Politik itu drama. Ia fakta, ada peristiwanya, tapi kisahnya seakan-akan rekaan, mirip-mirip fiksi. Bupati Klungkung Suwirta mengumumkan dirinya masuk PDIP. Yang seakan drama, Suwirta masuk kandang banteng setelah dua kali bertempur menjadi bupati dengan menundukkan calon-calon bupati dari PDIP.
Kisah politik Suwirta bukan pentas drama baru di dunia politik di Bali. Seperti kisah-kisah cinta dalam drama picisan yang selalu berulang, kisah dalam drama politik juga kadang berulang-ulang.
Sebelumnya-sebelumnya ada kisah yang mirip. Tokoh politik yang sedang duduk di kursi Bupati melompat ke kandang banteng setelah dalam pemilihan bupati sebelumnya sempat mengalahkan calon bupati dari PDIP, bahkan mengalahkan dengan pertempuran politik yang sengit.
Satu kisah terjadi di Jembrana dengan tokoh utama yang kontroversial, Gede Winasa. Satu lagi di Buleleng dengan tokoh tak terduga-duga, Putu Bagiada. Begini kisahnya:
Drama Winasa
Setelah Soeharto dengan Orde Baru jatuh, PDI (Partai Demokrasi Indonesia) yang berubah nama menjadi PDI Perjuangan (PDIP) langsung meroket. Di mana-mana, terutama di Bali, PDIP langsung berkuasa dalam pemilu legislatif tahun 1999. PDIP menang di semua kabupaten dan kota sehingga jumlah kader PDIP yang menjadi anggota DPRD di semua kabupaten dan kota, termasuk di provinsi, juga terbanyak.
Logikanya, dengan anggota DPRD terbanyak, PDIP bisa menang mudah dalam pemilihan kepala daerah. Saat itu, pemilihan kepala daerah dilakukan lewat sidang DPRD. Yang memilih hanya anggota DPRD, belum berlaku sistem pemilihan langsung oleh rakyat. Jika terjadi voting, PDIP dengan jumlah suara terbanyak pastilah bisa memenangkan calon bupati dari PDIP.
Tapi nyatakan tidak. Di Kabupaten Jembrana, pada sidang Pemilihan Bupati, calon Bupati dari PDIP, Ketut Sandyasa, ternyata kalah. Yang menang adalah calon Bupati I Gede Winasa yang saat itu berpasangan dengan Suania. Padahal Winasa-Suania diusung oleh fraksi dari partai kecil di Jembrana, yakni PPP dan Partai Republik.
Winasa saat itu mendapatkan 19 suara, sementara saingannya mendapat 11 suara. Kemenangan Winasa tentu saja menimbulkan protes dari kader dan massa PDIP saat itu, karena secara logika calon PDIP tak mungkin kalah. Massa PDIP marah terhadap anggota Fraksi PDIP yang beberapa di antaranya diduga membelot untuk mendukung Winasa.
Gelombang protes berlanjut hingga ke acara pelantikan Winasa sebagai Bupati Jembrana. Acara pelantikan berlangsung ricuh sampai menimbulkan korban jiwa. Seorang kader PDIP tewas saat terjadi kericuhan sehingga pelantikan batal dan diundur. Winasa akhirnya dilantik Agustus 2000.
Setelah menjabat sebagai Bupati Jembrana, nama Winasa moncer, Program-programnya yang unik, langka, dan juga kontroversial mendapatkan perhatian besar, bukan saja bagi masyarakat Jembarana, melainkan juga dari berbagai kalangan di Bali dan Indonesia. Misalnya SPP gratis, Bebas Pajak bagi Petani, dan yang paling banyak mendapat pujian adalah keberaniannya melakukan reformasi di bidang birokrasi.
Nah, menjelang Pilkada 2005, Winasa tiba-tiba melompat ke kandang banteng. Ia tak hanya menjadi kader PDIP, tapi juga berhasil merebut kursi Ketua DPC PDIP Jembrana. Ia mendapat dukungan penuh dari PAC-PAC PDIP di kecamatan, sehingga tak ada yang bisa menghalangi langkahnya untuk memimpin PDIP.
Perhitungan Winasa sungguhlah matang. Dengan menjadi Ketua DPC PDIP, langkahnya untuk menjadi calon bupati pada Pilkada 2005 akan berjalan mulus. Karena, pada Pilkada 2005, pemilihan sudah harus dilakukan secara langsung, bukan lagi lewat sidang yang penuh drama di Gedung DPRD sebagaimana pilkada sebelumnya.
Dan, singkat cerita, saat Pilkada 2005, Winasa mendapat rekomendasi untuk menjadi calon bupati dengan usungan penuh dari PDIP, partai yang ia kalahkan pada Pilkada sebelumnya. Ia berpasangan dengan I Putu Artha.
Pasangan Winasa-Artha menang telak pada Pilkada 2005. Pasangan itu meraih 88,56 persen suara. Konon perolehan suara Winasa pada Pilkada itu terbesar di Indonesia. Untuk jumlah perolehan yang besar itu, Winasa pun dianugerahi penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI). Winasa pun menjadi Bupati Jembrana untuk periode kedua, 2005-2010.
Drama politik Winasa pun menemui babak baru ketika ia gagal mendapatkan rekomendasi PDIP untuk mencalonkan diri menjadi Calon Gubernur pada Pilgub Bali 2008. Ia nekat mencalonkan diri melalui Partai Demokrat, dan dikalahkan oleh calon gubernur dari PDIP, Mangku Pastika-Puspayoga.
Sejak kekalahan di Pilgub Bali, nama Winasa dalam percaturan politik di Bali merosot. Apalagi, setelah pensiun dari kursi Bupati, ia terlibat sejumlah kasus korupsi dan masuk penjara.
Drama politik Winasa secara personal mungkin berakhir, tapi drama politik di Jembrana terus bersambung dan makin seru, bahkan sepertinya selalu saja ada nama Winasa dalam setiap Pilkada.
Mantan wakil Winasa, yakni I Putu Artha, maju menjadi calon bupati yang diusung PDIP pada Pilkada Jembrana 2010. Artha berpasangan dengan Kembang Hartawan yang saat itu menjadi Ketua DPRD Jembrana. Sementara Winasa tetap melawan melalui anaknya, I Gede Ngurah Patriana Krisna, yang menjadi calon bupati melalui Partai Demokrat dan Partai Golkar.
Pasangan Artha-Kembang menang. Anak Winasa kalah.
Tapi drama belum berakhir. Setelah dua periode memimpin Jembrana, pasangan Arta-Kembang menjalani babak politik baru. Arta tak bisa mencalonkan diri lagi karena peraturan tak membolehkannya maju lagi, maka majulah Kembang Hartawan menjadi calon bupati pada Pilkada 2020.
Dan kita tahu, Kembang kalah. Siapa yang mengalahkannya? Kita semua tahu, yang mengalahkan adalah Patriana Krisna, anak Winasa yang saat Pilkada ini menjadi calon wakil bupati, sementara calon bupatinya adalah Nengah Tamba. Pasangan itu diusung oleh Partai Golkar-Gerindra-Demokrat.
Jadi, drama ini, untuk sementara berakhir dengan Patriana Krisna yang sukses mengalahkan calon dari PDIP, sebagaimana bapaknya, Gede Winasa, yang sukses juga mengalahkan calon PDIP pada Pilkada 2000.
Apakah Patriana juga akan lompat ke PDIP sebagaimana pernah dilakukan Winasa dulu setelah sempat mengalahkan PDIP? Ah, soal itu, siapa pun tak tahu.
Drama Bagiada
Tahun 2002, drama serupa terjadi di Kabupaten Buleleng. Pada Pilkada yang dilakukan melalui sidang DPRD, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati, Putu Bagiada dan Gede Wardana, menang, mengalahkan calon bupati dan wakil bupati yang diusung Fraksi PDIP, Nyoman Sudharmaja Duniaji dan Nyoman Sudiana.
Kisahnya sungguh mirip dengan yang terjadi dalam sidang pemilihan bupati di Jembrana tahun 2000. Di DPRD Buleleng, jumlah anggota Fraksi PDIP terbanyak, bahkan jumlah kader PDIP setengah lebih dari keseluruhan 45 jumlah anggota DPRD Buleleng. Namun calon dari PDIP kalah.
Pasangan Bagiada-Wardana memperoleh 25 suara, sementara pasangan Sudharmaja-Sudiana hanya mendapatkan 18 suara. Sama seperti di Jembrana, usai sidang terjadi kericuhan karena massa PDIP marah dan sejumlah anggota Fraksi PDIP membelot, tidak memilih calon PDIP, namun memilih calon dari fraksi lain. Saat itu, pasangan Bagiada-Wardana diusung oleh gabungan fraksi di luar PDIP, termasuk fraksi TNI/Polri.
Meski terjadi kericuhan dalam waktu yang cukup panjang, Bagiada-Wardana akhirnya dilantik memimpin Buleleng sekitar Agustus 2002. Awal-awal periode pertama Bagiada-Wardana memimpin Buleleng suasana panas politik masih tetap terasa dalam pemerintahan, apalagi Ketua DPRD saat itu masih dipegang Sudharmaja yang sebelumnya dikalahkan Bagiada saat Pilkada.
Namun, lagi-lagi serupa tapi tak sama dengan drama politik di Jembrana. Menjelang Pilkada 2007 yang dilakukan secara langsung, Bagiada harus mencari kendaraan politik untuk bisa mencalonkan diri lagi menjadi bupati. Ia sempat ikut bersaing untuk merebut ketua DPC Partai Demokrat Buleleng dengan harapan bisa mencalonkan diri lewat Partai Demokrat. Tapi lacur, dalam pemilihan itu Bagiada dikalahkan oleh I Gede Dharma Wijaya, sehingga niatnya untuk maju lewat Partai Demokrat rontok seketika.
Tapi, situasi politik saat itu memang berpihak pada Bagiada. Apakah Bagiada yang mendekati PDIP atau PDIP yang mendekati Bagiada, nama Bagiada lantas masuk kandang banteng. Namanya dibicarakan dalam bursa calon Bupati dari PDIP untuk bertanding dalam Pilkada Buleleng 2007. Jalan begitu mulus, Bagiada akhirnya mendapatkan rekomendasi untuk maju sebagai calon bupati berpasangan dengan kader PDIP dari kota Singaraja, Arga Pynatih.
Pasangan Bagiada-Arga Pynatih menang dalam Pilkada Buleleng 2007. Ia mengalahkan tiga pasangan lainnya, yakni Sugawa Korry-Luh Kerianing, paket Ray Yusa-Putu Febri Antari, dan pasangan Made Westra-Ketut Englan. Sehingga, jadilah Bagiada sebagai petugas partai dari PDIP untuk memimpin Buleleng 2007-2012.
Sampai di situ, drama politik Bagiada memang mirip dengan drama politik Winasa di Jembrana. Yang berbeda, meski Bagiada masuk kandang banteng, ia tak pernah menjabat sebagai Ketua DPC PDIP sebagaimana Winasa. Ia mungkin juga tak punya kartu anggota PDIP, tapi, saat itu, ia jelas Bupati dari PDIP.
Menjelang Pilkada 2012, drama politik Bagiada kembali mirip dengan Winasa. Ia tak bisa lagi mencalonkan diri karena sudah menjabat dua periode, maka ia mendorong anaknya, Gede Ariadi untuk maju. Karena tak bisa mendapatkan rekomendasi dari PDIP, Ariadi kemudian diusung oleh Partai Golkar, PKPB, dan PAN, berpasangan dengan Wayan Artha yang saat itu menjadi Wakil Ketua DPRD. Praktis, pada Pilkada 2012, Bagiada kembali “memusuhi” PDIP.
Sama seperti anak Winasa, anak Bagiada juga dikalahkan calon bupati dari PDIP. Gede Ariadi-Artha kalah oleh pasangan Putu Agus Suradnyana-Nyoman Sutjidra. Mirip-mirip seperti drama di Jembrana, usai menjabat Bupati, Bagiada pun terjerat kasus korupsi.
Drama Suwirta
Ini drama terbaru dalam dunia politik. Masri lompat ke Klungkung. Di gumi serombotan itu tampaknya terjadi juga drama lompat-lompatan politik. Meski agak beda plot dan alurnya, drama politik di Klungkung tampaknya bisa membuktikan bahwa trend bupati lompat ke partai lain setelah sempat mengalahkan partai itu, , tampaknya tak akan pernah stop sepanjang masih ada Pilkada.
Awal Mei 2021 ini, I Nyoman Suwirta, Bupati Klungkung yang masih duduk di kursi Bupati, mengumumkan diri masuk kandang banteng dan secara resmi menerima kartu anggota PDIP. Langkah ini tidak terlalu mengejutkan, karena isunya di media massa termasuk santer sejak sekitar setahun lalu.
Seperti kisah Bupati Winasa dan Bupati Bagiada, Suwirta juga sempat mengalahkan PDIP dalam Pilkada sebelumnya. Bukan hanya satu pilkada, tapi dua pilkada. Suwirta bahkan mengalahkan PDIP dalam dua pemilihan langsung, bukan pemilihan tertutup dalam sidang DPRD sebagaimana terjadi di Jembrana dan Buleleng pada awal-awal Orde Reformasi.
Pada Pilkada Klungkung 2013 terdapat empat pasang calon Bupati dan Wakil Bupati. Saat itu I Nyoman Suwirta I Made Kasta diusung Partai Gerindra, PKPB, PNBKI dan memperoleh 34.788 suara (31,90%). Pasangan ini mengalahkan calon dari PDIP, Anak Agung Gde Anom dan I Wayan Regeg yang hanya mendapatkan 27.728 suara (25,42%).
Setelah sukses menaikkan citra Klungkung sebagai kabupaten kecil yang maju dan jaya, banyak yang kemudian menduga, Suwirta bakal lompat ke PDIP pada Pilkada Klungkung 2018. Sejumlah berita di media massa menyebut-nyebut, sejumlah tokoh PDIP mulai menebarkan “rayuan” agar Suwirta mau dicalonkan PDIP sebagai Bupati untuk kedua kalinya, dan PDIP sendiri cukup “menitipkan” calon wakil bupati.
Tapi, saat gong Pilkada Klungkung 2018 ditabuh, Suwirta tetap berpasangan dengan Kasta, untuk maju ke periode kedua. Partai yang mengusungnya adalah Gerindra, Nasdem, Demokrat, Golkar. Pasangan ini head to head dengan calon dari PDIP, Tjokorda Bagus Oka-I Ketut Mandia
Kita tahu, Suwirta-Kasta kembali menang, bahkan menang telak. Pasangan itu meraih 92.944 suara atau 76,23 persen. Pasangan PDIP Tjokorda Bagus Oka-I Ketut Mandia hanya mendapatkan 28.977 suara atau 23,77 persen.
Setelah pemerintahan periode kedua berjalan sekitar tiga tahun, Suwirta melompat ke PDIP. Keputusan ini tentu beda motif dengan Bupati Winasa dan Bagiada. Winasa dan Bagiada lompat ke kandang banteng menjelang Pilkada dengan motif jelas untuk bisa maju lagi merebut kekuasaan periode kedua.
Suwirta tak perlu lagi merebut kekuasaan periode kedua, karena tanpa PDIP pun ia sudah menang. Tapi, ia justru melompat ketika berada pada kemenangan periode kedua. Apakah motifnya untuk bisa melangkah ke kursi gubernur atau wakil gubernur? Ah, tentu saja prediksi itu bakal dibantah.
Dalam sebuah berita media massa, Suwirta menyebut langkahnya bergabung ke PDIP untuk melanjutkan garis perjuangan, dan hanya sebatas sebagai kader biasa. “Saya ingin membangun Klungkung, lebih baik ke depan di sisa kepemimpinan yang kurang dari 3 tahun ini.“ kata Nyoman Suwirta, Minggu (2/5), sebagimana dikutip Kanal Bali/Kumparan.
Apakah ada alasan lain? Ah, sepertinya hanya Suwirta dan Tuhan yang tahu. [T]
