DIRJEN Bimas Hindu Tri Handoko Seto harus mengklarifikasi tulisannya yang sudah terbit tahun 2012 lalu. Bayangkan, bertahun-tahun lalu tulisan itu terselip entah dimana, tahu-tahunya nongol di medsos. Mungkin saja tak sengaja ditemukan oleh orang yang mengunggahnya. Reaksinya? Rame. Viral! Pak Dirjen jadi bulan-bulanan netizen Bali.
Sub judul tulisan “Hindu dengan label Bali tidak laku dijual” memantik reaksi sengit. Mengapa? Karena selama ini banyak pihak ingin tahu sikap Pak Dirjen berkaitan dengan konflik sampradaya. Lalu muncul tulisan di media Hindu tersebut. Wah, tambah seru jadinya. Meskipun sudah diklarifikasi bahwa ada “penumpang gelap” dalam opininya tersebut. Ibarat “beropini dalam opini”. Beliau bahkan menunjukkan file tulisan asli saat dikirim ke Media Hindu. Memang tidak ada menulis sub judul tersebut.
Saya tak tertarik membahas tulisan itu. Seperti kata kawan saya, kurang fair membahas tulisan sembilan tahun lalu dengan ukuran saat ini. Sama seperti melihat masa lalu dengan cara pandang masa kini, lalu berupaya memoralisasi dengan ukuran moral saat ini. Ide, gagasan, sikap moral bisa berubah dari waktu ke waktu. Saya sering begitu, sekarang menulis, tulisan belum kelar malah ingin merevisinya. Itu biasa. Bahkan setelah dijadikan buku, saya malu membacanya!
Tapi ada yang menarik dibahas serius. Apa itu? Suasana kebathinan macam apa yang melahirkan kalimat Hindu label Bali tak laku dijual? Bahkan dijadikan judul utama di Media Hindu. Apakah ini murni opini bos redaksi media itu, atau memang ada kontestasi antara Hindu Bali dan model Hindu yang lain?
Tentu ada konstelasi sosio-politik yang membangunkan sentimen tersebut. Seperti munculnya istilah balinisasi—yang diartikan sebagai upaya mempromosikan Hindu model Bali ke dalam kehidupan keagamaan umat Hindu di tanah Jawa. Istilah Balinisasi pun kelak terkesan sentimentil, seolah berupaya membangunkan kesadaran umat Hindu di luar Bali—khususnya di Jawa untuk membentengi diri dan merumuskan identitas kehinduannya sendiri.
Kesan sentimentil istilah Balinisasi juga merupakan representasi dari dinamika internal yang terjadi di dalam umat Hindu sendiri. Kantong-kantong umat Hindu di luar Bali menjadi medan kontestasi varian keagamaan seperti halnya antara model Hindu Bali dan sampradaya. Dalam proses pencarian identitas tersebut, umat Hindu di Jawa justru ditawari model-model Hinduisme tersebut. Selain itu, umat Hindu di luar Bali mengalami dinamika eksternal, mereka harus berjuang mempertahankan keyakinannya dari serangan konversi agama-agama sebelah.
Bila istilah Balinisasi menghasilkan kesadaran baru bagi umat Hindu di Jawa dalam upaya membangun identitas kehinduan khas etnik Jawa, itu menarik. Namun tak sedikit orang curiga bahwa istilah itu dikampanyekan dalam rangka mempromosikan varian keagamaan yang lain seperti halnya sampradaya. Seperti dikatakan di awal, umat Hindu di luar Bali jadi sasaran kontestasi varian keagamaan yang berkembang saat itu. Artinya, jika label Hindu Bali tak laku dijual, lalu label Hindu apa yang laku dijual? Sampradaya?
Senior saya I Gde Jayakumara pernah melakukan studi yang berjudul “Pencarian Identitas Budaya Hindu” dengan mengambil lokasi penelitian di Kelurahan Banguntapan, Yogyakarta. Dalam pendahuluan risetnya, ia menggambarkan bagaimana umat Hindu di Banguntapan jadi arena kontestasi varian keagamaan di dalam Hindu. Misalnya saja di tahun 1980 dan awal tahun 90-an, Sai Baba melakukan melakukan aktivitas religius di areal pura Banguntapan Jagatnatha.
Pada awalnya, aktivitas itu tidak menimbulkan reaksi apa-apa karena dilakukan oleh orang-orang yang sudah dikenal di lingkungan pura Banguntapan Jagatnatha. Namun demikian, lambat laun aktivitas itu mengajak warga Banguntapan untuk berpartisipasi aktif. Berbagai reaksi masyarakat bermunculan dan cenderung keberatan kalau aktivitas Sai Baba dilakukan di areal pura karena ajarannya terlalu condong ke India serta terasa asing bagi tradisi keberagamaan setempat. Tidak hanya Sai Baba, selanjutnya masuk lagi gerakan Ciwa-Buddha yang berorientasi mengambalikan kejayaan Hindu era Majapahit.
Tidak hanya di Banguntapan, di tempat lain juga terjadi hal serupa—hanya saja model dan dinamikanya saja yang berbeda-beda. Artinya, di tengah upaya pencarian identitas Hindu yang khas Jawa, umat Hindu di sana justru menghadapi serangan internal varian-varian keagamaan di dalam Hindu. Maka tak heran ada dua istilah yang digunakan menggambarkan kontestasi tersebut: Indianisasi (sampradaya) versus Balinisasi. Dalam situasi seperti inilah ada semangat di kalangan anak muda di Jawa bicara identitas kehinduan mereka saat itu. Mereka ingin membangun Hindu dengan identitas ke-Jawannya.
Peran Orang Bali Membangun Hindu Indonesia
Namun ada satu hal yang mesti dicatat bahwa peran umat Hindu di Bali dalam ikut serta membangun komunitas Hindu di luar Bali sangatlah besar. Sebagaimana dicatat Hefner, bahwa sebelum tahun 1965, tidak ada lagi Hindu Jawa di wilayah Yogyakarta dan tidak ada lembaga-lembaga publik untuk pendidikan Hindu atau penarikan memasuki agama Hindu. Terdapat populasi kecil Hindu namun populasi ini hampir secara eksklusif merupakan etnik Bali dan berhubungan dengan kurang-lebih 200 orang Bali yang sedang melakukan studi atau mengajar di Universitas Gadjah Mada (UGM).
Meskipun terdapat kehadiran orang Bali, belum terdapat pura Hindu di Yogyakarta selama tahun-tahun tersebut. Apa yang disebut pemujaan kolektif yang ada di sana dilakukan di candi-candi pribadi di tempat tinggal orang-orang Bali yang memiliki status tinggi. Salah satunya adalah seorang anggota fakultas jurusan ilmu pengetahuan alam UGM yang telah datang ke Yogyakarta pada tahun 1959. Ia memainkan peran yang sangat penting di dalam mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas sosial dan keagamaan di antara para pemukim Bali.
Ia dan teman-temannya melayani patron-patron sebuah gedung mahasiswa Bali, dari mana urusan keagamaan untuk masyarakat Hindu Bali dikoordinasikan. Setelah perubahan agama Jawa pada akhir tahun 1960an, orang-orang yang berpendidikan ini ditunjuk sebagai kepala agen yang berupaya memperteguh keyakinan umat Hindu di Jawa. Meskipun di dalam periode pra-Orde Baru terdapat beberapa pengikut mistik Jawa yang tertarik pada praktik-praktik Hindu, tidak ada orang Jawa yang bergabung di dalam aktivitas-aktivitas keagamaan Hindu Bali di Yogyakarta.
Daya tarik Hinduisme di antara orang Jawa dibatasi oleh persepsi bahwa Hindu itu pada dasarnya adalah agama etnik Bali. Semua ini mengalami perubahan setelah kejadian pergolakan tahun 1965. Memang pasca pergolakan tahun 1965 banyak pengikut kebatinan Jawa termasuk yang dikategorikan agama lokal memilih Hindu. Pak Sumandi misalnya, seorang yang mendirikan agama baru di Jawa yang dikenal dengan peguyuban empat lima tidak memilih masuk Islam tetapi Hindu.
Tidak hanya di Jawa, hal tersebut juga pernah terjadi di Sulawesi. Pada akhir tahun 1965 para pemimpin terkemuka Aluk To Dolo dan Ada’ Mappurondo menyampaikan sebuah petisi kepada Kementerian Agama yang menuntut penerimaan tradisi-tradisi mereka sebagai varian Hindu. Dirjen Bimas Hindu dan Buddha secara resmi memberi jaminan atas permintaan para pemimpin Aluk To Dolo dan Ada’ Mappurondo pada tanggal 15 November 1969. Selanjutnya, Aluk To Dolo dan Ada’ Mappurondo telah diterima sebagai Hindu lokal.
Seorang peneliti Hindu Modern di Indonesia, Martin Ramstedt pernah mewawancarai informan di sana. Hasil wawancara itu menunjukkan bahwa alasan mereka menuntut diterima Alul To Dolo dan Ada’ Mappurondo sebagai varian lokal Hindu Dharma, mereka merujuk pada kesamaan di antara tradisi mereka, di satu sisi, dan adat Bali di sisi lain. Ini menarik, mereka mengintegrasikan diri sebagai Hindu dengan berpegang pada identitas etniknya. Artinya, mereka memilih Hindu justru untuk mempertahankan budaya lokalnya.
Saya sendiri pernah penelitian di kantong Hindu etnik Madura di Bongso Kulon dan Wetan, Gresik. Mereka mengakui bahwa ada peran umat Hindu di Bali yang ikut memperteguh keyakinan mereka pada Hindu. Bahkan mereka tidak begitu risih menggunakan busana yang bernuansa Bali ketika ke pura, meskipun ada juga yang menggunakan busana yang khas Madura.
Menariknya, mereka mendefinisikan identitas kehinduannya dengan sangat hibrid: JAMALI yang kepanjangannya adalah Jawa, Madura dan Bali. Istilah ini digunakan karena mereka tidak memungkiri bahwa mereka mengadopsi tiga budaya tersebut dalam melaksanakan aktivitas keagamaannya. Model sintesis ini memang tidak asing bagi masyarakat Indonesia, karena mereka memiliki kecerdasan tersebut.
Persoalannya adalah memang ada juga upaya membangun Hindu dengan narasi besar macam universalisme dan globalisme. Mereka ingin menguniversalisasi Hindu sehingga mencabutnya dari identitas etniknya. Padahal, Hindu dengan perpaduan beraneka ragam identitas etnik justru sangat menarik. Khas Hindu Indonesia.
Di Gunung Kidul saya juga menemukan peran orang Bali yang kebetulan kawan saya, Ida Bagus Wika Krisna dalam ikut membangun identitas Hindu di sana. Saat jadi Pembimas, ia bahkan membuat ide pembangunan seribu palinggih di Gunung Kidul bersama tokoh Hindu di sana. Saya melihat antusias umat di sana justru cukup besar. Pendekatan kultural juga digunakan oleh Gus Wika ketika hadir di tengah umat Hindu di sana. Ia selalu tampil dengan blangkon Jawa.
Di sini sangatlah jelas peran umat Hindu di Bali dalam upaya membangun identitas Hindu di luar Bali. Karena begitu besarnya pengaruh konsep-konsep Hindu di Bali dalam membangun Hindu di Indonesia, seorang peneliti F. Bakker memilih menggunakan istilah ”Indonesianization of Balinese Hinduism”—yakni indonesianisasi konsep-konsep agama Hindu yang berkembang di Bali. Bukan Balinisasi yang terkesan sentimentil.
Pada tahun 1992 seorang tokoh dari Ubud Bali, Tjokorda Gde Agung Suyasa memprakarsai rencana pembangunan pura di Gunung Semeru, tepat di atas Desa Senduro. Pura ini kelak dikenal sebagai Pura Mandara Giri Semeru Agung. Pentahbisan sebuah pura di pulau lain di kepulauan Indonesia memang bukan hal baru. Sejak tahun 1950-an banyak pura baru dari jenis pura di Bali telah diresmikan di tempat lain di Indonesia. Mereka bahkan menyebut itu sebagai pura kahyangan jagat yang tak ada contoh di luar Bali sebelum tahun 1992.
Tidak dipungkiri, banyak konsep-konsep Hindu yang berkembang di Bali sangat membantu dalam membangun Hindu di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari peran para intelektual dan cendekiawan Hindu di Bali untuk merumuskan Hindu di Indonesia. Prof. Ida Bagus Mantra sendiri telah memilih istilah ”Agama Hindu” bukan ”Hindu Bali” dengan tujuan menyatukan segenap umat Hindu di Indonesia. Meskipun jika berbicara agama Hindu di Bali, sangat sulit melepaskan identitas etnik di dalamnya.
Jadi sebenarnya dinamika internal umat Hindu yang terjadi di luar Bali lebih mencerminkan polarisasi preferensi religius di kalangan kelas menengah terdidik Hindu di Bali. Lalu polarisasi ini dibawa sampai ke luar Bali. Perdebatannya sendiri lebih cenderung di internal umat Hindu dari Bali yang dipelopori oleh para kelas menengah terdidik mereka.
Banyak orang Bali yang merantau ke luar Bali akhirnya memiliki preferensi religius yang berbeda—apalagi ada yang dipengaruhi oleh gerakan dan ajaran sampradaya. Dulu gerakan ini diterima oleh kelas menengah terdidik Bali non triwangsa untuk melawan sikap feodalistik (menuntut sikap egaliter) dan dominasi ajaran keagamaan yang ritualistik. Ini yang menyebabkan bentuk kebaktian Hindu anti-ritualis seperti Hare Krishna dan Sai Baba mulai memasuki arus utama masyarakat Bali.
Bahkan hasil penelitian Ramstedt menunjukkan bahwa Satya Sai Baba menyumbang daya tarik yang signifikan pergerakan di kalangan kelompok warga yang dikenal dengan soroh. Artinya, penerimaan sampradaya di kalangan kelas menengah terdidik Bali memang awalnya dalam rangka melawan dominasi praktik keagamaan ritualistik yang dianggap kental berbau kastaisme. Namun selanjutnya, tanpa disadari mereka menjadi agen dari sampradaya tersebut.
Jika memcermati konstelasi tersebut, bukankah dinamika internal dalam Hindu saat ini terjadi di kalangan umat Hindu di Bali sendiri? Hanya latar dan lokasi kontestasinya diperluas dari hanya panggung Bali sampai ke panggung nasional. Ini bisa kita lihat dari perdebatan Surya Kanta dan Bali Adnyana, pergolakan kasta, (yang terjadi di tingkat lokal), perpecahan di internal PHDI, sampai pada konflik sampradaya yang sudah sampai di level nasional.
Lalu pertanyaannya, bagaimana respon umat Hindu di luar Bali berkaitan dengan kontestasi ini? Ada yang ikut terseret ke dalam polarisasi itu, ada pula yang terasing sehingga menarik diri dari situasi tersebut. [T]
___
