor: Jaswanto