Refleksi Usai Menonton Film ‘Pesta Babi’ di Ubud

PADA tanggal 9 Mei 2026, di malam hari, sekitar pukul 18:15 , saya mengunjungi Sokasi Café and Living. Alamat café berada di Jl Raya Kengetan, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Gianyar. Saat tiba di café, saya memesan air soda dan bertanya kepada pelayan café, tempat pemutaran film berjudul Pesta Babi. Pelayan tersebut memberitahu saya, tempat pemutaran film berada di lantai 2. Keluar dari ruang dalam café, saya menaiki tangga spiral yang pijakannya berupa bidang kayu.  Tiba di lantai dua, saya melepas sepatu, menggeser pintu kaca ke kanan, dan duduk di lantai di samping meja kecil yang berfungsi untuk tempat menaruh minuman. Pelayan café sudah membawa minuman ke dalam untuk saya.

Saat berada di ruangan, 15 menit kemudian, proyektor menyala dan layar proyektor mulai menampilkan film tersebut. Pemandu acara yang juga pengelola Sokasi Café and Living bernama Hendra  Arimbawa memberi instruksi untuk mengheningan telepon genggam dan tidak merekam film.

Sutradara dari film berjudul Pesta Babi adalah Dandhy Dwi Laksono. Beliau berasal dari organisasi watchdoc documentary. Beliau juga video grapher. Salah satu film yang watchdoc documentary produksi dan Dandhy Dwi Laksono sebagai sutradara adalah Sexy Killer. Suatu film yang viral tahun 2019 mengenai dampak lingkungan batu bara.

Film Pesta Babi berdurasi 95 menit. Film ini merupakan kerjasama dari Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Paju Dale sebagai penggarap dengan Greenspeace, dan Jubi Media. Film ini mengangkat isu hak asasi manusia, politik, dan lingkungan hidup.

Salah satu adegan yang saya ingat adalah burung kasuari yang berkelana sendirian dalam keadaan sekarat sedang mencari makan di lokasi deforestasi. Informasi mengejutkan yang saya peroleh dari film ini adalah perbandingan  personil tentara dan polisi di Papua itu jauh lebih besar daripada daerah lain di Indonesia. Sekitar satu orang angkatan bersenjata dengan 100 orang sipil Papua. Tidak sedikit personil angkatan bersenjata dikerahan untuk mengamankan “proyek strategis nasional”.

Muncul  rasa kegeraman dari menonton film ini karena food estate yang pemerintah promosikan demi ketahanan pangan negara ternyata palsu. Ini adalah penipuan. Mengapa? Karena lebih dari setengah total lahan konsesi yang pemerintah klaim untuk food estate ternyata untuk bioethanol. Bioethanol jelas berkompetisi langsung dengan pangan. Justru mengurangi daya kedaulatan pangan. Karena bioethanol mendegradasi lahan dan mencemari air. Dari penebangan hutan, monokultur dan pestisidanya. Belum lagi di Papua Selatan yaitu daerah Merauke, Boven Digoel,  dan Mappi yang juga lokasi utama film ini, tidak sedikit penduduk Papua menderita kekurangan gizi dan kemelaratan alias kemiskinan parah. Suku Marind, Awyu, yei dan Muyu kehilangan tanah dan ruang hidup akibat food estate.

            Proyek ini yang mengatasnamankan ketahanan pangan dan transisi energi nasional, membuat mereka merasa tergusur dari tanah leluhur mereka sendiri. Salah satu tetua yang merupakan anggota suku di Papua menyatakan bahwa, tolong hargai kami di tanah kami. Pemerintah Indonesia tidak menghargai kami di tanah kami. Sejarah kekerasan aparat negara terhadap masyarakat di Papua sudah berlangsung sekitar 60 tahun. Tahun 1980-an merupakan kekerasan paling parah dimana ribuan orang Papua mengungsi ke Papua Nugini.

Ketika negara hari ini menugaskan tentara dan polisi untuk mengamankan perusahaan Sawit yang telah merampas lahan penduduk asli di situ dan menyingkirkan penduduk asli, ini sejajar dengan penjajahan yang dilakukan oleh Belanda saat tentara keraaan Belanda mengamankan lahan yang VOC  merupakan serikat dagang Hindia Belanda kuasasi dari merampas lahan milik penduduk setempat.   Keuntungan dari sawit, pemilik perusahaan yang menikmati. Mereka berpesta laba sementara rakyat di Papua Selatan yang mana konsesi lahan untuk sawit buat mereka tersingkir menanggung bencana. Sementara rakyat Papua, sudah menanggung kerusakan ekologis, juga represi dari aparat negara dengan senjata api karena menola tanah mereka dirampas oleh korporasi untuk food estate , sawit dan tebu.

Proyek food estate yang negara terapkan 30 tahun lalu di Kalimantan gagal karena mengabaikan kondisi tanah dan alamnya yang berbeda dari pulau Jawa. Begitu pula di Papua. Food estate di Kalimantan maupun Papua menebang hutan untuk sawah tapi tak sedikit terbengkalai. Banyak warga yang ingin menanam padi jadi tak mau karena modal tak layak dan terus rugi. Proyek food estate  yang mengatasnamakan keamanan pangan nasional harusnya memberdayakan dan melibatkan warga asli Papua Selatan di Merauke, Boven Digoel dan Mappi. Keamanan tanpa partisipasi penduduk asli dan justru merusa sumber penghidupan mereka yaitu hutan dan rawa adalah palsu. Jika food estate di Papua memang untuk ketahanan pangan nasional, harusnya menyelesaikan masalah  gizi buruk di Papua. Katanya Papua bagian dari Indonesia?

             Di mana esensi pembangunan jika tidak sedikit masyarakat Papua kekurangan gizi dan mengalami gizi buruk? Lalu soal pendidikan. Harusnya bukan sekedar menjiplak kurikulum nasional. Tapi harus menghubungkan dengan permasalahan yang ada di Papua. Namanya pendidikan hadap masalah. Supaya generasi Papua mampu menyelesaikan masalah. Klaim untuk keamanan energi sebagai alasan dari food estate, perkebunan tebu dan sawit adalah omong kosong. Karena bioethanol menggunakan pupuk dan pestisida dari gas dan minyak. Mesin yang bekerja di lahan menggunakan bahan bakar minyak bumi. Belum lagi transportasi hasil dari pengolahan bioethanol ke pulau Jawa, tempat konsumsi energi terbanyak di Indonesia. Daripada mempromosikan bioethanol, kenapa tidak mempromosikan energi alternatif seperti angin, gelombang laut, surya dan panas bumi? Mengapa harus merusak hutan dan lahan basah Papua?

              Saat ini ketika penduduk membahas infrastruktur, objek utama hampir selalu gedung, jalan raya, pelabuhan, bandar udara, rel kereta api dan pembangkit listrik. Tidak ada yang salah, tapi ada hal yang luput di sini. Infrastruktur bukan itu saja. Hutan dan lahan basah juga infrastruktur. Lahan basah di Papua selatan yang suku suku Papua menyebutnya sebagai rawa adalah infrastruktur untuk menopang hidup mereka. Sagu merupakan tanamana rawa yang jadi makanan pokok di situ. Lahan basah merupakan penyerap gas rumah kaca dan meningkatkan kualitas air di sekitar danau , sungai dan lahan. Karena lahan basah menyaring polutan. Fungsi inilah membuat lahan basah disebut ginjal bumi.

Sebagaimana ginjal yang menyaring  polutan dalam tubuh kita. Jasa lahan basah selain menyaring polutan adalah mengatur dan menyimpan air, memurnikan air, pemeliharaan ekologi dan mengisi ulang air tanah. Ketika suatu pihak seperti negara dan korporasi merusak lahan basah untuk dijadikan food estate dan lahan monokultur buat sawit dan tebu demi bioethanol, ini melepaskan gas rumah kaca yang luar biasa besar ke udara. Lalu membuat tanah sekitar lebih rawan banjir dan kekeringan serta kerentana air bersih. Tidak heran jika penduduk asli Papua Selatan menyebut lahan basah sebagai “ibu”. [T]