Bali: Destinasi Wisata Dunia atau Simpul Energi Nasional? —Sebuah Persimpangan Peradaban

PULAU Bali hari ini tidak sekadar berdiri sebagai ruang geografis, tetapi sebagai simbol. Ia adalah representasi wajah Indonesia di mata dunia eksotis, spiritual, sekaligus rapuh. Ketika wacana menjadikan Bali sebagai pusat depo bahan bakar minyak (BBM) nasional mengemuka melibatkan peran strategis Pertamina maka yang dipertaruhkan bukan hanya tata ruang, melainkan arah peradaban pulau ini: apakah tetap menjadi destinasi wisata kelas dunia atau bergeser menjadi simpul logistik energi berbasis fosil.

Menurut hemat penulis, ironi Bali hari ini tidak bisa lagi dibaca sebagai fenomena biasa. Rakyat Bali pulau yang selama ini dikenal santun, patuh, dan nyaris tak pernah berisik dalam percaturan politik nasional. Namun justru di situlah persoalannya: kepatuhan kerap dibalas dengan kebijakan yang abai terhadap daya dukung ekologis, keadilan pembangunan, dan masa depan Bali sendiri.

Bagi penulis, Bali bukan sekadar wilayah administratif. Ia adalah ruang hidup—tempat bertemunya budaya, spiritualitas, dan ekonomi yang bertumpu pada kepercayaan global. Selama puluhan tahun, Bali menjadi wajah Indonesia di mata dunia melalui sektor pariwisata. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa sebelum pandemi, sektor ini merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar nasional, dengan Bali sebagai episentrum utama (BPS, 2019–2023).

Sejak dekade 1970-an, Bali secara sistematis dikembangkan sebagai destinasi wisata unggulan. Kawasan seperti Kuta, Ubud, dan Nusa Dua menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi berbasis jasa. Pariwisata menyumbang mayoritas pendapatan daerah, membuka lapangan kerja, dan mendorong pembangunan infrastruktur.

Namun demikian, menurut penulis, keberhasilan tersebut justru melahirkan paradoks yang kian nyata. Ketergantungan tinggi terhadap pariwisata mempercepat tekanan ekologis mulai dari krisis air bersih, persoalan sampah, kemacetan, hingga alih fungsi lahan sawah yang dilindungi tak terkendali. Banjir september 2025 yang melanda denpasar dan badung, mencirikan bagaimana masif nya pembangunan fasitilitas pariwisata yang merusak DAS Sungai Ayung, karena justru laku dijual untuk turis. Kesadaran itu tak cukup menjadi pembelajaran bagaimana seharusnya membangun tetapi tetap merawat dan menjaga daya dukung lingkungan..

Dalam situasi yang dapat disebut sebagai “kelelahan ekologis” ini,  Depo LNG untuk memenuhi green energi bagi Bali, sekarang muncul wacana menjadikan Bali sebagai lokasi pembangunan depo BBM berskala besar bukan sekadar kebijakan pembangunan, melainkan keputusan yang berpotensi memperdalam krisis yang sudah ada.

Rasionalitas Energi dan Risiko Ekologis

Pemerintah berdalih bahwa pembangunan depo BBM di Bali memiliki rasionalitas kuat. Secara geografis, Bali berada di jalur distribusi energi kawasan timur Indonesia. Kehadiran depo dapat meningkatkan ketahanan energi, mempercepat distribusi, serta mengurangi beban logistik dari pusat-pusat energi di Jawa.

Namun rasionalitas ini tidak bebas biaya. Industri energi fosil membawa risiko inheren: tumpahan minyak, pencemaran laut, serta potensi bencana industri. Bagi Bali, yang ekonominya bertumpu pada citra alam bersih dan budaya sakral, risiko ini bersifat eksistensial. Satu insiden saja dapat merusak reputasi global yang dibangun puluhan tahun.

Bali Bukan Ruang Kosong: Suara Penolakan

Penolakan terhadap rencana ini mengemuka dari berbagai kalangan. 

Ketua Persadha Nusantara Provinsi Bali, I Ketut Sae Tanju, menegaskan bahwa Bali bukan tempat yang tepat untuk proyek berisiko tinggi seperti ini. Ia mengingatkan bahwa Bali adalah ruang hidup yang sarat nilai adat, budaya, dan spiritual, sehingga tidak bisa dipahami hanya melalui pendekatan teknokratis (pernyataan publik, 2026).Pandangan ini diperkuat oleh ekonom dan mantan anggota MPR RI utusan daerah Bali (1999–2004), Jro Gde Sudibya. Ia mengingatkan bahwa dengan luas wilayah sekitar 5.536–5.590 km² dan jumlah penduduk sekitar 4,47 juta jiwa (BPS Bali, 2024), Bali sudah berada dalam tekanan ruang yang sangat tinggi.“Jangan lagi ‘direcoki’ dengan proyek yang melahap gumi Bali,” tegasnya.

Ia bahkan menyebut kondisi Bali saat ini sebagai “benyah latig” kerusakan lingkungan yang sudah pada titik kritis. 

Data jurnalisme Kompas mencatat konversi lahan pertanian di Bali mencapai sekitar 2.300 hektare per tahun (Kompas, 2023). Jika tren ini berlanjut, maka dalam satu dekade ke depan sistem irigasi tradisional Subak yang diakui sebagai warisan dunia oleh UNESCO sejak 2012—terancam punah.

Menurut penulis, masyarakat Bali hidup dalam kerangka nilai Tri Hita Karana—harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Industrialisasi energi berbasis fosil berpotensi bertabrakan dengan prinsip tersebut. 

Penolakan masyarakat bukanlah bentuk resistensi irasional, melainkan refleksi nilai yang telah teruji lintas zaman.

Di sisi lain, dimensi geopolitik juga tak bisa diabaikan. Infrastruktur energi berskala besar merupakan objek vital yang rentan menjadi sasaran dalam konflik militer modern. Dalam konteks ini, kekhawatiran bahwa Bali dapat menjadi target strategis bukanlah sesuatu yang sepenuhnya berlebihan.

Pada intinya, menurut pendapat penulis, dikotomi “wisata vs depo BBM” adalah jebakan berpikir. Bali tidak harus menolak pembangunan, tetapi berhak menentukan arah pembangunan yang selaras dengan karakter dan daya dukungnya. Jika dia merusak apalagi menghancurkan Bali, apakah masyarakat Bali tetep diem?

Di tengah tren global menuju dekarbonisasi, Bali justru memiliki peluang menjadi pionir energi terbarukan—melalui pengembangan energi surya, transportasi listrik, dan konsep green tourism.Menjadikan Bali sebagai pusat depo BBM nasional mungkin menawarkan keuntungan jangka pendek dalam kerangka ketahanan energi. Namun biaya jangka panjangnya baik ekologis, sosial, maupun reputasional berpotensi jauh lebih besar.

Menurut penulis, pilihan ini pada akhirnya adalah soal arah peradaban: apakah Indonesia ingin Bali tetap menjadi simbol harmoni dunia, atau menjadikannya bagian dari rantai industri energi yang perlahan ditinggalkan zaman.

Jika masa depan adalah hijau dan berkelanjutan, maka Bali seharusnya berada di garis depan bukan di persimpangan yang mundur ke belakang.

Rahayu. [T]

Penulis: I Made Pria Dharsana
Editor: Adnyana Ole